Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 128371 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Universitas Indonesia, 2004
S26196
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Tiothania Tasha Melissa
"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap kreditor dimana harta pailit berada diluar jurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode Penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Peneliti menggunakan analisa yuridis dalam mencari upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberesan terhadap harta pailit yang berada di luar negeri. Peneliti melakukan analisa dengan melihat ke Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan serta perlindungan terhadap kreditor dalam rangka pemberesan terhadap harta pailit yang berada di luar negeri.

The focus of this thesis is about protection for the creditor when the bankruptcy assets located outside the jurisdiction of Indonesia. The methode of this research is juridical analysis to find the attemps that can be done in terms of Bankruptcy Assets Abroad. The data were collected by the author from literative study. The author conducted an analysis with a review towards Law Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy. Primary issues in this thesis is what kind of attempts that can be done and also protection towards creditor in terms of bankruptcy assets located outside jurisdiction of Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61627
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Gede Nyoman Surya Astika
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S26152
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bondhet Suryonurwendo
"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif.
Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad. This study used normative-descriptive methode to solve the problems.
This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S55951
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bondhet Suryonurwendo
"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia. 

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad . This study used normative-descriptive methode to solve the problems. This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Detty Soemilasari
"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mempunyai sasaran dan tujuan demi terbentuknya suatu unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara. Cita-cita ini mengalami hambatan dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang menyebabkan ketentuan perundangan perlu disempurnakan dan/atau diantara para pejabat yang berwenang melakukan koordinasi diantara mereka atau meneliti lebih dalam data yang diterima.
Untuk melihat praktek termaksud, penulis melakukan penelitian terhadap perkawinan dua orang warga negara Indonesia berbeda agama yang dilangsungkan di luar negeri, dimana realita menunjukkan telah dilakukan dua kali perkawinan, yaitu berdasarkan UUP pasal 56 ayat 1, dan pasal 2 ayat 1, dimana kedua perkawinan tersebut sah, dan dilakukan pencatatannya di Indonesia, sesuai UUP. Suami menggugat cerai istri ke Pengadilan Negeri, dan dikabulkan, namun pada tingkat banding dan tingkat kasasi, ditolak. Karena mereka memiliki dua surat nikah, maka meskipun permohonan cerai ditolak Mahkamah Agung, suami berupaya menggunakan surat nikah secara Islam untuk gugatan cerainya di Pengadilan Agama, yang ternyata dikabulkan sampai terbit Akta Cerai. Dengan adanya alternatif untuk memilih penggunaan surat nikah bagi perceraian, terlihat ada celah yang dapat digunakan oleh seseorang dalam upaya menceraikan pasangannya apabila mengalami jalan buntu.
Dualisme perkawinan seperti ini kiranya bukan merupakan sasaran dan tujuan UUP, terlebih lagi belum menjamin kepastian hukum dalam masyarakat .Sebagai pelengkap, suami mengajukan gugat cerai ulang ke Pengadilan Negeri, dan dikabulkan. Pengajuan cerai kedua kalinya (nebis in idem?) telah mengundang keingintahuan pula akan alasan PN mengabulkan gugatan yang pernah diajukan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
T36343
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dollys Sulaiman
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S26097
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ananda Kurniawan Sukarmaji
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan personil diplomatik dan tanggung jawab negara terhadap kekerasan fisik yang diderita oleh personil diplomatik di negara-negara konflik, khususnya di negara Afghanistan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini patut untuk dibahas melihat maraknya penyerangan-penyerangan serta kerugian fisik yang diderita oleh personil diplomatik di banyak negara, terutama di negara yang sedang berada di dalam konflik bersenjata. Skripsi ini akan membahas mengenai praktek perlindunganperlindngan personil diplomatik di beberapa negara konflik dan membahas konvensi-konvensi yang mengatur mengenai perlindungan personil diplomatik itu sendiri. Dengan hal tersebut, maka akan terlihat bahwa negara konflik memiliki tendensi untuk terjadinya penyerangan terhadap personil diplomatik lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak dalam konflik bersenjata. Adapun demikian, skripsi ini akan membahas mengenai negara konflik itu sendiri dan berusaha mengkategorisasi kondisi-kondisi apa saja yang dapat dipenuhi sehingga suatu negara dapat dikatakan sebagai negara konflik. Lalu, setelah melihat pola perlindungan personil diplomatik di beberapa negara konflik, maka akan juga
dilihat respon yang dikeluarkan oleh negara penerima dan pengirim. Tentunya, skripsi ini juga akan membahas kasus-kasus penyerangan terhadap personil diplomatik di Afghanistan beserta respon yang dikeluarkan oleh pihak yang berkaitan, dan juga akan dilakukan analisis terkait perlindungan personil diplomatik serta tanggung jawab negara Afghanistan dihubungkan dengan doktrin dan konvensi-konvensi yang mengatur. Dalam menindaklajuti keadaan ini, pihak
Afghanistan harus melakukan kewajibannya untuk melindungi personil diplomatik dengan lebih baik dan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang tertera di konvensi-konvensi diplomatik serta jika dalam hal negara yang dirugikan menuntut Afghanistan untuk bertanggung jawab, maka Afghanistan dapat bertanggung jawab
berdasarkan konvensi dan doktrin yang ada.

ABSTRACT
This thesis explains about protection of diplomats and state responsibility of physical suffered by diplomats in conflict countries, especially in Afghanistan using juridical normative methodology. This concern has to be discussed because there are a lot of attacks and physical harms suffered by diplomats in many countries, especially in armed-conflict countries. This thesis will analyze the practices of
protection of diplomats in some conflict countries and explain the conventions that include protection of diplomats as a part of the conventions. Thus, conflict countries have more tendency than non-conflict countries in terms of numbers of attacks and physical harms suffered by diplomats. Therefore, this thesis will analyze the conflict country and try to categorize terms and conditions which are included as conflict country. After seeing the pattern of protection of diplomats in some countries, then this thesis will analyze the response shown by the receiving and sending state. This thesis will also discuss about the attacked diplomats cases in Afghanistan and the responses issued by related parties. Then, protection of diplomats and state responsibility will be analyzed based on the related doctrine and
conventions. Changes in protection of diplomats in Afghanistan should be done and Afghanistan should be more concerned about this matter and based on the diplomatic convention, sending state could file dispute settlement to an arbitrary organ and International Court of Justice to claim state responsibility. Based on the conventions and doctrine related, Afghanistan could be charged as the full responsible party."
2017
S69330
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>