Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan pertumbuhan ekonomi dan ditunjang tercapainya kepastian hukum, dunia dagang dan bisnis yang berkembang pesat. Badan hukum yang dapat mewakili para pedagang dan pelaku bisnis yang paling banyak digunakan adalah Perseroan Terbatas. Dalam penulisan tesis penulis ini membahas tentang kepemimpinan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan. Berikut dengan prinsip itikad baik yang dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab kedua Organ Perseroan. Peraturan perundang undangan menyatakan perihal itikad baik. Namun tidak mengatur secara jelas perihal itikad baik tersebut. Tidak adanya itikad baik dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.

---

The economic growth that supported by principle of legal security this days confirm the growing trade and business. The most poupular legal entity used by the merchants and businessmen is the Limited Liability Company. In writing this thesis, the writer would to explain regarding the leadership and responsibilities of the Directors and the Board of Commissioners in the Company. Together with the principle of good faith that is associated with the duties and responsibilities of both company Company Organ. The Laws and regulations state the good faith. But do not explain clearly the good faith. No implementation of good faith in the management and liable, will cause the Directors and the Board shall be personally liable against such loss."

"Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan harus selalu berpegang pada tiga prinsip yaitu Fiduciary Duty,prinsip Duty Skill and Care, dan Statutory Duties, apabila mereka melanggar prinsip-prinsip tersebut dan menimbulkan kerugian baik bagi pihak ketiga maupun perseroan dapat dituntut pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris dalam pendirian Perseroan Terbatas?, dan bagaimanakah peranan Notaris dalam pengangkatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris oleh pendiri perseroan terbatas untuk pertama kali tanpa kehadiran mereka dihadapan Notaris?. Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif dan normatif, dimana penulisan menitik beratkan pada studi kepustakaan pada data sekunder terhadap prosedur dalam pendirian perseroan terbatas. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa pada saat akta pendirian perseroan terbatas telah dibuat dan ditandatangani oleh para pendirinya dihadapan Notaris perseroan tersebut telah berdiri dan hubungan antara mereka adalah hubungan yang bersifat kontraktuil. Oleh karena itu anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang diangkat untuk pertama kali pada saat itu belum dapat menjalankan fungsinya baik berdasarkan anggaran dasar perseroan maupun UUPT, setelah perseroan terbatas berstatus badan hukum dengan sendirinya status badan hukum perseroan tersebut akan membawa akibat perubahan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dari yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas untuk pertama kali, Notaris harus bersikap aktif, cermat dan hati-hati, apabila anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang diangkat oleh pendiri tidak hadir dihadapan Notaris, maka Notaris harus secara tegas harus meminta bukti persetujuan tertulis dari mereka. Asas kecermatan dan kehati-hatian wajib dijalankan oleh seorang Notaris, mengingat akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai dampak hukum yang luas yaitu terhadap akta itu sendiri atau terhadap Notaris, dan hal itu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

---

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the limited liability company in performing duty in the interest of the company must always stick to the three principles i.e. Fiduciary Duty, Duty Skill and Care, and Statutory Duties. If they violate the principles and create losses, either for the third party or the company, their accountability can be demanded up to their personal assets. The subject matter of this scientific paper is "how is the accountability of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in the Establishment of a Limited Liability Company?" and "how is the role of the Notary Public in the appointment of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners by the founders of the limited liability company for the first time without their presence before the Notary Public?". The method of writing this Thesis is descriptive and normative, in which the writing is emphasized on the study of bibliography in the secondary data against the procedure for the establishment of the limited liability company.

