Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bila dibandingkan dengan masa Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan pasca Orde Baru relatif berjalan secara reformis dan demokratis. Pada masa Orde Baru, yaitu pemerintahan Presiden Soeharto, meskipun pada awalnya menunjukkan adanya praktik pemerintahan yang demokratis konstitusional, namun segera dalam waktu berikutnya Orde Baru menampilkan struktur dan praktik politik yang otoriter. Pemerintahan Orde Baru dibangun dan diselenggarakan dengan watak pemerintahan bersifat dominan, intervensionis, dan hegemonik. Seluruh sistem Orde Baru, dalam kenyataannya, kemudian menjadi sistem Soeharto.Dalam hubungan antara lembaga Kepresidenan dan lembaga DPR, maka dalam format politik otoritarian Orde Baru, lembaga Kepresidenan mengatasi dan mendominasi lembaga DPR. Kontrol dan intervensi lembaga Kepresidenan atas lembaga DPR paling penting ialah dengan adanya kekuasaan lembaga Kepresidenan yang mengangkat keanggotaan DPR selama masa Orde Baru, selain keanggotaan DPR/MPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum.Berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, pemerintahan pasca Orde Baru utamanya pada masa pemerintahan hasil Pemilu 1999, yaitu pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sebaliknya kontrol lembaga DPR atas lembaga Kepresidenan sangat kuat. Pada masa ini hampir setiap kebijakan pemerintahan Presiden Wahid selalu mendapat kontrol dari DPR. DPR secara aktif meminta keterangen dan/ atau mengadakan penyelidikan atas kebijakan yang diambil Presiden Wahid.Hasil penelitian deskriptif-analisis yang menggunakan studi kasus dengan menggunakan analisis kualitatif dan induktif; dan memakai teknik pengumpulan data wawancara mendalam, diskusi dan studi dokumentasi (kepustakaan) menjelaskan bahwa dilihat dari konstitusi, kekuasaan lembaga Kepresidenan dan lembaga DPR RI pada masa pemerintahan Presiden K.K. Abdurrahman Wahid pasca Orde Baru mengalami pergeseran bila secara komparatif dibandingkan dengan masa sebelumnya, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Wahid telah terjadi perpindahan titik pendulum kekuasaan ke arah dominasi lembaga DPR RI.Demikian dilihat dari praktik penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan lembaga DPP RI hasil Pemilu 1999 pada masa pemerintahan Presiden Wahid lebih kuat mengatasi kekuasaan lembaga Kepresidenan. Selama kurun pemerintahannya, sebagaimana diteliti penulis dengan melihat kebijakan yang diambil Wahid, yaitu likuidasi Depsos dan Deppen; pemberhentian Kapolri Jenderal Polisi Roesdihardjo; usaha pemberhentian Gubemur Bank Indonesia Syahril Sabirin; pemberhentian Menperindag Jusuf Kalla dan Menneg BUMN Laksamana Sukardi; pencalonan Ketua MA; kasus Buloggate dan Bruneigate; dan pelantikan Wakapolri Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Kapolri, lembaga DPR secara aktif dan kuat mengontrol lembaga Kepresidenan (Presiden Wahid) melalui hak interpelasi, hak mengadakan penyelidikan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) dan memorandum DPR.Lalu, mengapa terjadi pergeseran kekuasaan serta faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan dari lembaga Kepresidenan ke lembaga DPR pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid? Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pergeseran kekuasaan pada masa pemerintahan Presiden Wahid, yaitu berpindahnya ,titik pendulum kekuasaan dari lembaga Kepresidenan ke lembaga DPR, disebabkan oleh tiga faktor: 1). Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945. Kekuasaan yang dimiliki lembaga Kepresidenan yakni kekuasaan di bidang eksekutif atau penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang legislatif atau perundang-undangan, kekuasaan di bidang yustisial, dan kekuasaan di bidang hubungan luar negeri, seiring dengan ada dan berlakunya Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945 itu menjadi berkurang. Pada saat yang sama, kekuasaan lembaga DPR menjadi lebih terinci tegas, 2). Konfigurasi Politik di Kabinet Persatuan Nasional. Pada awalnya, konfigurasi politik Kabinet Persatuan Nasicnal secara kuat mendukung pemerintahan Presiden Wahid. Dengan adanya reshuffle kabinet ini, konfigurasi politik kabinet pemerintahan Presiden Wahid menjadi melemah dan kemudian meninggalkan dukungan kepada keberlangsungan pemerintahan yang dipimpinnya, sebagai akibat kekecewaan dari aliansi kekuatan politik dari partai-partai politik dan TNI/Polri atas digantinya menteri-menteri yang berasal dari aliansi kekuatan politik itu oleh Wahid; dan 3). Konfigurasi Politik di DPR RI Hasil Pemilu 1999. Seiring dengan kekecewaan dari aliansi kekuatan politik dari partai-partai politik dan TNI/Polri sebagai akibat pergantian kabinet ditambah dengan adanya kasus Buloggate dan Bruneigate yang mengindikasikan (patut diduga) keterlibatan Presiden Wahid, membuat Wahid pada akhirnya kehilangan dukungan di DPR. Di DPR, Wahid hanya bertumpu pada adanya dukungan kecil dari PKB di DPR (10,2 %) ditopang NDKB (1,0 %)."

