Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PT. PLN (Persero) kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan adalah diatur oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden. Di Indonesia pelanggaran terhadap penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan mengeluarkan SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero) dan Edaran Direksi Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) banyak konsumen mengeluhkan mengenai Tarif Dasar Listrik ( TDL) yang lebih mahal daripada yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dapat dilihat bahwa SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlu adanya campur tangan Pemerintah lebih lanjut mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang di kenakan kepada konsumen untuk melindungi dari kerugian yang mungkin timbul.

---

This thesis explains about the Basic Electricity Tariff (TDL) Impelemented by PT.PLN (Persero) to the consumers as electricity service users. This implemented tariff which stated as presidential decree complies with Law no. 15 of 1985 which regulates about electricity . In Indonesia violation to basic electricity tariff (TDL) conducted by PT. PLN (Persero) by issuing SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 and Director’s circulation letter in 2005. The issuance of these letters concerned many consumers since they have to pay higher tariff compared to the Basic Electricity Tariff (TDL) based on Presidential Decree. Thus, these letters are in opposition to the higher rules. To solve this problem, the government need regulate the Basic Electricity Tariff (TDL) implemented to the consumer in order to protect the consumer rights from any arising damage."

"Tujuan karya akhir ini meliputi analisis dan menemukan masalah operasi yang dominan dalam menyebabkan kerugian PT PLN (Persero) serta menyusun alternatif penyelesaian masalah untuk meminimalkan kerugian dan melakukan kegiatan usaha secara lebih efisien. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, studi literatur, data-data sekunder, pendapat para pakar dan sumber-sumber tertulis, serta penelitian empirik dengan mengkaji kondisi lampau. Adapun alat yang digunakan dalam menganalisis PT PLN (Persero) adalah Five Forces Porter yangs ebenarnya merupakan alat analisis industri."

"Retribusi Graha Wisata Kuningan adalah salah satu retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, di samping berbagai jenis retribusi lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. Salah satu manfaat dari pengenaan Retribusi terhadap komoditas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut adalah untuk mengembalikan atau menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna membangun sarana dan prasarana atas komoditas tersebut. Dengan demikian, manfaat tersebut akan dapat tercapai apabila penerimaan retribusi Graha Wisata Kuningan paling tidak dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya.Salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya penerimaan retribusi adalah besaran tarif yang dikenakan. Dalam kajian ini akan diteliti apakah tarif yang berlaku di Graha Wisata Kuningan telah sesuai atau belum. Apabila belum, akan diteliti besaran tarif yang paling sesuai sehingga penerimaan retribusinya paling tidak dapat menutupi biaya penyelenggaraannya. Disamping itu untuk mengetahui perkiraan penerimaan retribusi Graha Wisata kuningan, perlu diketahui potensi retribusinya, hal tersebut juga berguna dalam menentukan target retribusi yang akan ditetapkan. Dalam menghitung potensi retribusinya akan dilihat baik dengan menggunakan tarif lama ataupun dengan tarif hasil perhitungan, sehingga akan terlihat perbandingannya."

"Jaminan Kesehatan Nasional yang implementasinya dimulai Januari 2014 membuat perubahan system pembayaran dari Retrospektive Paymant System ke Prospective Payment System dengan tarif INA-CBG`s. Perbedaan tarif INACBG`s dan tarif RS menjadi masalah mendasar sehingga RS harus melakukan upaya agar tercapai kendali mutu dan biaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang diambil RS terkait perbedaan tarif rumah sakit pelayanan rawat jalan dengan tarif INA-CBG`s. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 645(27,1 %) kasus dari total 2384 kasus memiliki selisih negatif dan1739 (72,9%) kasus dengan selisih positif. Rerata tarif RS Rp 221.683 dan rerata tarif INA-CBG`s Rp278.676 dengan rerata selisih tarif Rp56.993. Total selisih tarif Rp135.871.933 atau 25,7% dari tarif RS.Selisih tarif positif ini sangat baik bagi RS dan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan RS. Klaim obat penyakit kronis diluar tarif paket INA-CBG`s menambah selisih positif menjadi Rp.187.208.274 atau mendapat surplus sebesar 35,42% dari total tarif RS. Komponen tarif RS yang terbesar adalah obat sebesar 37,4%. Pihak manajemen menerapkan upaya efisiensi biaya dari mulai proses perencanaan sampai evaluasi, dengan tetap mengutamakan mutu, mempercepat penyusunan dan implementasi clinical pathway agar pelayanan lebih terstandarisasi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta sistem remunerasi yang baik yang mencerminkan asas adil dan layak. Dengan upaya yang diterapkan, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang efektif dan rasional serta bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

