Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus pembatalan perkawinan terjadi hampir di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, hal ini terjadi karena masing-masing suami isteri memiliki karakter dan keinginan yang berbeda. Pembatalan perkawinan pada pengadilan agama Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah Agung Cimahi Bandung merupakan pembatalan yang tidak bisa dihindari. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akibat hukum terhadap hak anak akibat pembatalan perkawinan adalah statusnya jelas merupakan anak sah. Sedangkan terhadap hubungan suami-isteri putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan adalah mengoptimalkan peran KUA dalam menjalankan perannya yaitu memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status atau kebenaran data dan peran majelis hakim dapat mendamaikan suami isteri dengan mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Kendala yang dihadapi dalam menghindari pembatalan adalah kendala administratif dan kendala psikologis.

---

Marriage annulment cases occur almost religious courts in Indonesia, this occurs because the husband and wife each have a different character and desire. Annulment of marriage on religious courts Kediri, South and Supreme Court decisions are unavoidable cancellation. According to Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Islamic Law Compilation legal consequences for children's rights is due to the cancellation of marriage status is clearly a legitimate child. While the husband-wife relationship marriage annulment decision then their marriage is considered never happened. Decision of the Supreme Court and Religion of the cancellation of the marriage was in accordance with Islamic law and the Act Number 1 of 1974 On marriage. Efforts to do to avoid the cancellation of marriage is to optimize the role of KUA in their role Checking the completeness of registration and inspection status / accuracy of data and the role of judges to reconcile husband and wife with work for peace through mediation. Constraints faced in avoiding cancellation is administrative constraints and psychological constraints."

"Skripsi ini membahas tentang penyangkalan anak yang dilakukan oleh ayah yang meyakini bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan antara istrinya dengan lelaki lain. Penulis meneliti dalam keadaan apa saja seseorang dapat melakukan penyangkalan anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu diteliti juga akibat hukum apa saja yang terjadi kepada anak tersebut. Skripsi ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 163 K/AG/2011. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang diperoleh adalah penyangkalan anak dapat terjadi apabila terdapat perzinahan yang dilakukan oleh istri dengan lelaki lain dan apabila penyangkalan anak terjadi maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ibunya saja.

---

This thesis discusses the denial of a child by his father who believed that the child is the result of a relationship between his wife with another man . The author would like to investigate in any circumstances one can do a denial of children according to the Marriage Act and Islamic Law Compilation . Besides it also studied the legal consequences of what happens to the child . Thesis will analyze the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number : 163 K / AG / 2011 . In order to obtain good results , the authors use the normative juridical research method . The result is a denial of children can occur in case of adultery committed by the wife with another man and when denial of children occurs , the child only has a legal relationship with her family alone"

"Suatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab yang salah satunya adalah perceraian Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memelihara mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dalam hukum Islam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan norma norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka dibedakan antara pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun dengan anak yang sudah mumayyiz Hak asuh anak yang belum mumayyiz diserahkan pada ibu sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih salah satu dari kedua orangtuanya apakah akan ikut ibunya atau ayahnya Faktor faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh yang diberikan kepada ayah yaitu jika di persidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat syarat untuk melakukan pemeliharaan anak hadhanah seperti tidak cakap memelihara anak mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik murtad pemboros pencuri tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh pihak keluarga goib Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

A marriage that basically aims to establish an eternal family a happy and can break up for many reasons one of which is divorce Divorce can be bad for children born out of marriage which is about who has the right to maintain educate children and keep their belongings The issue in this research is how regulation of Islamic law Act No 1 of 1974 and a compilation of Islamic law on marriage breakdown as a result of divorce on child custody and how its application in judicial practice in Indonesia especially in the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS The research method used in this study is library research method with secondary data juridical normative research that refers to the legal norms contained in laws and norms in force and binding on people s lives Compilation of Islamic Law in the event of divorce then distinguished between maintenance custody of the children who have not mumayyiz not yet 12 years old with children who have mumayyiz Custody of the child who has not mumayyiz handed to the mother while the child who already mumayyiz entitled to choose one of the two parents whether to join her mother or father The factors on which the judge considered in determining custody is granted to the father if the mother proved at the trial no longer meets the requirements for child maintenance hadhanah such as maintaining incompetent children have morals and good behavior are not apostasy Spender thieves do not have the time to nurture the child and his whereabouts are unknown to the family goib Therefore the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS in accordance with applicable law which is based on Islamic Law and Islamic Law Compilation"

"Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah. KHI mengatur bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang ada dalam perkawinan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan, bagaimana akibat pembatalan perkawinan dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah adalah bertentangan dengan UU Perkawinan, KHI dan Hukum Islam sehingga dapat dibatalkan. Putusan pembatalan perkawinan menyebabkan hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi hapus dan perkawinan mereka dianggap batal, namun tetap ada harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah dari kedua orangtuanya. Putusan Hakim PA Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks adalah tepat.