"Skrispi ini membahas terjadinya transisi demokrasi di Myanmar. Dengan mengacu kepada teori Samuel P. Huntington mengenai faktor pendorong demokratisasi dan pola transisi demokrasi, skripsi ini berargumen bahwa transisi demokrasi di Myanmar terjadi karena diinisasi oleh rezim yang sedang berkuasa, dan dipengaruhi beberapa faktor pendorong, yaitu 1) krisis legitimasi, 2) faktor ekonomi, 3) perubahan keagamaan, 4) perubahan kebijakan pelaku eksternal dan 5) efek demonstrasi. Melalui penelitian kualitatif dan studi literatur skripsi ini menemukan bahwa proses transisi demokrasi di Myanmar dimulai setelah liberalisasi awal yang dilakukan oleh rezim militer pada tahun 2007, dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin Thein Sein pasca pemilihan umum 2010. Sepanjang 2011-2016, pemerintahan Thein Sein yang melibatkan koalisi militer dan sipil transisi demokrasi terbatas di Myanmar melalui penerapan kebijakan reformasi politik dan ekonomi. Dari temuan tersebut skripsi ini menyimpulkan bahwa pola transisi demokrasi Myanmar yang diinisiasi oleh rezim militer dan diterapkan secara terbatas dibawah pengaruh kuat militer dan pelibatan kelompok opisisi dalam pemerintahan Thein Sein merefleksikan ciri model transformasi.

---

This thesis discusses the occurrence of democratic transition in Myanmar. Referring to Samuel P. Huntington’s theory regarding the driving factors for democratization and the pattern of democratic transition, this thesis argues that the democratic transition in Myanmar occurred because of the initiatied by the ruling regime and influenced by several factors, such as 1) legitimacy crisis, 2) economic factors, 3) religious changes, 4) changes in policies of external actors and 5) demonstration effects. Through qualitative research and literature study, this thesis finds that the democratic transition process in Myanmar began after the initial liberalization carried out by the military regime in 2007, and continued by a new government led by Thein Sein after the 2010 general election. During 2011-2016, Thein Sein’s government involving military and civil coalitions of limited democratic transition in Myanmar through the implementation of political and economic reform policies. From these findings, this thesis concludes that the pattern of Myanmar’s democratic transition initiated by the military regime and implemented in a limited manner under the strong influence of the military and the involvement of opposition groups in Thein Sein’s government reflects the characteristics of the transformation model."

