Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menghasilkan conflict of law atas beberapa pengaturannya dengan hukum positif Indonesia. Pokok permasalahan terkait conflict of law tersebut ialah bagaimana UU SBSN mengakomodir status badan hukum SPV dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang juga diatur di KUH Perdata dan UU Perbendaharaan Negara, serta kesesuaian keduanya menurut hukum Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN dan keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset, serta pelaksanaannya dalam akad ijarah Asset To Be Leased. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitis deskriptif, didukung hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa SPV adalah Badan Hukum khusus yang diadakan oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penerbitan SBSN yang tugas, fungsi, peran, pendirian dan pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selain itu, keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dikarenakan UU SBSN memiliki kekhususan dari UU Perbendaharaan Negara, yaitu aset SBSN bukanlah jaminan melainkan dasar penerbitan berupa bukti penyertaan pemilikan hak manfaat atas aset SBSN yang tidak terdapat pemindahan kepemilikan secara hak milik. Selain itu, pengaplikasiannya dalam SBSN ijarah Asset To Be Leased seri SR-005 telah sesuai syariah compliance.

---

Indonesian Law Number 19 Year 2008 on Sovereign Syariah Securities (Law on SBSN) is a legal breakthrough which leads conflict of laws to some arrangement with Indonesian laws. The conflict of laws relates on how Law on SBSN accommodate the legality of SPV and how the alienation mechanism of State-Owned Asset which also regulated on Indonesian Civil Code and Law on State Treasury (Law Number 1 Year 2004), also the suitability of both according to Islamic law. This Research analyzes the legal standing of SPV as corporate issuer of SBSN and validity of State-Owned Asset as an Underlying Asset, as well as its implementation on the contract of Ijarah Asset To Be Leased. The method use a juridical normative descriptive analytical, supported by interviews to sources. Based on used method, found that SPV is a special legal entity held by the sovereign authority to issues SBSN. Its tasks, functions, roles, and the establishment of accountability further stipulated by Government Regulation. Therefore, the validity of the Underlying Asset is allowed, because Law on SBSN is a lex specialist against the Law on State Treasury, that stipulated the underlying asset is not a collateral for SBSN issuance, which mean it only an underlying of beneficiary ownership over the asset without a transfer of ownership. Moreover,its applicability in product SBSN ijarah To Be Leased Asset SR-005 series was complied to the syariah compliance."

"Skripsi ini membahas mengenai salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia diwajibkan untuk melepaskan seluruh penyertaan modalnya dalam badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatannya harus senantiasa mengutamakan tercapainya tujuan dan tugas Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya. Walaupun proses tersebut sampai mengharuskan Bank Indonesia melepaskan anak perusahaannya demi tercapainya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia yang optimal. Sehingga pada akhirnya dengan optimalnya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia akan meningkatkan perekonomian Indonesia.

---

This paper discusses one of the provision in Indonesian Law Number 23 of 1999 cocerning Bank Indonesia as amended lastly with Indonesian Law Number 6 of 2009 which stated that Bank Indonesia is required to release the entire equity capital in a legal entity or other entities that is not related to the implementation of Bank Indonesia purpose and task. This is a juridical normative study.

The result of this study suggest that Bank Indonesia in its activities should always give priority to the achievement of Bank Indonesia purpose and task as well as possible. Although Bank Indonesia in the process have to release its subsidiaries for the optimal achievement of the implementation of Bank Indonesia purpose and task. Ultimately the optimal implementation of Bank Indonesia purpose and task will boost the economy of Indonesia itself."

"Pengelapan dan penghindaran pajak kerap terjadi di Indonesia, hal tersebut didasarkan pada pajak dianggap memberatkan bagi wajib pajak terutama bagi wajib pajak berbentuk korporasi yang terbukti dengan maraknya penggunaan SPV sebagai media penghindaran pajak yang cenderung tidak melaporkan beban pajaknya. Penggelapan pajak sebenarnya dapat diberikan sanksi pidana perpajakan apabila terbukti oleh fiskus, namun menjadi masalah ketika terdapat keterbatasan data hal tersebut. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengeluarkan peraturan penghindaran pajak guna mempersempit ruang gerak penggelapan pajak yang dilakukan SPV dengan dikeluarkanya PMK No. 127/PMK.010/2016 berdasarkan Undang ndash; undang 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle SPV. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah SPV dapat menjadi media dari penghindaran pajak yang dilakukan 2. Apakah peraturan tax amnesty dapat menjadi solusi dalam penanggulangan tax avoidance yang dilakukan oleh SPV yang cenderung menggelapkan pajak. Berdasarkan dengan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif serta analitis deskriptif. Sebagai jawabanya, SPV digunakan sebagai media penghindaran pajak melalui jenis ndash; jenis penghindaran pajak yang anatara lain transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign agreement dan treaty shopping dengan dasar adanya hubungan istimewa dengan wajib pajak yang menghindarkan pajak. Tax amnesty nyatanya dalam hal ini belum dapat menjadi solusi untuk penanggulangan penghindaran pajak yang dilakukan oleh SPV.

