Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintahan pada masa transisi politik dari rejim otoritarianisme menuju demokrasi harus menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan mgala tindakan an dilakukan oleh rejim terdahulunya, terutama yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kejahatan internasional. Pemberian mmesti menjadi salah satu mekanisme alternatif yang dapat dilakukan untuk menjamin perdamaian dan kelancaran proses rekonsiliasi. Di Indonesia, ketentuan mengenai mmesti ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste. Namun demikian, legalitas amesti dal andangan hukum internasional masih mengundang banyak perdebatan. Atas dasar ini, penelitian ini dilakukan dan menghasilkantiga kesimpulan pokok. Pertama, meskipun pemberian mmesti merupakan hak yang dimiliki matu negara berdaulat, namun kasus menyangkut kejahatan internasional, mesti tidak boleh menciptakan impunitas sehingga harus dilarang. Kedua, dalam masa transisi politik, pemberian amnesti secara menyeluruh dapat melanggar .Right to Knore masyarakat karena menutup dan menghentikan akses masyarakat terhadap kebenaran. Namun demikian, terdapat kemungkinan justifikasi pemberian amnesti sepanjang "Right To Know" terpenuhi. Ketiga, mekanisme pemberian dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi Berta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste bertentangan dengan hukum internasional."

"Fokus bahasan skripsi adalah hak atas pemulihan yang dimiliki oleh korban kejahatan internasional. Dalam penulisannya, skripsi ini meninjau permasalahan baik dalam aspek hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penulisan deskriptif. Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa meskipun konsep pemulihan ini telah diterima dan diatur dalam hukum internasional dan hukum Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan baik dalam substansi hukum tersebut maupun penerapannya secara praktis.

---

The study focuses on the right to reparations possessed by victims of international crimes. The issue is examined based on its legal framework under International Law and Indonesian Law. This study adopts a qualitative method in the course of its research and employs a descriptive type of writing. The study concludes that right now, the issue of victims' right to reparations is already governed by international law and Indonesian law. However, practices show that the relevant laws still possess several problems within its substance and shortcomings in effectively protecting victims' rights."

"ABSTRAKPenulisan ini membahas bagaimana pemanfaatan internet oleh teroris, yang kemudian dapat menjadi sebuah bentuk cyberterrorism (terorisme siber), dan juga bagaimana internet memfasilitasi tindak kejahatan cyberterrorism tersebut. Pemanfaatan internet oleh teroris dijelaskan dengan menggunakan kerangka tipologi Weimann, lalu diaplikasikan pada kasus-kasus cyberterrorism di indonesia yang ditangani oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan. Terorisme). Pada pembahasan tentang tipologi cyberterrorism, penulis memilih tipologi yang dirumuskan oleh Weimann, dikarekanan tipologi yang dikemukakan oleh Weimann lebih komprehensif dan lebih spesifik, terbukti pada pembagian tipologi menjadi 2 (dua) besar yang kemudian dipilah kembali menjadi 8 (delapan). Ditemukan bahwa pada kasus-kasus yang ada, terdapat semua tipologi yang disebutkan oleh Weimann, akan tetapi dengan kuantitas yang berbeda, yaitu dengan networking menduduki peringkat pertama yang paling banyak terjadi dan kemudian disusul dengan tipe data mining. Tipe networking juga dijelaskan dengan social network theory (teori jaringan sosial), yang kemudian menemukan kesimpulan bahwa para teroris mendapatkan banyak keuntungan dalam melakukan aksi cyberterrorism. Ditemukan juga bahwa networking dan data mining menjadi pola baru dalam cyberterrorism yang ada di Indonesia. Penulisan ini juga melihat BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai bentuk anti terorisme yang dibangun oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT

This paper discusses on the use of internet by terrorists which can possibly lead to a form of cyberterrorism as well as how the internet facilitates the acts of cyberterrorism. The use of internet by terrorists is first explained using the Weimann typological framework, and afterwards it is applied to the cases of cyberterrorism in Indonesia that were handled by BNPT (National Counterterrorism Agency). On the study of cyberterrorism typologies, the author has chosen one formulated by Weimann due to its comprehensive and specific classifications, as it is first divided into 2 (two) major categories that are further broken down into 8 (eight). This paper has observed that the Weimann typology categories are found on all existing cases, albeit in different quantities with networking and data mining being the highest occurences. The networking type is also explained by the social network theory which concluded that terrorists gain many benefits by doing the act of cyberterrorism. This paper found that, networking and data mining in Weimann typological framework has becoming a new patterns of Cyberterrorism in Indonesia. This paper sees the BNPT (National Counterterrorism Agency) as a form of counterterrorism that was established by the Indonesian Government."