Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pengaktifan identitas kedaerahan oleh sekelompok pedagang Pariaman yang tergabung dalam IKSPPM melalui berbagai atribut yang hadir pada perkumpulan tersebut. Saya menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dalam studi ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan langsung serta dilengkapi dengan studi kepustakaan. Studi ini menyimpulkan bahwa identitas kedaerahan yang aktif pada sekelompok pedagang Pariaman ini bersifat situasional dan dapat dilihat dari dua konteks yang berbeda. Yakni dalam lingkungan kelompok dan dalam suasana pasar yang multikultural. Pengidentifikasian dilakukan melalui berbagai atribut kedaerahan yang muncul seperti dantam, pelestarian pepatah yang tergolong sastra lisan Minang dan susunan masyarakat adat Minang, penggunaan bahasa Minang dalam keseharian, hingga pandangan khas mereka yang terungkap melalui kebiasaan untuk mendahulukan kepentingan kerabat atau keluarga mereka. Penelitian ini penting untuk melihat kondisi terkini para perantau Minang di Jakarta terutama terkait usaha mereka mempertahankan solidaritas dan tali silaturahmi di tengah kegiatan perdagangan mereka di pasar.

---

This research focused on the mechanism of local identity activation by a group of Pariaman merchants which participate in IKSPPM, through a variety of attribute. I apply a qualitative approach descriptively. The data was collected by conducting interviews, observation, and completed by literacy study. This study concludes that local identities which actived in a group of Pariaman merchant is situational and can be seen from two different contexts, inside the group and in a multicultural atmosphere of the market. Identification is done through a variety of local attributes such as dantam, preservation of pepatah (Minang oral literature) and the used of community structure through Minang social custom, used of Minang language, and local Minang point of view such the tendency to put their relative or families interest as priority. The important of this research is to see the latest condition of the nomads (perantau) Minang in Jakarta, especially those related to their effort for maintaining solidarity and silaturahmi in the middle of their trading activities."

"[ABSTRAKDisertasi ini bertujuan untuk menggambarkan pembangunan sosial sektor informal perkotaan terutama pedagang kaki lima di Pasar Minggu DKI Jakarta Serta menjelaskan konsep pembangunan sosial berdasarkan struktur kultur dan proses dalam mewujudkan masyarakat PKL yang inklusif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penataan dan relokasi PKL di Pasar Minggu DKI Jakarta berdasarkan konsep pembangunan sosial belum mencapai tahapan ideal masih dalam tahapan proses menuju pembangunan yang inklusif Pembangunan struktur yang meliputi struktural setting dan struktural instrument dalam pembangunan PKL belum dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan kongkrit untuk peningkatan kualitas hidup PKL Pembangunan kultur sosial menunjukan hasil yang cukup baik dengan mengacu pada misi Jakarta sebagai ldquo Masyarakat yang berkebudayaan rdquo yaitu dengan adanya perubahan prilaku satpol PP dan aparat pemerintahan yang lebih sopan dan persuasif Pembangunan proses sosial melalui interaksi komunikasi yang dibangun antara pemerintah DKI Jakarta UPB Pasar Minggu dan PKL belum terjalin secara maksimal Dengan adanya proses sosial yang maksimal akan melahirkan internalisasi budaya dan institusionalisasi kebijakan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan menuju kualitas hidup PKL yang lebih baik Konsep pembangunan sosial idealnya dilakukan dalam bentuk kualitatif namun pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk memberikan model baru dalam penggunaan metodologi Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif penelitian ini berusaha untuk memudahkan membuat tingkatan pembangunan sosial PKL di Pasar Minggu DKI Jakarta serta dapat memahami makna dalam realitas PKL ;

