Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menggambarkan ekses klaim provider PT Asuransi X pada polis yang diterbitkan tahun 2012 periode pelayanan Januari 2012 ? Oktober 2013. Penelitian ini adalah penelitian cross sectional dengan desain deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian dari data-data sekunder perusahaan dapat digambarkan bahwa biaya ekses klaim dipengaruhi oleh beberapa faktor, untuk faktor klasifikasi provider provider gold 50,20% dan 49.80 % dari total biaya ekses untuk provider silver. Faktor jenis kepesertaan ; karyawan 43.98%, pasangan 36.68% dan kepesertaan anak 19.35 % dari total biaya ekses klaim. Faktor berikutnya paket manfaat/pelayanan kesehatan yang terdiri dari rawat inap 51,43%, rawat jalan 29.05%, persalinan 13,19%, rawat gigi 6.24% dan paket manfaat kacamata 0.09% dari total biaya ekses klaim. Dari faktor kesesuaian isi polis terkait limitasi manfaat; rawat inap 52.96%, rawat jalan 23.75%, persalinan 15.02%, rawat gigi 8.16%, sedangkan limitasi manfaat kacamata 0.11% dari total biaya ekses klaim. Dari faktor pengecualian pada polis yang disebabkan karena: pengecualian diagnose 41.38%, pengecualian obat 31.27%, tindakan tidak indikasi 18.48%, pelayanan diluar tanggal efektif polis 7.13%, non medis 1.07% dan peserta yang tidak memiliki paket manfaat 0.66% dari biaya ekses klaim.

---

This study aims to describe the excess claim at PT Insurance X provider for policy issued in 2012 at January 2012 ? October 2013 Service Period. This study is cross sectional study with descriptive design through a quantitative approach. The result showed taken from Insurance Company secondary data describe that the excess claim cost influence by some factors, for classification of provider factor; gold provider reach 50.20% and 49.80% for silver provider from totally excess claim cost. Type of membership factor; employee 43.98%, couple 36.68% and children membership 19.35% from totally excess claim cost. The next factor of package benefit/health services that consist of inpatient 51.43%, outpatient 29.05%, maternity 13.19%, dental service 6.24% and package benefit of glasses 0.09% from totally excess claim cost. From the factor of compatibility policy content related to limitation of benefit inpatient 52.96%, outpatient 23.75%, maternity 15.05%, dental service 8.16% and package benefit of glasses 0.11% from totally excess claim cost. From the exclusion policy that caused by diagnose exclusion 41.38%, medicine exclusion 31. 27%, not indication treatment 18.48%, services out of effective date policy 7.13%, non medical 1.07% and member that have not benefit package 0.66% from totally excess claim cost."

"Dalam rangka menjamin kepuasan pelanggan, AJB Bumiputera 1912 KC Menteng memiliki target untuk menyelesaikan proses klaim penebusan dalam batas waktu maksimal 20 hari kerja atau 30 hari kalender. Dari target tersebut, dalam periode waktu Januari - Juni 2013, terjadi sejumlah 24 kasus (26.97%) keterlambatan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui gambaran faktorfaktor yang menghambat durasi penyelesaian proses klaim penebusan kontrak asuransi individu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deksriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan peningkatan keahlian kerja; peningkatan kualitas latar belakang pendidikan di bidang asuransi; pembaharuan dan sosialisasi terhadap SOP; integrasi database nasabah.

---

In order to ensure customer satisfaction, AJB Bumiputera 1912 KC Menteng has a target to complete a redemption process claims within 20 working days or 30 calendar days. In the time period of January to June 2013, there were delays at the number of 24 cases (26.97%).

The authors wanted to know the overview of the factors that hinder the completion of claim redemption duration. This study is a descriptive qualitative research design.

The results suggest the need to improve working skills; to improve the quality of insurance educational; renewal and disseminate the SOP; integration of customer databases."