From this writing a conclusion is obtained that at the time the deed of establishment of the limited liability company has been drawn up and signed by the founders before the Notary Public, the company has been established and the relationship among them is the contractual relationship. Therefore, the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the limited liability company who are appointed for the first time at that moment have not been able to perform their functions, both based on the company?s articles of association and Law on Limited Liability Company (UUPT). After the limited liability company has received the status of being a legal entity, automatically the status of legal entity of the company will certainly bring the consequence, i.e. the change in the responsibility of the Company?s Board of Directors and the Board of Commissioners from unlimited into limited. In drawing up the Deed of Establishment of the limited liability company for the first time, the Notary Public must act actively, carefully and accurately. If the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners appointed by the founders are not present before the Notary, the Notary Public must categorically request the written approval from them. The principles of accurateness and carefulness are obliged to be implemented by a Notary Pubic, since the deed drawn up by the Notary Public has far reaching legal impact, i.e. on the deed itself or on the Notary Public, and that matter can become a reason for the party, which suffers the losses to demand for the reimbursement of cost, compensation and interest to the Notary Public."

"Tesis ini menganalisis bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan menganalisis akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Tesis ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) berupa tanggung jawab secara perdata dan/atau secara pidana. Tanggung jawab secara perdata berupa anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dihukum bertanggung jawab secara pribadi membayar ganti kerugian materiil berupa sejumlah uang kepada PT PMA yang telah dirugikan. Tanggung jawab secara pidana berupa anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Kedua, Akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm yaitu anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut dihukum untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh PT PMA dan dihukum untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sejumlah USD 78,284.6 kepada PT PMA yang telah dirugikan. Doktrin business judgement rule tidak digunakan dalam Putusan tersebut karena Para Tergugat terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, melanggar anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta telah melakukan ultra vires.

---

This thesis analyzes the form of responsibility of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners upon losses of the Foreign Investment Limited Liability Company and analyzes the legal consequences for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that to harm the Foreign Investment Limited Liability Company in the Verdict of Batam District Court Number:289/Pdt.G/2017/PN Btm. This research uses a normative juridical research method with a case approach. This thesis concludes several things. First, the form of responsibility of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners upon losses of the Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in the form of civil liability and/or criminal liability. The civil liability in the form of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners punished to be personally responsible to pay material compensation in the form of a sum of money to PT PMA that has been harmed. The criminal responsibility in the form of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners imposed a criminal sanction in the form of imprisonment sanction and/or fines sanction. Second, the legal consequences for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that to harm the Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA) in the Verdict of Batam District Court Number: 289/Pdt.G/2017/PN Btm namely the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners that are found guilty or negligence in carrying out his duties punished to be personally responsible for losses suffered by PT PMA and punished jointly to pay material compensation in the amount of USD 78,284.6 to PT PMA that has been harmed. The business judgment rule doctrine is not used in the Verdict because the Defendants had been proven guilty or negligent in carrying out their duties, to violate the articles of association and the Limited Liability Company Law and had carried out the ultra vires."

"Perseroan Terbatas harus menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan bagi setiap terjadi perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tesis ini melakukan penelitian atas ketiadaan Keputusan RUPS bagi perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disebabkan karena pengakhiran masa jabatan sesuai periode jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akibatnya Perseroan tidak dapat melakukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian menggunakan media kepustakaan perundang-undangan serta melakukan kajian dan analisa pada akibat hukum yang timbul, karena tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri atas adanya perubahan Direksi atau Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya, guna menjawab permasalahan bagaimana penerapan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam praktek dilingkungan Perusahaan Grup PT Pertamina Patra Niaga melalui studi pustaka dan studi empiris, serta akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri serta menemukan solusinya, sehingga penulisan ini dapat berguna bagi tataran perkembangan teoritis, bagi para pelaku usaha dan juga bermanfaat bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian hukum.

