Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"All architecture is a structure of space by means of a goat or path. Ucapan yang dikutip oleh Christian Norberg-Schulz dari pernyataan Dagoburt Frey mengenai path dan place, menyiratkan betapa pentingnya fungsi dari path, atau ruang sirkulasi sebagai salah satu elemen arsitektur. Kevin Lynch juga mengatakan bahwa sebuah path harus memiliki identitas masing-masing, sebuah path harus memiliki "a time series", atau setting, sepanjang path tersebut. Dengan kata lain, perlu ada suatu kondisi "khusus" yang dapat menunjang setting dalam path tersebut.Skripsi ini membahas mengenai salah satu wadah sirkulasi bagi manusia, yaitu selasar, dilihat dari potensinya sebagai sarana interaksi, apakah dilihat dari faktor lokasi, setting, atau pola perilaku pengguna selasar tersebut. Pembahasan studi dalam skripsi ini adalah dengan mengamati penggunaan selasar di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa beberapa fakultas di Universitas Indonesia, dengan mempergunakan prinsip Ittelson mengenai pemetaan perilaku. Pada akhirnya, dari semua uraian tersebut, akan didapatkan suatu masukan yang berharga bahwa suatu ruang sirkulasi, dalam ha! ini selasar, bila ruang tersebut memiliki suatu "kondisi tertentu", misalnya kedekatan dengan obyek akademis, memiliki potensi menjadi "sarana interaksi."

"Asuransi terorisme merupakan jenis asuransi yang tergolong baru di Indonesia. Pada awalnya resiko terorisme hanya dapat diasuransikan melalui klausul tambahan dari polis lain seperti polis asuransi kebakaran, polis asuransi property all risk dan lain sebagainya. Namun seiring dengan makin maraknya aksi terorisme di Indonesia, saat ini resiko terorisme tidak lagi hanya dapat dialihkan melalui klausul tambahan dari polis yang telah ada, akan tetapi juga dapat dialihkan melalui polis asuransi khusus yang berdiri sendiri (stand alone). Menarik untuk dicermati bilamana suatu peristiwa dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme yang dicover oleh asuransi terorisme? Kerugian akibat peristiwa apa saja yang tidak ditanggung oleh asuransi terorisme? Bagaimana prosedur klaim dalam asuransi terorisme? Pihak asuransi memiliki pandangan sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme.Pengecualian terhadap kerugian-kerugian akibat peristiwa tertentu telah ditentukan oleh pihak asuransi dalam polis asuransi terorisme. Demikian halnya dengan prosedur klaim yang harus dilakukan dalam asuransi terorisme.Penelitian ini bersifat deskriftif, dengan bentuk preskriptif, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai asuransi terorisme sebagai salah satu bentuk asuransi khusus. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penanggu8ng hendaknya memberikan penjelasan dengan baik mengenai resiko yang dijamin dalam asuransi terorisme agar tidak terjadi kesalahpahaman bila terjadi klaim.Pihak underwriter dalam perusahaan asuransi hendaknya terus menambah pengetahuannya mengenai metode-metode yang digunakan teroris dalam melakukan aksinya. Selain itu dalam prosedur klaim hendaknya ditetapkan batas waktu yang jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penanggung dengan tertanggung."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bahwa osake, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut minuman beralkohol bagi orang Jepang, bukanlah sesuatu yang dipandang negatif sebagaimana minuman keras pada umumnya. Osake memiliki arti yang penting dalam menjalin kekerabatan dalam lingkungan masyarakat Jepang. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode deskripsi analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pustaka, yaitu dengan sumber buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan Pusat Studi Jepang, beberapa buku yang disarankan oleh teman dan orang Jepang, serta sumber data melalui media internet. Teori yang menjadi acuan dalam skripsi ini adalah teori uchi dan soto, honne dan tatemae serta hadaka no tsukiai (skinship). Hasil penelitian menunjukkan bahwa osake, dengan tidak melepaskan perannya sebagai sarana untuk melepaskan stres, juga berperan sebagai sarana untuk menjalin dan mempererat kekerabatan melalui berbagai acara minum osake seperti nomikai, enkai, naorai, kekkonshiki (upacara pernikahan) dan banyak lagi acara-acara minum osake yang dilakukan orang Jepang.

---

The goal of this thesis is to explain that osake, the word used by the Japanese to describe alcoholic drinks, is not something viewed negatively as alcoholic beverages tend to be treated. Osake has an important role in relationships in Japanese society. This thesis is written using the analytical description method. Data was gathered with library study, using books borrowed from the library of the Center of Japanese Study. Some books were suggested by associates, Japanese friends, and through the internet. The principles this paper is built on is uchi and soto, honne and tatemae, and hadaka no tsukiai (skinship). Research results show that osake, while not leaving it's role as a stress reliever, also plays it's role as a solidifier of relationships through many drinking traditions such as nomikai, enkai, naorai, kekkonshiki (marriage ceremony), and many other osake ceremonies practiced by the Japanese."

