Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketika seorang Debitor dinyatakan Pailit, maka ia akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pengurusan terhadap harta Debitor Pailit tersebut akan dilakukan oleh Kurator. Kepailitan ini mempunyai sifat serta merta, sehingga walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Debitor Pailit, upaya hukum tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan dari Kepailitan tersebut. Penulisan tesis ini akan membahas mengenai apakah pembuktian secara sederhana telah memberikan perlindungan kepada Debitor dalam proses kepailitan, bagaimana pengurusan dan atau pemberesan harta Debitor yang telah dipailitkan dan bagaimana perlindungan terhadap harta Debitor (boedel pailit) yang digunakan untuk membayar biaya kepailitan oleh Kurator sedangkan pernyataan pailit tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

---

When a debtor is declared bankrupt, then he will lose the right to control and manage their wealth. Handling of property Bankrupt Debtor will be conducted by the Curator. Bankruptcy has a nature of “uit voorbaar bij voorrad”, so despite legal efforts made by Debtor, legal efforts will not stop the implementation of the Bankruptcy.

This thesis will discuss about whether the summary proof already provide protection to the Debtor in the bankruptcy process, how is the management and/or settlement of the Debtor property that has been declared bankrupt, and how is the protection of the Debtor Assets (boedel bankruptcy) that are used to pay the cost of bankruptcy by Curator while the bankruptcy was lifted on appeal in the Supreme Court.

Methods used in this thesis is a normative legal research methods using secondary data, whereas the methods of data analysis using a qualitative approach.

This study provides descriptive nature of the analytical results provide a broad overview of the facts underlying the issue then by analyzing the data obtained facts to provide alternative solutions to problems through the analysis has been done."

"Skripsi ini membahas dampak penerapan Pasal 16 ayat (2). UUK-PKPU dalam hal pembatalan pernyataan pailit terkait dengan asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas keseimbangan serta cara untuk melindungi properti kebangkrutan Debitur selama proses hukum kasasi dan setelah kasasi diberikan. Penelitian ini akan mencoba menguraikan masalah dengan menguraikan konsep pemulihan hukum kasasi, kepailitan, dan perdamaian dalam hukum kepailitan di Indonesia berbeda dengan konsep yang umumnya dikenal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terkait dengan konsep kebangkrutan dan pengajuan perdamaian dalam undang-undangkebangkrutan di Indonesia yang dapat berdampak pada perlindungan hukum harta pailit Debitor dalam pembatalan putusan pernyataan pailit tingkat kasasi yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (7) jo. Pasal 16 ayat (2) UUK-PKPU.

---

This thesis discusses the impact of the application of Article 16 paragraph (2). UUK-PKPU in terms of cancellation of bankruptcy statements related to the principle of justice, the principle of business continuity, and the principle of balance as well as ways to protect the debtor's bankruptcy property during the cassation legal process and after the cassation is given. This research will attempt to elucidate the problem by outlining the concepts of legal recovery for cassation, bankruptcy and peace in bankruptcy law in Indonesia, which is different from the commonly known concepts. The writing of this thesis uses a normative juridical research method using secondary data sources. The results of this study indicate that there are differences related to the concept of bankruptcy and peace proposals in the law bankruptcy in Indonesia which may have an impact on the legal protection of the Debtor's bankruptcy property in the cancellation of the bankruptcy declaration at the cassation level based on Article 8 paragraph (7) jo. Article 16 paragraph (2) UUK-PKPU."

"Peneliyian ini membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana batas kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta paillit melebihi seluruh tuntutan kreditor, tujuan ialah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, metode penelitian yang yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kemudahan dalam menjatuhkan pailit kepada debitor. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip kewajaran dapat digunakan dalam membatasi kewenangan kurator pada waktu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal hartga pailit lebih besar dari utang.