---

Limited Liability Companies must submit a Change of Company Data Notification for each change in the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as determined by the Limited Liability Company Law, based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This thesis conducts research on the absence of GMS Decisions for changes in Directors and Board of Commissioners due to termination of the term of office according to the period of office as specified in the Articles of Association. As a result, the Company cannot notify changes to Company Data through the Legal Entity Administration System (SABH) at the Ministry of Law and Human Rights. This study used normative juridical method, which is use the statutory library media and analysis of the legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister for changes in the Directors or Board of Commissioners whose term of office has finished, in order to answer the problem of how to apply the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 in the practice of the PT Pertamina Patra Niaga Group Company through literature studies and empirical studies, and legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister and finding a solution, so that this thesis can be useful for the level of theoretical development, for business people and also beneficial for the Government in carrying out the duties of legal administration. "

"ABSTRACTPerseroan Terbatas adalah suatu badan hukum. Suatu badan hukum berbeda dengan manusia karena tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, diperlukan organ-organ untuk menjalankan kegiatan usaha dan melakukan tindakan hukum. Organ-organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris harus diangkat secara sah sebelum melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan. Namun, seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak mungkin selamanya menjabat di Perseroan, melainkan dibatasi selama suatu periode tergantung masa jabatannya. Ketentuan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang hanya mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris diatur secara rinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai kebijakan masing-masing Perseroan. Salah satu ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang kerap digunakan dalam praktek adalah yang berakhir setelah ditutupnya RUPS tahunan. Terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas di tulisan ini. Pertama, dibahas mengenai Anggaran Dasar Perseroan sejenis itu, terkait dengan keabsahannya dengan ketentuan di dalam UUPT. Kedua, penelitian ini juga menganalisis akibat hukum apabila RUPS tahunan yang menentukan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tidak diselenggarakan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PT X melawan PT Y. Metode penelitian tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan serta wawancara. Kemudian, terdapat saran-saran mengenai pengaturan konsekuensi tidak diselenggarakannya RUPS tahunan serta ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang sebaiknya diimplementasikan di dalam Anggaran Dasar Perseroan. ABSTRACTA Limited Liability Company is a legal entity. A legal entity differs from a human being as it is unable to act independently. Thus, a company requires organs in order to carry out business activities and take legal actions. The Companys organs include the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors (BOD), and the Board of Commissioners (BOC). In carrying out their respective duties, the BOC and the BOC must be appointed legally before they are able to take legal actions for and on behalf of the Company. However, a member of the BOD and the BOC may not forever serve in the Company, but rather limited to a certain period of time depending on their respective tenure. Provisions regarding the term of office of the BODs and the BOC are not regulated in detail in the Company Law which only provides that the BOD and BOC must be appointed for a period of time. Provisions regarding the term of office of BOD and the BOC are regulated in detail in the Articles of Association of the Company in accordance with the policies of each Company. One of the provisions of the term of office of the BOD and BOC which are often used in practice is that which ends after the closing of the annual GMS. There are two research questions to be discussed in this paper. First, such Articles of Association will be analyzed in regards with its legality with the provisions as stipulated in the Company Law. Second, this paper also analyzes the legal consequences if the annual GMS which forms the basis of the term of office of the BOD and the BOC is not conducted by referring to the case of South Jakarta District Courts Verdict between PT Xs against PT Y. This paper utilizes the use of library materials and interview. Finally, this paper also provides inputs with regards to the consequences for the failure to hold the annual GMS and the terms of office of the BOD and BOC that should be implemented in the Articles of Association of the Company."

"Skripsi ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Kurator secara pribadi apabila terdapat kesalahan dalam tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut dibahas dengan melihat teori-teori kesalahan yang digunakan sebagai hukum positif di Indonesia, seperti dalam hukum pidana, karena UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai posisi Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit, sebagai organ yang menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas pada umumnya. Kemudian dalam skripsi ini akan menganalisis putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar lebih relevan.