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tindak kriminal yang dilakukan para mafia Rusia sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Penulis menggunakan teori kekuasaan untuk menganalisis cara-cara yang dilakukan para mafia Rusia untuk perolehan dan penanaman kekuasaan, terutama pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin dimana perekonomian Rusia berada dalam kehancuran dan sektor-sektor perekonomiannya dikuasai oleh mafia dan oligarki akibat kebijakan privatisasi. Praktek kekerasan dan tindak kriminal lain seperti perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, pemerasan, dan lain-lain dilakukan oleh mafia Rusia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan tata aturan yang berlaku. Hal ini lah yang akan mengantarkan para mafia Rusia untuk memperoleh kekuasaan.

---

The thesis aims to explain about the criminality of Russian mafias as a way to get power in President Boris Yeltsin era. The author uses the theory of power to analyze the way which is done by the Russian mafias to get and cultivate the power, especially during the President Boris Yeltsin era when the economy of the country was in ruins and other sectors of economy controlled by the mafias and oligarchs due to the privatization policy. The practice of violence and other criminal activities, such as: drug trafficking, money laundering, extortion, and others conducted by the Russian mafias to get the maximum profit without regard to the applicable regulations. This is the one which will deliver the Russian mafias and oligarchs to get the power."

"Proses konstruksi etika lingkungan sebagai bagian penting dari budaya korporasi multinasional bukanlah suatu hal yang mudah untuk dipraktekkan. Pada umumnya korporasi multinasional telah lama terkondisi oleh pemikiran bahwa praksis-praksis lingkungan hidup hanya merupakan beban bagi korporasi itu yang bisa mengurangi daya saing mereka secara domestik maupun internasional. Presiden AS Bill Clinton berusaha mengubah cara pandang itu dengan mengeluarkan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi Amerika. Korporasi Amerika didorong untuk menjadikan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari etika bisnis mereka melalui perluasan UU Hak Mengetahui masyarakat. Cara ini secara tidak langsung menuntut korporasi Amerika untuk bersikap responsif terhadap masalah lingkungan hidup. Dukungan yang datang dari LSM dan anggota Konggres serta dari kalangan pengusaha sendiri menambah keyakinan bahwa lingkungan hidup merupakan masalah yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi. PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari korporasi Freeport McMoRan dituntut pula untuk mengimplementasikan nilai baru dalam etika bisnis di Amerika tersebut. Banyak kendala yang ditemui dalam tahapan-tahapan proses konstruksi etika lingkungan ini. Meskipun telah mempunyai komitmen terhadap masalah lingkungan hidup, tetapi mereka masih pula melakukan penyimpangan-penyimpangan. Konsekuensinya pemerintah Bill Clinton menangguhkan bantuan OPIC senilai US$ 100 juta. Tekanan terhadap PTFI tidak hanya datang dari badan federal Amerika saja tetapi juga LSM-LSM luar negeri. Semuanya ini menunjukkan bahwa PTFI masih harus bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan etika lingkungan sebagai budaya korporasi mereka."