---

This research examined about bankcrupt debtor's bankcruptcy which has asset bigger than it's debt. The main issues in this research is how the receivership authority in doing management and settlement of bankcuptcy assests can be limited when debtor assest is bigger than it's debt. The main purpose of this research is to know how far the receivership authority in doing management and settlement of bankcruotcy assets can be implement when the debtor assest is bigger than it's debt. The research method used in this research is normative law research which is a library research.

This research found that there was simplicity in pronounce bankcrupcy verdict to a debtor. This research also found that fairness principle can be use to limitung receivership authority in doing managemennt and settlement of bancruptcy assets when the asset is bigger than it's debt."

"Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah mengenai eksistensi atas berhak atau tidaknya debitor pailit mengajukan permohonan renvooi procedure dalam rapat pencocokan piutang suatu sengketa kepailitan. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan.Berdasarkan analisa yang dilakukan disimpulkan bahwa debitor pailit tidaklah berhak mengajukan permohonan renvooi procedure, hal ini karena pada saat proses tersebut berlangsung kewenangan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak lagi berada pada debitor melainkan telah berpindah kepada kurator.Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah sepatutnya memperjelas pengaturan terkait renvooi procedure dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

The subject matter that would be discussed in this paper is about the existence of the right or wrong of the bankrupt debtor to indict a renvooi procedure in verification meeting of debts claims of a bankruptcy dispute. The subject matter will be analyzed by using normative juridical research method which menas the research is based in regulation and library research.

Based on the analysis, it is concluded that the bankrupt debtor is not entitled to indict for renvooi procedure, that is because at the time the process takes place, the authority of the management and or the settlement of bankruptcy assets is no longer on the debtor but has moved to the curator.

The research results suggest that the government should improve the regulation related to the renvooi procedure in Law Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts."

"Skripsi ini membahas mengenai pembebasan sisa utang pailit sebagai upaya perlindungan bagi debitor pailit perseorangan. Di Indonesia ketentuan mengenai pembebasan sisa utang pailit tidak berlaku karena menurut Undang ndash; Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu UU No. 37 Tahun 2004 memyatakan bahwa kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban membayar utang ndash; utangnya. Hal ini yang tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi debitor pailit khususnya debitor pailit perseorangan yang beritikad baik dan memang sudah benar-benar tidak mampu lagi melunasi sisa utang kepailitannya tersebut. Oleh karena itu, penulis akan membandingkan hal ini dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku dinegara lainnya yaitu negara Australia dan Negara Jepang sebagai negara pembanding. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif serta perbandingan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan untuk peraturan yang akan datang sebagai salah satu upaya perlindungan debitor apabila dikemudian hari kreditor memintakan sisa utang yang telah lampau.

---

This thesis discusses the Discharge of bankruptcy debts as a safeguard for individual bankruptcy debtor. In Indonesia, the provisions concerning the discharge of the remaining debts of bankruptcy are not applicable because according to the Law of Bankruptcy and Resctructuring of Debt Payment, Law No. 37 of 2004, states that the bankruptcy does not release a person who is declared bankrupt from the obligation to pay its debts. This, of course, creates an injustice to the bankrupt debtor, especially the individual bankruptcy debtor with a good faith who is indeed completely unable to pay off the remaining bankruptcy debts. Therefore, the authors will compare this with the provisions of bankruptcy law applicable in other countries, namely Australia and Japan as a comparison country. This research is a qualitative research with normative juridical research method and comparison. This research is expected to be a proposal for the coming regulation as one of the debtor protection efforts if in the future the creditor asks for the rest of the past debt. "