---

This thesis examines the annulment of marriage caused by the illegal status of the marriage trustee. The Compilation of Islamic Law regulates that the marriage trustee is one of the rukun existed in marriage. In conducting this research, the writer uses juridic-normative research method with literature study and interview and the typology is descriptive analytical. The issues in this undergraduate thesis are how the regulation of marriage annulment, how the consequence of the marriage annulment and whether the judges sentence of religious court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is already appropriate and correct or not.

The conclusion of such issues is that the marriage conducted without legal marriage trustee is contradicted with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and the Islamic Law so that it can be annulled. The marriage annulment decision causes the rights and obligations between husband and wife whose marriage are annulled become no longer exist, the marriage is annulled, but there is still joint property between them. A child born from that annulled marriage are still legitimate child of both parents. Judge’s sentence of Religious Court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is correct and appropriate."

"Putusnya perkawinan tentu akan mempunyai banyak akibat kepada para pihak. Salah satu akibatnya terhadap pihak perempuan adalah masa ‘iddah. Terhadap perkawinan yang dibatalkan di Pengadilan Agama Depok dan Wonosari dapat penulis teliti apakah masa ‘iddah akibat pembatalan perkawinan dapat diperhitungkan serta apakah Hakim Pengadilan Agama tersebut menerapkan ketentuan hukum mengenai masa ‘iddah dalam putusannya. Penulis akan menganalisis dengan mengacu kepada metode pendekatan yuridis normatif. Karena begitu penting ditetapkannya masa ‘iddah yang harus dijalankan oleh pihak perempuan setelah putus perkawinannya termasuk dari pembatalan perkawinan.

---

The breakdown of marriage will certainly have a lot due to the parties. One of the women is a result of the waiting period. Against the marriage was canceled in Depok Religious Court and can Wonosari authors carefully whether the waiting period can be taken into account due to the cancellation of marriage and whether the judge courts for applying the legal provisions regarding the waiting period in its decision. The author will analyze with reference to the normative juridical approach. Because it is so important stipulation of the waiting period that must be taken by the woman after the break up of a marriage, including the nullification of the marriage."

"Pembatalan perkawinan memiliki akibat bagi pihak-pihak tertentu, termasuk terhadap anak. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan status anak yang lahir dari suatu perkawinan yang dibatalkan, yang dikaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, skripsi ini juga akan menjelaskan ada atau tidaknya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Dibahas juga kesesuaian penerapan hukum oleh hakim dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam putusan nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA. Skripsi ini dibuat dengan metode studi pustaka dan wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama Depok. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa (1) tidak ada pertentangan antara Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam dan (2) terdapat kesalahan penerapan hukum oleh hakim dalam putusan nomor nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA.

---

The nullification of marriage brings effect to the child. The nullification of marriage is ruled by the Law Number 1 Year 1974 about Marriage and The Compilation of Islamic Law. This minithesis explain the status of the child who born cause by the marriage that nullified, which is explained from the perspective of Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage. Other than that, this minithesis will explain about the existence of the diference of rules between The Compilation of Islamic Law and Law Number 1 Year 1974 about Marriage. This minithesis will also explain about the application of law by the judges in the case number 0554/Pdt.G/2009/PA.TA. This minithesis is created with the literature study method and interview with a judge of the Religious Court of Depok. The research get the conclusion that (1) there is no contradiction between Law Number 1 Year 1974 about Marriage and The Compilation of Islamic Law and (2) there is a mistake which done by the judge on the case number 0554/Pdt.G/2009/PA.TA."

