Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Pelayanan Publik pada Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori segitiga pelayanan dari Albrecht dan Zemke dalam melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Penelitian ini menggunakan paradigma Positivis dengan metode penelitian mix method. Teknik Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner yang dilakukan dengan accidental sampling. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dalam manajemen pelayanan publik pada program Larasita yang dijalankan di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Program Larasita di BPN Kota Depok ditemukan berbagai masalah sedangkan Program Larasita di BPN Jakarta Barat berjalan dengan sangat baik.

---

This thesis discusses the Public Service Management in People?s Service for Land Certification Program (LARASITA) at National Land Agency (BPN) Depok and West Jakarta City Office. This study uses a Service triangle theory of Albrecht and Zemke there is three factors of service management based on this theory; Strategy, Human Resources, and Systems.

This study used the positivist paradigm and the research methods is mix method. Data collection technique in qualitative use in-depth interviews conducted with informants were determined by purposive sampling while quantitative data conducted by questionnaires conducted with accidental sampling.

Based on this study there is a difference in public service management application in Larasita programs that run at BPN Depok and West Jakarta Office. Larasita Program at BPN Depok office found numerous problems while Larasita Program at BPN west Jakarta office going so well."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di One Day Service pada Kantor Pertanahan Kota Bogor. Tujuannya adalah menganalisis implementasi pelaksanaan Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di One Day Service pada Kantor Pertanahan Bogor dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang terkait dalam keberhasilan Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) dalam kegiatan One Day Service pada Kantor Pertanahan Kota Bogor. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Program Larasita dalam kegiatan One Day Service dalam target pencapaian daerah dan waktu masih diimplementasikan dengan kurang efektif. Terbukti dari faktor-faktor yang terkait dalam keberhasilan yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dalam membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertipikat tanah dalam menghindari pihak perantara. Faktor-faktor keterbatasan dari Program Larasita dalam kegiatan One Day Service tersebut menyebabkan masyarakat Kota Bogor masih memilih menggunakan jasa perantara. Rekomendasi yang penulis berikan adalah melakukan evaluasi kembali perencanaan awal tahun berikutnya dalam target pencapaian daerah yang dikunjungi agar target daerah di wilayah kota Bogor dapat dikunjungi seluruhnya.

---

The focus of this research discusses about implementation of Program for People Service Land Certification (Larasita) in One Day Service at Land Office of Bogor. The aims to : analyze implementation implementation of Larasita Program in One Day Service at Land Office of Bogor and to analyze factors are related in the success of Larasita Program in One Day Service at Land Office of Bogor.

Methods used in this research is descriptive-qualitative. The data were collected by using in-depth interviews and literature study. Result of this research that Larasita Program in One Day Service achieve the target area and the time is still implemented with less effective. This is evident from the factors related to the expected success was not in accordance with the conditions of reality in helping people to enroll in the title deed to avoid aggravating the intermediary of the community. Factors limitations of Larasita Program in One Day Service activities are causing Bogor still choose to use the services of intermediaries.

Recommendations is to re-evaluate the initial planning next years in target attainment areas visited for the target area in the Bogor city can be visited entirely."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah menganalisis reformasi birokrasi mengatur pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional, evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional dan mengatur pelayanan publik untuk kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian dengan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi yang sudah terlaksana secara terencana oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dilihat dari visi dan misi yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014. Dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah dan program-pogram percepatan, maka kegiatan dan program tersebut dapat terukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini antara rendahnya pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2009-2014. Dalam hal mengatur pelayanan publik yang lebih baik Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan melakukan pengaturan yang lebih konkrit dan jelas melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai standar prosedur pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam hal pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian sanksi.

---

The focus of this research discusses about Implementation of Bureaucracy Reforms of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in Public Services. The aims to : analyzing the set of bureaucratic reform public services at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), evaluation of bureaucratic reform policy of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) and regulate public services to the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) policies that better fits with Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Methods used in this research is qualitative. The data were collected by literature study with the use of primary law and secondary law.

Result of this research that Bureaucracy Reform that have been implemented as planned by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) can be seen from the vision and mission that are in line with the 2010-2014 RPJMN. With the arrangements of guidelines in land registration activities and accelerated programs, the activities and the program can be measured by the performance indicators that have been set. Evaluation is done by measuring performance using a form of performance measurement according to the Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Performance measurements to compare targets and implemetation of each end of year to take masurement the achievement of performance targets set forth in the determination of the performance, so that it can be seen in this study include lack of implementation of land registration is done in comparison with the strategic plan that set the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional)in 2009-2014. In terms of regulating public services better of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) should be more in line with the principles of the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik and make arrangements more concrete and clearly through the policies established by the Regulation of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) of the standard procedure servicing and administration of land in terms of public service in the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in imposition of sanctions."