---

Tax avoidance and evasion often occurs in Indonesia, it is based on taxes considered burdensome for taxpayers, especially for taxpayers in the form of corporation by the facts widespread uses of SPV as a tax evasion medium that tends not to report the tax burden. Tax evasion may actually be subject to criminal sanctions if could be proven by the tax authorities, but it would become a problem when there is limited data to trace them. Therefore, the government needs to issue tax avoidance regulations to narrow the space for tax evasion by SPV with the issuance of PMK No. 127 PMK.010 2016 pursuant to Law 11 of 2016 on Tax Forgiveness of Taxpayers Individual Owned Through Special Purpose Vehicle SPV.

Based on this the authors propose the subject matter, namely 1. How SPV can be a medium of tax evasion made 2. Whether tax amnesty regulations can be a solution in tax avoidance prevention by SPV that tend to embezzle taxes. Based on research using normative juridical method and descriptive analytical. In response, SPV is used as a medium for tax evasion through tax avoidance types such as transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign agreements and treaty shopping on the basis of a special relationship with taxpayers avoiding taxes. Tax amnesty in fact in this case cannot be a solution to the prevention of tax avoidance by SPV. "

"Sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing kerap digugat ke peradilan Indonesia atas dasar penyelundupan hukum. Akibatnya, pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian tersebut diabaikan oleh hakim dalam peradilan Indonesia, sehingga peradilan Indonesia mengadili perkara perjanjian trust dengan mengacu pada hukum Indonesia yang pada saat itu belum mengenal lembaga hukum trust. Setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust tidak lagi dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum.

---

Prior to the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements between Indonesian legal entity and foreign legal entity were often considered as fraudulent creation of point of contacts and be sued to the Indonesian civil court. As a result, the choice of law and the choice of forum that had be made in the agreement was ignored by the Indonesian civil court’s judges. Therefore, the judges adjudicated the case of a trust agreement with reference to the Indonesian law which at that time has not regulated about trust. After the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements shall no longer be considered as fraudulent creation of point of contacts."

"Dengan tertautnya hukum asing dengan hukum Indonesia, maka perjanjian kerja antara badan hukum Indonesia dan tenaga kerja asing adalah permasalahan HPI. Sebagai permasalahan HPI, pertama-tama maka perlu diketahui hukum yang berlaku terhadap perjanjian kerja tersebut. Dalam hal pekerjaan dilakukan di Indonesia, maka diketahui bahwa hukum yang berlaku terhadap perjanjian kerja tersebut adalah hukum Indonesia yang merupakan ldquo;kaidah super memaksa rdquo;. Setelah diketahui hukum Indonesia yang berlaku, maka menarik untuk dikaji adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang secara konsisten diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dengan munculnya polemik atas kasus Nine AM Ltd v. PT Bangun Karya Pratama Lestari yang membatalkan perjanjian karena tidak berbahasa Indonesia, skripsi dengan jenis penelitian yuridis-normatif ini akan membandingkan akibat hukum atas pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kasus-kasus ketenagakerjaan, khususnya perjanjian kerja dengan TKA. Hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, khususnya akibat hukum beralihnya PKWT menjadi PKWTT dalam kasus ketenagakerjaan karena adanya kontradiksi antara Pasal 42 ayat 4, Pasal 57 ayat 1, dan Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Oleh sebab itu, hasil skripsi ini menyarankan untuk segera mengundangkan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 agar terjadi kepastian akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Lebih lanjut, Penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu terkait kontradiksi Pasal 42 ayat 4, Pasal 57 ayat 1, dan Pasal 59 ayat 4, untuk menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi TKA di Indonesia.

