Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kelemahan Pengadilan Niaga bukanlah pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), namun lebih karena Hakim Niaga yang rentan terhadap pendekatan ekonomi tertentu. Banyak putusan Pengadilan Niaga yang mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum. Inkosistensi penerapan hukum terlihat antara lain pada kasus perseroan terbatas dalam kondisi likuidasi. Misalnya perseroan terbatas dalam kondisi likuidasi sebagai debitor dimintakan permohonan pernyataan pailit oleh kreditornya."

"Tesis ini membahas mengenai kendala yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Persoalan ini terjadi karena pada saat Notaris memasukkan data untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pemberitahuan kepada Menteri perihal hasil akhir likuidasi, ternyata data PT di basis data SABH telah dihapus. Sehingga dalam pelaksanaannya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT yang berisi hasil akhir proses likuidasi dan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator tidak dapat diberitahukan kepada Menteri melalui SABH.Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini mengkaji mengenai apa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH dan apakah dengan tidak dapat disampaikannya pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, memiliki akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat hukum (legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui SABH adalah administratif karena proses pemberitahuan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH bukan merupakan satu-satunya cara bagi likuidator untuk memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri. Likuidator dapat melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara manual. Apabila likuidator tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, maka akibat hukumnya adalah status badan hukum PT yang dibubarkan tetap ada. Dengan demikian, sepanjang likuidator PT belum menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri, status badan hukum PT belum hilang, karena Menteri baru akan mencatat berakhirnya status badan hukum PT dan menghapus nama PT dari daftar perseroan, setelah likuidator memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Tindakan pemberitahuan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri tersebut dilakukan setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (release and discharge) atau setelah Pengadilan Negeri menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya, atau setelah hakim pengawas menerima pertanggungjawaban kurator yang ditunjuknya.

---

This thesis discuss about complicacy faced by Limited Liability Company (LLC) in announcing the result of liquidation process to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia (Ministry) electronically through Legal Entity Administration System (LEAS). This problem happens at the time of the Notary input the data to fulfill Article 152 paragraph (3) Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, which is the announcement to the Ministry on the end-result of the liquidation, evidently LLC data in the LEAS database has been erased. Thus in practice Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of LLC which hold the end-process result of liquidation and release and discharge of the liquidator can not be informed to the Ministry through LEAS.

By using normative juridical research method, this thesis evaluate on whether the legal nature of liquidator obligation to inform the liquidation endprocess result to the Ministry electronically through LEAS and whether by the unconveyed of liquidation process result to the Ministry electronically because LLC data no longer exist in the LEAS electronic database, have legal consequence towards dissolved LLC legal entity status.

Based on the analysis performed, thus can be concluded that legal nature of liquidator responsibility to notify the liquidation process to Ministry electronically through LEAS is administratif because the notification process to the Ministry electronically through LEAS is not the only way for the liquidator to notify liquidation process result to the Ministry. Liquidator can inform the liquidation process result to the Ministry manually. If the liquidator can not notify the liquidation process result to the Ministry electronically because LLC is not exist in the electronic database LEAS, thus the legal consequence of the dissolved LLC legal entity status still exist. Thus, as long LLC liquidator has not notify the liquidation end-process to the Ministry, the LLC legal entity status has not dissapeared, because the Ministry will then record the expirery of LLC legal entity status and erase LLC name from the company registry, after liquidator inform Ministry and announce the liquidation process result on the newspaper. The act of notification of liquidation process result to the Ministry conducted after the GMS grant release and discharge or after the District Court accept the responsibility of the appointed liquidator, or after the superintendent judge accept the responsibility of the appointed curator."

"Penelitian ini menganalisis determinan rasio pembayaran dividen pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2023. Menggunakan model data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), penelitian ini mengevaluasi pengaruh likuiditas, solvabilitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan aset terhadap rasio pembayaran dividen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh negatif terhadap rasio pembayaran dividen, namun hanya profitabilitas yang signifikan pada tingkat kepercayaan 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan sektor energi cenderung menahan laba untuk kebutuhan investasi jangka panjang, terutama di tengah fluktuasi harga energi dan transisi menuju energi baru terbarukan. Temuan ini mendukung teori keagenan, teori trade-off, dan teori pecking order, yang memberikan penjelasan terkait pengelolaan dana internal perusahaan di bawah ketidakpastian pasar. Penelitian ini juga merekomendasikan investor untuk mempertimbangkan strategi pendanaan perusahaan sebelum membuat keputusan investasi, serta memberikan saran bagi manajemen untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana perusahaan.