"Skripsi ini membahas bagaimana pelanggaran penerapan prinsip utmost good faith dalam sebuah perjanjian asuransi dapat membatalkan asuransi itu sendiri. Pada skripsi ini pembahasan dibagi tiga. Pertama, pembahasan mengenai pengertian asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kedua, pengertian prinsip utmost good faith dalam asuransi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan penerapan prinsip secara umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh Alm. Mardi Simarmata berupa penyembunyian fakta material dalam perjanjian asuransinya dengan PT Avrist Assurance. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) prinsip utmost good faith merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi, (2) perjanjian asuransi antara Alm. Mardi Simarmata dan PT Avrist Assurance merupakan perjanjian yang batal demi hukum, dan (3) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 135/Pdt.Plw.BPSK/2012/PN.TNG merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaranprinsiputmost good faithdalam pertimbangan hukumnya, sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 560K/Pdt.Sus/2012 tidaklah sesuai dengan prinsip hukumasuransi yang berlaku.

---

This thesis discusses about how breach of utmost good faith principle nullifies the agreement itself. In this thesis, discussion about the breach is divided into three sections. First, explanation on understanding insurance observed from Business Law Codex, Insurance Business Act, and Indonesian Export Financing Institution Act. Second, explanation on utmost good faith principle in insurance law observed from Business Law Codex and the principle that is applied in general. Third, explanation on breach of utmost good faith principle in the case of The Late Mardi Simarmata against PT Avrist Assurance, wherein The LateMardi Simarmata did a concealment in his agreement with PT Avrist Assurance. This thesis is a normative juridical research, which some of the data of this thesis are based on the related literatures.

From the research, this thesis states that (1) the utmost good faith principle is a basic principle that must be implemented in every insurance agreement, (2) agreement between The Late Mardi Simarmata and PT Avrist Assurance is null and void, which made the heir of The Late Mardi Simarmata, Hermi Sinurat, could not seek for payment of her husband?s insurance, and (3) decision from the Court is right even though the utmost good faith principle was less considered by the judges, whereas Supreme Court?s decision is wrong because it does not fit the legal principles of insurance which is applied in general."

"Prinsip utmost good faith merupakan salah satu prinsip didalam asuransi, yang mengaturTertanggung dan Penanggung harus memberikan informasi yang benar saat membuat perjanjian asuransi. Masalahnya antara lain, Pertama, bagaimana interpretasi hakim terhadap Pasal 251 Kode Komersial. Kedua, aturan hukum apa adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh hakim dalam hal terjadi perselisihan penolakan klaim asuransi, apakah itu diatur dalam perjanjian umum atau asuransi pengaturan yang diatur dalam kode komersial. Ketiga, apakah hakim memiliki menerapkan aturan hukum secara tepat dalam kasus antara Ny. Kwee Lanny bersama dengan David Laurence melawan PT. Commonwealth Life. Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sebagian data skripsi ini didasarkan pada literatur dan wawancara terkait. Dari hasil penelitian, tesis ini menyatakan bahwa (1) The juri menafsirkan artikel 251 dari kode komersial sebagai artikel yang berfokus pada kewajiban kepada Tertanggung, dan melindungi Penanggung. Namun dalam penerapannya Hakim harus memperhatikan nilai keadilan dalam masyarakat, kehidupan dan kearifan lokal, (2) Dalam jika terjadi perselisihan tentang penolakan klaim asuransi, aturan yang seharusnya digunakan adalah pengaturan asuransi diatur dalam kode komersial sebagai khusus pengaturan tetapi harus memperhatikan nilai keadilan di masyarakat. (3) Keputusan Hakim tidak akurat dan tidak ada pertimbangan mengenai pelanggaran prinsip itikad baik sepenuhnya. Saran dari penelitian ini adalah bahwa para pihak harus menerapkan prinsip itikad baik sepenuhnya, terutama Tertanggung dalam mengisi formulir, dan Penanggung wajib menjelaskan risikonya yang dijamin dan dikecualikan, pelatihan khusus perlu diadakan untuk memperdalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip dalam asuransi, terutama prinsip itikad baik sepenuhnya untuk para Hakim, dan pelatihan diperlukan untuk Mahkamah Agung menambah pengetahuan hakim tentang keunikan hukum asuransi di Indonesia ranah hukum perdata.

