Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah sakit secara umum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pelayanan kesehatan dalam upaya mengembangkan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain permintaan pasar yang semakin mengarah pada kualitas pelayanan, dicanangkannya pelayanan prima, kebijakan tentang pelayanan pasien miskin, akreditasi rumah sakit, lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial.Penjabaran tentang fungsi sosial rumah sakit tersebut dapat diketahui dari Pasal 25 Permenkes Nomor 159 b tahun 1988 tentang Rumah Sakit Nasional Jo. SK Menkes Nomor 378 tahun 1993 tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta, dinyatakan "Setiap rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak mampu. Bagi rumah sakit pemerintah sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia, sedangkan bagi rumah sakit swasta sekurang-kurangnya 25% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan Permenkes No. 159b tahun 1988 tentang penerapan fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan tujuan khusus :Pemahaman kebijakan tentang fungsi sosial rumah sakit dalam kaitannya dengan penerapan fungsi sosial rumah sakit, pelaksanaan penerapan kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan penilaian pelaksanaan Permenkes No. 159b /Menkes/Per/1111988 tentang penerapan fungsi sosial rumah sakit.Hasil penelitian menunjukk`an bahwa pemahaman manajer kesehatan terhadap kebijakan fungsi sosial ialah terjadi salah persepsi di pejabat Depkes, yaitu Permenkes 159b/Menkes/Per/1111988 telah diganti SK Menkes 582/Menkes/SK VII1997. Pemahaman dari RSUD Tarakan tentang kebijakan fungsi sosial rumah sakit hanya diketahui oleh level manajer 1 dan level manajer 2. Lever manejer 3 dan manajer 4 hampir seluruhnya baru tahu ada kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan merasa hanya menjalankan kebijakan fungsi sosial rumah sakit sebagai perintah atasan. RSUD Tarakan telah melaksanakan fungsi sosial dengan tempat tidur kelas III 41,41% dengan BOR kelas 111 73,23%, klaim yang dikeluarkan untuk fungsi sosial rumah sakit 23,29% dari hasil pendapatan rumah sakit.Disarankan agar antara Permenkes 159blMenkeslPer/1111988 Pasal 25 dan SK Menkes RI No. 582/ MenkesISKIVI/1997 sehingga harus dilakukan peninjauan kembali 2 ketentuan yang menetapkan besarnya jumlah tempat tidur, meskipun RSUD Tarakan dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan Permenkes 159b tahun 1988 Pasal 25 ternyata dengan tempat tidur 41,41% BOR nya 73,23%. Hal ini dipertimbangkan agar rumah sakit dibebaskan untuk mengatur tempat tidur.

---

Analysis on Implementation of Hospital Social Function Policy Conducted in Tarakan Hospital, Central Jakarta Year 2004Hospitals face many challenges in implementing their function as health care institution related to the development of hospital social function and the duty to provide health care to the public. This complex situation is caused by market demand towards quality, prime service embark, policy on poor patient, hospital accreditation, Law No. 8/1999 on consumer's protection and the ever increasing number of NGO act as social control.

The Minister of Health Decree Number 159b/1988 Chapter 25 on National Hospital and Minister of Health Decree Number 378/1993 on the implementation of social function of private hospitals stated that every hospital should implement its social function by, among others, providing facilities to poor patients, at least 75% of bed capacity for state-owned hospital and at least 25% for private hospital.

This study objective is to analyze the implementation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on the implementation of hospital social function in Tarakan Hospital with specific objectives of investigating the understanding of the hospital social function among hospital managers, the implementation of hospital social function policy, and evaluation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on hospital social function implementation.

The study shows that there is misperception on social function policy among hospital managers the Minister of Health Decree Number 159b/1988 has been replaced by Minister of Health Decree Number 582/1997. Understanding of hospital social function were only perceived by level 1 and level 2 managers. Level 3 and 4 managers did not notice the policy as legal document and implement the policy based on superior's command only. Tarakan Hospital has been implemented its social function by providing 41.41% class III wards with BOR of 73.23%, the hospital also claimed that they spent 23.29% of its income for social function.

It is recommended to adjust and to review both the Minister of Health Decree Number 159b/1988 and the Minister of Health Decree Number 582/1997 as to not confuse hospital managers. Even though Tarakan Hospital was not complied to the Minister of Health Decree Number 159b/1988 but the hospital had provided 41.41% class III wards with BOR of 73.23%. It is also suggested that the hospital should given the freedom to determine the number of beds provided for social function.