---

Employment agreement between Indonesian legal entity and a foreign worker is an issue of PIL, with their respective nationality as the connecting factor. As an issue of PIL, it is necessary to know the applicable law for such employment agreement. Because the place of work is in Indonesia, Indonesian law applies to the employment agreement as mandatory rules of law. As Indonesian law applies to the agreement, it is mandatory for the agreement to use Indonesian language by virtue of Law No. 24 Year 2009 and Law No. 13 Year 2003. After the verdict of Nine AM Ltd v. PT Bangun Karya Pratama Lestari case, which nullified an agreement for not being written in Indonesian language, this thesis will compare such legal consequences in employment cases. The result of this thesis shows inconsistency of the legal consequences on such violation, notably towards the change of PKWT fixed term employment agreement into PKWTT permanent employment agreement because of the contradiction of provision in Article 42 4, Article 57 1, and Article 59 4 Law No. 13 Year 2003. Therefore, the author stresses the need of the implementing regulation of Law No. 24 Year 2009 to ensure legal certainty regarding the mandatory use of Indonesian language in a contract. Furthermore, the author believes that it is necessary to conduct an assessment of Law No. 13 Year 2003 regarding the contradiction of Article 42 4, Article 57 1, and Article 59 4, to prevent abuse and exploitation of foreign worker in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya Special Purpose Vehicle dalam hukum Indonesia, khususnya yang terdapat pada beberapa sektor peraturan perundangundangan. Terdapat berbagai persoalan terkait dengan konsep pengaturan Special Purpose Vehicle yang berbeda pengaturannya dan penggunaannya dalam praktik terkait konsep hubungan Holding-Subsidiaries, hubungan afiliasi, serta hubungan istimewa dalam sektor perpajakan dan praktik penyalahgunaannya. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi harmonisasi dari pengaturan Special Purpose Vehicle (SPV) di Indonesia? Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia tidak konsisten dan terdapat urgensi untuk melakukan harmonisasi pengaturan Special Purpose Vehicle di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

The focus of this thesis is on the existence of the Special Purpose Vehicle in Indonesian law, particularly the provisions that are contained in a few cross sector legislations. There are various issues regarding the concept of Special Purpose Vehicle that are regulated and used in practice differently related to the consept of holding-subsidiaries, affiliation, special relationship in the taxation sector and misuse in practice.

Hence, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of the Special Purpose Vehicle (SPV) in Indonesian? 2. How urgent is the harmonization of Special Purpose Vehicle (SPV) regulations in Indonesia? At the conclusion that regulation of Special Purpose Vehicle is not consistent and that there is an urgency to harmonize the regulation of Special Purpose Vehicle in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"Sejalan dengan semakin berkembangnya perdagangan antar negara dan semakin intesifnya transaksi antar negara, maka transaski perdagangan dan arus investasi dari satu negara ke negara lain juga semakin banyak, di sisi lain masing-masing negara mempunyai yuridiksi perpajakan yang berbeda sehingga mengakibatkan terhambatnya interaksi antar negara tersebut yang berarti menghambat penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing. Setiap negara mempunyai undang-undang pajak yang berbeda dalam hal menentukan hak pemajakan internasionalnya, baik yang menyangkut obyek maupun subyek pajak. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda apabila dua yuridiksi pajak tersebut berinteraksi sebagai akibat dari terjadinya economical cross boorder transaction. Oleh karena itu suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) antara dua negara sangat penting untuk memecahkan permasalahan tersebut. Melihat kenyataan tersebut, diperlukan suatu proses kompromi untuk membagi hak pemajakan antar dua negara tersebut terhadap economical cross boorder transaction yang dalam bentuk perjanjian dimana pada hakikatnya merupakan distributive rules. Perjanjian perpajakan yang semula bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda pada akhirnya justru dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan multinasional untuk memaksimalkan laba karena berpotensi dilakukannya praktik penghindaran pajak internasional (internasional tax avoidance) yang disebabkan oleh perbedaan isi dari setiap perjanjian antara treaty partner yang dikenal sebagai treaty shopping atau treaty abuse. Dalam hubungan inilah muncul istilah: tax avoidance, treaty shopping, dan beneficial owner, dimana tax avoidance merupakan tindakan menghindari pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan original spirit perumus kebijakan pajak, akan tetapi karena ketentuan pajaknya belum diatur dengan jelas, maka terhadap praktik penghindaran pajak tersebut, pihak otoritas pajak tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali diatur mengenai anti avoidance rule. Fakta di lapangan tentang praktik treaty shopping yang sempat menjadi isu publik dan dimuat di media massa, antara lain dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur melalui pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) bernama Indofood International Finance, Ltd. di Mauritius sebagai sebuah negara berpredikat Tax Heaven Country (THC). Selain itu terdapat juga beberapa perusahaan yang mempraktikkan treaty shopping, yaitu: PT Indosat, PT Excelcomindo Pratama, Paiton Energy, ArindoGlobal, PT Indocement Tunggal Prakarsa, anak perusahaan HeidelbergCement AG. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah kajian Anti Treaty Shopping Rule didalam tax treaty Indonesia dengan tax haven country, dengan menjelaskan definisi Beneficial owner didalam setiap treaty. Dampak dari tidak adanya Anti Treaty Shopping Rule tersebut terhadap tax avoidance melalui rekayasa transaksi bisnis dari dan ke luar negeri, dengan menutupi informasi tentang identitas sebenarnya dari pelaku utama yang sebetulnya mempunyai hak yaitu Beneficial Owner. Hal ini yang menyebabkan suburnya SPV-SPV yang bermunculan yang tidak sesuai dengan spirit pembuat kebijakan perpajakan tetapi hanya untuk menghindari pajak. Dalam rangka menganalisis pokok masalah tersebut, Penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : (i) Bagaimana teknik-teknik treaty abuse dilakukan sehubungan dengan pembentukan Special Purpose Vehicle di Tax Haven Country? (ii) Apakah konsep Limitation On Benefits dalam OECD, United Nation dan USA Model untuk menentukan beneficial owner bisa diterapkan didalam pembuatan tax treaty antara Indonesia dengan Tax Haven Country sehingga mempunyai peranan dalam mencegah treaty abuse? Untuk menjawab rumusan pertanyaan di atas.Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan analisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif (descriptive research) dimana penulis menguraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian melakukan analisis data tersebut untuk memecahkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat ditarik kesimpulan memberikan saran dan pemahaman atas konsep Anti Treaty Shopping dalam upaya pencegahan treaty abuse dalam perpajakan internasional. Dengan demikian penelitian ini tidak menguji sebuah teori atau mencari korelasi dari dua atau lebih variabel, tetapi mendeskripsikan suatu permasalahan yang diangkat dari suatu masalah pokok.Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, dokumen, dan jurnal penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Untuk mencapai tingkat obyektifitas yang optimal, wawancara dilakukan terhadap narasumber sebagai berikut: Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak di Indonesia, praktisi perpajakan internasional serta masyarakat pembayar pajak (dalam hal ini pendapatnya diwakili oleh konsultan pajak).Dalam penelitian ini Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyebab utama terjadinya praktik treaty shopping adalah karena di dalam tax treaty Indonesia dengan THC tidak didefinisikan dengan jelas pengertian mengenai Beneficial Owner serta tidak terdapat definisi dan syarat sebagai pengujian untuk menentukan siapa yang berhak menikmati treaty benefit tersebut. Oleh karena itu Penulis menyarankan bahwa sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak, memperjuangkan Anti Treaty Shopping Rule dengan memasukkan konsep Limitation on Benefit ayat-ayat dalam pasal 4 tentang pengertian ?Residence? sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tax treaty Indonesia dengan tax haven country.

