Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aspek-aspek yang menjadi sorotan dalam sebuah komitmen partai adalah (1) Bagaimana visi dan misi partai diinternalisasikan, (2) Bagaimana program-program partai mendorong partisipasi perempuan, (3) Bagaimana kaderisasi meningkatkan kualitas keterwakilan, (4) Bagaimana pola rekrutmen, (5) Bagaimana keterserapan perempuan dalam jabatan struktual partai. Selama ini kelima hal tersebut diduga menjadi penghambat partisipasi dan keberperanan dalam partai politik.Meskipun jumlah populasi penduduk perempuan adalah mayoritas namun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen belum memenuhi kuota yang diharapkan keterlibatan anggota perempuan pada forum-forum permusyawaratan serta penempatan perempuan pada posisi jabatan partai mengalami banyak hambatan terutama faktor budaya organisasi serta kultur sumber daya perempuan itu sendiri, akan tetapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender dijumpai terus berkembang baik secara kuantitas keanggotaan parlemen maupun secara kualitas keberperanannya yaitu ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Persepsi kelompok perempuan yang selama ini termarginalkan mulai terkikis oleh komunikasi politik yang semakin terbuka demikian pula meskipun sangat terbatas pengembangan, pemberdayaan, dan kaderisasi anggota parlemen perempuan.Agar partai politik dapat memenuhi keterwakilan 30% tersebut perlu membangun kaderisasi dan kemitraan stratejik dengan aktivis perempuan diberbagai lintas organisasi baik parpol, ormas, dan LSM serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.

---

Aspects that become the spotlight in a party commitment are (1) How internalized party vision and mission, (2) how the party's programs encourage women's participation, (3) how to improve the quality of cadre recruitment representation, (4) how the pattern of recruitment, (5) How keterserapan women in the Office of structural party. During these five things are thought to be a barrier to participation and function in political parties.Although the number of female population are the majority but the participation and representation of women in Parliament has not met the expected quota for women members involvement in consultative forums as well as the placement of women in positions of the party although women participation experienced many obstacles especially factors organizational culture as well as cultural resources women itselfbut the struggle to obtain gender equality found growing both in quantity and quality of membership of Parliament in its role of taking decisive political policies. Perceptions of women's groups that had been marginalized eroded by an increasingly open political communication as well although very limited development, empowerment, and the regeneration of women parliaments.In order to, political parties meet the 30% representation of the need to build strategic partnerships with cadres and activists across various organizations both political parties, organizations, and NGO?s and educational institutions to increase capacity on an ongoing basis."