---

There is a fundamental change of hospital`s payment system in Indonesia since the Indonesian National Health Insurance was implemented (January 2014). The former retrospective payment system was changed into prospective payment system with Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) as expense base. This change forced hospital to propose a new efforts to adjust the rate difference between the previous hospital-based-tariff system and the latter INA-CBG-basedtariff system in order to assure the health service quality. This study aims to find out hospital`s efforts to adjust the tariff difference between the hospital-basedtariff- system and INA-CBG-based-tariff-system.This is a quantitative as well as qualitative research.

There were 2384 cases analyzed, with 645 cases (27.1%) with positive tariff balance and 1739 cases (72.9%) with negative tariff balance. Tariff differences was Rp. 135.871.977 (27.5% of the total hospital tarif). Average hospital tariff was Rp. 221.683, while the average INA CBG`s tariff was Rp. 278.676 and average difference was Rp 56.993. Hospital claim for chronic disease, which was not included in INA-CBG`s list, increased the positive balance to Rp. 187.208.274 (35,42% of hospital total tariff). Medication became the biggest part of the hospital cost (37.4%). The hospital`s management had worked efficiently to control the cost and assure the quality. Cost-efficiency-efforts as well as good remuneration system had been implemented from planning to evaluation. Hospital had to arrange and implement the clinical pathway as a standardization as well as quality controlhospital`s tariff, INA-CBG`s tariff, efficiency, quality, remuneration."

"Penelitian ini membahas mengenai tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum dan akibatnya pada PT JMT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Kepabeanan serta adanya fasilitas pengganti berupa BMDTP. BMDTP diberikan guna meningkatkan produksi dalam negeri. Peneliti menyarankan untuk adanya perpanjangan dari fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum sehingga ada persaingan sehat pada industri bus gandeng dalam negeri, juga akan ada penyediaan moda transportasi TransJakarta yang lebih baik.

---

This research to analyze about unextended the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose especially towards PT. JMT. This research used qualitative approach with descriptive design. This research conclude that the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose because the regulation of customs had change and there`s a new incentive which is called BMDTP. BMDTP given to increased all local production. Researcher suggest to extend the the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose, therefore made a competitive in articulated buses local industries, also there`s a supplies for vehicles to make TransJakarta transportation be better."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik secara khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya serta beberapa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik yang berbasis dari energi terbarukan yang dijual oleh pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai suatu badan usaha selayaknya dapat menentukan sendiri pelaksanaan bisnis dan harga listriknya sendiri namun dengan penugasan dimaksud seperti tidak diberi kebebasan untuk berunding sendiri dengan investor, padahal dengan segala keahlian dan pengalamannya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih tahu kebutuhan mengenai berapa tenaga listrik yang harus dibeli, berapa harga pantasnya, dan sebagainya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penugasan dimaksud diperlukan dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dalam penyediaan tenaga listrik.

---

This thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise License Holder of Electricity Supply in the assignment of the Government to perform a public service by purchasing electricity from power plants based on renewable energy. Government policy in order to encourage the development and utilization of renewable energy optimally to meet the electric power supply is specifically stipulated in the provisions of Article 19 of Government Regulation No. 59 Year 2007 on Geothermal Operations and its implementing regulations as well as some of the regulation governing the assignment of the Government to the PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to purchase electricity from renewable energy based being sold by a private power plant developer or Independent Power Producer (IPP).

PT PLN (Persero) as a business entity should be able to determine its own conduct of business and the price of the electricity itself, but with such an assignment is not given the freedom to negotiate with the investors themselves, but with all the expertise and experience, PT PLN (Persero) more know about how much power needs to be purchased, what price, and so on. This thesis research using normative juridical form of prescriptive analytical research results The results of this study concluded that the assignment is necessary in order to encourage the development and optimal utilization of renewable energy in electricity supply."

