Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan ekonomi yang ada saat ini senantiasa mengutamakankan aspek efisiensi. Jasa titipan, sebagai salah satu sektor usaha yang berkembang begitu pesat juga menerapkan prinsip efisiensi tersebut melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pengiriman barang, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. PT. Citra Van Titipan Kilat sebagai pelaku usaha jasa titipan juga mencantumkan klausula baku pada "syarat dan pedoman pengiriman barang". Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh TIKI, terdapat beberapa klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK, sehingga klausula tersebut batal demi hukum dan pihak TIKI wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan UUPK.

---

Today’s economical activities are always consider the aspect of efficiency as the most important thing. The delivery services as one of the most rapidly developed business sector are also apply the efficiency principle by mean of the inclusion of standard clause on the delivery agreement, it has also being done to avoid lengthy negotiation. PT. Citra Van Titipan Kilat as one of the delivery service company is also puts down the standard clause on the the "conditions and manual of delivery". The law number 8

Year 1999 regarding consumer protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clause. On the TIKI’s standard clauses, there are some of them which is against the article 18 of UUPK, therefore the clauses are considered "null and void" and TIKI is obliged to accommodate its standard clause with the rule of UUPK."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pihak pelaku usaha dalam hubungan transaksi mereka dengan para konsumen. Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan klausula baku pada beberapa tiket pertunjukan musik serta masalahmasalah yang terjadi didalamnya. Adapun analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tangung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat selaku konsumen itu sendiri.

---

Standard Clause is a standardized clause which is made unilaterally by the company in any transaction with the consumers. This thesis discusses concerning to the application of standard clauses on the tickets of music concerts and also the problems that occured surrounding it. The analysis of the problems which is discussed in this thesis is according to Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection especially on Article 18 which regulates regarding the standard clause. Therefore, I think that the control to the application of standard clauses is the responsibility of each government, companies, non-government organizations, and people as the consumer itself."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap klausula baku yang terdapat di dalam perjanjian keanggotaan Fitness First dan Celebrity Fitness terkait dengan UUPK. Penelitian ini menemukan adanya beberapa permasalahan dan pelanggaran dalam klausula baku yang terdapat pada perjanjian keanggotaan Fitness First dan Celebrity Fitness. Selain itu di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap Fitness First dan Celebrity Fitness selaku pihak yang membuat klausula baku tersebut."

"Pada awalnya leasing merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan untuk penyediaan barang modal, namun dalam perkembangannya dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha misalnya mobil, motor. Hal tersebut dikarenakan belum ada pegaturan yang jelas dan rinci mengenai apa yang dimaksud barang modal dalam leasing. Kegiatan leasing pada PT. Federal International Finance dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dalam perjanjian tersebut terdapat pencantuman klausula-klausula baku yang dirasa memberatkan konsumen antara lain mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak, mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa, mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen, menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru dan/atau tambahan, pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan pembebanan hak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membatasi pencantuman klausula baku dalam perjanjian mengenai isi, bentuk dan letaknya. Upaya hukum bagi konsumen apabila menemukan hal tersebut berdasarkan UUPK ada dua yaitu: penyelesaian melalui pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Dan akibat hukumnya apabila terdapat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK , maka klausula baku tersebut batal demi hukum. Hingga saat ini pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK masih tetap ada, bahkan pelaku usaha menerapkan prinsip ?take it or leave it? terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku tersebut."

"Pekembangan Teknologi dan Informasi yang sangat cepat membuat perdagangan secara elektronik (e-commerce) menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi masyarakat. PT. Mitra AdiPerkasa Tbk merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola planetsports.net. Situs tersebut menjual produk peralatan olahraga mulai dari kaos, sepatu, hingga aksesoris olahraga dengan berbagai macam merk terkenal. Planetsports.net menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian peralatan olahraga, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh planetsports.net terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola planet sports.net wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan-aturan UUPK.

---

Rapidly development technology and information make electronic commerce (e-commerce) to be one of the best option for the community. PT. Mitra Adiperkasa Tbk is an e-commerce business that manages planetsports.net. The site sells sports equipment products ranging from shirts, shoes, accessories of sports with a variety of well-known brands. Planetsports.net applies the efficiency principle through the inclusion of standard clauses on the exercise equipment purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation. The Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by planetsports.net contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore, the clauses are considered ?null and void? and the managers of planetsports.net is obliged to accommodate their standard clauses within the regulation of UUPK."

"Persaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat membuat sebagian dari pelaku usaha melakukan berbagai macam strategi niaga untuk dapat merebut konsumen. Salah satu praktek niaga yang dijalankan oleh pelaku usaha saat ini di tengah persaingan yang ketat adalah dengan ”penjualan suatu produk barang/jasa dengan modus menjual barang/jasa yang disisipkan/dilekatkan pada penjualan barang/jasa lainnya sehingga tampak sebagai satu kesatuan (paket), yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang membeli barang tersebut”. Untuk membuktikan ada atau tidaknya praktek niaga negatif yang dilakukan serta pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-undang perlindungan konsumen, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan juga wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai praktek penjualan suatu produk barang/jasa disisipkan/dilekatkan pada penjualan barang/jasa lainnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang membeli barang tersebut. Namun demikian terdapat berbagai ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konskwensi hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek niaga negatif tersebut. Agar kepentingan dari konsumen dapat terlindungi dengan sempurna oleh sebab itu diperlukan adanya pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai praktek niaga negatif dengan modus menjual barang/jasa yang disisipkan/dilekatkan pada penjualan barang/jasa lainnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang membeli barang ter...

---

Competition in business is looking forward and make a lot of producers effort many kind of way to survive and win the competition in trading their goods/service. This problem causes a lot of negative trade practice which is contrary with Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection. One of negative trade practice which is doing by producers is about selling goods/service which is inserted by another goods/service without consumers known about that goods/service. Negative Trade Practice is trade practical which is contrary with the law and causes fanancial loss for consumers. In this research will be analyzed about selling goods/service which is inserted by another goods/service in Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional LIA. To give proof of negative trade practice and infringement in Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection which is doing by Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional LIA, author use normative law research method (research about positive law, rules and book/another article about law) and interview with a lot of resource person. In Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection there is no direct rules explaining about Selling Goods/Service which is inserted by another goods/service. However there is kind of rules in Law Number 8 Year 1999 Concering Consumers Protection which can use to cover that infringement activity (negative trade practice) who doing by producers. In order that, to give a protect for consumers, need to arrange directly or specific rules of about selling goods/service which is inserted by another goods/service without consumers known about that goods/service."

"Skripsi ini membahas mengenai klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan pembelian rumah dan satuan rumah susun yang potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen dan analisis terhadap penilaian hakim dalam memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Citra Buana mengenai keabsahan surat konfirmasi unit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat KEMENPERA. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat klausula-klausula dalam surat konfirmasi unit/surat pesanan dari beberapa developer yang melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA. Pada faktanya, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus sengketa antara Buyung Iza dengan PT. Binakarya Cipta Buana secara tidak langsung mengakui keabsahan klausula baku dalam surat konfirmasi unit yang sebenarnya melanggar ketentuan UUPK dan KEMENPERA serta tidak menggali apa yang menjadi akar permasalahan dari kedua belah pihak tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Agung belum memiliki visi perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berbagai perilaku menyimpang developer yang belum dapat dijangkau oleh penegak hukum maka perlu dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 khususnya mengenai klausula baku sebagaimana yang telah direkomendasikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

---

This undergraduate thesis discusses standard clauses in letter of confirmation unit that has potential to cause a losses for consumer and analysis of Supreme Court Decision on dispute between Buyung Iza as a consumer and PT. Binakarya Citra Buana as a developer about the letter of confirmation rsquo s validity as examined from the Law Number 8 of 1999 on consumer regulation UUPK and other regulations decision of State and Public Housing Minister. The method used is normative juridical with the result of research indicate the existence of clauses in letter of confirmation unit from some developer is considered to violate the legal regulation as defined by UUPK and decision of State and Public Housing Minister KEMENPERA. In fact, the Supreme Court is indirectly recognize the validity of standard clauses in letter of confirmation unit which actually violates the provisions of UUPK and KEMENERA. This shows that some Supreme Court have no vision to protect the consumer. To anticipate developer deviant behavior that can not be reached by law enforcement then Government must revise the the Law Number 8 of 1999 especially about standard clause as recommended by BPKN. "

"Cara pemasaran produk yang dilakukan oleh pelaku usaha bermacam-macam. Diantaranya adalah dengan pemberian voucher atau kupon yang menyatakan bahwa konsumen yang mendapatkan voucher atau kupon ini telah memenangkan suatu hadiah. Konsumen diharapkan akan datang sendiri untuk mengambil hadiahnya tersebut. Pada saat pengambilan hadiah itulah, pelaku usaha mulai menawarkan produk-produk lainnya. Biasanya konsumen dalam keadaan labil dan mudah terbujuk, sehingga tidak dapat berpikir secara logis. Dalam hal ini, pelaku usaha memanfaatkan kelemahan konsumen yang tidak dalam kondisi untuk dapat berpikir rasional. Apa yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut semata-mata hanyalah trik dagang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku usaha tersebut, merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 13 ayat 1 yang intinya menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan suatu barang dengan cara pemberian hadiah secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya sebagaimana dijanjikan. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan hal ini pun dapat dimintakan secara pidana maupun secara perdata. Oleh sebab itu, demi untuk menghindari terjadinya tindakan pelaku usaha yang menyesatkan tersebut, konsumen sebagai pihak yang sudah dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999, hendaklah sudah mulai untuk lebih kritis terhadap segala macam bentuk penawaran atas barang maupun jasa oleh pelaku usaha. Untuk itu perlu juga mensosialisasikan secara efektif UU No. 8 Tahun 1999 terutama yang menyangkut hak-hak konsumen."