"Affirmative Action (tindakan khusus sementara) untuk perempuan di bidang politik, pertama kali termuat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD dan DPRD. Regulasi tersebut berlanjut pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD (Legislatif). Ketentuan tersebut merupakan hal baru di Indonesia karena mengatur keadilan gender dalam rekruitmen dan manajemen partai politik dan memasukkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, selain itu ada keharusan partai politik untuk memasukkan setidaknya 1 orang perempuan dalam setiap 3 bakal calon Legislatif (zipper system). Politik hukum dianggap sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang diharapkan bisa membantu mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat, karena politik akan mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukumnya serta akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Politik Hukum adalah aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu. Undang-Undang Paket Politik yang ada sejak Reformasi merupakan representasi dari keinginan masyarakat (perempuan) untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan di bidang Legislatif, dan hasilnya pada Pemilu Legislatif pada Tahun 2004 jumlah keterwakilan perempuan sebesar 11,3 %. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, keterwakilan perempuan di DPR sebesar 18,04% , di DPRD Provinsi sebesar 16,0 % dan pada DPRD Kabupaten/Kota sebesar 12,0 % .Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pada masa sebelum diterapkannya affirmative action pada masa Orde Lama dan Baru yaitu pada Pemilu Tahun 1992 (sebesar 12,50%). Penelitian dalam disertasi ini melihat hukum dalam konsepnya sebagai norma sekaligus perilaku dan implementasinya, metode yang digunakan adalah sosio legal research, dengan demikian teks yang mengatur partisipasi perempuan dikaji dengan konteksnya di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana perkembangan politik hukum pengaturan partisipasi perempuan di bidang politik khususnya di Lembaga Legislatif (Perwakilan), (2) bagaimana implementasi pengaturan keterwakilan perempuan di bidang Legislatif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu Legislatif. Sedangkan permasalahan (3) adalah merumuskan bagaimana sebaiknya pengaturan partisipasi perempuan di Legislatif (Perwakilan) yang akan datang. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dengan mengunakan teori dari Hans Kelsen, Teori Responsif Philippe Nonet dan Philippe Selznick, Teori Hukum Progresif, Lawrence M Friedman dan William J Chambliss dan Robert B Seidman, dan Teori Pembentukan Agenda dari J.M.Otto Lokasi penelitian adalah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bali, dengan perbandingan negara Swedia, The Netherlands dan Malaysia dan 3 Partai Politik yaitu PDI Perjuangan, Golkar dan PKB. Hasil dari penelitian ini adalah (1) perkembangan politik hukum terutama sejak era reformasi tahun 1998 mendorong meningkatnya partisipasi perempuan di bidang politik khususnya di lembaga Legislatif (Perwakilan), (2) Budaya patriarkhi yang masih berkelindan pada stakeholder termasuk partai politik dan masyarakat pemilih termasuk perempuan menjadi kendala belum optimalnya partisipasi perempuan di Legislatif (Perwakilan) di Jawa Tengah, Sumatra Barat dan Bali. (3) pengaturan ideal keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya pada Legislatif (Perwakilan) memerlukan pengaturan yang bersifat responsif dan progresif khususnya pada pembentukan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu Legislatif yang akan datang. Partai Politik segera memasukkan program terkait dengan pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. dengan demikian Partai Politik dapat melaksanakan program kaderisasi, rekruitmen, pendidikan politik bagi perempuan, sehingga akan tersedia cukup banyak calon legislatif perempuan yang berkualitas. Hasil lainnya adalah memaksimalkan lembaga suprastruktur, infrastruktur dan lembaga non departemen dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan di bidang politik. Berdasarkan hasil penelitian diatas, penelitian ini merekomendasikan agar tetap memasukkam prinsip affirmatif action di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu Legislatif. Selain itu Partai Politik sebagai stakeholder utama diwajibkan memasukkan program pemberdayaan perempuan dalam AD/ART sebagai syarat utama menjadi peserta pemilu Legislatif. Hal ini disebabkan karena dari 12 partai politik peserta pemilu tahun 2014 hanya 3 partai politik yang mempunyai program pemberdayaan perempuan di dalam AD/ART yaitu (PKB, Gerindra, dan PAN). Partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif akan meningkat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang yaitu sebesar 30% jika pada Paket Undang-Undang Politik yang akan datang menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup, dengan syarat partai politik mempunyai komitmen yang kuat terhadap peningkatan partisipasi perempuan di lembaga Legislatif.

---

Affirmative Action is temporary special measure for woman in political area has regulated on Act of Political Party (UU Nomor 31 Tahun 2002) and Act of Parliament Election (UU Nomor 12 Tahun 2003), it is regulate further and revised on Act Number 2 Year 2008 and Act Number 2 Year 2011 on Political Party and Act Number 10 Year 2008 and Act Number 8 Year 2012 on Parliament Election. Those regulation on affirmative action for woman are considered as a "new stuff" in Indonesia that specificly regulate about the gender equility on political party recruitment and management thats include the 30% woman representation on legislative candidate selection, it is also regulate that political party have to included at least one woman in every three candidate of preliminary legislative (zipper system).

Legal policy are considered as a legal policy that expected to change purpose on society because political will in law making process could make an impact on law from the basis of the configuration of political background process on law making process in legislative. The Act of Political Parties which had been exist since reformation can be considered as reflaction of people will to influence on policy making. The result from Legislative Election at 2004 has make woman representation in parliament about 11,3% and Legislative Election at 2009, after Constitutional Court Decree result 18,04 woman representation in Legislative and 16% on Province Legislative and 12% on City Legislative , those numbers are higher if its compared to the legislative election on the new order regime (12,5% on the 1992 election).

This doctoral research is trying to see the problem of woman representation based on law as norm and also behavior include its implementation by using socio legal research method to actualize law on its text and context. The problem that appear on this research are : first, how the development of the legal policy on woman representation in the political field especially in legislative, the second is how the regulation of woman representation works in reality according to the Act of Political Parties and the Act of Parliament Election, and third is how to formulate the ideal regulation of woman political legislative participation in the upcoming election.

This qualitative research using the theories from, Hans Kelsen, , Lawrence M Friedman and William J Chambliss and Robert B Seidman, Satjipto Rahardjo Progressive Law Theories and Agenda?s Theories from JM Otto. This research took place in Central Java, West Sumatra and Bali, with the comparison three different nation state Swedia, Netherlands dan Malaysia, the study of political party in Indonesia take place on PDI Perjuangan, Golkar and PKB.

