Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perubahan bentuk hukum dari perusahaan yang sebelumnya CV menjadi PT. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dikonsentrasikan dengan menggali bagaimana prosedur dari perubahan bentuk CV menjadi PT mengingat dasar hukum mengenai perubahan bentuk tersebut tidak diatur secara spesifik. Permasalahan yang dibahas adalah apa saja persyaratan, bagaimana prosedur dan mekanisme dari perubahan bentuk CV menjadi PT serta bagaimanakah tanggung jawab sekutu aktif dalam CV yang mengalami perubahan bentuk menjadi PT terkait dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dengan Pihak Ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan mempergunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan data dengan tipe penelitian preskriptif. Penelitian ini memperoleh untuk perubahan bentuk CV menjadi PT, CV harus dilikuidasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pendirian PT. Selanjutnya, para sekutu yang hendak mendirikan PT mengikuti proses pendirian PT pada umumnya dengan mencantumkan segala tindakan yang pernah dilakukan oleh CV dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama agar dapat mengambil alih hubungan hukum yang telah dibuat dan dilakukan oleh para sekutu aktif dengan pihak ketiga.

---

This thesis discusses the changes in the legal form of what is formerly known as CV becoming PT. The background problems in this research are concentrated by exploring how the procedure of changing the form of CV to PT since the legal basis of the change is not specifically regulated. These Issues covered any requirements, how the procedures and mechanisms of the changes in the form of CV to PT and how responsible is the active partner in the CV which changes into PT related to the legal actions that have been done previously by the third party. This research is a normative juridical studies due to the use of secondary data as a means of collecting data with the type of prescriptive research. This study results in which to change the CV into PT, then CV should take the process of liquidation earlier, before establishing the PT. Furthermore, the parties, who wants to set up PT, follow the process of establishment of the PT in general by including all acts ever made and committed by CV and approved by the first Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) in order to take over the previous contracts or agreements with the third party conducted by the active partner."

"Kesalahan penulisan pada akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu kesalahan yang wajib dikoreksi oleh setiap notaris dalam rangka menjalankan jabatan notarisnya tersebut agar dapat tetap menjaga keautentisitasan akta tersebut. Namun, dalam praktek notaris di Indonesia, pembetulan kesalahan tulisan pada akta hanya bisa dilakukan secara langsung dihadapan penghadap, notaris dan saksi-saksi secara langsung. Berbeda dengan Estonia. Dimana Estonia pembetulan kesalahan tulisan pada akta dapat dilakukan secara daring sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Notarisasi Estonia. Begitu juga negara bagian Montana yang diatur dalam UU Notaris Montana. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah terkait pengaturan, teknis serta praktek pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring di Indonesia, Estonia dan Montana serta bagaimana implikasi hukumnya dalam hal pembetulan tersebut dilakukan secara daring. Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini, metode penelitian yang digunakan ialah dilihat dari bentuk penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Selain itu, tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian terapan dan eksploratoris. Metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis data kualitatif dengan pendekatan formulatif dan pendekatan aplikatif. Hasil dari analisa adalah di Indonesia sendiri pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring melalui memang belum ada pengaturannya sama sekali, namun notaris di Indonesia menggunakan Pasal 16 Ayat (7) UUJN sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan kesalahan tulisan pada kata secara daring. Sedangkan di Estonia, pembetulan kesalahan tulisan pada akta secara daring melalui media elektronik sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Notarisasi Estonia. Begitu juga di negara bagian Montana, sudah diatur di dalam UU Notaris Negara Bagian Montana. 

---

A writing error in the deed made by a notary is an error that must be corrected by every notary in carrying out his notary position in order to maintain the authenticity of the deed. However, in the practice of a notary in Indonesia, the correction of writing errors in the deed can only be done directly before the appearer, the notary and the witnesses directly. Unlike Estonia. In Estonia, correction of writing errors in deeds can be done online as provided for in the Estonian Notarization Act. Likewise, the state of Montana is regulated in the Montana Notary Act. Based on this, the problems discussed in the writing of this thesis are how to regulate, technical and practice the correction of writing errors in deeds online in Indonesia, Estonia and Montana and how the legal implications of this correction are carried out online. To answer the problems in this thesis, the research method used is seen from the form of research using normative legal research. In addition, the type of research used is applied and exploratory research. The data analysis method used is a qualitative data analysis method with a formulative approach and an applicative approach. The result of the analysis is that in Indonesia, there is no regulation on writing errors in deeds online at all, but notaries in Indonesia use Article 16 Paragraph (7) of the UUJN as the legal basis for correcting written errors in words online. Meanwhile, in Estonia, online deed correction of writing errors through electronic media is fully regulated in the Estonian Notarization Law. Likewise in the state of Montana, it is regulated in the Montana State Notary Act."

"Tesis ini menganalisa kekuatan pembuktian akta autentik notaris yang disangkal dengan bukti-bukti lawan, berikut implikasi hukumnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 748 K/Pdt/2021, dimana Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/Pdt/2019/PT.Dps dan putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Dps dengan menolak permohonan kasasi Ni Made Krisnawati, selaku penggugat pada tingkat perkara di Pengadilan Negeri, dan menghukum Ni Made Krisnawati untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Ni Made Krisnawati dan menyatakan bahwa serangkaian akta autentik notaris yang berkaitan dengan jual beli atas sebidang tanah di Desa Pecatu, Bali atas nama Ni Made Krisnawati beserta bangunannya, adalah sah dan mengikat Para Pihak dengan segala akibat hukumnya. Ni Made Krisnawati, selaku penggugat dalam tingkat Pengadilan Negeri, hendak membatalkan akta-akta tersebut dengan dalih bahwa apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dengan Ir. Johadi Akman, selaku tergugat I, adalah pinjam meminjam uang, yang dibuat seolah-olah terjadi jual beli tanah. Ni Made Krisnawati mencoba membuktikan dalilnya tersebut, antara lain, dengan menghadirkan beberapa barang bukti lawan berupa: kuitansi, fotokopi rekening, dan ​​salinan percakapan Whatsapp, untuk menunjukkan bahwa pembayaran yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam akta. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tetap berpegang pada serangkaian akta-akta autentik notaris terkait dan menyatakannya sah dan mengikat demi hukum.

---

This thesis analyzes the probative value of an authentic notarial deeds that were refuted by certain opposing evidence, along with the legal implications, based on the Supreme Court Decision Number 748 K/Pdt/2021, where the Panel of Judges upheld the decision of the Denpasar High Court Number 175/Pdt/2019/PT.Dps and the decision of the Denpasar State Court Decision Number 10/Pdt.G/2019/PN.Dps by rejecting the appeal of Ni Made Krisnawati,  who was the plaintiff at State Court, and sentenced Ni Made Krisnawati to pay the costs of the cassation. The High Court's decision upheld the State Court's decision which rejected Ni Made Krisnawati's claim and held that the series of notarial authentic deeds related to to the sale and purchase of a piece of land in Pecatu Village, Bali in her name, as well as the buildings erected there, were valid and binding on the Parties with all the legal consequences. Ni Made Krisnawati, as the plaintiff at the State Court level, wanted to cancel the notarial deeds by contending that what happened between her and Ir. Johadi Akman, as defendant I, was actually that she borrowed money from him, the sale and purchase of land was just to cover that up. Ni Made Krisnawati tried to prove that, among other things, by presenting several pieces of evidence: receipts, a copy of bank statements, and screenshots of a Whatsapp conversation to show that the payments made were not in accordance with those stated in the deed. However, the State Court Judges' Panel of Judges held that the authentic notarial deeds remained valid and binding under the law."