"Pelayanan publik pada saat ini masih dikenal sebagai pelayanan publik yang memiliki prosedur berbelit-belit, banyaknya praktek pungutan liar dan juga pelayanan yang masih sulit untuk di dapatkan. Dalam hal ini terutama pelayanan perizinan juga masih dikenal sebagai pelayanan yang memiliki kualitas yang buruk. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPPT Kota Bekasi kepada masyarakat pengguna layanan dengan mengukur dari beberapa dimensi yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung untuk memperkaya hasil penelitian. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa kualitas pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sudah baik. Dilihat dari hasil beberapa dimensi yang diteliti, namun masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki lagi untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

---

Public services at this time still known as a public service thas has a convoluted procedure, illegal fees, and the services are still hard to get. In this case especially the licensing service is also known as a service that has a poor quality. This research aims to analyses the quality service of Licensing services in Integrated Licensing Service Agency (BPPT) Bekasi. In this case, researcher wanted to see how the quality of services provided by BPPT Bekasi to the community of service users by measuring multiple dimensions. This study is a descriptive research with quantitative research approach. Data collection techniques which researcher use in this research is survey method by using questionnaire and literature study to obtain supporting data to enrich the research. The results of the research that has been done is that the quality of service licensing in BPPT Bekasi is good. It can be seen from the several dimensions that has been studied by the researcher. But there are still some parts of dimensions that need to be enhanced and repaired to improve the quality of services provided."

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya.

---

Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."

"Berawal dari program One Agency, One Innovation yang diusung oleh Kementerian PANRB guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi maka dari itu dibentuklah program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk meningkatkan daya saing pemerintah dalam menciptakan inovasi. Dari banyaknya proposal inovasi yang masuk ke Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) belum ada pengawasan lebih lanjut mengenai keberlangsungan inovasi setelah berhasil mendapatkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dari banyaknya proposal inovasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen inovasi pelayanan publik guna mengetahui arah perkembangan bangsa selanjutnya dengan menggunakan teori framework public service innovation dari Pratama (2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor keberlanjutan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teori sustainability innovation oleh Pradana, Susanto, dan Kumorotomo (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, data sekunder, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen inovasi pelayanan publik terdiri dari Inovator, Kategori Inovasi, Hasil Inovasi, Sektor Kebijakan, dan Perspektif Geografis. Serta pada faktor keberlanjutan inovasi menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu faktor konteks politik, manajemen publik, karakteristik inovasi, dan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai dampak yang dihasilkan inovasi terhadap keberlanjutannya.

---

Starting from the One Agency, One Innovation program promoted by the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform to increase the optimization of public services through innovation, the Public Service Innovation Competition (KIPP) program was formed to increase the government's competitiveness in creating innovation. Of the many innovation proposals submitted to the Public Service Innovation System (SINOVIK), there has been no further monitoring regarding the sustainability of the innovation after successfully obtaining the Top 99 Public Service Innovations. Of the many innovation proposals, the aim of this research is to analyze the components of public service innovation in order to determine the direction of the nation's further development using the public service innovation framework theory from Pratama (2019). Apart from that, this research also aims to analyze the sustainability factors of public service innovation using the theory of sustainable innovation by Pradana, Susanto, and Kumorotomo (2022). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, secondary data and literature study. The results of this research show that the public service innovation component consists of Innovators, Innovation Category, Innovation Results, Policy Sector, and Geographical Perspective. And the innovation sustainability factor shows that there are 4 factors that influence sustainability, namely political context factors, public management, innovation characteristics, and the external environment. Therefore, there needs to be further consideration regarding the impact that innovation has on its sustainability."

"Recently Service Quality condition in Public sector is undelight in reality, many factor that caused coustrans of service profile in public sector are under estimated from service expectation.

Immigration Office as a Government Institution, which serve the public, is a form of government Employee functions as public servant, for this task therefore public has to be well-served, so there is positive image in public society.

Therefore, the author conducts the research on service that is delivered by Batam Immigration Office based on The Decree of Ministry of Justice Republic of Indonesia, Number M.02.PW.09.021992, on using Smart Card as Investigation Process of Immigration in Batam Check Point area. Smart Card service is a fast service which is given by Batam Immigration Office, as a toolkit to acceralate for solution investigation process of Immigration in many Immigration Check Points in integrated area of Riau Province, but it is not as substitution of Nationality Passport or Travel Document.

The research is aimed to identify service quality of Smart Card in Batam Immigration Office, by using the concept of Service Quality from Zeithaml, Parasuraman and Berry, and to analysis the level of perception and expectation of customer at Batam Immigration Office. Beside that it also want to identify expectation difference level of customer on Service Quality dimension and also, how to position each of service dimension in Cartesian Diagram.