---

ABSTRACTThis dissertation aims to describe the social development of urban informal sector particularly street vendors PKL at the Pasar Minggu Jakarta and to explain the concept of social development based on the structure culture and the process in creating an inclusive street vendor society The finding of this research shows that the maintenance and relocation of the street svendors in the Pasar Minggu Jakarta based on the concept of social development has not achieved an ideal stage It is still in the process towards an inclusive development Structural development that consists of the structural setting and the structural instrument in developing the street vendors cannot be implemented yet in a concrete policy that is able to improve the life quality of the street vendors The development of social culture shows a quite good result which refers to the Jakarta mission as ldquo civilized society rdquo which is indicated by changing attitude of satpol PP and other government apparatus that are more polite and persuasive The development of social process through interaction and communication which is established between the government of the DKI Jakarta the UPB Pasar Minggu and the street vendors has not been built significantly A significant social process will generate an internalisation of culture and an institutionalisation of policy that helps in creating an inclusive development and a better life quality of the street vendors The concept of social development is ideally conducted in a qualitative form However this research uses quantitative method in order to contribute a new model in the application of methodology Through both qualitative and quantitative methods this research attempts to simplify in making the stages of social development of the vendors in the Pasar Minggu Jakarta and to understand meanings in real life of the street vendors , This dissertation aims to describe the social development of urban informal sector particularly street vendors PKL at the Pasar Minggu Jakarta and to explain the concept of social development based on the structure culture and the process in creating an inclusive street vendor society The finding of this research shows that the maintenance and relocation of the street svendors in the Pasar Minggu Jakarta based on the concept of social development has not achieved an ideal stage It is still in the process towards an inclusive development Structural development that consists of the structural setting and the structural instrument in developing the street vendors cannot be implemented yet in a concrete policy that is able to improve the life quality of the street vendors The development of social culture shows a quite good result which refers to the Jakarta mission as ldquo civilized society rdquo which is indicated by changing attitude of satpol PP and other government apparatus that are more polite and persuasive The development of social process through interaction and communication which is established between the government of the DKI Jakarta the UPB Pasar Minggu and the street vendors has not been built significantly A significant social process will generate an internalisation of culture and an institutionalisation of policy that helps in creating an inclusive development and a better life quality of the street vendors The concept of social development is ideally conducted in a qualitative form However this research uses quantitative method in order to contribute a new model in the application of methodology Through both qualitative and quantitative methods this research attempts to simplify in making the stages of social development of the vendors in the Pasar Minggu Jakarta and to understand meanings in real life of the street vendors ]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk berusaha mencari keterkaitan antara gagasan utama dan gagasan bawahan dalam sebuah tulisan, mengidentifikasi konjungsi, dan melihat apakah semua konstutuen kalimat dapat diberi penamaan secara struktural. Data yang saya gunakan pada penelitian ini adalah kolom ekonomi tempo yang ditulis oleh Syahrir dari bulan Januari sampai Juni 1994. Kemudian data yang telah saya kumpulan, saya analisis berdasarkan unsur-unsur yang membangun wacana tersebut yang dititikberatkan pada konjungsi dengan menggunakan analisis konstituen langsung...

---

"

"Sejak jaman Nabi Muhammad Saw, Masjid memegang peranan panting dalam perkembangan Islam. Dari masjidlah Nabi memberikan penerangan-penerangan kepada umat Islam, tidak hanya terbatas pada masalah-masalah agama, tetapi masalah pemerintahan, pendidikan, budaya, dsbnya. Pada masa itu Masjid mempakan pusat kegiatan ibadat dan kegiatan kebudayaan.Perkembangan dan kemajuan jaman memacu umat Islam untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh Islam dan ajarannya. Perkembangau ini juga menuntut dan menyebabkan teljadinya spesialisasi dalam segala bidang. Dan hal tersebut kemudian menimpa Masjid, yang mana Masjid kini kebanyakan hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan ibadat saja sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya dilakukan di luar Masjid, dan terjadilah krisis masjid.Melalui pengertian terminologi dan Islam secara urnum pada akhimya didapat pengertian Islamic Center yang sebenamya, Islamic Center tersebut sama dengan Masjid. Islamic Center adalah pusat kegiatan umat Islam yang ada masjidnya. Proses perancangan didasari oleh berbagai pertimbangan, yaitu potensi tapak, sifat kegiatan yang ada, pengertian Islamic Center itu sendiri.Untuk pengolahan masjid didasari oleh image yang ingin ditampilkan, dengan pengolahan difokuskan pada cahaya (alami) yang masuk ke dalam bangunan (slang hari) dan penampilan bangunan (malam hari) yang dihasilkan oleh pencahayaan buatan."