The results from this research are (1) the development of the legal policy especially in reformation era after 1998 is very determining woman representation in political field especially legislative field. (2) Patriarkhi culture is still give an impact to the stakeholders such as political party and the voters include women it self become the main factor in the optimalization of woman participation number in Central Java, West Sumatra and Bali. (3) The ideal woman legislative representation should be regulate with progressive and responsif laws which is required in the formulated of Political Party Acts should held women empowering programme on their basic principles, so they could run and should be given on the party that doesnt obey the woman political representation both on the recruitment or in the management of the party.

Political parties as the main stakeholders that related to the woman participation especially political party should have a clear agenda to achieve the ideal condition of woman representation in political field from the level of caderization, recruitment, political education for woman, that have a clear impact both on the quality and quantity on the woman politician. The Maximalization of the suprastructure and infrastructure institution, and even the grassroot political movement and woman movement from NGO's.

Based on these Research, I recommend that the future Political Party Act and Legislative Election Acts should maintain the affirmative action principles. On the other hand, all of the stakeholders that correlated with empowering woman, on political area, especially the Political Party to held an woman empowerement programmes. So far, there are only three among twelve party on the 2014 election that has already have woman empowerement program on their rule of conduct; PKB, Gerindra and PAN. On the future,the rule of conduct that consist the woman empowerement and political agenda as one of the election's verification reqruienment. The number of woman participation on Parliament could raised if on the future election act is using the Proportional Closed List System, plus the commitment of political party to enhance the number of woman member is a must."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menganalisis efektivitasnya dan kaitannya dengan Ketahanan Lembaga DPRD DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas, teori kaderisasi, serta teori partai politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Rekrutmen dan kaderisasi PKS dilakukan melalui sarana tarbiyah, organisasi underbow PKS, serta pengkaderan formal partai. (2) PKS meningkatkan kualitas kadernya melalui beberapa cara seperti pembinaan pekanan (liqa?), penerbitan buku-buku tulisan kader PKS, serta penyelenggaraan training atau seminar. (3) Kaderisasi PKS belum sepenuhnya efektif sehingga PKS perlu mengevaluasi kembali sistem kaderisasinya. (4) PKS mendukung ketahanan DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga politik dengan menghadirkan kader-kader terbaik sebagai anggota legislatif.

---

This study aims to determine the process of recruitment and regeneration carried out by the Prosperous Justice Party (PKS), analyze its effectiveness and its relation with the resilience of institution of the Regional House of Representatives (DPRD) DKI Jakarta. The method used in this study is qualitative and descriptive analysis. Theories used in this study are efficacy theory, the theory of regeneration, as well as the theory of political parties. The results of this study showed that (1) Recruitment and regeneration of PKS are conducted by means of tarbiyah, under bow organizations, and party formal cadre. (2) PKS enhances the quality of cadres through several ways such as weekly coaching (Liqa'), publishing books writing by PKS cadres, as well as organizing training or seminars. (3) Regeneration of PKS has not been fully effective that it needs to reevaluate the regeneration system. (4) PKS supports the resilience of DPRD DKI Jakarta as a political institution by presenting the best cadres as legislators."

"Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud.Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional.Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya.Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah.Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.

---

The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized.For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research.The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor.The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience.An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest.The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience.To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance."

"Hubungan wakil dan konstituen berubah sejak adanya perubahan sistem Pemilu proporsional terbuka pada tahun 2009, pasca putusan MK tahun 2008. Studi ini meneliti mengenai Eneng Malianasari sebagai anggota legislatif DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI. Hal tersebut dikarenakan Eneng Malianasari merupakan seorang perempuan dan berasal dari partai politik baru. Sehingga, menarik untuk melihat bagaimana seorang perempuan dari partai baru berhubungan dengan konstituen di Dapil nya (Dapil 10). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Lingkaran Konsentris Richard Fenno (2003) untuk dapat menjelaskan jenis-jenis konstituen yang dimiliki Eneng Malianasari dan cara ia mengelola konstituennya. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, triangluasi data, serta wawancara mendalam. Hal tersebut peneliti lakukan untuk melihat kecenderungan sifat konstituen di Dapil 10 serta bagaimana persepsi Eneng Malianasari terhadap konstituennya. Riset ini menemukan bahwa Eneng Malianasari melihat konstituennya hanya sebatas warga yang berdomisili di Dapil 10 serta bersifat transaksional dan programatik. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi gaya Eneng mengelola konstituennya dengan cara presentasi berbasis pada isu. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa cara terbaik bagi seorang wakil untuk dapat terpilih lagi pada periode selanjutnya adalah dengan bersikap loyal pada daerah pemilihannya. "

"ABSTRAKKepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara. Persoalan kepemimpinan perempuan juga selalu menarik untuk diminati, bahkan dewasa ini semakin banyak ilmuan atau peneliti lebih memfokuskan diri pada pengkajian kepemimpinan perempuan secara khusus. Sebagaimana dalam penelitian ini mengkaji jauh bagaimana gaya kepemimpinan permpuan dilembaga legislatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran kepemimpinan dan partisipasi politik ibu Rospita Sitorus di tingkat legislatif, serta untuk menganalisa kepemimpinan perempuan di DPRD Kabupaten Simalungun sebelum dipimpin vigur perempuan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rendahnya keterlibatan peempuan baik dalam infrastruktur politik maupun dalam suprastruktur politik berpangaruh dalam kebijakan bias gender, masih melekatnya budaya patriarki di Kabupaten Simalungun tersebut dan juga kepemimpinan Rospita Sitorus lebih mengarah ke kepemimpinan transformsional. Hasil penelitian ini menunjukan perlunya peningkatan kepemimpinan perempuan di legislatif dengan harapan mampu memberikan pengaruh positif dalam menyusun sebuah kebijakan untuk masyarakat terkhusus kepentingan perempuan.

---

ABSTRACTWomen's leadership became public issues are always discussed, and has provoked polemics and debate between the pros and cons of women leaders in the country. The issue of women's leadership also always interesting to demand, even today more and more scientists or researchers focused more on the assessment of women's leadership in particular. As in this study examine further how permpuan instituted legislative leadership style. The purpose of this study was to identify and analyze the role of leadership and political participation Rospita Sitorus at the legislative, as well as to analyze the leadership of women in Parliament Simalungun before her. The results of this study found that the lack of involvement of women both in the political infrastructure as well as in the political superstructure. And this, influential in gender policy and still attached to the patriarchal culture in Simalungun. Then, Rospita Sitorus is a transformsional leadership. These results indicate the need to increase women's leadership in the legislature, with the hope to provide a positive influence in the decision making for the community especially those of women's interests. "

"Skripsi ini membahas mengenai strategi Australian Labor Party (ALP) mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen Australia tahun 2016 melalui kuota gender sebagai “fast track” dan didukung oleh NLWN bersama EMILY’s List sebagai “incremental track” yang diterapkan oleh ALP untuk yang memperjuangkan keterwakilan perempuan ALP di Parlemen Australia. Ketimpangan gender dalam politik di Australia mendorong pemerintah Australia mengesahkan kebijakan tindakan afirmatif untuk kelompok minoritas termasuk di dalamnya perempuan. Di sisi lain, keterwakilan perempuan di parlemen diserahkan kepada partai politik. Namun, partai politik sering kali tidak cukup mampu untuk menerapkan kebijakan kuota gender 30 persen secara murni tanpa adanya agenda politik di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, ALP hadir sebagai salah satu partai politik terbesar di Australia berperan aktif dalam mengimplementasikan tindakan afirmatif melalui kuota gender dan NLWN. Untuk memahami topik ini, penulis menggunakan teori Perempuan, Kuota, dan Politik yang dipopulerkan oleh Drude Dahlerup dalam memahami aspek yang dapat diwujudkan partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di Australia. Skripsi ini menemukan ALP menggunakan dua model untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, yakni model fast track dalam bentuk kuota gender dan model incremental track dalam bentuk pelatihan, mentoring, dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh NLWN dan EMILY’s List.

---

This thesis discusses the efforts of the Australian Labor Party (ALP) to encourage increased representation of women in the Australian Parliament in 2016 through a gender quota as a “fast track” and supported by NLWN together with EMILY's List as an “incremental track” implemented by ALP for those who fight for ALP women's representation in the Australian Parliament. Gender inequality in politics in Australia prompted the Australian government to adopt an affirmative action policy for minority groups including women. Meanwhile, specifically, the affairs of women's representation in parliament are left to political parties. However, political parties are often not capable enough to implement a 30 percent gender quota policy purely without a political agenda in it. Departing from this, ALP is present as one of the largest political parties in Australia, plays an active role in implementing affirmative action through gender quotas and NLWN. To understand this topic, the author also uses the Women, Quota, and Politics theory popularized by Drude Dahlerup in understanding aspects that can be realized by political parties to encourage women's representation in Australia. This thesis found that ALP uses two models to encourage women’s representations in parliament, namely the fast track model in the form of a gender quota and the incremental track form of training, mentoring, and financial assistance conducted by NLWN and EMILY’s List."

