Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa pos dalam beberapa dekade terakhir ini dirasakan semakin meningkat, sementara kemampuan Perum Pos dan Giro sebagai pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah menyelenggarakan pos sangatlah terbatas. Penyelenggaraan pos pada dasarnya adalah wewenang pemerintah, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 1984 tentang Pos, namun demikian dalam pasal 4 ayat 4-nya dikatakan bahwa dimungkinkan bagi pihak lain untuk menyelenggarakan pos, tetapi terbatas pada pengiriman surat jenis tertentu, paket dan uang. Hal ini membuka kesempaban bagi pihak swasta (non-pemerintah) untuk turut berperan serba dalam memberikan pelayanan jasa pos. Salah satu pihak swasta tersebut adalah PT. Birotika Semesta, yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi no 008/SIUJT/DIR.JEN/1986 tentang pemberian izin usaha jasa titipan, bergerak di bidang pelayanan jasa kurir cepab (express courier service). Hubungan anbara PT Birotika Semesta dengan pemakai jasanya didasarkan pada suatu perjanjian tertulis yaitu suatu perjanjian pelayanan jasa titipan, dimana PT Birotika Semesta setuju unkuk menyelenggarakan pengiriman kiriman pemakai jasa ketujuan tertenku, sedang pemakai jasa setuju unkuk membayar sejumlah uang tertentu pada PT. Birokta Semesta. Perjanjian pengiriman barang ini sendiri termasuk dalam perjanjian sementara, jasa yang termuat dalam pasal 1601 KUH Perdata, dimana dikatakan bahwa persekujuan untuk melakukan sementara jasa diakur oleh ketentuan yang khusus unkuk itu, syarat-syarat yang diperjanjikan atau kebiasaan. Undang-Undang nomor 6 tahun 1984 tentang pos dapat dikatakan sebagai ketenkuan khusus untuk perjanjian pengiriman barang. Seperti perjanjian pada umumnya, pada perjanjian antara PT. Birokika Semesta dengan pemakai jasa berlaku juga kekenkuan dalam pasal 1320 KUH Perdaka, yaitu bahwa perjanjian didasarkan atas kata sepakat para pihak. Kesepakatan disini terjadi jika pemakai jasa telah setuju pada isi perjanjian dan mengisi formulir yang disediakan oleh PT. Birotika Semesta. Hal yang menarik disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut yang memuat syarat-syarat yang diperjanjikan adalah bentuk yang sudah ada dan baku. Materi lain yang juga dikaji adalah masalah ganti rugi dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi kelalaian yang dilakukan PT. Birotika Semesta terhadap pemakai jasanya."

"ABSTRAKRumah Sakit YPK Mandiri Menteng merupakan rumah sakit yang mengedepankanpelayanan kesehatan ibu dan anak sebagai pelayanan unggulannya. Kunjungan pasienantenatal care di usia kehamilan >36 minggu pada tahun 2016 di Poliklinikkebidanan dan kandungan Rumah Sakit YPK Mandiri cukup tinggi, namun angkapersalinan masih rendah dan belum pernah diteliti apa penyebabnya. Penelitian iniadalah jenis penelitianstudi kasus dengan pendekatan kualitatif.Pengumpulan datadilakukan melalui wawancara mendalam kepada pasien bersalin dan tidak bersalin diRumah Sakit YPK Mandiri serta informan yang merupakan triangulasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan pasien memanfaatkanpelayanan persalinan adalah karena pengalaman dan dokter, sedangkan faktor yangberhubungan dengan keputusan pasien tidak memanfaatkan pelayanan persalinan diRumah Sakit YPK Mandiri adalah keberadaan keluarga, jarak, dan tarif persalinan.Bagian pemasaran perlu lebih mengoptimalkan media promosi yang sudah ada sepertiSMS, Banner, Flyer serta website rumah sakit terutama untuk mempromosikanpelayanan unggulan, memberikan infromasi terbaru dan lengkap terkait produk ataujasa layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, serta menjalin kerjasama denganrekanan perusahaan atauHRD perusahaan yang berada disekitar wilayah Rumah SakitYPK melalui pemberian leaflet atau brosur guna memperluas jangkauan pemanfaatanpelayanan di rumah sakit.

---

ABSTRACTYPK Mandiri Hospital Menteng is a hospital that prioritizes mother and child healthservices as its superior service. The visit of antenatal care patients at gestational age>36 weeks in 2016 in obstetric clinics and YPK Mandiri Hospital content is quite high,but the birth rate is still low and has not been studied what causes it. This research isa case study research with a qualitative approach. Data collection was conductedthrough in-depth interviews with maternity and unborn patients at YPK MandiriHospital and informants who were triangulated. The results showed that most of thepatient's decision to utilize delivery service was due to experience and doctors, whilefactors related to the decision of the patient did not utilize the delivery service at YPKMandiri Hospital were the existence of the family, distance, and delivery rates. Themarketing department needs to further optimize the existing promotional media suchas SMS, Banner, Flyer and hospital website, especially to promote superior services,provide the latest and complete information related to the products or services offeredto customers, and establish cooperation with corporate partners or corporate HRDWhich is located around the area of YPK Hospital through the provision of leaflets orbrochures to expand the reach of utilization of services in the hospital."