"Soekarno adalah tokoh nasional yang kontroversial yang tak dapat dipisahkan dari sejarah Pergerakan Nasional dan lahirnya Bangsa Indonesia. Pada usia 20an ia telah dikenal karena tulisan-tulisan yang menggugah dan pidatonya yang piawai menuntut kebebasan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Ia menggerakkan berbagai perkumpulan politik untuk kemerdekaan pada akhir usia 20an. Walaupun pada usia 30an ia banyak mendekam di penjara atau pembuangan, mitos dan kharismanya sebagai pahlawan pembebas dan pemimpin `revolusioner berkembang di antara rakyat dan politisi di seluruh Indonesia. Cerita dan sejarah (biografi) Soekarno selalu diliputi mitos tentang kekuatan supernatural dan takdirnya sebagai pembebas bangsa.Mitos dan kharisma Soekarno telah menempatkannya dalam berbagai pusat peristiwa yang menentukan dalam sejarah ayval bangsa Indoensia. Setelah kedaulatan R.I diakui oleh Belanda dan oleh masyarakat internasional, Soekarno tetap terpilih memimpin bangsa Indonesia. Pada waktu ia menjalankan politik Demokrasi terpimpin, ia mencoba mempersatukan tiga kekuatan politik yang sebelumnya tak pemah rukun yaitu kelompok nasionalis, kelompok agama (temtama Islam) dan kelompok komunis. Walaupun selalu mendapat tantangan dari Angkatan Darat yang tak pernah mempercayai PKI, Soekamo tetap mendekatkan din pada PKI dan negara negara Blok Timur penganut ideologi Komunisme dan Sosialisme.Pada tanggal 30 September 1965, terjadi usaha perebutan kekuasaan oleh sekelompok pemuka PKI dan organisasi massanya serta perwira Angkatan Bersenjata yang didukung beberapa batalion yang kebetulan sedang berada di Jakarta untuk merayakan Hari Ulang Tahun ABRI. Kudeta ini berhasil menculik dan membunuh 6 pimpinan puncak Angkatan Darat, namun tak berhasil melaksanakan tahap berikutnya. Jendral Soeharto yang tidak masuk daftar target penculikan, berhasil melakukan konsolidasi semua kekuatan militer yang ada dan pada hari kedua ia sudah mengamankan ibu kota dan selumh fasilitas telekomunikasi dan infrastruktur kota. Selanjutnya setelah mengamankan kepala negara, tanpa segan-segan ia melarang kegiatan PKI dan menghancurkan kekuatan pemberontak di daerah. Sesudah Itu kelompok-kelompok militer yang dikirim dan dibantu oleh kelompok para-militer Islam, menangkap anggota PKI dan afiliasinya di pelosok-pelosok. Dalam penangkapan-penangkapan ini banyak yang dibunuh tanpa punya kesempatan membela diri. Menurut catatan para peneliti dalam dan luar negeri korban yang terbunuh berjumlah antara 400.000-1.000.000 jiwa.Sesudah peristiwa naas tersebut, secara perlahan Soeharto mulai dianggap sebagai pemimpin baru, dan secara bertahap naik sampai pada puncak pimpinan tertinggi negara. Soekarno harus menghadapai berbagai pertanyaan dan tututan mengenai keterlibatannya dalam G-30-S dan tanggung jawabnya terhadap kemunduran kehidupan sosial-ekonomi dan buruknya keamanan negara. Dengan tekanan dad DPRGR dan MPRS yang anggotanya sudah diperbarui, dan karena gelombang demonstrasi yang dipelopori KAMI, maka sejak awal 1966 secara bértahap Suekamo kehilangan mitosnya sebagai pemimpin yang tak tergantikan, kharismanya dan haknya untuk membela diri. Akhlmya, setelah Soeharto dikukuhkan sebagai pejabat presiden, Maret 1967. Soekamo tersingkir dari panggung politik dan terisolasi dari kehidupan soslal sampai wafatnya tahun 1970.Rangkaian gejolak peristiwa yang dinamis ini terekam dalam koran-koran yang terbit 1959. 1967. Dengan cara unik, interpretasi dan opini mengenai peristiwa politik tersebut dituangkan dan diekspresikan dalam karikatur-karikatur yang terhit di koran-koran tersebut. Kumpulan karikatur tersebut merefleksikan emosi-emosi dan persepsi politik yang berkembang pada masyarakat sebagai reaksi atas peristiwa politik yang terjadi. Sebagai peninggalan sejarah, karikatur-karikatur tersebut harus di intepretasikan dan dimaknai sesuai dengan konteks zaman (tempat dan peristiwanya). Karena itu pemahaman mengenai perkembangan politik yang terjadi pada tahun 1959 gampai 1967 di Indonesia merupakan landasan terpenting pemahaman karikaturnya.Dalam penelitian ini, definisi dan fungsi mitos yang dipakai adalah :(1) Mitos adalah konsep tentang kebenaran, atau khazanah kepercayaan atau suatu hal luar biasa yang dipercaya sebagai penentu keberlangsungan kehidupan (Spencer 1961).