Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang penghayatan dan pemaknaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan atas pekerjaan domestik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif gender dengan metode wawancara terfokus, observasi, dan studi dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi realitas sosial yang terungkap melalui pengalaman PRT perempuan. Hasil penelitian menemukan bahwa PRT belum terbebas dari ketertindasan, yaitu eksploitasi, marginalisasi, dan ketidakberdayaan yang berimplikasi pada melemahnya posisi tawar dan ketidakjelasan atas upah, deskripsi kerja, dan jam kerja. Penyebab ketidakjelasan ini, yaitu: pertama,pekerjaan domestik dan pengasuhan anak dimaknai sebagai pekerjaan dan tanggung jawab perempuan. Kedua, hubungan kekeluargaan yang menjadikan PRT tidak dapat bekerja secara profesional. Ketiga, tidak adanya dukungan kebijakan negara sebagai perlindungan PRT. Keempat,masih kurangnya penghargaan masyarakat atas pekerjaan rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan untuk mendukung segera diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 198 dilanjutkan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT.

---

This thesis discusses the comprehension and interpretation of domestic work among female domestic workers. The research used qualitative approach with gender perspective done through semi-structured interviews, observations and documents analysis methodology. The purpose of the research is to describe the social realities unraveled through female domestic workers experiences. The study found that female domestic workers are yet to be liberated from oppresion, I.e. exploitation, marginalization, and powerlessness; this weakens their bargaining position and creates unclearness in wage, job description and working hour. The reasons for the unclearness are, firstly, domestic work and child-rearing are considered to be the job and responsibilities of women. Secondly, the familial way of relating is making the domestic workers difficult to work professionally. Thirdly, there is no government regulatory support that could protect domestic workers. Fourthly, the lack of appreciation from the community towards domestic work. This thesis recommends to support the ratification of ILO Convention no. 198 followed by legitimizing the domestic worker protection bill draft."

"Revolusi industri menyebabkan internet berperan penting bagi karyawan untuk mempermudahpekerjaannya, namun karyawan menyalahgunakannya dengan melakukan cyberloafing. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh tuntutan kerja dan conscientiousness terhadap cyberloafing. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa tuntutan kerja dan conscientiousness memiliki pengaruh terhadap cyberloafing sebesar 3,8% (F(2, 611)= 12.207, p<.01, R2= .038). Tuntutan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap cyberloafing (B= .081, SE= .028, p<.01). Conscientiousness memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap cyberloafing (B= -.206, SE= .055, p<.01). Dari pengaruh tersebut, conscientiousness memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap cyberloafing dibandingkandengan tuntutan kerja.

---

The industrial revolution caused internet play an important role for employees to make their work easier, but employees misuse it by cyberloafing. The purpose of this research is to determine the effect of job demands and conscientiousness on cyberloafing. The results of multiple regression analysis show that job demands and conscientiousness have an effect on cyberloafing by 3,8% ( ). Job demands have a positive and significant effect on cyberloafing ( ). Conscientiousness has a negative and significant effect on cyberloafing ( ). From this effect, conscientiousness has a greater effect on cyberloafing than job demands."

"ABSTRAKUKM CV. TM adalah sebuah unit usaha yang bergerak di bidang industri daur ulangsampah plastik menjadi tutup galon air minum dalam kemasan (AMDK) isi ulang, yangterletak di Cakung, Jakarta Timur. Permasalahan yang diangkat di dalam tesis inibanyak berkaitan dengan aspek operasi produksi yang dijalankan oleh CV. TM sebagaisebuah perusahaan manufaktur. Tujuan dari pelaksanaan program business coachingdalam penulisan tesis ini adalah untuk melakukan pencermatan terhadap aspek operasiproduksi yang telah dijalankan oleh perusahaan selama ini, melakukan penentuanstandar kerja di setiap tahapan proses produksi yang ada serta berupaya untukmemberikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, yang sejalan dengan tujuan untukmeningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi produksi di perusahaan

---

ABSTRACTCV. TM (SME) is a business unit engaged in plastic waste recycle industry, producinggallon caps for refillable packaged water located in Cakung, East Jakarta. The issue inthis thesis is much related to the production activities being held by CV. TM as abusiness manufacturer. The objective of this business coaching program is to evaluatethe production activities that have been done by the company up until now, to developa working standard in every production activity and also to give improvements neededin the area, which are aligned to the efforts in enhancing the effectiveness andefficiency of production activities in the company"

"Perusahaan rintisan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri untuk mempertahankan perusahaan. Sudah banyak penelitian yang menguji hubungan antara tuntutan kerja dan burnout pada karyawan, namun belum ada yang menguji peran persepsi akan kesempatan melakukan kerja campuran sebagai kemungkinan moderator dari hubungan tersebut, khususnya dalam perusahaan rintisan. Karyawan perusahaan rintisan di Indonesia (N=151) diuji menggunakan versi bahasa Indonesia dari The Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ I), The Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), dan Perceived Opportunity for Blended Working Scale untuk melihat nilai tuntutan kerja, burnout, dan persepsi akan kesempatan melakukan kerja campuran secara berurutan. Simple moderation analysis digunakan untuk menguji peran moderasi persepsi akan kesempatan melakukan kerja campuran. Analisis statistik menunjukkan bahwa persepsi akan kesempatan melakukan kerja campuran tidak memoderasi hubungan tuntutan kerja dan burnout. Diskusi dan saran penelitian dibahas di bagian akhir makalah.