"Gerakan reformasi politik di Indonesia menuntut perubahan politik mendasar. Reformasi politik menghendaki adanya keterbukaan politik yang luas, sehingga muncul banyak partai politik. Pemilu tahun 1999 di DKI Jakarta menghasilkan wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta. Pemilu tersebut mengantarkan PPP sebagai partai politik pemenang kedua, yang mempunyai peran signifikan di dalam mengeluarkan aspirasi konstituennya. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana interaksi politik anggota Fraksi PPP dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2002.Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dari sumber informan, melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari suatu penelitian lapangan (field research). Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai buku dan dokumen tertulis, melalui suatu penelitian kepustakaan (library research). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, teori partai politik. teori elit. dan teori komunikasi politik.Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002 FPPP DPRD DKI Jakarta belum berperan secara memadai, karena belum ada interaksi politik yang baik. Baik antar anggota FPPP maupun dengan fraksi lainnya. Pada awalnya FPPP merupakana satu-satunya fraksi yang menggulirkan calon gubernur berasal dari betawi asli dan wacana pemlihan secara langsung. Ide ini tidak berhasil diperjuangkan. Kemudian Hamzah Haz, selaku Ketua Umum DPP PPP yang juga sebagai Wakil Presiden RI, mendorong FPPP berkoalisi dengan FPDI-P dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002, hal ini pun tidak berhasil dijalankan. Dalam proses politik selanjutnya terjadi interaksi politik antar fraksi di dalam dewan secara ketat, di mana kemampuan memanfaatkan peluang politik sangat menentukan. FPPP hanya mendasarkan perhitungan suara hasil pemilu tahun 1999, akibatnya perhitungan tersebut tidak tepat dan pasangan yang diunggulkan FPPP, Sutiyoso dan Chudlary kurang mendapat dukungan. Sedangkan pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo mendapat dukungan dari FPDI-P, FPG, dan FPKP, ditambah rekomendasi dari Megawati Sukarno Putri yang juga merupakan Presiden R.I. Hal tersebut membuat pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2002-2007.

---

The Role of Partai Persatuan Pembangunan's Faction Members in DPRD DKI Jakarta in Succeeding the Governor of DKI Jakarta, A. Study Case on the 2002 Election of DKI Jakarta's Governor Position.Political reformation movement in Indonesia demanded for significant political changes. Political reformation looked for a wider political openness which led to the emergence of many political parties. The 1999 local election at DKI Jakarta had selected member of local parliament (DPRD DKI Jakarta), in which Partai Persatuan Pembangunan (PPP) became the second winner with significant role as a channel of its constituent's aspiration. The core problem of this research is how members of PPP faction in DPRD DKI Jakarta interact politically during the 2002 Election of the Governor of DKI Jakarta.

This research is a descriptive qualitative research. Data collected through 2 sources: primary data in the form of in-depth interview and secondary data in the forms of books, newspapers and meeting reports. The unit of analysis used the organization, focusing on the observation on individual members. The whole problems are analyzed descriptively. The collection of data was conducted by library research and field research. The theories that used in this research are political representative theory, political parry theory, elite theory, and political communication theory.

During the 2002 Election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, the PPP faction of DPRD DKI Jakarta have not played significant role due to the lack of good political interaction, between members of PPP faction and with other factions. In the beginning, PPP faction in DPRD DKI Jakarta was the only faction who demanded the candidate of DKI Jakarta's governor came from indigenous Betawi and the election process to be held directly. These demands failed to get supports due to the lack of preparation on many things. Hamzah Haz as the chairman of PPP as well as Vice President of Indonesian Republic underlined the importance of Vice President position to be maintained, which called upon coalition to be established between PPP and PDI-P faction. It was clear depicted in the PPP faction struggle to place Tarmidi Suhardjo (from PDI-P faction) and Chudlarv (PPP faction) as candidates of Governor and Deputy Governor. In the following election process, the political interaction between various factions inside the DPRD DKI Jakarta taken place very fierce, where the ability to take advantage of chances became very important_ PPP faction only took account the support based on the result of 1999 election, hence they miscalculate and the PPP faction's candidates, Sutiyoso-Chudlarr, did not get enough support. Meanwhile the candidate Sutiyoso-Fauzi Bowo got the supports from PDI-P, PG and PKP factions as well as Megawati Soekarno Putti's recommendation, the President at that time. This made Sutiyoso and Fauzi Bowo won the DKI's Governor Election for the period of 2002-2007."