---

This thesis tries to examine and discuss about the responsibility that can be charged to the Bankruptcy Trustee rsquo s own asset if there is a mistake in his duty to arrangement and ordering the bankrupt property as regulated in Article 72 of Law no. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment. This is discussed by looking at the theories of error that are used as positive law in Indonesia, as in criminal law, because of Law no. 37 of 2004 does not provide further explanation and regulation regarding the accountability for the mistakes made by the Bankruptcy Trustee in carrying out the task of managing and securing the bankruptcy property. In this thesis will also be discussed about the position of the Board of Directors in a Limited Liability Company that has been declared bankrupt, as an organ that runs the management of Limited Liability Company in general. Then in this thesis will analyze the decision of Commercial Court in Surabaya District Court to be more relevant."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tanggung jawab Direksi atas pengendalian internal perusahaan dalam Perseroan Terbuka. Pengendalian internal berperan penting dalam menghasilkan informasi laporan keuangan yang handal. Standar atau peraturan perundang-undangan belum mengatur pengendalian internal perusahaan di sektor swasta secara terintegrasi dan tegas, termasuk di dalamnya bentuk pertanggungjawaban Direksi atas pengendalian internal perusahaan. Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.11 hanya mengatur kewajiban Direksi untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Sifat Perseroan Terbatas yang terbuka membawa konsekuensi kepada Direksi untuk menjalankan tugas fiduciary duty secara penuh dengan merencanakan dan memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan telah memadai. Dalam hal sistem pengendalian internal perusahaan tidak memadai maka Direksi bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh sistem pengendalian internal yang tidak memadai, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Dalam hal sistem pengendalian internal perusahaan telah memadai, namun terdapat kecurangan atau kelalaian yang dilakukan oleh karyawan sehingga menyebabkan Perseroan mengalami kerugian, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut dapat dibebankan kepada karyawan tersebut maupun Direksi. Namun, jika Direksi yang bersangkutan berhasil menyakinkan hakim bahwa dirinya tidak bersalah atas informasi laporan keuangan yang tidak benar dan/atau menyesatkan dalam kaitannya dengan pengendalian internal perusahaan maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah karyawan yang melakukan kecurangan atau kelalaian dalam penyelenggaraan pengendalian internal.

---

ABSTRACTThesis discussed about responsibility of the Board of Directors on internal control in public companies. Internal control is important to make information of financial statement reliable. The standard or regulation has not yet been set up internal control of companies in the private sector by integratedlly and forcefully, included a form of accountability of the Board of Directors on the company's internal controls. The Bapepam-LK regulation number VIII.G.11 only regulated the liability of the Board of Directors to make a statement that the Board of Directors responsible for internal control systems in the company. The nature of Public Company have carrying consequences for the Board of Directors to run a fiduciary duty in full by setting and ensuring that the internal control systems of the company have been adequate. In terms of internal control systems of the company are not adequate then the Board of Directors liable for any form of losses inflicted by the internal control system are inadequate, whether caused by fraud or negligence committed by employees. In terms of internal control systems of the company was adequate, but there are fraud or negligence committed by employees so as to cause the company suffered losses, these losses can be responsibility of the employees or the Board of Directors. However, if the Board of Directors manages to convince the judge that his innocence for information financial statement is improper and / or mislead in relation to internal control company then the who should be responsible is the employees who perform fraud or negligence in organizing internal control."

"Tesis ini menganalisis bagaimana kriteria anggota Direksi yang telah melaksanakan pengurusan PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, secara khusus menilai kriteria tersebut pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT/BDG. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Tesis ini menyimpulkan, sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT di Indonesia, anggota Direksi telah melakukan pengurusan PT dengan iktikad baik jika memenuhi setidaknya 5 (lima) kriteria: kejujuran/ketulusan anggota Direksi; tidak melanggar hukum yang berlaku;bertindak sesuai dengan norma dan kewajaran dalam bisnis; memiliki kompetensi dan bertindak sesuai kompetensi Direksi; tidak ada konflik kepentingan. Adapun kriteria penuh tanggung jawab anggota Direksi jika memenuhi setidaknya 5 (lima) kriteria: menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar PT; sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku; tidak melampaui wewenang sebagai Direksi; memberikan informasi yang akuntabel kepada segenap stakeholder; terbuka dalam mengambil keputusan PT. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan apabila anggota Direksi dalam pengurusan PT tidak selaras dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT No.40 Tahun 2007, maka dapat dikategorikan tidak melakukan tugasnya dengan iktikad baik, sehingga dapat dipandang dan dipersamakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Putusan No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, yang menyatakan Tn. HC, selaku anggota Direksi tidak mempunyai iktikad baik dan tidak bertanggung jawab, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas.

