Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas proses pelaksanaan sebuah program penanganan masalah sosial yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Upaya tersebut dilakukan melalui program pemberdayaan alternatif dengan sasaran wilayah Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Jakarta Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan empat kategori yaitu pegawai Subdirektorat Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Perkotaan narasumber fasilitator dan peserta kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan program pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan yang dilakukan di Komplek Permata telah berjalan sesuai konsep pemberdayaan masyarakat dengan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya.

---

This research describe the implementation program which handling social problems by the National Narcotics Board in preventing and reducing abuse and illicit narcotics P4GN. Their efforts are through alternative development programs to areas Komplek Permata Kedaung Kaliangke West Jakarta. This research used qualitative approach and descriptive as research type Informants were selected using purposive sampling technique with four categories employees of Alternative Development Subdirectory National Narcotics Board trainer fasilitator and targets program. Results showed that the alternative development program has been held accordance to community development concepts."

"Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Narkotika jenis sabu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Polres Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, Regulasi yang mengatur mekanisme penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika diatur pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP. Kedua, strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana 120 kg narkotika jenis sabu mencakup : 1. Environment Scanning, dalam tahap ini merupakan pemetaan terhadap situasi serta dampak lain yang ditimbulkannya, 2. Strategy formulation merupakan tahapan yang merumuskan segala kebijakan yang akan diimplementasikan. 3. Strategy Implementation dimana pada tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. 4. Strategy Evaluation dimana pada tahap ini merupakan tahap analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Sabu antara lain; adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau saksi, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika, adanya wilayah hukum yang terlalu luas, masyarakat yang tidak melaporkan kegiatan pemasok maupun pengedar narkoba, sumber daya manusia polisi yang masih minim kompetensi dan faktor budaya masyarakat yang apatis. Sedangkan faktor pendukungnnya antara lain; faktor hukum adanya UU No.35 Tahun 2009 mendukung pemberantasan korupsi, aspek sarana dan prasarana yang mumpuni, dan kerjasama yang baik dari masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini; pertama, perlunya revisi atas Undang-Undang Tentang Narkotika. kedua, diperlukan sosialisasi secara masif mengenai bahaya dan macam-macam narkoba, Ketiga, perlu dibentuk satgas anti narkoba dalam yang memiliki fungsi membentuk budaya peduli terhadap tindak pidana ini.

---

The research aims to (a) describe and analyse regulations governing the handling of narcotics crime operations held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, (b) explain the strategies for carrying out operations to handle narcotics crimes in the form of 120 kg of methamphetamine held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, and (c) describe the factors supporting and hindering the uncovering the case involving the 120 kg of methamphetamine. The research employs the descriptive qualitative approach. Informants are selected through the purposive sampling technique. The research location is at West Jakarta Metropolitan Police Resort. The results of the study reveal that: first, regulations governing the mechanisms for handling narcotics crimes are Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and Government Regulation No. 27 of 1983 concerning Guidelines for the Implementation of Criminal Procedure Code. Second, the strategy to implement operations to handle the crime involving 120 kg of methamphetamine includes: (1) environment scanning—mapping the situation and other impacts caused by the situation; (2) strategy formulation—formulating policies that will be implemented; (3) strategy implementation—carrying out policies that have been prepared; and (4) strategy evaluation—analysing and evaluating the implementation of the policies. Third, factors hindering the uncovering the 120-kilogram methamphetamine case include: the different perceptions of law enforcement officers in determining a person's status as a suspect or witness; the existence of law enforcement officers abusing narcotics; the large jurisdiction; the reluctance of people to report the activities of drug suppliers or dealers; the lack of competence of police human resources; and the apathetic culture of society. Meanwhile, the supporting factors include: the existence of Law No. 35 of 2009 that supports the eradication of corruption; the aspects of qualified facilities and infrastructure, and the existence of a good cooperation from the community. Based on the results, the author strongly recommends that the related and relevant agencies to (1) revise the narcotics law, (2) hold massive socializations on the dangers and types of drugs, and (3) establish an anti-drug task force in order to build the awareness and care about the crimes."

"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, tersangka narkotika di Indonesia mencapai 52.709 orang, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN untuk menanggulangi masalah narkotika tersebut dengan melibatkan seluruh aktor, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun, partisipasi aktor secara penuh belum terlihat dalam RAN P4GN tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan terkahir RAN P4GN yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang terlibat belum mencapai 50% dan belum terlihat adanya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam laporan tersebut. Penelitian ini mencoba membahas permasalahan pelaksanaan RAN P4GN yang terjadi dari sudut pandang network governance dengan menggunakan teori karakteristik network governance dari Erik-Hans Klijn dan Joop Koppenjan serta teori efektifitas network governance dari Provan dan Milward. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik network governance yaitu actor, interaction, institutional features dan network management telah terdapat dalam RAN P4GN tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukan adanya beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan RAN P4GN yaitu integrasi seluruh aktor yang belum terjalin dengan baik, alat pengawasan berupa aplikasi yang kurang optimal, stabilitas sistem yang belum menjamin partisipasi aktif dari seluruh aktor dan sumber daya yang belum mencukupi, secara umum masalah ini merupakan tanggung jawab BNN sebagai leading sector dalam RAN P4GN ini.