(2) Mitos berfungsi sebagai pelembagaan sistem tata nilai dan justifikasi sosial dalam suatu masyarakat (Campbell 1988).(3) Mitos terbentuk karena pergeseran makna dalam proses semiosis berlanjut (Barthes dan de Sausurre, 1956).Tujuan penelitian ini adalah :(1) Memahami Karikatur sebagai wacana pembentuk mitos dan perombak mitos, melalui telaah contoh karikatur yang dikumpulkan.(2) Memahami penggunaan karikatur dalam proses pemitosan dan proses perombakan mitos Soekarno (1959-1967)(3) Mernahami korelasi antara gaya ungkap dan pesan-pesan yang disampaikan dalam karikatur yang diteliti (1_959-1967)Untuk dapat memahami karikatur tersebut dalam konteks historis melalui telaah akademik maka penelitian ini didahului oleh studi awal mengenai Sejarah Politik Indonesia, Sejarah dan Biografi Soekarno, Sejafah Pers Indonesia, Sejarah dan referensi mengenai Seni Karikatur di Indonesia dan luar negeri serta referensi teoritis ilmu sosial, ilmu sejarah, dan ilmu budaya.Dari penelitian yang dilakukan akhimya dapat disimpulkan bahwa karikatur yang terbit di Indonesia 1959-1967 memang mencerminkan adanya pemitosan dan perombakan mitos Soekarno dan ideologinya. Pada karikatur tersebut tergambar pelembagaan kekuasaan Soekarno dan kemudian kejatuhan citra Soekamo secara dramatik.Pada karikatur yang terbit 1959-1965 ditemukan karikatur-karikatur yang mencitrakan Soekarno sebagai tokoh superhuman, penganyom yang bijak, tokoh perkasa dan energetik serta pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Sebaliknya, pada karikatur yang terbit 1966-1967 ditemukan penggambaran Soekamo sebagai manusia biasa yang berseragam kebesaran, ia terlihat tua, lemah, kesepian dan tak punya kekuasaan. Ia tidak lagi digambarkan sebagai orang kuat yang digdaya, tetapi sebagai manusia yang bersalah dan tak berdaya serta tidak bisa mernpertanggung jawabkan perbuatannya. Kontra mitos yang diungkapkan adalah Soekarno tidak pantas lagi memimpin.Penelitian ini dilakukan dengan menelaah 1444 karikatur yang dipilih dari 14 surat kabar terkernuka Indonesia, yang terbit antara April 1959 sampai 1967. Tahap pertama adalah melakukan pengamatan umum atau 'overview' untuk mendapat kesan dan pesan-pesan yang terkandung dalam koleksi tersebut. Setelah itu terpilih 386 karikatur yang temanya sesuai dengan judul disertasi. Kumpulan karikatur ini ditabulasi untuk menganalisa kandungan tema, mitos, simbol dan ikon yang ada. Selanjutnya dipilih 44 karikatur yang dapat memperlihatkan perubahan terma dan gaya visual, sesuai dengan topik penelitian untuk dianalisa dan dimaknai lebih mendalam mernakai teori Barthes dan de Sausurre mengenai pemitosan melalui proses semiosis berlanjut.Tahap akhir adalah memakai semua hasil tabulasi dan analisa tersebut untuk membuat kesimpulan akhir yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah pemahaman Sejarah Nasional, Sejarah Karikatur dan Bidang Studi Seni Komunikasi.Soekarno is a controversial Indonesian founding father inseparable from the history of freedom movement and the birth of the nation. He was already an outstanding political figure in his 20's, when he published his inspiring writings and delivered moving rhetorical speeches against the Dutch Colonialism. He also led a militant political movement for Indonesian independence in his late 20?s. Spending most of his 30's in prisons or in exile, his myths and charisma as revolutionary hero and messiah continued to grow among ordinary people and politician as well. The story and history (biography) of Soekamo were shrouded with myths of his superhuman power and legitimate destiny to free the country.