"Merek merupakan suatu ‘tanda’ yang membedakan suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Peran suatu merek sangat penting dalam menunjang pendapatan pelaku usaha terhadap kelangsungan kegiatan usahanya. Merek yang didaftarkan oleh pemiliknya akan melahirkan suatu hak atas merek, yang terklasifikasi ke dalam kelompok hukum kekayaan absolut atau hak kebendaan berupa benda bergerak tak berwujud, sehingga hak atas merek yang sudah didaftarkan akan dilindungi oleh hukum. Terbuka kemungkinan bahwa pemilik merek mengalami kepailitan yang dinyatakan melalui putusan pengadilan niaga. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, merek yang dimiliki oleh pemilik merek, yang kemudian menjadi debitor pailit sekaligus, dapat dimungkinkan tergolong ke dalam harta pailit yang menjadi jaminan pembayaran utangnya kepada para kreditornya, sehingga harta pailit tersebut menjadi di bawah pengampuan seorang kurator. Proses kepailitan dapat diikuti dengan tahap pemberesan harta pailit yang ditujukan sebagai penguangan aktiva untuk tujuan pembayaran atau pelunasan utang, yang dapat dilakukan secara penjualan di muka umum saja atau dapat pula dilanjutkan dengan penjualan di bawah tangan. Hak atas merek, sebagaimana termasuk ke dalam kelompok hak kebendaan berupa benda tak berwujud, memiliki nilai yang dapat meningkatkan nilai harta pailit debitor. Akan tetapi, sifat hak atas merek yang tidak berwujud tersebut, mempersulit kurator ataupun pihak calon pembeli merek untuk menentukan harga wajar dari merek tersebut dalam hal akan dilakukan pemberesan. Dengan demikian, diperlukan mekanisme penilaian oleh penilai publik terhadap merek atas harta pailit debitor untuk kepentingan tahap pemberesan harta pailit. Penulis mengambil contoh kasus-kasus aktual, yaitu kasus kepailitan yang dialami oleh AstroTurf LLC dan Polaroid Corporation. Dari kasus-kasus tersebut, penulis akan menganalisis keabsahan dan pengalihan merek sebagai harta pailit, proses penilaiannya, dan manfaat yang didapatkan oleh debitor pailit dengan dilakukannya penilaian terhadap merek yang bersangkutan.

---

Trademark is a ‘sign that distinguish goods and/or services produced by a person or a legal entity in a market of goods and/or services. The role of a trademark is very significant in supporting business’ income and for the continuity of its business activities. A trademark that is registered by the owner will bring forth a trademark right, which is classified under property law in the form of intangible assets, therefore the trademark rights will be protected by law. There is a possibility that the trademark owner runs into bankruptcy, which is declared through commercial court decision. Thus, based on Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, a trademark owned by the owner, who later becomes a bankrupt debtor at the same time, may be classified as a bankruptcy asset which is a guarantee for payment of its debts to its creditor, therefore the bankruptcy asset will be under supervision of a trustee. The process of bankruptcy can be followed by the stage of liquidation, which is intended as the cashing out of the assets for the purpose of debt repayment, which can be done by auction only or be continued with underhand sales. The trademark right, as included in the category of property law in the form of intangible assets, has a value that can increase the value of the debtor’s bankruptcy assets. However, the intangible nature of such rights makes it difficult for the trustee or the prospective buyer of the trademark, to determine the fair price of the trademark in a liquidation process scenario. The author takes examples of actual cases; the bankruptcy ran to by AstroTurf LLC and Polaroid Corporation. From these cases, the authors will analyze the legality and transfer of the trademark as bankruptcy assets, the appraisal process, and the benefits obtained by conducting a trademark valuation practice.

"

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap kreditor dimana harta pailit berada diluar jurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode Penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Peneliti menggunakan analisa yuridis dalam mencari upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberesan terhadap harta pailit yang berada di luar negeri. Peneliti melakukan analisa dengan melihat ke Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan serta perlindungan terhadap kreditor dalam rangka pemberesan terhadap harta pailit yang berada di luar negeri.

---

The focus of this thesis is about protection for the creditor when the bankruptcy assets located outside the jurisdiction of Indonesia. The methode of this research is juridical analysis to find the attemps that can be done in terms of Bankruptcy Assets Abroad. The data were collected by the author from literative study. The author conducted an analysis with a review towards Law Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy. Primary issues in this thesis is what kind of attempts that can be done and also protection towards creditor in terms of bankruptcy assets located outside jurisdiction of Indonesia."