---

The National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (RAN P4GN) is a policy undertaken by the Government to address the narcotics problem in Indonesia. In 2019, there were 52,709 narcotics suspects in Indonesia, scattered in various regions in Indonesia so that the government issued Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning RAN P4GN to tackle the narcotics problem by involving all actors including government, private and community. However, the full participation of actors has not been seen in the RAN P4GN, this can be seen from the results of the latest RAN P4GN report which states that the government agencies involved have not reached 50% and there is no private and community involvement in the report. This study tries to discuss the problems of implementing the RAN P4GN that occur from a network governance perspective by using the characteristics of network governance theory from Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan and the effectiveness of network governance from Provan and Milward. The method used in this research is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this research indicate that the characteristics of network governance, namely actor, interaction, institutional features and network management, are contained in the RAN P4GN. In addition, the results of this research also show that there are several problems that hinder the implementation of the RAN P4GN, the integration of all actors that have not been well established, external control tools in the form of less optimal applications, system stability that has not guaranteed active participation of all actors and insufficient resources. In general, this problem is the responsibility of BNN as the leading sector in this RAN P4GN."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan operasi penyamaran polisi terhadap pengungkapan kasus peredaran narkotika. Penelitian ini merupakan studi kasus dari penanganan peredaran narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam semi struktur kepada anggota polisi di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap ruang lingkup di Ditresnarkoba dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam operasi penyamaran polisi dalam mengungkap kasus peredaran narkotika yang telah dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Dengan memanfaatkan data hasil wawancara serta data kasus di Ditresnarkoba, penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran dalam proses penyelidikan kasus kejahatan narkotika direpresentasikan melalui rapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran merupakan pengaplikasian dari intelligence policing dan perilaku anggota penyamaran dapat dipengaruhi oleh budaya polisi yang ada di Ditresnarkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dan hambatan dalam operasi penyamaran yang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia pada keahlian penyamaran. Hasil penelitian ini menekankan pada rekomendasi untuk meningkatkan kinerja anggota polisi dengan mengadakan pelatihan khusus operasi penyamaran.

---

This thesis discusses the implementation of police undercover operations against the disclosure of narcotics trafficking cases, with a case study of the handling of narcotics trafficking by the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. This study uses a qualitative approach through semi-structured in-depth interviews with police officers at the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. Using direct observations within the scope of the Narcotics Directorate and secondary data collection, the results indicate that there are weaknesses in police undercover operations in uncovering narcotics trafficking cases carried out by the Narcotics Directorate Polda Metro Jaya. By utilizing interview data and case data at the Narcotics Directorate, this study shows that there are meetings to discuss undercover operations investigating narcotics crime cases. This study indicates that undercover operations are the application of intelligence policing, and the police culture can influence the behavior of undercover members in the Narcotics Directorate. The study results indicate that there are weaknesses and obstacles in undercover operations that stem from limited human resources in undercover skills. The results of this study emphasize recommendations to improve the performance of police officers by conducting special training in undercover operations."

"[ABSTRAKMeningkatnya jumlah penyalahgunaan Narkoba saat ini sudah menjalar hingga sekolah-sekolah dan kampus tanpa memandang tingkatan usia. Khususnya di DKI Jakarta, 20% dari 4 juta pemakai narkoba adalah anak di bawah usia 18 tahun atau remaja yang notabene penerus cikal bakal negeri ini. Bahkan, 3 dari 10 anak di Jakarta terlibat penggunaan narkoba sekaligus terlibat produksi dan distribusinya.BNN Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga vertikal BNN di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai macam program pencegahan salah satunya melalui pemeriksaan urin Narkoba di lingkungan sekolah. Pemeriksaan urin narkoba yang dilakukan di sekolah sangat penting karena dapat mendeteksi secara dini apakah seseorang terindikasi penyalahgunaan narkoba atau tidak, sehingga dapat memotong jalur peredaran narkoba di lingkungan sekolah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif- analitis, dimana faktor operasionalisasi penelitian sudah ditentukan di awal. Data primer diperoleh dari informan yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan dokter BNNP DKI Jakarta. Data sekunder didapatkan dari data yang telah tersedia dan dilakukan studi data. Analisis disampaikan berdasarkan penilaian (judgement) penulis dengan didasari oleh kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini.Hasil yang didapatkan dari Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Melalui Pemeriksaan Urin Narkoba masih belum maksimal karena belum adanya kesadaran dari peserta tes urin yang hasilnya positif Narkoba untuk melakukan konseling adiksi/rehabilitasi agar menghentikan penggunaan Narkoba dan merubah perilaku yang lebih sehat. Kendala yang ditemukan masih kurang aktifnya pihak sekolah dan orang tua membawa siswa yang positif Narkoba untuk dilakukan konseling adiksi. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya evaluasi dan pembinaan lanjutan setelah pemeriksaan urin Narkoba melalui kerjasama antara pihak sekolah, orangtua, instansi terkait dan BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah serta pemberian informasi dan pendidikan sejak dini tentang bahaya Narkoba agar siswa mempunyai kemampuan untuk menghindari dan menolak menggunakan Narkoba.