"Public organization, especially for The Large Taxpayer Office I which is playing role as the pilot project for the coming period of Tax Service Office, is acclaimed to give the effective, efficient and cooperative service performance and also satisfaction oriented for the taxpayers as the subject.This research is trying in focusing the Account Representative service effectiveness at The Large Taxpayer Office I by analyzing a number of factors which are influence the quality of services in order to catch the target especially for The Large Taxpayer Office l and generally for Directorate General of Taxes.The target of this research in intended to know the quality of service given by Account Representative which is evaluated from the aspect of taxpayer's satisfaction (perception and expectation of the taxpayer).In order to measure that quality of service, the concept and theory of Zeitaml-Parasuraman-Berry is used by giving indicators of size measurement of customer's satisfaction (taxpayer) which are consisted of five dimensions : Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy The analytical descriptive survey method is used in this research by trying to analyze and to take conclusions the recent problems based in data, facts and information deal with.In this research, the conclusion that quality of service of the Account Representative at The Large Taxpayer Office I has not earned yet to give service gratifying as expected by a taxpayer. Therefore, the Account Representative have to be more improve the quality of its service to the taxpayer seriously, and finally the organizational effectiveness at The Large Taxpayer Office I can be reached."

"Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial.Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap Wajib pajak dengan baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada KPP yaitu Seksi TOP, Seksi PPh Badan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, dan Bagian Umum, melalui wawancara dan pengamatan langsung.Penelitian dilaksanakan pada KPP "X" dengan temuan-temuan wajib pajak yang menjadi kewenangan KPP "X", wajib pajak yang memasukkan SPT, jumlah wajib pajak yang di periksa, kreteria wajib pajak yang di periksa, jumlah pemeriksa, hasil pemeriksaan dan penerimaanPembahasan dalam penelitian inibahwa jumlah pemeriksa SPT Wajib Pajak sangat kecil dari SPT Wajib Pajak yang haru di periksa, selisihnya tidak diadakan pemeriksaan bukan karena telah melaksanakan ketentuan perpajakan, tetapi karena tidak tertangani oleh petugas yang jumlah personilnya terbatas. Kreteria Wajib pajak yang di periksa Wajib Pajak yang lebih bayar yang menjadi sasaran utama, sebaiknya pemeriksaan dialihkan ke Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak kreteria khusus.Daripembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang di periksa masih sangat minim, jumlah petugas sangat minim di banding jumlah SPT Wajib Pajak yang hares di periksa, Pemeriksaan sasaran utamanya adalah Wajib Pajak lebih bayar, Prosentase pemeriksa di banding jumlah Wajib Pajak yang perlu di periksa sangat kecil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan bila dilakukan pemeriksaan, sedang saran adalah supaya diupayakan jumlah Wajib Pajak yang di periksa lebih banyak, melakukan penambahan jumlah pemeriksa pemeriksa, yang diutamakan yang di periksa adalab Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak criteria khusus.

---

The Execution Of Self Assessment System In Relation With Income Tax Collection Of The Body Of Tax Obligation (Study Case At X Tax Services Office)The role of people in development leasing should be keep grown with pushing awareness, understanding and comprehension that the development is right, duty and responsible of the whole of people. The execution of national development should be based on self-ability, mainly if the citizen realizes the participation to pay tax To increase tax collection in year 1983 has been conducted tax reformation with changing tax collection system from official assessment becoming self assessment In this research, the main problem is how self-assessment system can increase tax collection substantially.Self assessment system gives the confidence to Tax Obligation to account deposit and report himself/herself concerning the amount of tax should become debt in accordance with tax regulations. The government in this matters tax officer in accordance with his/her role should conduct construction, research and inspection to tax obligation properly.Research Method used in this thesis is analysis description method, with- data collection technique in from of library and field research to relevant parties in this thesis (fish's) through deep interview.This research is conducted at KPP X" with the finding of tax obligation becoming the authorization of KPP "X", tax obligation fills SPT, number of tax obligation inspector, the result of inspection and collection.The discussion in this research that the number of inspector of SPT tax obligation is very small that SPT tax obligation should be inspected, the different was not conducted inspection not because it has conducted the tax stipulation, but because not handled by the limited number of officer. The criteria of tax obligation inspected more payable obligation tax becoming main target, for more payable tax obligation if it has been inspected for two years respectively, it should be better if changed position to loss tax obligation and tax obligation with specific criteriaFrom the discussion can be concluded that the number of tax obligation inspected was very minim, the number of officers were very minim if it was compared to the number of SPT tax obligation should be inspected was very small, tax income can be increased if it was conducted inspection, while the suggestion is in order to be efford more number of tax obligation inspection, conduct the addition of inspectors number, the main inspected is loss tax obligation and tax obligation with specific criteria."

