Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanggung Jawab Dokter/Jururawat terhadap Pasien dalam hukum Perdata Barat dapat direlevansikan dengan pasal-pasal :- 1365 KUH Perdata (Mengenai perbuatan melanggar kum)- 1233 KUH Perdata (Mengenai wanprestasi)- 1354 KUH Perdata (Mengenai zaak waarneming)Perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi adalah merupakan dasar untuk menuntut ganti rugi seperti dijelaskan dalam pasal 1265 dan pasal 1234 KUH Perdata.Ganti rugi dalam hukum perdata adalah merupakan suatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya kembali dari pihak yang harus bertanggung jawab atas timbulnya kerugian itu.Sampai saat ini belum ada batasan mengenai pelimpahan tanggung jawab antara dokter dan pasien terhadap perbuatan fatal tetapi, dalam terjadi sesuatu hal maka antara dokter dan jururawat harus dilihat dari hubungan pekerjaan mereka.Jadi jelas bahwa hubungan antara dokter dan jurawat dengan pasien dilihat dari segi hukum perdatanya dapat dimintakan pertanggunganjawabannya."

"ABSTRAKAmerican Field Service International, suatu badan yang mengelola program pertukaran siswa dari berbagai negara, pernah melakukan suatu penelitian untuk mengetahui dampak pengalaman menetap di luar negeri pada para pesertanya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa karakteristik pribadi, di antaranya kesadaran akan kesempatan-kesempatan lain; kemampuan beradaptasi dan kemandirian tanggung jawab atas diri sendiri, meningkat secara positi£ akibat mengikuti program AFS. Skripsi ini membahas mengenai sosialisasi yang diperoleh individu dari suatu lingkungan dengan kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan kebudayaan asalnya dan hubungannya dengan peningkatan ketiga karakteristik AFS tersebut. Sosialisasi yang dikaji dalam tulisan ini ialah yang diperoleh individu dari lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan di luar keluarga dan sekolah ketika berada di luar negeri. Adapun pertanyaan peneLitian skripsi ini ialah apakah ada kecenderungan meningkatnya ketiga karakteristik tersebut pada para peserta AFS Indonesia, dan apakah sosialisasi yang mereka terima ketika berada di luar negeri berhubungan dengan peningkatan ketiga karakteristik ini. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan pada peserta AFS Indonesia angkatan 1981-1986 yang dikirim ke Amerika Serikat dalam rangka mengikuti Program Pengiriman Satu Tahun sebagai kelompok individu yang pernah mengalami kontak secara langsung dengan suatu kebudayaan asing (30 responden). Penelitian ini juga menggunakan sebuah kelompok pembanding yang terdiri dari individu-individu yang tidak mempunyai pengalaman tersebut (30 responden). Adapun data diperoleh dengan mengirimkan kuesioner (mailedquestionaire) dan wawancara mendalam. Setelah dikaji, kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa ada kecenderungan meningkatnya ketiga karakteristik ini pada para peserta AFS. Indonesia. Tampak pula bahwa sosialisasi yang diterima peserta AFS dari lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan di luar keluarga dan sekolah ketika di Amerika Serikat berhubungan dengan peningkatan kesadaran akan kesempatan-kesempatan lain; kemampuan beradaptasi dan kemandirian tanggung jawab atas diri sendiri."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."

"Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pemberian Opini Akuntan atas laporan keuangan. Perusahaan Kepada Pihak Yang Berkepentingan, Skripsi, Juli, 1991. Tanggung jawab adalah bagian dari kehidupan manusia dimana setiap kita bersikap tindak harus mampu mempertanggungjawabkannya. Profesi akuntan publik tidak luput dari tanggung jawab yang disandangnya, baik terhadap profesinya maupun terhadap hukum. Permasalahan hukum yang timbul dalam profesi akuntan publik di Indonesia sekarang, belum banyak mendapat perhatian dari kalangan hukum kita. sementara itu di lain pihak, perlu adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang berkepentingan dengan hasil pekerjaan akuntan dan bagi akuntan publik sendiri dalam melaksanaKan tugas profesinya. Untuk memahami tentang "permasalahan hukum yang timbul dalam profesi akuntan publik, perlu adanya penelitian, baik dengan metode kepustakaan maupun dengan metode lapangan. Dari buku-buku yang berhubungan dengan ilmu akuntansi (khususnya auditing) dapat diketahui prosedur audit yang harus dilakukan serta opini yang seharusnya diberikan atas laporan keuangan perusahaan oleh seorang akuntan publik. Sedangkan melalui metode lapangan dapat diketahui praktek dan permasalahan hukum yang timbul dalam profesi akuntan publik yang ada sekarang. Hasil kerja akuntan publik yang berada di bawah standar dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Apabila ditinjau dari segi hukum, perbuatan akuntan publik yang merugikan orang lain dapat diminta pertanggungjawabannya. Dalam prakteknya hingga saat sekarang belum ada keputusan pengadilan yang berhubungan dengan gugatan terhadap akuntan publik oleh pihak yang dirugikan. Keadaan ini terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang profesi akuntan publik dari masyarakat serta kalangan hukum sendiri. Akhirnya, semuanya terpulang kembali kepada profesi akuntan untuk tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya, masyarakat serta kalangan hukum kita."

"Akibat hukum terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Namun, mulai berlakunya degradasi adalah sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sebelum itu tetap berlaku asas praduga sah. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibacakan oleh pihak lain adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Penggantian biaya, rugi dan bunga dapat diminta dengan terlebih dahulu membuktikan kesalahan Notaris melalui proses peradilan. Kesimpulan ini diperoleh dengan menggunakan metode induktif.

---

The deed which has been read by the other party can be degraded into a private deed. However, the degradation enters into force when the court decision having permanent legal force (inkracht), otherwise the presumption remains valid. Notary liability of the deed which has been read by the other party is a Notary may be subject to administrative and civil penalties in the form of compensation of expenses, losses and interest. This compensation can be demanded by proving the notary mistakes through the judicial process. This conclusion was obtained by using a inductive method."