---

The principle of utmost good faith is one of the principles in insurance, which governs the Insured and the Insurer must provide the correct information when making an insurance agreement. The problems include, first, how the judges interpretation of Article 251 of the Commercial Code. Second, what legal rules are the most appropriate for judges to use in the event of a dispute rejection of an insurance claim, whether it is regulated in a general agreement or insurance arrangements stipulated in a commercial code. Third, whether the judge has applied the rule of law appropriately in the case between Mrs. Kwee Lannyalong with David Laurence against PT. Commonwealth Life. This thesis is a normative juridical study, part of this thesis data is based on literature and related interviews. From the research results, this thesis states that (1) The jury interprets article 251 of the commercial code as an article that focuses on obligations to the Insured, and protects the Insurer. But in its application the Judge must pay attention to the value of justice in the community, life and local wisdom, (2) In if there is a dispute about the rejection of an insurance claim, the rule that should be used is that the insurance arrangement is regulated in the commercial code as a special arrangement but must pay attention to the value of justice in the community. (3) Judges decisions are inaccurate and there is no consideration regarding the violation of the principle of good faith completely. Suggestion from this research is that the parties must apply the principle of good faith fully, especially the Insured in filling out the form, and the Insurer must explain the risk guaranteed and excluded, special training needs to be held to deepen knowledge of the principles in insurance, especially the principle of good faith in full for the Judges, and training needed for the Supreme Court to increase the judges knowledge of the uniqueness of insurance law in Indonesia in the area of ​​civil law."

"Manajemen klaim menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis asuransi dan berperan dalam mebangun citra perusahaan. Dimana TPA X sebagai administrator Asuransi dituntut untuk memberikan analisis klaim kepada peserta secara tepat. Penelitian ini dilakukan dengan desain kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang mempengaruhi ketepatan proses analisis klaim TPA X pada PT. Asuransi adalah perubahan ketentuan polis, kurangnya beberapa sarana dan prasarana juga sistem informasi yang menunjang ketepatan proses analisis klaim.

---

Claims management becomes very important in the business of insurance and reestablished role in the company's image. As an administrator Insurance, PT TPA X required to guarantee proper claim to all members. This research is quantitative and qualitative design, using the techniques of data collection includes in-depth interviews, and a review of documents.

The results showed that the resources that affect the precision of the analysis process claims TPA X at PT Asuransi Y is a change of policy provisions, lack of some facilities and infrastructure information sistems also support the accuracy of the analysis process claims."

"ABSTRAKSesuai peraturan BAPEPAMLK Nomor: PER-09/BL/2012 Pasal 11 bahwa nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan IBNR dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik best estimate dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga run-off triangle method . Metode Chain-Ladder dan Bornhuetter-Ferguson adalah metode berbasis triangle yang banyak dijadikan standar oleh auditor dan perusahaan asuransi dalam mengestimasi cadangan IBNR.Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis daya estimasi metode cadangan klaim IBNR yang berbasis metode triangle. Dengan ukuran statistik MAD dan RMSE diketahui eror pada Metode Bornhuetter-Ferguson lebih kecil dalam mengestimasi cadangan klaim IBNR dibandingkan dengan Metode Chain-Ladder

---

ABSTRACTAccording to regulations BAPEPAMLK Number PER 09 BL 2012 Article 11, the estimated value of claims incurred but not reported IBNR is calculated based on the estimated central or best estimate best estimate using the ratio of claims or one of the triangle method run off triangle method . Chain Ladder method and Bornhuetter Ferguson is a triangle based method that is used as a standard by the auditor and insurance companies. The aim of this study is to compare the predictive power of triangle methods in IBNR claims reserves estimation. Base on statistical measure MAD and RMSE, error on Bornhuetter Ferguson method is smaller in estimating the IBNR claims reserve compared with the Chain Ladder method."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."