"Debitor pailit seringkali melakukan tindakan untuk mengakali kewajibannya dalam memenuhi pembayaran utang terhadap kreditor pailit. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan fraudulent transfer, yaitu tindakan pengalihan aset yang diduga sengaja dilakukan agar nilai aset debitor pailit berkurang. Atas tindakan ini kurator dapat melakukan upaya pembatalan hukum dengan melakukan gugatan actio pauliana. Gugatan actio pauliana terhadap tindakan fraudulent transfer ini dianalisis secara yuridis-normatif dengan tujuan memberikan kontribusi pada diskursus hukum kepailitan mengenai proses pembuktian suatu penerapan upaya hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana proses hakim membentuk suatu putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian itikad buruk dari sisi kurator dalam gugatan actio pauliana di dalam putusan ini tidaklah kuat sehingga putusan Majelis Hakim yang memenangkan kreditor pailit tidak memenuhi asas keadilan dan perlindungan hukum. Argumentasi tersebut berlandaskan pada kenyataan bahwa Majelis Hakim hanya memperhatikan unsur legal-formal dalam proses pembuktian, tanpa melihat unsur pembuktian dan konteks subtantif-materiil yang diajukan oleh debitor pailit. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Intruksi Mahkamah Agung No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1998, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya yang bersifat legal-formal, namun juga subtantif-materil. Penulis memberikan saran berupa adanya standar pengukuran untuk pembuktian itikad buruk dalam dunia hukum di Indonesia, sehingga diharapkan putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

---

Bankrupt debtors often take actions to circumvent their obligations in fulfilling debt payments to bankrupt creditors. One of them is by carrying out fraudulent transfers, namely the act of transferring assets that are allegedly deliberately carried out so that the value of the bankrupt debtor's assets decreases. For this action, the curator can make efforts to annul the law by filing an actio pauliana lawsuit. Actio pauliana's lawsuit against fraudulent transfers is analyzed in a juridical-normative manner with the aim of contributing to the bankruptcy law discourse regarding the process of proving an application of legal remedies. This study also aims to see how the process of judges forming a decision. The results of the study show that the curator's bad faith evidence in the actio pauliana lawsuit in this decision is not strong so that the decision of the Panel of Judges in favor of the bankrupt creditor does not fulfill the principles of justice and legal protection. This argument is based on the fact that the Panel of Judges only pays attention to the legal-formal elements in the verification process, without looking at the elements of evidence and the substantive-material context submitted by the bankrupt debtor. This is not in accordance with the function of the judicial power which is regulated in article 5 paragraph (1) of the Law on Judicial Powers and Supreme Court Instructions No. KMA/015/INST/VI/1998 dated 1998, which emphasized that judges are obliged to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that lives in society, not only those that are legal-formal, but also substantive-material. The author provides suggestions in the form of a measurement standard for proving bad faith in the world of law in Indonesia, so it is hoped that the judge's decision can fulfill a sense of justice and legal protection in society."

"Tulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban kurator dalam melakukan tugasnya terhadap harta pailit agar tidak menyebabkan kerugian terhadap kreditor atau debitor pailit yang dibandingkan dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Pembahasan juga ditinjau dari pertimbangan hakim pada kasus terdahulu di Indonesia dan Amerika Serikat mengenai kasus kurator yang digugat oleh para pihak dalam kepailitan atas dasar tindakan yang tidak beritikad baik sehingga menyebabkan kerugian terhadap para pihak dan harta pailit. Untuk mencari jawaban dari tulisan ini, tulisan ini ditulis dengan metode penelitian doktrinal. Peran kurator sebagai satu-satunya lembaga dalam kepailitan yang berwenang melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit membuat kurator memikul tanggungjawab yang besar kepada para pihak dalam kepailitan atas harta pailit. Atas tanggung jawab yang besar itu maka undang-undang kepailitan mengatur agar kurator dapat bertanggung jawab terhadap kerugian atas harta pailit dan para pihak kepailitan. Tetapi pada praktiknya atas adanya tanggung jawab kurator tersebut maka tidak sedikit kasus pada pengadilan yang melakukan penggugatan terhadap kurator atas tindakan itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan para pihak. Maka dari tanggung jawab tersebut, ditentukan bahwa kurator dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh para pihak atau kerugian terhadap harta pailit apabila tindakan yang dilakukan tersebut terbukti merupakan tindakan di luar kewenangan yang dimiliki oleh kurator yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tugasnya sebagai kurator.

---

This paper discusses the responsibility of the trustee in conducting his duties towards the bankruptcy estate so as not to cause any disadvantage to creditors or bankruptcy debtors compared to the provisions of bankruptcy law applicable in the United States. The discussion is also reviewed from the consideration of judges in previous cases in Indonesia and the United States regarding cases of trustees being sued by parties in bankruptcy on the basis of actions that are not in good faith, causing harm to the parties and the bankruptcy estate. To find the answers, this paper is written using doctrinal research method. The role of the trustee as the only authorized entity in bankruptcy to manage and settle the bankruptcy estate makes the trustee bear a great responsibility to the parties in bankruptcy for the bankruptcy estate. For this great responsibility, the bankruptcy law regulates that the trustee can be responsible for the loss of bankruptcy assets and bankruptcy parties. However, in practice, due to the trustee's responsibility, there are many cases in which the court sues the trustee for bad faith actions that cause losses to the bankruptcy estate and the parties. From this responsibility, it is determined that the trustee can be personally liable for losses suffered by the parties or losses to the bankruptcy estate if the actions taken are proven to be actions outside the authority granted to the trustee by law to perform his duties as a trustee."

"Definisi Kepailitan jika dilihat, dalam Pasal 1 Angka 1 UU 37/2004, menjelaskan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU ini”. Pailit dapat diarikan sebagai suatu keadaan di mana debitor dalam keadaan tidak melakukan pembayaran atas utangnya karena debitor tidak memiliki kemampuan atau dapat dikatakan sebagai kondisi di mana debitor dalam keadaan bangkrut (Bankcrupt). Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe Doktrinal yang akan membahas mengenai bagaimanakah keabsahan tagihan iuran pengelolaan lingkungan atas harta milik debitur pailit yang dijadikan jaminan kredit namun tidak diverifikasi sebagai utang dalam proses kepailitan, dan Siapakah pihak yang bertanggung jawab terhadap tagihan iuran pengelolaan lingkungan atas harta milik debitur pailit yang dijadikan jaminan kredit yang telah dikeluarkan dari daftar boedel pailit. Hasilnya disimpulkan bahwa hak tagih yang dimiliki kreditor pada prinsipnya akan tetap ada, walaupun proses kepailitan telah selesai dan kreditor yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar pembagian dan piutangnya tidak terverifikasi sebagai utang debitor sehinga utang tersebut masih belum dibayarkan dan pihak yang bertanggung jawab atas tagihan IPL tersebut adalah Kurator.

---

In Article 1 point 1 of Law 37/2004, explains that "Bankruptcy is a general confiscation of all the assets of a Bankrupt Debtor whose management and settlement are carried out by the Receiver under the supervision of the Supervisory Judge as stipulated in this Law." Bankruptcy is described as a condition in which the debtor is in a state of not making payments on his debts because the debtor does not have the ability, or it is said as a condition in which the debtor is in a state of bankruptcy. This doctrinal research will discuss the legitimacy of environmental management fee bills for bankrupt debtors' assets that are used as collateral for credit but not verified as debts in the bankruptcy process. Who is the party responsible for environmental management fee bills on debtor property? Bankrupt, used as collateral for credit, has been removed from the bankrupt model list. The result concludes that the creditor's claim rights will, in principle, still exist even though the bankruptcy process has been completed and the creditor concerned is not included in the distribution list, and the receivables are not verified as debtors' debts, so the debt has not been paid and the party responsible for the IPL bill is the Receiver."