"Klausul pada karcis parkir, dimana tercantum kalimat "Pengelola paikir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan atau kerusakan mobil atau motor serta barang yang ada didalamnya." Klausul tersebut merupakan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, yang larangannya diatur di dalam Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 ayat (l) huruf a, yang menyatakan sebagai berikut; "Pelaku usaha dalam menawaikan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau peijanjian apabila : menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". Pada klausul baku di dalam karcis paikir posisi konsumen sangat lemah karena konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu jika konsumen membutuhkan silahkan ambil, atau jika keberatan tinggalkan saja (take it or leave it). Pelaku usaha perparkiran mendasarkan karcis paikir yang diberikan kepada konsumen pada Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran pasal 36 ayat (2), yang berbunyi : "Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir." Pengelola parkir hanya sepotong-potong dalam menerapkan isi Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 1999, hanya pasal-pasal tertentu yang menguntungkan pihaknya, yang dicantumkan dalam karcis paikir. Di sisi lain pasal yang menjadi hak konsumen justru disembunyikan, yaitu yang terdapat di dalam Pasal 36 ayat (1), yang menyatakan jika kendaraan konsumen hilang dan atau rusak, berarti pengelola parkir telah gagal memberikan pelayanan yang sebaik-bainya dan menjaga keamanan lokasi parkir. Begitu juga dengan Pasal 36 ayat (3), yang memuat penyelenggara perparkiran dapat melakukan kerja sama dengan lembaga asuransi atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan akibat kebakaran, dengan besarnya premi asuransi yang disetujui Gubernur Kepala Daerah. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Bandung Nomor 66/Pts-BPSK/VII/2005 Tentang Arbitrase telah mengabulkan gugatan Penggugat yaitu Riwandi Kencana Mulja, agar Tergugat yaitu PT Securindo Packatama Indonesia, membayar ganti kerugian seharga motor Penggugat yang hilang di dalam areal paikir yang dikelola Tergugat, karena Tergugat telah melakukan kesalahan dalam mengelola perparkiran di Ruko Gedung Gajah, Jl. Dr. Sahaijo, Tebet, Jakarta Selatan yang mengakibatkan hilangnya kendaraan motor milik Penggugat. Dari putusan BPSK tersebut terlihat bahwa pihak pelaku usaha tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari pengguna jasa (konsumen) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ketentuan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang Perparkiran, menurut Majelis tidak mengurangi hak para pengguna jasa paikir untuk menuntut jika pihaknya dirugikan akibat adanya kelalaian dari pengelola paikir, yang tidak memberi jaminan keamanan yang memadai atas kendaraan para pemakai jasa parkir."

"Dalam penetapan Bea Masuk terdapat enam metode (pasal 15 UUNo.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), namun tidak jarangDirektorat Jendral Pajak c.q. Kantor Pelayanan Bea dan Cukaimenetapkan tidak berdasarkan hieraki yang ditetapkan olehundang-undang. Kantor Pelayanan dalam menetapkan nilai pabeanselalu menggunakan plafond harga apabila mereka tidak mengertiterhadap barang yang diimpor. Perlakuan tersebut sangatmerugikan importir karena selalu penetapan KPBC lebih tinggidaripada nilai yang dilaporkan dalam PIB oleh importir.Saranayang digunakan oleh KPBC untuk mengoreksi nilai pabean adalahSurat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM)atau yang umumnya disebut Nota Pembetulan. Dengan terbitnyaSPKPBM upaya hukum yang ditempuh oleh wajib pajak secarahierarki adalah upaya keberatan kepada Direktorat Jendral Beadan Cukai dan banding Ke Pengadilan Pajak. Pada tahap keberatanpada umumnya wajib pajak dalam posisi yang lemah, sehinggaupaya banding WP sering tidak diterima kecuali diadakan audit.Akan tetapi dalam upaya Banding tidak jarang WP yangdimenangkan. Namun keberhasilan WP di tingkat banding tidakdisertai kemenangan didalam prakteknya. WP dipersulit untukmengambil Customs Bond serta restitusi. Fiskus menolak untukmemberikan imbalan bunga kepada WP. Upaya hukum yang dapatditempuh WP adalah gugatan baik lewat Perdata maupun PTUN.Tindakan fiskus tidak memenuhi kewajiban membayar imbalan bungadapat digugat lewat jalur perdata, sedangkan tindakanmempersulit dapat ditempuh lewat jalur Peradilan TUN. CustomBond dalam yang digunakan dalam bidang kepabeanan secarayuridis menggunakan konstruksi hukum Penanggungan (Borghtoch)seperti yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata."