Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"CITES merupakan salah satu konvensi yang bertujuan mengatur perdagangan internasional terhadap hewan yang terancam punah yang diakibatkan oleh perdagangan. Perdagangan terhadap hewan merupakan salah satu penyebab menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Perdagangan ilegal dan eksploitasi yang berlebihan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan. Perdagangan ini menawarkan keuntungan besar bagi para pelakunya. Perdagangan yang diregulasi dengan efektif dan efisien dapat memberikan keuntungan yang besar baik bagi negara maupun masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. CITES dalam prakteknya memberikan pengecualian dalam perdagangan terhadap Panda dan Gajah, yang dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah. Perdagangan yang terancam dikecualikan ini telah memberikan keuntungan bagi negara pelakunya dalam bentuk finansial maupun ilmu pengetahuan untuk menyelamatkan populasi hewan spesies tersebut. Negara-negara tersebut pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh CITES untuk dapat melakukan perdagangan terhadap hewan yang terancam punah ini. Indonesia sebagai salah satu negara mega-biodivesitas menjadi salah satu pasar yang besar dan menjanjikan bagi para pelaku perdagangan ilegal ini. Melalui peraturan nasionalnya Indonesia telah melakukan pengaturan tehradap perdagangan dan konservasi flora dan fauna. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari implementasi CITES. Terjadinya perdagangan ini di Indonesia disebabkan oleh kurang berjalan dengan efektifnya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Banyaknya spesies endemik dan eksotik yang dimiliki Indonesia sebenarnya memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan hal yang sama terhadap spesies-spesies tersebut. Melalui kerjasama internasional dan pelaksanaan peraturan yang efektif, Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan terhadap hewan semacam ini tanpa mengancam populasi dari spesies tersebut.

---

CITES is one of the conventions governing the international trade against the animal that was threatened extinct that was resulted by the trade. The trade, was one of the causes of the decline in the level of the biological diversity in the world. The trade illegal and the excessive exploitation was one of the forms of the utilization of nature resources that were sustainable. This trade offered the big profit for his perpetrators. The trade that regulated effectively and efficiently could give the big profit both for the country and people directly or indirectly. CITES in practice, gave the exception for the trade on Panda and the Elephant, who were categorized as the animal that was threatened extinct. This exceptional trade gave profit for the country in the form of financial and science to rescue the population of the endangered species. These countries must meet conditions that were determined by CITES to be able to carry out the trade on endangered species. Indonesia as one of the countries mega-biodiversity became one of the markets that was big and promising for the perpetrators of the illegal trade. Through its national regulation of Indonesia carried out the regulation on the trade and conservation of the flora and the fauna. This legislation regulation was one of the forms from the implementation CITES. Illegal trade in Indonesia occur as a result of the ineffectiveness implementation of the legislation in Indonesia. The number of endemic and exotic species that was had by Indonesia in fact gave the opportunity for Indonesia to do the same thing against these species. Through the international co-operation and the implementation of the effective regulation, Indonesia could obtain the profit from the trade against the animal of this kind without threatened this species’s population."

"Perburuan harimau sumatra masih marak terjadi dan mengancam keberadaan subspesies harimau terakhir yang tersisa di Indonesia. Tingginya permintaan bagian tubuh harimau hasil perburuan mendorong praktik pemalsuan yang berpotensi mempersulit identifikasi secara morfologis sebagai langkah awal penegakan hukum. Identifikasi secara akurat juga merupakan hal penting, mengingat hukum nasional hanya melindungi spesies asli Indonesia. Identifikasi berbasis DNA dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut. Namun, ukuran sampel forensik yang tersedia, serta waktu dan cara penyimpanannya dapat menyulitkan proses ekstraksi DNA dan berpotensi membatasi aplikasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode yang cepat dan efektif untuk mengekstrak DNA dari sampel forensik terpreservasi. Sampel yang digunakan terdiri dari rambut harimau yang diawetkan dengan arsen dan potongan kulit yang diperoleh dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, rambut harimau yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BSKDA) Bengkulu, serta potongan kulit harimau hasil sitaan BKSDA Aceh. Tiga metode ekstraksi DNA, metode ion exchange, salting out, dan metode berbasis protease dikaji dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh menunjukkan ekstraksi berbasis protease memiliki keunggulan dalam menghasilkan DNA yang berdaya guna dalam proses identifikasi spesies dari sampel terpreservasi. Studi lebih lanjut masih diperlukan agar dapat memulihkan DNA yang cukup digunakan dalam proses identifikasi seks.

---

Poaching and illegal wildlife trade present serious threats to the Sumatran tiger, the only remaining tiger subspecies in Indonesia. High demand for tiger body parts leads to many imitation merchandises sold in the markets, and this might complicate morphological identification of any confiscation cases. Accurate identification is also important in a legal due process, given the national protection law only regulates Indonesia’s native species. Identification using molecular approaches may overcome the problem. However, most illegally traded tiger body parts have been preserved for a long time, reducing the quantity and quality of DNA that could be recovered. This study aims to develop a fast and effective method to extract DNA from preserved forensic samples. We used museum samples of arsenic-treated hairs and a tiger skin piece obtained from the Indonesian Institute of Sciences, tiger hairs obtained from Conservation of Natural Resources Office (BKSDA) Bengkulu, and a confiscated tiger skin sample from BKSDA Aceh. DNA was extracted using ion exchange, salting out, and protease-based methods. The results showed that the protease-based extraction outperformed the rest of the methods to yield applicable DNA isolates for species identification from preserved samples. Further works still needed to recover enough DNA yields for sex identification."

"Skripsi ini membahas gejala penipisan perbedaan konsep wanprestasi dengan konsep perbuatan melawan hukum yang ditandai dengan penggunaan konsep perbuatan melawan hukum pada pembatalan perjanjian sepihak. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana suatu konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan dalam sengketa pembatalan perjanjian sepihak, selain itu juga akan dibahas mengenai konsep ganti rugi yang digunakan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, akan dianalisa beberapa putusan dari sengketa pembatalan perjanjian sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan.

---

This thesis discusses the indications of subtle difference between default concept and illegal action concept shown with the use of illegal action concept on the unilateral cancellation of agreement. It will not only discuss how an illegal action concept can be applied in a dispute over the unilateral cancellation of agreement, but it will also discuss the concept of compensation used. To better understand the application of lawsuit over illegal action, an analysis of several decisions of the dispute over the unilateral cancellation of agreements challenged for the reason of illegal action will be carried out. This research is a judicial normative research having priority over secondary data, particularly in primary legal materials in the form of a court decision."

"Tesis ini membahas mengenai akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN . Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus penuh dengan kehati-hatian dan kecermatan agar dapat membuat akta otentik yang tidak bertentangan dengan Undang-undang sehingga tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 3 permasalahan pokok, yang pertama bagaimana akta jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum? Yang kedua bagaimana akibat hukum dari akta yang dibatalkan oleh Pengadilan? Dan yang ketiga, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan dibatalkan oleh Pengadilan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Tanggal 25 April 2017 Nomor 598 K/PDT/2017, dimana dalam kasus tersebut akta otentik yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan karena dibuat dengan tidak hati-hati dan tidak cermat sehingga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan dan akibat hukum atas pembatalan tersebut adalah tindakan hukum dalam akta dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dari segi tanggung jawab, Notaris bertanggung jawab secara perdata dan juga secara administratif dari segi jabatannya.

---

This thesis discussed about authentic deed made by Notary which is a public officials who has authority and obligation as regulated in the Law Number 02 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary UUJN . A Notary when doing his work, must be with prudence and precision in order to make an authentic deed that did not contradict with the law so that the deed can has a perfect power of proof and does not have an unlawful act element. In this study, the writer raised 3 problem, first, how a sale and purchase deed made by Notary contain an unlawful act element Second, what is the legal consequences of the notary deed which annulled by the court And the third, what is the notary responsibility due to the annulment of the deed which he she made This study uses normative legal research with the literature methode and case analysis with collecting secondary data. Case analysis was conducted on the supreme court dated 25 April 2017 Number 598 K PDT 2017, where in the case an authentic deed made by a notary was canceled by court because the deed made by a Notary who was not carefull and not precise. The result of this study indicates that a deed that contains unlawful act can be cancelled and the law concequences of the cancellation is the lawful act in the deed is considered never happen. In the perspective of responsibilities, Notary have a civil and administrative responsibilities."

"Negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang berlimpah, salah satu contoh sumber daya alam yang dimiliki adalah beragamnya jenis satwa khas Indonesia seperti gajah sumatera, namun saat ini gajah sumatera termasuk kedalam kategori critically endangered karena diburu untuk diambil gadingnya yang diolah menjadi berbagai komoditas, seperti pipa gading gajah. Perdagangan pipa gading gajah merupakan bisnis yang menguntungkan bagi para pelaku kejahatan karena masih adanya celah dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat perdagangan pipa gading gajah sebagai bentuk illegal wildlife trade dan menganalisis upaya penegakan hukum dalam kerangka conservation criminology. Penelitian ini menggunakan metode analisis studi literatur dan sumber data utama melalui data sekunder. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa saran kebijakan yang didasari konsep conservation criminology sebagai kerangka kerja utama. Kebijakan yang disarankan adalah adanya kebijakan yang menyeluruh dari setiap tahapan, kebijakan yang berfokus pada penurunan demands, kebijakan yang berfokus pada upaya perlindungan satwa, kebijakan yang berfokus pada pengurangan potensi negara Indonesia terhadap ancaman perdagangan satwa liar, dan penguatan aspek penegakan hukum serta pemberantasan pelaku kejahatan terorganisir kejahatan satwa liar.

---

Indonesia is known as a country with abundant natural resources, one example of the natural resources it has is the various types of typical Indonesian animals such as the Sumatran elephant, but currently Sumatran elephants are included in the critical category because they are hunted for their ivory which is processed into various commodities. , like an elephant ivory pipe. The trade in elephant ivory pipes is a profitable business for criminals because there are still gaps in law enforcement efforts in Indonesia. Therefore, this research aims to look at the trade in elephant ivory pipes as a form of illegal wildlife trade and analyze law enforcement efforts within the framework of conservation criminology. This research uses a literature study analysis method and primary data sources through secondary data. This research produces findings in the form of policy suggestions based on the concept of conservation criminology as the main framework. The recommended policy is a comprehensive policy from every stage, a policy that focuses on reducing demands, a policy that focuses on efforts to protect animals, a policy that focuses on reducing the potential of the Indonesian state for the threat of illegal animal trafficking, and strengthening aspects of law enforcement and eradicating criminals."

"ABSTRAKHukum tertulis berupa peraturan perundangan-undangan dibentuk oleh Pemerintah RI untuk menjamin kepentingan umum di sektor kehutanan berupa kewajiban hukum bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan negara sebagai sumber penerimaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (keuangan publik). Apabila dalam pelaksanaannya, orang tersebut tidak melakukan kewajiban hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang disebut illegal logging. Dampak ekonomi dari illegal logging adalah dapat merugikan keuangan publik. Konsepsi illegal logging belum dikenal dalam hukum tertulis di Indonesia. Untuk itu, teori mengenai cara-cara menafsirkan perundang-undangan digunakan untuk menafsirkan perbuatan illegal logging menurut substansi peraturan perundang-undangan yang khususnya mengatur aktivitas di sektor Kehutanan. Konsepsi hukum keuangan publik di Indonesia belum sesuai dengan konsepsi hukum dan lingkungan kuasa hukum yang berlaku pada umumnya sehingga dapat menimbulkan kerancuan hukum. Hal ini dapat dilihat pada konsepsi hukum mengenai keuangan negara menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang membatasi lingkup keuangan negara hanya pada penerimaan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan konsepsi hukum keuangan negara menurut UU khusus yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara termasuk penerimaan negara dan penerimaan daerah (keuangan publik). ltu berarti dapat diinterpretasikan, bahwa semua bentuk penerimaan keuangan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk keuangan negara. Dengan demikian, apabila kita mengikuti konsepsi hukum keuangan negara menurut UU Keuangan Negara, maka segala bentuk penerimaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang bersumber dan kewajiban hukum di sektor kehutanan termasuk ke dalam keuangan negara. Untuk itu, mengenai sanksi hukum keuangan publik kepada pelaku illegal logging dilakukan dengan menafsirkan asas dan kaidah hukum keuangan negara (Pemerintah Pusat) dan kerugian keuangan negara, serta keuangan daerah (Pemerintah Daerah) dan kerugian keuangan daerah yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia berupa peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian, teori tentang berlakunya perundang-undangan digunakan untuk menafsirkan berlakunya sanksi hukum keuangan publik kepada pelaku illegal logging.

---

ABSTRAK

Written law in the form of legislations were formed by Indonesia Government to protect and guarantee public interest in forestry sector, thus it is an obligation for all parties which involve in using forest resource as source of income to follow the legislation since forest resource contribute to state and province income (public financial). Incompliance to the legislation in effect will result in sentence of illegal logging. The economic impact of illegal logging is public financial loss. Illegal logging concept is not known in Indonesia?s written law, therefore the theory on how to interpret legislation is used to interpret illegal logging action as define and specify in forestry sector legislation. The public finance law concept is not inline with generally practice law, therefore it might cause misinterpretation. This can be observe by referring to legislation No. 20 year 1997 regarding non tax state income which limit state finance to receivable from central government, whilst state finance law concept according to special legislation No. 17 year 2003 says that state finance receivable comes from both central government and province government. Thus it can be interpreted that all forms of finance received by central and province government are state receivable. Therefore if we follow state finance law concept according to state finance legislation, all finance receivable by central and province government that comes from forestry sector will be included in state finance. Thus the law sanction given to illegal logging doer is done by interpreting state finance law, state finance loss and province financial loss. Thus the elaborated theory on legislation that should be used to interpret state finance law to illegal lodger."

"Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah illegal logging. Tindak pidana illegal logging sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnyamemberantas illegal logging adalah karena illegal logging adalah termasuk kategori 'kejahatan terorganisasi'. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging perlu diwujudkan. Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana illegal logging diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan pasal 50 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat dalam kasus illegal logging yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora dan Bojonegoro. Oleh karenanya selain kebijakan hukum pidana dibutuhkan pula penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari komponen antara lain kepolisian, PPNS kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, sawmill yang berperan sebagai penghubung jarang sekali dipidana dan hanya orang-orang lapangan saja yang dipidana. Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam dalam penegakan hukum.

---

The wealth of forests is a gift and trust from God Almighty that is priceless. Therefore, forests must be managed and be best utilized by noble character as the embodiment of worship and gratitude to God Almighty. Forests are many benefits to the sustainability of human life and other living creatures. One benefit is the direct result of forest wood that has high economic value. Timber is harvested and then used by the community. Utilization of wood should be based on permission from the Ministry of Forestry. But in reality there are many violations committed by the community, causing damage to the forest, one of which is illegal logging. Crime is rampant illegal logging in Indonesia and involves many actors and a crime is neat and organized. The basic thing that it is difficult to eradicate illegal logging is due to illegal logging is categorized as "organized crime". Therefore the policy of strict criminal laws regulating and enforcing criminal laws against illegal logging needs to be realized. Criminal law policy adopted in the framework of prevention and criminal law enforcement of illegal logging is regulated and defined in the statutory provisions of article 50 and article 78 of Law No. 41 of 1999, but the definition is meant by illegal logging limitatif formulated not so much legal practitioners who interpret their own illegal logging. Regarding the penalty imposed is the principal criminal imprisonment and fines, an additional penalty of deprivation of proceeds of crime and the or tools to do the crime, compensation and discipline sanctions. Criminal law policy of illegal logging and the application of sanctions does not meet the perceived certainty and fairness aspects. This is seen in cases of illegal logging that occurred in the District Court jurisdiction Blora and Bojonegoro. Therefore in addition to criminal law policy also required law enforcement against illegal logging crimes committed through the criminal justice system. The Criminal Justice System consists of components such as police, investigators forestry, Attorney, Justice and Correctional Institutions. In practice the process of criminal law enforcement against illegal logging is very weak. One of the weak enforcement of laws against illegal logging crimes marked with handling that is not integral (holistic) as intellectual actors who are directly related to such investors, buyers, shippers, document forgers, which acts as a liaison sawmill rarely convicted, and only those field are convicted. In addition, many factors that led to weak law enforcement against illegal logging crimes so they are a constraint in law enforcement."