---

In line with the development of inter-state trade and more intensive of inter-state transaction, then trade transaction and investment flow from one state to other one also increase, on the other hand each country also has different jurisdiction of taxation so that causing impediment of inter-state interaction which means to cause trouble for the creation of conducive investment climate for foreign investor. Each country has different law of taxation in the case of determining its right of international taxation both relating to object and subject of tax. This case causes the occurrence of imposition of double taxation in the event that those two tax jurisdictions carry out interaction caused by the occurrence of economical cross border transaction. Therefore, an agreement for prevention of double taxes (tax treaty) between two states is very important in order to solve such problem. Based on such condition, compromise process is needed in order to divide taxation right between such two countries against economical cross border transaction in the form of agreement that in principle constitutes distributive rules. Taxation agreement that originally has purpose to prevent imposition of double taxation, but further is even utilized by tax payer, especially by multinational company in order to optimize profit because it has potency for conducting practice of international tax avoidance caused by the different of content of each agreement between treaty partner known as treaty shopping or treaty abuse. In this context, then the terms appear like: tax avoidance, treaty shopping, and beneficial owner, where tax avoidance constitutes action to avoid tax by method that is not pursuant to the original spirit of formulator of tax policy, but due to its tax provision has not been adjusted clearly, then against such practice of tax avoidance, tax authority can do nothing, except if it is adjusted concerning anti avoidance rule. The fact in field concerning the practice of treaty shopping that once became public issue and published in mass media, was conducted among others by PT Indofood Sukses Makmur through the establishment of Special Purpose Vehicle (SPV) called Indofood International Finance, Ltd., in Mauritius as a country well known with its designation as Tax Heaven Country (THC). Besides, also there are some companies practicing treaty shopping i.e.: PT. Indosat, PT. Excelcomindo Pratama, Paiton E nergy, Arindo Global, PT. Indocement Tunggal Perkasa, subsidiary of Heidelberg Cement AG. The main issue in this thesis is the study concerning Anti Treaty Shopping Rule in tax treaty of Indonesia with tax heaven country, by explaining definition concerning Beneficial owner in each treaty. The impact of absence of Anti Treaty Shopping Rule against tax avoidance through business transaction engineering from and to abroad, by hiding information concerning actual identity of the main player that actually has right i.e., Beneficial Owner. It is this case that has caused fertility for the appearance of many SPVs the growth of which is not pursuant to the spirit of tax policy maker but it is only a tax avoidance. In the framework to analyze such main issue, the writer formulates it in the form of questions as follows: (1) How about the technique of treaty abuse is conducted relating to the establishment of Special Purpose Vehicle in Tax Heaven Country? (ii) What is the concept of Limitation On Benefits in OECD, United Nations and USA Model in order to determine that beneficial owner can be applied in the establishment of tax treaty between Indonesia and Tax Heaven Country so that having role in the prevention of treaty abuse? In order to answer the formulation of the above questions, the writer has carried out research by the approach of qualitative data analysis with the type of descriptive research where the writer describes data in the form of information and theory obtained from study of literature, then conducting analysis against such data in order to solve the main issue that has been formulated so that conclusion can be made for the purpose to provide suggestion and understanding concerning the concept of Anti Treaty Shopping in the effort to prevent treaty abuse in international taxation. Thereby, this research does not evaluate theory or look for correlation from two or more variables but describing a problem obtained from main issue.The source of data in this research is that primary data obtained from the result of interview and secondary data obtained from literature, books, documents and research journal having relevancy with the theme of this research. In order to reach the level of optimum objectivity, interview was conducted against resource persons as follows: Directorate General of Tax as Tax Authority in Indonesia, practitioner of international taxation and community of tax payers (in this case their opinion is represented by tax consultant).In this research, the writer can make conclusion that the main reason for the occurrence of practice of treaty shopping because in tax treaty of Indonesia with THC there is no clear definition concerning the understanding of Beneficial Owner and the absence of definition and requirement for the purpose of evaluation in order to determine who has right to enjoy such treaty benefit. Therefore, the writer suggests that currently it is time for Directorate General of Tax to take action to establish Anti Treaty Shopping Rule by insertion of concept of Limitation on Benefit of paragraphs contained in Article 4 concerning the understanding of ?Residence? as the integral part from each tax treaty of Indonesia with tax heaven country."

" ABSTRAKREITs telah diatur di Indonesia di bawah bentuk Kontrak Investasi Kolektif, KIK-DIRE. Salah satu masalah terbesar mengenai bentuk hukum dari REITs di Indonesia terkait dengan Pasal 6 Peraturan OJK No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian di Dana Investasi Real Estat - yang menyatakan bahwa Real Estate Investment Trust atau Dana Investasi Real Etat dapat menginvestasikan dana dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company SPC . Ini menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan SPC dapat memberi dampak positif bagi semua stakeholder yang terlibat. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dana Investasi Real Estat dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dianggap sebagai bentuk baru dari metode investasi di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangannya masih memerlukan perbaikan, terutama mengenai peraturan terkait dengan penggunaan kontrak investasi kolektif. Perubahan pada peraturan perundang-undangan meliputi peraturan khusus atau pengecualian dari UU Agraria yang akan memungkinkan kepemilikan tanah oleh KIK-DIRE. Untuk memberikan perlindungan terhadapat investor atau masyarakat, penulis juga merekomendasikan pengawasan serta kontrol yang lebih intensif terhadap transparansi atau keterbukaan informasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas maupun manajer investasi.

---

ABSTRACT REITs have been regulated in Indonesia under the form of Collective Investment Contracts, ldquo KIK DIRE. rdquo One of the biggest issues regarding the legal form of REITs in Indonesia is related to article 6 of OJK Regulation No.19 Year 2016 regarding Guidance for Investment Managers and Custodian Banks in Managing Real Estate Investment Trust which states that Real Estate Investment Trust may invest funds with or without the use of Special Purpose Company SPC . This generates a question in whether or not the use of SPC is beneficial in the implementation of REITs ndash for all the stakeholders involved. The method of research that will be used in this research is the juridical normative approach. Real Estate Investment Funds in the form of Collective Investment Contract is still considered a new form of investment method in Indonesia. The implementation of REITs is difficult in practice due to the rules and regulations that fail to complement each other. Therefore, its development still requires improvement, concerning regulations associated to the usage of collective investment contracts. Amendments in provisions shall include special regulations or exceptions of the Agrarian Law which would allow land ownership by DIRE in the form of Collective Investment Contract. To provide public protection, the author also recommends more intensive supervision and control towards the transparency of information provided by security companies and the investment manager. "