---

This study analyzes the determinants of dividend payout ratios in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2023. Using a panel data model with the Fixed Effect Model (FEM) approach, this research evaluates the impact of liquidity, solvability, firm size, profitability, and asset growth on dividend payout ratios. The results indicate that all independent variables negatively influence the dividend payout ratio, with only profitability being significant at the 10% confidence level. This suggests that energy sector companies tend to retain earnings for long-term investment needs, particularly amidst energy price fluctuations and the transition toward renewable energy. These findings support agency theory, trade-off theory, and pecking order theory, which explain the management of internal funds under market uncertainty. The study also recommends that investors consider company funding strategies before making investment decisions and advises management to maintain transparency and efficiency in financial resource management."

"Direksi dengan didasari itikad baik wajib menjalankan kepengurusannya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya oleh Perseroan sesuai dengan UUPT, anggaran dasar, serta keputusan RUPS. Suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroannya. Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal keputusan bisnis yang diambilnya merugikan atau mengakibatkan pailitnya Perseroan? Untuk menentukan tanggung jawabnya dapat dilihat dari apakah ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya saat mengambil keputusan bisnis tersebut, yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin modern dalam corporate law. Apabila terbukti keputusan bisnis tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaiannya, maka atas keputusannya yang menyebabkan kerugian Perseroan tersebut Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh Perseroan melalui Pengadilan Negeri. Kemudian apabila keputusannya mengakibatkan pailitnya Perseroan sehingga harta Perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik oleh Perseroan maupun Kreditur melalui Pengadilan Niaga. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk memenuhi kekurangan pelunasan utang kepada para Kreditur.

---

Board of Directors are obliged to manage the Company based on good faith in accordance with the Company Law, the Articles of Association, as well as the resolution of the GMS. Business decisions made by the Board of Directors is solely to benefit the Company. How can Director be held responsible for business decisions that leads to loss or even banctrupcy to the Company? To determine the responsibilities of Directors can be review from whether there is an error or neglectance when making business decisions, that can be related with modern doctrines in corporate law. If proven, that the business decision is a result of errors or neglectance, then the decision which led to the loss of the Company's Board of Directors can be held personally by the Company through the District Court. Then if the decision resulted in the Company banctrupcy with no sufficient assets to pay off all of its debts, the Board of Directors may be held accountable by both the Company and the Lenders to the Commercial Court. It is solely done to meet the shortage of debt repayment to the creditors."

"Dalam praktek hukum sehari-hari ditemui satu jenis surat kuasa dengan memakai klausul ?tidak dapat dicabut kembali? atau lebih dikenal dengan surat kuasa mutlak. Surat kuasa bentuk ini merupakan penyimpangan dari pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pasal ini diatur tentang cara pengakhiran pemberian kuasa.Hasil penelitian yang didasarkan pada kasus dimana pemegang saham yang juga Komisaris utama di PT.A.B.C memberikan kuasa kepada orang lain. Pemberian kuasa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa surat kuasa tersebut tidak dapat dicabut, digugurkan dengan mengenyampingkan Pasal 1813 KUHPer. Yang terjadi kemudian pemberi kuasa mencabut kembali kuasanya secara sepihak melalui pencabutan kuasa yang dibuat dihadapan Notaris.Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa adalah pencabutan kuasa secara sepihak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPer serta Yurisprudensi mengenai Pasal 1813 KUHPer yang bersifat mengatur dan tidak mengikat. Pasal 1802 KUHPer dapat pula dijadikan dasar untuk menarik kuasa manakala penerima kuasa tidak memberikan laporan atau mempertanggung jawabkan mengenai pelaksanaan kuasa-kuasa dimaksud.

---

In the daily practice of laws, irrevocable power of attorney or better known as the absolute power of attorney is found. This type of Power of Attorney is used to waive article 1813 of the Civil Code Act which governs the aspects to terminate the Power of Attorney.

The case study is how a shareholder who is also a commissionaire in PT. A.B.C. used the irrevocable Power of Attorney where it was stated firmly the said Power of Attorney could not be revoked by waiving the article 1813 of the Civil Code Act. Afterward, the authorizer revoked the said Power of Attorney by the notarial deed.

The conclusion is the revocation of the Power of Attorney can be justified based on Article 1338 of the Civil Code Act and jurisprudence on the article 1813 of the Civil Code Act which regulate but unbind. Also article 1802 of the Civil Code Act provides the legal ground in a case the authorized of the Power of Attorney does not report or responsible for what it is stated in the Power of Attorney."