"[Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami karena ketiadaan izinisteri pertama dalam melakukan poligami. Pasal 5 UU Perkawinan, Hukum Islamdan Pasal 58 KHI (ijtihad para ulama Indonesia), mengatur bahwa poligamidiperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat. Dalam melakukan penelitian,penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatifdan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi iniadalah bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan poligami, bagaimana akibatpembatalan perkawinan poligami dan apakah tepat pertimbangan hakim dalampembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor312/Pdt.G/2009/PA.Tng. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalahperkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin isteri pertama adalahbertentangan dengan UU Perkawinan dan KHI sehingga dapat dibatalkan. Putusanpembatalan perkawinan menyebabkan perkawinan mereka batal, mereka bukanlagi sebagai suami isteri, hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi hapus,tidak ada harta bersama, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetapmenjadi anak sah dari kedua orang-tuanya dan ada masa iddah bagi isteri. PutusanHakim PA Tangerang Nomor 312/Pdt.G/2009/PA.Tng sudah tepat.

---

This thesis examines the annulment of marriage caused by the absence of

permission from the first wife to do polygamy. Article 5 of Marriage Law, Islamic

Law and Article 58 Compilation of Islamic Law (ijtihad by Indonesian muslim

scholars), regulate that husband is permitted to do polygamy if he fulfill the

requirements. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative

library research methods and the typology is descriptive analytical. The problem

in this thesis are how is the regulation of polygamous marriage annulment, the

consequences of polygamous marriage annulment and whether the judges

sentence of religious court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng is already

appropriate and correct or not. The conclusion of those problems are polygamous

marriages that held without the first wife’s permission is prohibited and against

Marriage Law and Compilation of Islamic Law, so that polygamous marriage can

be annulled. Polygamous marriage annulment causes their marriage is annulled,

they are no longer as husband and wife, the rights and obligations between

husband and wife whose marriage is annulled become no longer exist, there is no

common property between them, children who were born on that annulled

polygamous marriage are still legitimate child of their parents and there is waiting

period for the wife. Judge’s sentence of Religious Court of Tangerang No.

312/Pdt.G/2009/PA.Tng is correct and appropriate.;This thesis examines the annulment of marriage caused by the absence of

permission from the first wife to do polygamy. Article 5 of Marriage Law, Islamic

Law and Article 58 Compilation of Islamic Law (ijtihad by Indonesian muslim

scholars), regulate that husband is permitted to do polygamy if he fulfill the

requirements. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative

library research methods and the typology is descriptive analytical. The problem

in this thesis are how is the regulation of polygamous marriage annulment, the

consequences of polygamous marriage annulment and whether the judges

sentence of religious court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng is already

appropriate and correct or not. The conclusion of those problems are polygamous

marriages that held without the first wife’s permission is prohibited and against

Marriage Law and Compilation of Islamic Law, so that polygamous marriage can

be annulled. Polygamous marriage annulment causes their marriage is annulled,

they are no longer as husband and wife, the rights and obligations between

husband and wife whose marriage is annulled become no longer exist, there is no

common property between them, children who were born on that annulled

polygamous marriage are still legitimate child of their parents and there is waiting

period for the wife. Judge’s sentence of Religious Court of Tangerang No.

312/Pdt.G/2009/PA.Tng is correct and appropriate., This thesis examines the annulment of marriage caused by the absence of

permission from the first wife to do polygamy. Article 5 of Marriage Law, Islamic

Law and Article 58 Compilation of Islamic Law (ijtihad by Indonesian muslim

scholars), regulate that husband is permitted to do polygamy if he fulfill the

requirements. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative

library research methods and the typology is descriptive analytical. The problem

in this thesis are how is the regulation of polygamous marriage annulment, the

consequences of polygamous marriage annulment and whether the judges

sentence of religious court of Tangerang No. 312/Pdt.G/2009/PA.Tng is already

appropriate and correct or not. The conclusion of those problems are polygamous

marriages that held without the first wife’s permission is prohibited and against

Marriage Law and Compilation of Islamic Law, so that polygamous marriage can

be annulled. Polygamous marriage annulment causes their marriage is annulled,

they are no longer as husband and wife, the rights and obligations between

husband and wife whose marriage is annulled become no longer exist, there is no

common property between them, children who were born on that annulled

polygamous marriage are still legitimate child of their parents and there is waiting

period for the wife. Judge’s sentence of Religious Court of Tangerang No.

312/Pdt.G/2009/PA.Tng is correct and appropriate.]"