"Perlakuan narapidana sejak tahun 1964 telah mengalami perubahan dari Sistem Kepenjaraan berdasarkan Reglemen Penjara 1917 No.708 kepada Sistem Pemasyarakatan. Untuk mengimplementasikan Sistem Pemasyarakatan tersebut, maka pemerintah pada tanggal 30 Desember 1995 mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pelaksananya. Sejak berlakunya Sistem Pemasyarakatan, Narapidana sebagai warga negara yang telah melakukan suatu perbuatan tercela (dalam hal ini tindak pidana), namun hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara tegas disebutkan sejumlah hak yang dimiliki oleh narapidana, salah satunya hak untuk menyampaikan keluhan. Mengenai hak menyampaikan keluhan ini, merupakan salah satu wujud dari asas Good Governance yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dari tindakan sewenang-wenang dan juga sebagai sarana peningkatan kinerja bagi aparat penegak hukum (khususnya Lembaga Pemasyarakatan) apabila hak-haknya sebagai narapidana ada yang tidak terpenuhi.Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan Tata Cara Penyampaian Keluhan oleh Narapidana dalam Peraturan Perundang-Undangan; Mengetahui peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam tata cara penyampaian keluhan oleh narapidana; Mengetahui penyampaian keluhan oleh narapidana baik secara intern maupun ekstern; Untuk mengetahui kontribusi Hakim Pengawas dan Pengamat dan Jaksa sebagai eksekutor dalam hal menanggulangi keluhan narapidana; Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menangani keluhan narapidana.Berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini belum ada Keputusan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan tersebut. Akan tetapi tata cara penyampaian keluhan oleh narapidana ini diatur secara implisit dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan. Dalam prakteknya narapidana dapat menyampaikan keluhannya pada pihak Lembaga Pemasyarakatan maupun pihak luar Lembaga Pemasyarakatan seperti Keluarga, Kerabat, Pengacara maupun Hakim Pengawas dan Pengamat.Belum adanya peningkatan terhadap kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang mampu menanggulangi keluhan-keluhan narapidana secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam penyampaian maupun penanggulangan keluhan narapidana yaitu: Kesejahteraan pegawai yang masih minim; Kuantitas pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang sangat besar dan kualitas pegawai yang rendah; Sarana prasarana dan anggaran yang sangat minim sehingga keluhan narapidana tidak dapat terselesaikan dengan tuntas.Dalam penanggulangan keterlambatan eksekusi oleh Jaksa sebagai eksekutor, pihak Lembaga Pemasyarakatan mengalami kendala dalam melakukan koordinasi dengan sub sistem Kejaksaan (Jaksa), Pengadilan maupun Hakim Pengawas dan Pengamat. Hal ini terjadi karena Hakim Pengawas dan Pengamat tidak pernah melakukan kontrol langsung terhadap pelaksanaan putusan oleh jaksa sebagai eksekutor, sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat tidak pernah mengetahui apakah jaksa sudah melakukan eksekusi tepat pada waktunya atau tidak.Pengawasan dan Pengamatan terhadap Lembaga Pemasyarakatan memang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dengan melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi tidak dilakukan secara rutin 3 (tiga) bulan sekali. Salah satu hal yang dilakukannya pada saat kunjungan ini adalah melakukan wawancara dengan narapidana. Dalam wawancara tersebut narapidana berhak menyampaikan keluhannya pada Hakim Pengawas dan Pengamat. Atas keluhan narapidana tersebut, selama ini Hakim Pengawas dan Pengamat tidak pernah memberikan saran atau pendapat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk bahan pertimbangannya dalam menyelesaikan keluhan-keluhan narapidana, karena Hakim Pengawas dan Pengamat tidak ingin mencampuri urusan intern Lembaga Pemasyarakatan (Hands Off Doctrine).Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tidak mengatur mengenai tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan Pengawasan dan Pengamatan terhadap pelaksanaan Hak asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam prakteknya selama ini Hakim Pengawas dan Pengamat tetap dapat diterima oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan prosedur yang sama seperti sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, akan tetapi keberadaannya belum dapat diandalkan sebagai salah satu sarana penyampaian keluhan narapidana secara ekstern."

"Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa perbankan merupakan salah satu faktor utama untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana program penjaminan simpanan yang ada di Indonesia saat ini serta bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan maka sistem penjaminan simpanan menjadi bersifat terbatas. Dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi dana para nasabah sehingga akan menciptakan rasa aman bagi mereka dan selanjutnya akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa perbankan.

---

The public confidence towards national banking industry is one of the keys to preserve banking industrial stability. This essay discusses about deposit guarantee program in Indonesia nowadays and the role of Deposit Guaranteeing Institution (LPS) to increase public confidence in using banking services. This research is normative legal research with analytical descriptive. The result of this research concludes that with the appliance of Deposit Guaranteeing Institution, the deposit guarantee system in Indonesia became limited guarantee. In this case, the function of Deposit Guaranteeing Institution is to give protection for the customers fund so they can feel safety about their fund and further will increase the public confidence in using banking services."