Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang saat ini rentan mengalami diskriminasi khususnya diskriminasi mengenai hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan. Adanya diskriminasi tersebut tentunya diperlukan instrumen perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan dan solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jenis data sekunder yang kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan wawancara. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sudah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih ada beberapa kebijakan yang perlu pembenahan dan penyempurnaan agar perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas berjalan efektif. Selain itu kendala-kendala juga masih terjadi di lapangan sehingga berdampak pada belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada. Simpulannya adalah pekerja penyandang disabilitas sudah dilindungi dengan baik dan masih diperlukan upaya pembenahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Persons with disabilities are a minority group that is currently vulnerable to discrimination, especially discrimination regarding their rights in the field of employment. The existence of such discrimination certainly requires legal protection instruments for persons with disabilities given to workers with disabilities to guarantee their rights in the field of employment and solutions in facing obstacles in providing legal protection for workers with disabilities. In this study, the type of research used in this study is descriptive analytic with secondary data types which are then analyzed by qualitative analysis with data obtained from interviews. From the study it was found that persons with disabilities in Indonesia are currently protected by several laws and regulations, but there are still some policies that need improvement and improvement so that the protection of workers with disabilities is effective. In addition, constraints are still occurring in the field so that the existing legislation has not been effective. The conclusion is that workers with disabilities are well protected and efforts are still needed to reform policies in existing legislation."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi khusus dari penyandang disabilitas netra yang menghalangi dirinya untuk melakukan verifikasi isi akta dengan cara membaca substansi Akta Autentik. Untuk menjawab masalah yang timbul dari ketidakmampuan dalam membaca Akta Autentik ini, maka penelitian ini dilakukan secara doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Penelitian ini menganalisis implikasi yang timbul dari seorang disabilitas Netra yang tidak dapat melihat isi akta (materiil) dikaitkan dengan pendampingan sebagai jalan untuk memperkuat kemandirian penghadap dengan kondisi disabilitas Netra tersebut dan juga menganalisis bagaimana peran pendamping untuk mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas Netra serta posisinya di mata hukum untuk menanggapi masalah seorang penyandang disabilitas netra yang mengalami hambatan untuk berdiri sendiri menghadap ke notaris. Di dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa pendampingan untuk penyandang disabilitas netra, memiliki fungsi bukan saja untuk membantu seorang penyandang disabilitas netra untuk menghadap ke notaris, namun juga memiliki fungsi untuk membantu seorang penyandang disabilitas netra untuk memverifikasi isi atas Akta Autentik yang dibuat. Upaya pendampingan ini merupakan upaya untuk mendorong terciptanya lingkungan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara. Diharapkan melalui pendampingan ini, permasalahan pembacaan mandiri yang dilakukan oleh penyandang disabilitas netra atas akta dapat diatasi sehingga seorang penyandang disabilitas netra dapat secara mandiri menghadap ke notaris dan melakukan kepentingannya secara mandiri.

---

This research is motivated by the specific condition of visually impaired individuals that hinders them from verifying the contents of a deed by reading the substance of the Authentic Deed. To address the issues arising from the inability to read the Authentic Deed, this study is conducted doctrinally using primary legal materials, including Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Office, the 1945 Constitution, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This study analyzes the implications arising from a visually impaired person who cannot see the contents (material) of the deed, in connection with accompaniment as a means to strengthen the independence of the visually impaired party facing the notary. It also examines the role of the companion in accommodating the interests of visually impaired persons and their position in the eyes of the law in addressing the issues faced by visually impaired individuals in independently facing the notary. The research concludes that accompaniment for visually impaired persons functions not only to assist them in facing the notary but also to help them verify the contents of the Authentic Deed being made. This accompaniment effort is an attempt to create a more inclusive and responsive legal environment to the needs of all citizens. It is hoped that through this accompaniment, the issue of independent reading by visually impaired persons of deeds can be resolved, allowing them to independently face the notary and conduct their affairs autonomously."