"[Dalam skripsi ini dibahas mengenai gugatan perceraian yang diajukan olehseorang suami terhadap istrinya karena diduga sudah tidak perawan lagi pada saatmenikah dengan dirinya. Terdapat tiga konsep utama dalam studi ini yakni,perkawinan, gugatan perceraian, dan keperawanan, dimana definisi operasionalmengenai ketiga konsep tersebut dihubungkan dengan ketentuan yang diaturdalam peraturan Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974tentang Perkawinan. Ada dua pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studiini : (1) apakah gugatan perceraian yang disebabkan karena isteri sudah tidakperawan lagi dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, dan (2) bagaimanaputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terkait perkara ini dipandangdari perspektif Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan No. 1tahun 1974 tentang Perkawinan., This thesis discusses about the divorce lawsuit filed by a husband against his wifeby reason of his wife allegedly is not virgin any more. The thesis also definesoperationally three basic concepts of the study namely, marriage, divorce lawsuit,and virginity that are related to the definitions that fall within the provisions of theMarriage Law Number 1 of 1974, and the Compilation of Islamic Law. There aretwo research questions proposed in this study namely : (1) whether or not adivorce law suit by reason of virginity can be granted by the Religious Court, and(2) how the Religious Court decision on this matter is seen from the perspectivesof the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law Number 1 of 1974.]"

"Di Indonesia terdapat perkawinan di mana antara suami dan istri tidak saling memenuhi kewajiban pemberian nafkah batin. Hal tersebut terjadi dengan berbagai alasan antara lain seperti ketidakcocokan dan dapat berujung pada perceraian qobla al dukhul (perceraian tanpa didahului hubungan badan antara suami istri). Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah bagaimana hak-hak istri qobla al dukhul setelah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI serta analisis putusan nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan putusan nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hak-hak istri qobla al dukhul setelah perceraian dan apakah putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak yang diperoleh istri qobla al dukhul setelah perceraian yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam adalah hak atas sebagian mahar dan ketiadaan masa ?iddah, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Hasil dari analisis putusan nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. dan putusan nomor: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. menunjukkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan diktum putusan yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan KHI.

---

In Indonesia there are some marriages between a husband and wife that does not mutually fulfill the obligation to provide spiritual sustenance. That happens for various reasons such as incompatibility and can lead to qobla al dukhul divorce (divorce without any prior sexual relations between husband and wife). The problems that arise in this case is how the rights of the qobla al dukhul wife after divorce according to Act Number 1 of 1974 about Marriage and KHI and analysis of decision number: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and decision number: 164/Pdt.G/2010/PA.JP.The purpose of this paper is to determine the rights of qobla al dukhul wife after divorce and whether the court's decision was in accordance with Indonesian laws and regulations. This study uses a normative analytical descriptive with secondary data, and analyzed qualitatively.The result showed that the rights obtained by the qobla al dukhul wife after divorce based on Compilation of Islamic Law are a share of the dowry and the absence of the waiting period, whereas Act Number 1 of 1974 about Marriage does not regulate it. The results of the analysis of decision number: 0212/Pdt.G/2011/PA.Sbg. and decision number: 164/Pdt.G/2010/PA.JP. shows that there are some considerations and dictum of decision which less accurate because it does not suitable with KHI."

"Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat penting untuk membentuk keluarga dan sudah menjadi norma dalam masyarakat untuk membentuk keluarga yang damai, rukun dan sejahtera. Perkawinan memiliki syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar dapat mencapai tujuan perkawinan, dengan demikian sudah sepatutnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terdapat larangan perkawinan untuk dicegah pelaksanaannya. Pencegahan perkawinan memiliki berbagai kendala dalam penerapannya. Skripsi ini membahas mengenai analisis permohonan pencegahan perkawinan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 301/K/AG/2012. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia, Belanda dan Perancis dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kendala dalam permohonan pencegahab perkawinan adalah pengumuman rencana perkawinan dilakukan di tempat yang jarang dikunjungi oleh masyarakat luas dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 301/K/AG/2012 menurut penulis secara hukum belum tepat.

---

Marriage is a very important bond to form a family and has become a norm in society to form a peaceful, harmonize and wealthy family. Marriage has requirements that need to be fulfilled in order to achieve the goals of marriage, thus deservedly the marriage that not met the requirements and there is a disallowance of marriage to be prevented in its implementation. Prevention of marriage has many problems in the implementation. This thesis discuss about the petition of marriage prevention with case study of Supreme Court Decision of Republic of Indonesia No. 301/K/AG/2012. This thesis uses juridical-normative method with law approach in Indonesia, Netherland and France and also case approach. Based on the research, it can be conlcuded that the problem in petition of marriage prevention is the announcement of the marriage plan performed in place that is rarely visited by the public and Supreme Court Decision of Repblic of Indonesia No: 301/K/AG/2012 according to the author is not legally appropriate."