---

This thesis analyzes how the criteria for members of the Board of Directors who have carried out the management of PT in good faith and full responsibility, specifically assess these criteria in the Bandung High Court Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG. This research is a normative juridical research with conceptual, case and comparison approaches. This thesis concludes, in accordance with the regulations and legal principles of PT in Indonesia, members of the Board of Directors have managed the PT in good faith if they meet at least 5 (five) criteria: honesty/sincerity of members of the Board of Directors; do not violate applicable laws; act in accordance with the norms and fairness in business; have competence and act in accordance with the competence of the Board of Directors; no conflict of interest. The criteria for full responsibility for members of the Board of Directors if they meet at least 5 (five) criteria: carry out their duties and authorities in accordance with the Articles of Association of PT; in accordance with applicable laws and norms; does not exceed the authority as the Board of Directors; provide accountable information to all stakeholders; open in making decisions PT. In Bandung High Court Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, the consideration of the Panel of Judges stated that if a member of the Board of Directors in managing a PT is not in line with and contrary to their legal obligations as stipulated in Article 92 paragraph (2) of the Company Law No. 40 of 2007, it can be categorized as not performing their duties properly. good faith, so that it can be seen and equated with having committed an unlawful act. Therefore, Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, which states that Mr. HC, as a member of the Board of Directors does not have good faith and is not responsible, has complied with the provisions of the legislation and the legal principles of a limited liability company."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana kriteria anggota Direksi yang telah melaksanakan pengurusan PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Penelitian merupakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Penelitian ini menyimpulkan, sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT di Indonesia, anggota Direksi telah melakukan pengurusan PT dengan iktikad baik jika memenuhi 5 (lima) kriteria, yaitu: kejujuran/ketulusan anggota Direksi; tidak melanggar hukum yang berlaku; bertindak sesuai norma dan kewajaran dalam bisnis; memiliki kompetensi sebagai Direksi dan bertindak sesuai kompetensi tersebut; tidak ada konflik kepentingan. Adapun kriteria penuh tanggung jawab anggota Direksi jika memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: menjalankan tugas dan wewenang sesuai Anggaran Dasar PT dan hukum yang berlaku; tidak melampaui wewenang; memberikan informasi yang akuntabel kepada segenap stakeholder; terbuka dalam mengambil keputusan PT. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.94/PDT/2015/PT.BDG yang menyatakan Direksi tidak mempunyai iktikad baik dan tidak bertanggung jawab, telah sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT. Hakim dalam pertimbangannya menilai Direksi tidak memenuhi kriteria menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

---

This study analyzes the criteria for members of the Board of Directors who have carried out the management of PT with good faith and full responsibility. The research is a normative juridical approach with a conceptual, case and comparison approach. This study concludes, in accordance with the regulations and legal principles of PT in Indonesia, members of the Board of Directors have managed the PT in good faith if they meet 5 (five) criteria, namely: honesty/sincerity of members of the Board of Directors; does not violate applicable laws; act according to the norms and fairness in business; have competence as a member of the Board of Directors and act according to that competence; no conflict of interest. The criteria for full responsibility for members of the Board of Directors if they meet 4 (four) criteria, namely: carrying out their duties and authorities in accordance with the Articles of Association of PT and applicable law; not exceed authority; provide accountable information to all stakeholders; open in making decisions PT. The decision of the Bandung High Court No.94/PDT/2015/PT.BDG which states that the Board of Directors does not have good faith and is not responsible, is in accordance with the regulations and legal principles of PT. The judge in his judgment considered that the Board of Directors did not meet the criteria for carrying out management in good faith and full of responsibility."