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur pengakuan piutang pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer IPP di PT PLN Persero. Dalam laporan ini, diuraikan prosedur pengakuan piutang atas tagihan pembelian tenaga listrik dari IPP oleh PT PLN. Pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini memerlukan proses pengukuran dan perhitungan yang cukup kompleks yang meliputi komponen biaya Komponen A Pembayaran Kapasitas yang dihitung dengan basis Capital Cost Recovery Charge Rate, Komponen B pembayaran atas biaya tetap Operation and Maintenance, Komponen C pembayaran atas pemakaian bahan bakar, dan Komponen D pembayaran biaya variabel Operation and Maintenance. Dengan menggunakan SAP, pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini pertama-tama akan dilakukan oleh Unit PLN, setelah dilakukan pemeriksaan atas pengukuran dan perhitungan tagihan tersebut. Selanjutnya, Unit akan menyampaikan nota ke Kantor Pusat untuk memindahkan tagihan tersebut ke Kantor Pusat untuk dapat dibayarkan. Divisi Akuntansi selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi atas jumlah tagihan tersebut dengan pengukuran dan perhitungan pembelian listrik oleh Unit PLN Pusat Pengaturan Beban P2B . Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah yang ditagih adalah benar.

---

This internship report discusses about the process of electricity purchase receivable recognition from Independent Power Producer IPP at PT PLN Persero . In this report, there are explanations regarding the procedure of recognizing receivable for electricity purchase bill from IPP by PT. PLN. This recognition needs quite complex measurement and calculation that consist of cost component Component A Capacity Payment which use Capital Cost Recovery Charge Rate basis, Component B payment for fixed cost of Operation and Maintenance , Component C payment for fuel usage, and Component D payment for variable cost of Operation and Maintenance.

By using SAP, receivable recognition for electricity purchase bill is being used by PLN rsquo s unit, after conducting checking of measurement and calculation of the bill. Then, Unit will submit the note to Central Office to transfer the bill for Central Office to pay for. Further, Accounting Division will do the reconciliation for the bill amount based on electricity purchase measurement and calculation by PLN rsquo s unit Pusat Pengaturan Beban P2B . Reconciliation is being done to ensure that the amount being billed is correct."

"Dalam sebuah industri yang menghasilkan suatu produk baik berupa barang atau jasa pelayanan, maka unit produksi dan unit penyaluran hasil industri tersebut memegang posisi vital. Keandalan merupakan tolok ukur utama agar peran vital tersebut dapat ditunjukkan. Banyak unsur yang berperan dalam upaya mempertahankan keandalan tersebut antara lain bagian operasi, bagian teknik, bagian pemeliharaan maupun bagian suku cadang. Dan berbagai unsur tersebut, maka peran bagian pemeliharaan menjadi sangat menonjol, karena harus dapat menyuguhkan kondisi seluruh instalasi dalam keadaan prima sesuai dengan kapasitas spesifikasi teknisnya. Teknik pemeliharaan pada mulanya merupakan kegiatan setelah suatu instalasi mengalami kegagalan atau kerusakan. Kurun waktu selanjutnya pemeliharaan menjadi kegiatan rutin yang berbasis waktu atau berbasis suatu output produksi. Tetapi teknik ini tidak dapat lagi dipertahankan kerena basis waktu dan basis output produksi tidak selalu sesuai, tergantung karakteristik permintaan pasar. Teknik pemeliharaan menjadi sebuah kegiatan manajerial yang harus dapat mempertahankan keandalan instalasi dalam segala kondisi, tetapi tetap berpedoman pada asas biaya terendah terhadap suatu output tertentu yang diinginkan. Manajemen pemeliharaan ini dikenal dengan pemeliharaan yang berbasis kondisi suatu instalasi, yang disebut dengan Pemeliharaan Prediktip. Pelaksanaan pemeliharaan prediktip adalah pemantauan dan pengukuran secara periodik unjuk kerja instalasi produksi. Dari hasil pengukuran tersebut dilaksanakan analisa obyektif secara kuantitatif agar diperoleh laju kecenderungan akan adanya gangguan, sehingga langkah pencegahannya dapat dipersiapkan. Produk jasa energi listrik adalah suatu kegiatan yang padat modal dan padat teknologi. Unit produksi maupun unit penyalurannya dituntut mempunyai keandalan yang sangat tinggi. Posisi terdepan produk jasa energi ini adalah Jaringan Distribusi yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Pemeliharaan Prediktip pada seluruh instalasi jaringan distribusi dapat diterapkan agar diperoleh unjuk keija keandalan yang diinginkan."