References: 25 (1986-2003)"

"Layanan Kesehatan jiwa merupakan produk yang memiliki keunikan dalam demand dan karekteristik sebagai barang tak berwujud, dimana konsumen atau usernya memiliki ketergantungan terhadap layanan, tetapi tidak merasakan kebutuhan akan layanan tersebut dan tidak memiliki daya untuk menentukan pilihan kepada provider penyedia layanan. Di sisi lain, kesehatan jiwa masih dipandang tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dianggap jika seseorang datang ke rumah sakit jiwa atau dokter psikiater, ia mengalami gangguan jiwa yang akan meresahkan masyarakat, oleh karena itu masyarakat enggan datang ke pemberi layanan kesehatan jiwa walaupun sebenarnya banyak yang membutuhkan layanan kesehatan.Hal ini menuntut manajemen pemasaran memiliki keterampilan yang lebih dalam merancang produk layanan agar lebih menarik, dan membentuk citra positive layanan kesehatan jiwa. Pelaksanaan kerjasama merupakan salah satu cara yang efektif dalam pendistribusian produk atau cara penjualan dalam jangka panjang yang berkesinambungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kerjasama produk layanan dengan pihak ketiga di Satuan Pelaksana Pemasaran dan Humas Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif melalui mendekatan kualitatif yang didapat dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan proses persiapan kerjasama, penawaran kerjasama, dan pelaksanaan kerjasama, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi input, diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM), metode kerjasama, dokumen kerjasama, kebijakan yang diterapkan, anggaran kerjasama, daftar pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan agar jajaran direksi RSKD Duren Sawit menetapkan SOP tentang pelaksanaan kerjasama produk layanan dengan pihak ketiga yang lebih jelas, serta membentuk pelayanan kesehatan terpadu yang menggabungkan kesehatan jiwa dengan layanan kesehatan lainnya, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama dan meningkatkan image positif pelayanan kesehatan jiwa.Mental health service is a product that has unique characteristics in demand and as the intangible goods, where the consumer or of its user has a dependency on the service, but do not feel the need for such services and do not have the power to determine the choice of provider to provider. On the other hand, mental health is still considered taboo by most people of Indonesia.Considered if someone comes to a psychiatric hospital or psychiatric doctor, he suffered a mental disorder that would upset people, therefore people are reluctant to come to mental health providers despite the fact that many who need health care. This requires marketing management have more skills in designing products to be more attractive service, and form a positive image of mental health services. Implementation of cooperation is one effective means of distributing the product or method of selling in the long term sustainability.

The purpose of this study was to know the description of the implementation of cooperation with third-party service products in the Implementing Unit Marketing and Public Relations Regional Special Hospital Duren Sawit.This study is a descriptive study through a qualitative mendekatan obtained by using the method of observation, in-depth interviews and document review. The results showed that the implementation of cooperation carried out by the preparation process of cooperation, joint bidding, and implementation of cooperation, and is influenced by several factors that become inputs, such as human resources (HR), methods of cooperation, cooperation documents, policies adopted, the budget of cooperation, third-party list.

Based on the results of the study, the researchers suggested that the board of directors RSKD Duren Sawit establish SOPs regarding the implementation of cooperation with third-party service products more clearly, and establish an integrated health services that combine mental health with other health services, to optimize the implementation of cooperation and enhance the positive image of service of mental health."

"Kejadian keracunan makanan di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penelitian untuk mencari tahu faktor risiko keracunan makanan. Penelitian menggunakan studi deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari bagian rekam medis RSUD Cibinong pada tahun 2008 hingga 2012. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa golongan umur dewasa yaitu 15 hingga 49 tahun mengalami keracunan makanan paling besar, yaitu sebanyak 64% Selain itu, tingkat pendidikan dasar berpotensi dalam kejadian keracunan makanan. Golongan tidak bekerja atau ibu rumah tangga juga memiliki risiko terhadap keracunan makanan dengan jumlah kasus sebanyak 60%. Jenis kelamin tidak berisiko untuk menimbulkan keracunan karena memiliki proporsi yang hampir sama. Wilayah pedesaan, khususnya di Kecamatan Babakan Madang menjadi lokasi yang berisiko karena di wilayah tersebut terjadi keracunan makanan akibat jamur sebanyak 20%. Penyebab keracunan yang menjadi faktor risiko adalah penyebab npon-bakteri. Jenis makanan yang berisiko adalah jamur. Waktu kejadian keracunan makanan paling banyak terjadi pada Januari hingga April dan musim hujan. Musim hujan berkaitan dengan masa tumbuh jamur. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor risiko keracunan makanan dari analisa kasus rawat inap di RSUD Cibinong adalah umur, pekerjaan, pendidikan, wilayah domisili, jenis makanan, dan waktu kejadian.

---

Incidence of food poisoning in Bogor district experiencing fluctuations in the last five years. As such, the existence of the necessary research to find out the risk factors of food poisoning. Research using a descriptive study using secondary data from the medical record of RSUD Cibinong in 2008 to 2012. Based on the results of the analysis, obtained that the adult age of 15 to 49 years had the most food poisoning, that is as much as 64% in addition, the primary education is potentially in the event of food poisoning. The unemployed or the housewife also has a risk of food poisoning with the number of cases as much as 60%. Sex is not at risk to cause poisoning because it has almost the same proportion. Rural areas, especially in the Babakan Madang be risky due to the location in the area of food poisoning occurs due to mushrooms as much as 20%. The cause of the poisoning to be a risk factor was non-bacterial. The type of food that is at risk is a fungi. The incidence of food poisoning at the most happen in the January until April and the rainy season. The rainy season is related to the growing mushrooms. Based on this it can be concluded that the risk of food poisoning from analysis of inpatient cases in RSUD Cibinong is the age, occupation, education, region of domicile, type of food, and the time of the incident."

"Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Pemerintah yang tidak benar sering menyebabkan kerugian terns menerus dari rumah sakit tersebut. Dengan melakukan analisa biaya maka dapat ditentukan perencanaan maupun pelaksanaan penentuan tarif yang tepat sehingga menghindari kerugian tersebut diatas. Dengan analisa biaya juga Direktur bisa melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan keuangan di rumah sakit.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi biaya satuan dan hubungannya dengan cost recovery dan optimalisasi tarif di Rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan jalan wawancara kepada pasien yang datang berobat dan pengumpulan data yang telah ada ditiap unit rumah sakit. Dengan metoda analisa biaya double distribution dan Sumedang dalam keadaan defisit.Dengan jalan melakukan analisa antara unit cost, kesediaan membayar (WTP), kemampuan masyarakat dengan tarif didapatkan bahwa kemampuam dan kesediaan membayar pasien masih dibawah tarif maupun unit cost, sehingga merupakan hal yang sangat dilematis untuk menetapkan tarif dalam rangka meningkatkan pendapatan rumah sakit.Tetapi walaupun demikian ada suatu hal yang menguntungkan rumah sakit yaitu adanya cross subsidiari tiap unit pelayanan yang menyebabkan rumah sakit menjadi profit. Defisit yang dialami disini juga akibat cross subsidi pasien umum kepasien Perum Husada Bakti yang ternyata mempunyai income perkapita yang lebih tinggi daripada pasien umum.Disarankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pelayanan rumah sakit dengan jalan asuransi kesehatan untuk masyarakat. Untuk mendapatkan premi yang memadai dengan tarif rumah sakit perlu penelitian lebih lanjut akan kemampuan seluruh masyarakat Sumedang."

"Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa Instalasi Gawat Darurat merupakan suatu unit pelayanan di rumah sakit yang harus dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat agar tujuan dari pelayanan gawat darurat dapat tercapai dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pasien atau keluarganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umum waktu tunggu persiapan operasi cito di IGD dan faktor-faktor yang berhubungan dengan waktu pelayanan terhadap pasien yang akan menjalani operasi cito. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi mengenai proses pelayanan diperoleh melalui wawancara mendalam, fokus grup diskusi, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Sedangkan data mengenai waktu pelayanan diperoleh melalui pencatatan waktu pelayanan mulai dari tahap penetapan operasi sampai saat dilakukan sayatan pertama di meja operasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu tunggu persiapan operasi cito di IGD RS Karya Medika I berhubungan dengan lamanya persetujuan operasi dari keluarga atau penanggung jawab biaya, ketidaksiapan SDM kamar operasi termasuk dokter operator dan dokter anestesi, serta keterbatasan peralatan operasi. Untuk mempersingkat waktu pelayanan terhadap pasien yang akan menjalani operasi cito, RS Karya Medika I perlu menetapkan kebijakan tentang penanganan pasien operasi cito, memperbaiki manajemen SDM kamar operasi dan sistem pengadaan alat kesehatan.

---

The background of the research was the fact that Emergency Care Unit is a particular service unit in hospital which has to be able to respond quickly and effectively in order to achieve the goals of emergency care service and at the same moment to deliver satisfaction to the patients and their families.

The purpose of this research was to know the general picture about the waiting time of cito operations in the Emergency Departement and the factors associated with the time of service to patients who will undergo cito operations.

This type of research was a case study wih a qualitative approach. Data and information regarding the service process were obtained from indepth interviews, focus group discussion, participant observation and document review, while data regarding the service time was gained from recording and calculating the time taken starting from the moment of surgery decision until the moment of the first incision on the operating table.

The result from the research showed that waiting time for the preparation cito operation in the Emergency Departement at Karya Medika I hospital associated with informed concent from the family or the insurance, human resources, and the equipment of operation.

To minimize the waiting time for preparation cito operation in Emergency Departement, Karya Medika I Hospital need to establish policies regarding the handling of patients cito operations, to improve human resource management and procurement of medical equipment systems."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara empat elemen Brand Equity yaitu Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality dan Brand Loyalty) terhadap Brand Equity RS Islam Jakarta menurut persepsi pelanggan rawat jalan di empat layanan dasar, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan crosssectional yang bersifat kuantitatif, dilengkapi dengan metode kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality dan Brand Loyalty memiliki hubungan yang kuat terhadap Brand Equity RSIJ. Keempat elemen ini berkontribusi dalam membentuk Brand Equity RSIJ, namun yang memberikan kontribusi terbesar adalah Brand Loyalty dan Perceived Quality.

---

This research is aimed to know the relationship among four elements of Brand Equity (Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality and Brand Loyalty) and Brand Equity based on outpatient?s perception, using descriptive analytic methode, with crosssectional approach in quantitative and completed with kualitative.The study result shows that Brand Awareness, Brand Association, Perceived Quality and Brand Loyalty has strong relationship with Brand Equity of RSIJ. These four elements have contribution to build Brand Equity of RSIJ. Among those which have the most contribution are Brand Loyalty and Perceived Quality."