---

Startups have particular characteristics, challenges, and work resources to maintain the company is a new gateway for research on the employee well-being. There have been many studies that discuss the relationship between job demand and burnout on employees, but none have discussed the role of perceived opportunity for blended working as the possible moderator of that relationship. Employees of startups in Indonesia (N = 151) were assessed using the Indonesian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ I), The Oldenburg Burnout Inventory (OLBI), and Perceived Opportunity For Blended Working to see the value of job demand, burnout and perceived opportunity for blended working, respectively. Simple moderation analysis was used to examine the moderating role of perceived opportunity for blended working. Statistical analysis shows that perceived opportunity for blended working do not moderate the relationship between job demand and burnout. Discussion and research suggestions are discussed at the end of the paper."

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2.UM.01.01-369 Tertanggal 22 Desember 2010 Perihal Notaris Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan disertai dengan Surat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.5-HM.02.03-110.455 tertanggal 27 Desember 2010 perihal Konsultan HKI.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Tesis ini membahas mengenai apakah jabatan Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum Tata Usaha Negara petunjuk (Regelingen) dan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking). Namun, produk hukum Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara.Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya professional lebih fokus terhadap kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing, dan karena berhubungan dengan suatu produk hukum Tata Usaha Negara maka sebaiknya Pejabat Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menerapkan hukum demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

Objective of this thesis was to determine whether the position as a Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights Consultant, as well as to find out the reasons of law (ratio legis) of the opinion that the Notary as Acting General can`t concurrently as Intellectual Property Rights in line with the issuance of the Director of Civil Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU2.UM.01.01-369 22nd of December, 2010 regarding Notary As Intellectual Property Rights and accompanied by a letter of the Director of Cooperation and Development of the Directorate General of Intellectual Property Rights No. HKI.5- HM.02.03-110.455 27th of December, 2010 regarding IPR Consultant.The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses about whether the office of Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights laws in line with the release of the State Administrative instructions (Regelingen) and the decision of the State Administration (Beschiking). However, the laws of the State Administration legally flawed because it was not made under the provisions of applicable law and is a form of arbitrariness Administrative Officer.Results of the study suggest that there should be professional focus towards authority and / or obligations of each, and because it deals with a legal product Administrative then you should Officers Administrative more careful in applying the law in order to uphold the purpose of the law is fairness, certainty and expediency."

"Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur secara tegas profesi-profesi yang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Putusan dalam penelitian ini, Notaris CA terbukti melakukan pelanggaran berupa tindakannya merangkap sebagai Direktur Perseroan Terbatas, mencantumkan pekerjaannya sebagai pemberi jasa hukum serta melakukan pekerjaan yang menurut undang-undang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan serta analisa terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris CA dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 sudah sesuai dengan UUJN dan peraturan terkait lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan berdasarkan studi kepustakaan dan data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Analisa penelitian ini menggunakan analisis kualitatif atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil analisa adalah bahwa rangkap jabatan notaris mengakibatkan kedudukan akta yang dibuat dalam kurun waktu tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan karena tidak terpenuhinya Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPerdata mengenai tidak berwenangnya pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat harus mempunyai wewenang untu membuat akta tersebut. Pelanggaran atas hal tersebut dapat dikenakan sanksi jabatan yang dilakukan secara berjenjang melalui Majelis Pengawas yang terdiri atas MPD, MPW, MPP dan Menteri. Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga melalui proses gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan apakah notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN serta penilaian terhadap akta tersebut. Selanjutnya penjatuhan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan yang diberikan MPPN dirasa kurang tegas karena notaris yang diberhentikan sementara tersebut dapat diangkat kembali sebagai notaris ketika masa hukuman berakhir. Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan Notaris CA termasuk dalam perbuatan pelanggaran berat dalam Pasal 12 UUJN huruf c dan d yang dapat mengakibatkan notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek jera juga terhadap notaris lain yang berniat untuk melakukan rangkap jabatan.

---

Notary Public Law (UUJN) strictly regulates the professions that are prohibited from being concurrently with the notary position. In the decision of this study, Notary Chairul Anom was proven to have committed a violation in the form of acting concurrently as a Director of a Limited Liability Company, listing his job as a legal service provider and carrying out work that according to law is prohibited from concurrently serving as a notary public. The problems raised in this study are about how the position of the deed made by a notary who carries out concurrent positions and analysis of the sanctions imposed on Notary Chairul Anom in the decision of the Notary Central Supervisory Council Number 06/B/MPPN/X/2018 is it appropriate with UUJN and other related regulations. To answer these problems, a normative juridical research method was used by tracing materials based on literature studies and secondary data. The type of research used is descriptive analysis. This research analysis uses a qualitative analysis of primary legal materials and secondary legal materials. The result of the analysis is that the dual position of notary cause the position of the deed made during that period only has the power of proof as an underhanded deed because Article 1868 and Article 1869 of the Civil Code regarding the inability of a public official by or before whom the deed was made must have the authority to make the deed. Violation of this can be subject to office sanction which are carried out in stages through the Supervisory Council consisting of MPD, MPW, MPP and the Minister. If there are parties who feel aggrieved, they can claim fees, compensation, and interest through a lawsuit process to the general court to prove whether the notary has violated the provisions of the UUJN as well as an assessment of the deed. Furthermore, the imposition of a temporary dismissal for 6 (six) months given by MPPN is deemed less firm because the temporarily dismissed notary can be reappointed as a notary when the sanction ends. Based on the results of the study, the actions of Notary Chairul Anom are included in serious violation in Article 12 of UUJN letter c and d which can result in the notary being dishonorably dismissed from his positions, so that this can also have a deterrent effect on other notaries who intend to do duplicates position."