Soekarno's myths and charisma has support his leadership and placed him in the center of all decisive historical events during the revolution and after Indonesia has gained international recognition as a new republic. In the era of Guided Democracy, he declared a political decree to impose a balance power between three unlikely united political group in Indonesia which were the nationalist, the religion parties (mostly Moslem?s) and the communist. Despite opposition from the Army which never trusts the Communist party, Soekarno continues to tighten his political relation with the National Communist Party and International Communist-Socialist Block.

In September 30th, 1965 an attempt to take over the country was undertooked by a group of Communist party leader supported by a number of high ranking Armed Force officers and some armed battalions. This coup was successful in the initial stage of kidnapping and killing top Am|y?s officers (6 generals and 1 officers), but failed to brought the movement to the next stages. In a very short time alerted General Soeharto who was not in the target list, was able to consolidate remaining Armed Forces power and in the second day he has thoroughly secure the capital and all strategic telecommunications and other vital infrastmcture of the city. In the next step he secures the president and his aides, and without slight hesitation he banned the communist party activities, cmshed the organization and its affiliations and closed their media. In the following uncontrolled events, platoons of army were sent to the countryside. Supported by Islamic militia-group they search and captured many Communist party member or suspected communist activist throughout the country. In many cases the victim were killed without proper justice and legal process. in many studies, the death toll was estimated between 400.000 to 1.000.000.

After the fateful day, Soeharto was slowly stepping up to higher power and Soekamo was forced to face the growing negative opinion of his involvement in the coup attempt, and his other political an economical failure which bring down the country to continuous social and economic difficulties and instability. Through political pressure of the new Parliament and National Assembly, and because of consistence student demonstration on the streets of Jakarta, Soekamo slowly and painfully was loosing his myths and charisma, and his right to defend himself. Eventually he was ousted from the power and after Soeharto was inaugurated as the Acting President in March 1967, he was isolated from political scene until his death in 1970.

All the dramatic and dynamic successive political events was reported and recorded in the national newspaper published between 1959-1967. In a very specific and interesting way the historic events also captured and expressed in political caricatures published in the newspapers. These caricatures were form of communication which convey the messages of the time, shared- by the creator and the spectator alike. They were statement of emotions and opinions growed and developed in particular community about particular political and social events that happened in the history of the society.§They can serve as authentic historical artifacts for academic research.

The focus of this research was caricatures that conveyed messages which were related to the process of the myth making and the myth breaking of Soekamo. As a historic reminiscence, these caricatures has to be interpreted and understood in context with political background occurred in the time of the publication. Knowledge and reference of historical developments that happened in 1959-1967 were very important in the process of collecting, verifying and understanding of the research materials.

The definitions and fuction of myth used in this research are:

(1 ) Myth is a concept of truth and; a body of belief (Spencer, 1961).

(2) Myths functioned as a value system to established social justification system in a society (Campbell, 1988)

(3) As a form of communication, myth was formed through continuous process of switch of meaning that happened in a community because of semiotic process (Barthes and de Saussure, 1956)

The objective of the research were:

(1) To understand the way a caricature works in building a myth or breaking a myth, through example collected in the research.

(2) To understand the use of caricatures in the process of Soekarno's myth building and myth-breaking (process of creating his myths and his counter-myths).

(3) To understand the correlation between the pictorial style (visual language) and the message conveyed in the caricatures published between 1959-1967.

To be able to understand and describe these caricatures in historical contexts, the research was conducted based on studies of Indonesian Political History; History and Biography of Soekarno; History of Indonesian Joumalism and Historical reference about Indonesian and intemational caricatures.

The conclusion of this research is in depth understanding of the phenomena of myth-malring and myth-breaking in the history of tI1e rise and fall of Soekamo, observed through Caricatures which were published in 1959-1967. Between 1959-1965, while Soekarno is in the height of his power, he was often pictured as a superhuman, wise, powerful, affectionate and energetic leader loved by all. In these caricatures he also often appeared as a healthy and powerful leader younger than his real age. In the caricatures published between 1966(1967 Soekamo was often pictured as ordinary man in uniform, old, weak, helpless and lonely. He was no longer visualized as invincible leader, but as vulnerable human being, not free form mistakes and weakness and incapable to lead the country. His myths and charisma had gone and he was sized down to powerless person who lost his right to command.

The research was based on selected 1444 caricatures from 14 leading Indonesian newspaper published between April 1959 and March 1967. The first step of the research was a general overview of the 1444 caricatures, followed by further selection of 368 caricatures which more clearly related to the title of the research. The result was a tabulation of the myths, the symbols and the icons recognized in the caricatures. The next step was further selection of 44 caricatures, which were then analyzed and interpreted according to Barthes Theory of reading and deciphering myth through semiotic process. The final step was drawing conclusion and reflection by further analyzing and evaluating all the result of the research. It was hoped that the findings will contribute new insight to further understanding of Indonesian political history, the history of caricatures and the study of communication arts."

"Seorang Presiden, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah, dalam menjalankan roda pemerintahan membutuhkan dukungan penuh, tidak hanya dari orangorang didalamnya namun juga dari masyarakat. Beliau sebagai Presiden dituntut memiliki adanya kredibilitas yang positif. Dalam melakukan tugasnya sehari-hari dia harus memiliki strategi komunikasi yang efektif, terarah, efisien dan terencana yang dilakukan oleh Public Relations/Humas. Dengan seringnya terjadi kerancuan informasi dan berita, Presiden merasa perlu untuk menyesuaikan diri agar tidak terjadi kesenjangan terutama untuk kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Maka pada Surat Keputusan Presiden No. 255/M/2000 tanggal 9 Oktober 2000, Presiden resmi mengangkat tiga orang juru bicara dan satu institusi pendukung yang menjadi satu kesatuan tim, Tim Media/Juru Bicara Kepresidenan, untuk membantu Presiden dalam mengelola informasi dan hubungan dengan media massa, mewakili apa saja yang menjadi keinginan Presiden yang layak diketahui masyarakat pada umumnya. Hal ini juga sebagai langkah menyikapi tekanan masyarakat yang meminta agar Presiden memiliki seorang juru bicara. Karena Presiden mempunyai 'kekurangan' dalam masalah penglihatan, maka dengan keberadaan juru bicara akan banyak membantu tugas Presiden sehari-hari. Dalam menentukan suatu strategi komunikasi yang efektif, terarah, efisien dan terencana, sehingga dapat menunjang tujuan, visi dan misi organisasi, juru bicara perlu menguasai teknik-teknik kehumasan. Penjabaran teknik-teknik kehumasan, dijelaskan didalam kerangka pemikiran yang berisi tentang teori-teori manajemen komunikasi, meliputi reposisi, komunikasi internal, media relations, manajemen berita (cara mengemas pesan), dan manajemen fungsi human. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif, dimana pengambilan datanya melalui wawancara tidak berstruktur tetapi terfokus kepada permasalahan, serta studi kepustakaan yang dapat memberikan kelengkapan data penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penyusunan strategi komunikasipada Tim Medial juru Bicara Kepresidenan masih belum maksimal dan efektif. Dimana pada level individu, permasalahan timbul karena kurangnya pengalaman yang dimiliki masing-masing anggota Tim Media/juru Bicara Kepresidenan dalam hal kejuru bicaraan. Pada level insitusi, permasalahan yang timbul banyak berkaitan dengan kebijakan politik pemerintah yang lebih memperhatikan masalah-masalah politis dibandingkan masalah substantif Selain itu, balk Presiden maupun para juru bicara kepresidenan itu sendiri masih kurang memiliki sense of human relation, dimana mereka lebih mendahulukan emosi dari pada rasionalitas, yang tergambar pada pernyataan-pernyataan Presiden yang sering kali kontroversial. Opini publik yang seharusnya dijadikan sebagai masukan bagi sebuah institusi untuk kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian, kurang diperhatikan secara serius oleh individu-individu didalam sistem ini, termasuk mereka yang langsung dekat dengan Presiden, dengan alasan peroleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai Kebangkitan Bangsa sangatlah sedikit. Karena faktor-faktor (level socio-political environment) tersebutlah maka Presiden lebih peduli dengan masalah-masalah koalisi maupun kompromi-kompromi politik dibandingkan dengan opini publik, yang beliau nilai bisa ditempatkan diposisi kedua setelah dicapainya kompromi politik."