This research used descriptive analytical method. The research involved population of 131 respondents, which consist of three Nationality in SIJORI (Singapore, Johor and Riau). The data resource of this research is Ordinal data using Likert scale. Data collecting method used questionnaire, and the data is analyzed by using SPSS (Statistical Programme for Social Science) 11,0 version.

The result of this research has shown that 76,37% of customers think that the service officer of Smart Card in Batam Immigration Office is good, and the rest of 23,63% still think that it's less than good. Where as statistical result using Chi Square test show that there is no different judgment of customer among five Service Quality dimensions is still the need to improve human resource so that they can meet customers need.

The result of this research academically is useful to all kinds of parties, while Immigration Office can be as the reference material in conducting the next research, but in a wider scope, as well as advanced policy on expansion of Smart Card. This research practically is expected to be a consideration for Batam Immigration Office in arranging strategy of decision-making on improvement Service Quality and its performance by paying attention at service quality dimensions and aspects, which are considered important to be improved."

"Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Lembaga Online Single Submission merupakan salah satu program perekonomian di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The issuance of Business Identification Number through an Online Single Submission Institution is one of the economic programs in the investment sector carried out by the government. This is in accordance with Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. This is what drives this research which aims to analyze the quality and factors that affect the service of issuing a Business Identification Number through the Online Single Submission Agency at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Agency by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas model (2012). . The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in issuing Business Identification Numbers through the Online Single Submission Institution at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Office received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire, which shows that the trust dimension gets the highest assessment on the Tr1 indicator, namely the password and applicant ID are well acclaimed by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online. 24 hours."

"Direktorat Jenderal Imigrasi tertanggal 17 November 2017 menerapkan Aplikasi Pendaftaran Antrean Permohonan Paspor Secara Online (APAPO) di kantor imigrasi seluruh Indonesia, serta secara resmi menghapuskan antrean permohonan paspor secara konvensional. Setelah diimplementasikan, pada laman LAPOR! masih terdapat keluhan masyarakat terkait antrean permohonan paspor secara online pada kantor imigrasi yang ada di seluruh Indonesia. Hal tersebut melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis akses pelayanan antrean permohonan paspor secara online di kantor imigrasi, khususnya di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui survei, wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Akses menurut Penchansky & Thomas (1981). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pelayanan antrean permohonan paspor secara online di kantor imigrasi wilayah Jabodetabek masuk ke dalam kategori buruk. Hal tersebut berdasarkan 3 dimensi akses yang masuk ke dalam kategori buruk yaitu availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), dan accomodation (akomodasi), sedangkan 2 dimensi akses lainnya yaitu affordability (keterjangkauan) dan acceptability (penerimaaan) masuk ke dalam kategori baik.The Directorate General of Immigration dated 17 November 2017 implemented Application for Online Passport Application Queue Registration (APAPO) at immigration offices throughout Indonesia, as well as officially eliminating the conventional passport application queue. Once implemented, on the LAPOR! there are still public complaints regarding the queue for online passport applications at immigration offices throughout Indonesia. This is the background of this study which aims to analyze access to online passport application queue services at the immigration office, especially in the Jabodetabek area. This study uses a quantitative approach with mixed methods data collection techniques through surveys, in-depth interviews and studies literature. The main theory used in this research is Access theory according to Penchansky & Thomas (1981). The results showed that access to online passport application queue services at the Jabodetabek immigration office was in the bad category. This is based on 3 dimensions of access that fall into the bad category, namely availability (availability), accessibility (accessibility), and accommodation (accommodation), while 2 dimensions Other accesses, namely affordability and acceptability, fall into the good category."

"Tesis ini membahas Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Metode SERVQUAL untuk mengukur kualitas pelayanan dari sektor penyedia layanan dan penerima layanan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelayanan perizinan di Unit Pelayanan Terpadu belum optimal dan menyarankan perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor kepastian waktu penyelesaian perizinan, ketepatan buka/tutup loket dan kecepatan petugas pelayanan menghadapi permintaan pelanggan. Dengan melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dan peralatan pendukung serta melakukan kajian dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan saat ini untuk menciptakan Pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah dan murah.

---

This thesis discribed about Public Service Quality at One Gate Integrated Service Unit in North Jakarta Distric Administration. The research?s type is qualitative research with SERVQUAL method for measuring quality of service providers and customers. The result of this research is One Gate Integrated Service has not been optimum yet and there are some recommendations given such as: service time frame, counter working hour, and customer service responsiveness. By developing human resource management, supporting instruments, and doing evaluation research based on existing basic procedure in order to create faster, easier, and cheaper of public services."