"Usaha perdagangan kakilima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini. Di Jakarta khususnya di Pasar Minggu usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Jakarta tetapi juga banyak dilakukan oleh para pendatang dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib dengan berjualan sebagai pedagang kakilima. Mereka menempati suatu lokasi tertentu ditempat umum membentuk sebuah lingkungan pasar kakilima, yang didalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesuku bangsaannya. Kemajemukan jenis kegiatan usaha ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya yang juga merupakan pengelompokan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa yang memiliki seorang Ketua Kelompok Suku Bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa tersebut sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara Ketua Kelompok dengan warga dalam kelompoknya tersebut merupakan hubungan patron - klien yang bersifat hubungan bapak - anak. Dalam kehidupan kelompok tersebut timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh Ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya tersebut maka para warga kelompok tersebut merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum lokal dalam lingkungan pasar kakilima tersebut. Salah satu sifat pedagang kakilima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi di tempat-tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka di tempat tersebut melanggar Peraturan Pemda DKI No.11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, menimbulkan sampah yang mengganggu kebersihan dan menjadi tempat rawan terjadinya tindak kriminalitas. Dengan kondisi yang demikian ini khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang disebut dengan Koordinator Pedagang yang secara tidak resmi ditunjuk oleh aparat setempat untuk mengelola pedagang kakilima. Sebagai Koordinator maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kakilima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang, pembayaran cukai dan sebagai perantara ( brokerage ) bila ada masalah antara pedagang dengan aparat. Hubungan yang terjadi antara pedagang kakilima dengan Koordinator pedagang ini merupakan hubungan patron-klien dimana sebagai klien maka para pedagang merasa tergantung kepada patron mengenai kegiatan usahanya tersebut. Sebagai timbal balik atas jasa patron ini maka para pedagang membayar uang cukai kepada Koordinator pedagang ini. Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk tersebut baik yang bersumber dari kesepakatan dalam kehidupan kelompok suku bangsa maupun aturan yang diciptakan oleh Koordinator, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka mewujudkan suatu tindakan berpola atau pola kegiatan-pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kakilima. Dengan adanya pola kegiatan-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kakilima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kakilima di Pasar kota pasar Minggu tersebut adalah adanya ketergantungan klien pada patron baik Koordinator Pedagang maupun ketua Kelompok suku bangsa. Pedagang kakilima sebagai masyarakat yang lemah merasa memerlukan perlindungan agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan hal ini mereka dapatkan dengan adanya perlindungan dari Koordinator Pedagang. Sedangkan untuk menjamin kelancaran usaha dan menghindari persaingan yang tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan dan bantuan modal, mereka peroleh dari kegiatan Kelompok Suku Bangsa yang dpimpin oleh Ketua Kelompok Suku bangsa. Keberadaan kedua patron tersebut mampu menghindarkan terjadinya konflik antar suku bangsa dalam lingkungan pasar kakilima karena adanya kesadaran untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku umum dan lokal serta menekan kemenonjolan identitas suku bangsanya. Corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya dengan kata lain setiap masyarakat memiliki corak keteraturan sosial masing-masing. Dengan demikian dalam upaya pembinaan kamtibmas yang dilakukan oleh Polri tidak bisa memberlakukan pola yang sama untuk seluruh masyarakat tetapi harus sesuai dengan corak keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak dapat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri yang berlaku seragam secara nasional tetapi harus dijabarkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat yang dibina. Sehingga upaya pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien dan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi baik sumber daya manusianya, dukungan materiil dan anggaran yang cukup."

"Penelitian ini mengungkapkan masalah sengketa tanah sekaligus posisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan Minangkabau, khususnya di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ini penting karena sejak lama masalah tanah sudah menjadi topik utama bagi masyarakat Minangkabau. Bahkan sejak sekitar tahun 1970-an sengketa tanah sudah menjadi perbincangan tersendiri dalam masyarakat. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan melemahnya keberadaan sistem sosial Minangkabau yang relatif demokratis, dan sebaliknya menguatnya intervensi negara dan pengaruh luar. Permasalahan ini berusaha dilihat dengan pendekatan sejarah yang multi dimensional, artinya penulis meminjam beberapa konsep ilmu sosial lain, terutama sosiologi dan antropologi. Kemudian juga diperhatikan saran dari penganut sejarah strukturis, bahwa permasalahan ini tidaklah bisa dilihat secara struktural semata, tetapi juga memperhatikan sejauh mana tindakan masyarakat telah menanggapi perubahan yang terjadi saat pengaruh luar begitu kuatnya. Apa pula umpamanya yang dilakukan pemimpin-pemimpin masyarakat bila sebuah sengketa terjadi serta penyelesaiannya dilangsungkan di pengadilan. Untuk mendapatkan jawaban ini penulis telah berusaha memadukan sumber-sumber primer dan sekunder baik lisan maupun tulisan. Sumber tertulis berupa laporan resmi pemerintah dan arsip-arsip pengadilan serta beberapa catatan dari Kantor Desa. Sumber lisan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa orang masyarakat desa, serta bincang-bincang lepas dengan masyarakat nagari. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa ternyata sengketa tanah memang bukan hanya sekedar akibat dari rumitnya masalah adat sebagaimana yang sering dikemukakan, tetapi sudah berkembang sebagai akibat melemahnya ekonomi masyarakat, dan melemahnya daya sosial-politik. Tetapi itu bukan berarti masalah adat bisa dikesampingkan, melainkan akumulasi antara ekonomi dan sistem adat telah ikut mendorong terjadinya sengketa tanah dalam masyarakat."