---

ABSTRACTThe increasing number of drug abuse is now spreading to schools and colleges regardless of age levels . Especially in Jakarta , 20 % of the 4 million drug users are children under the age of 18 years old or a teenager that in fact the successor to the forerunner of the country. In fact , 3 out of 10 children in Jakarta involved the use of drugs involved in the production and distribution at the same time .National Narcotic Board of DKI Jakarta Province is a vertical organization BNN in the area of Jakarta has conducted a wide range of prevention programs one of them through urine testing drugs in the school environment . Urine drug conducted in school is very important because it can detect early whether the person indicated drug abuse or not , so as to cut off the circulation of drugs in the school environment .This study used a qualitative approach with descriptive-analytic design, in which the operation of the factors specified in the initial study. Primary data were obtained from an informant who is the Head of Prevention and Community Empowerment and doctor National Narcotic Board of Jakarta Province. Secondary data were obtained from data already available and carried out the study data. The analysis presented is based on assessment (judgment) by the author based on the theoretical framework used in this study.The results obtained from the Examination of Drug Abuse Prevention Program in Schools Through Urine Drug Investigation is still not maximized due to the lack of awareness of participants urine test result is positive drug addiction counseling / rehabilitation in order to stop the use of drugs and more healthy behavior change. Problems were found still less active the school and parents bringing students to do positive drug addiction counseling. The advice given by the authors is necessary the evaluation and follow-up coaching after a urine drug through a partnership between the school, parents, relevant agencies and BNN in the prevention of drug abuse in the school environment as well as the provision of information and education from an early age about the dangers of drugs so that students have the ability to avoid and reject the use of drugs., The increasing number of drug abuse is now spreading to schools and colleges regardless of age levels . Especially in Jakarta , 20 % of the 4 million drug users are children under the age of 18 years old or a teenager that in fact the successor to the forerunner of the country. In fact , 3 out of 10 children in Jakarta involved the use of drugs involved in the production and distribution at the same time .National Narcotic Board of DKI Jakarta Province is a vertical organization BNN in the area of Jakarta has conducted a wide range of prevention programs one of them through urine testing drugs in the school environment . Urine drug conducted in school is very important because it can detect early whether the person indicated drug abuse or not , so as to cut off the circulation of drugs in the school environment .This study used a qualitative approach with descriptive-analytic design, in which the operation of the factors specified in the initial study. Primary data were obtained from an informant who is the Head of Prevention and Community Empowerment and doctor National Narcotic Board of Jakarta Province. Secondary data were obtained from data already available and carried out the study data. The analysis presented is based on assessment (judgment) by the author based on the theoretical framework used in this study.The results obtained from the Examination of Drug Abuse Prevention Program in Schools Through Urine Drug Investigation is still not maximized due to the lack of awareness of participants urine test result is positive drug addiction counseling / rehabilitation in order to stop the use of drugs and more healthy behavior change. Problems were found still less active the school and parents bringing students to do positive drug addiction counseling. The advice given by the authors is necessary the evaluation and follow-up coaching after a urine drug through a partnership between the school, parents, relevant agencies and BNN in the prevention of drug abuse in the school environment as well as the provision of information and education from an early age about the dangers of drugs so that students have the ability to avoid and reject the use of drugs.]"

"Obat merupakan unsur penting dalam berbagai upaya pelayanan kesehatan. Perencanaan obat yang tidak tepat juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya pengadaan dan penyimpanan. Perencanaan obat harus dianalisis agar dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, salah satu metode analisis yang sering digunakan adalah metode ABC/pareto. Analisis ABC dapat dilakukan berdasarkan jumlah kumulatif pemakaian dan nilai investasi dari sediaan yang ada. karakteristik obat di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit tahun 2021 setelah di evaluasi menggunakan metode ABC pada kelompok A terdiri dari 40 item obat, kelompok B terdiri dari 36 item obat, dan kelompok C terdiri dari 99 item obat.

---

Drugs are an important element in various health care efforts. Inappropriate drug planning can also lead to increased procurement and storage costs. Drug planning must be analyzed in order to optimize the use of the budget, one method of analysis that is often used is the ABC/pareto method. ABC analysis can be carried out based on the cumulative amount of use and investment value of existing stocks. drug characteristics at the Duren Sawit District Health Center in 2021 after being evaluated using the ABC method in group A consisting of 40 drug items, group B consisting of 36 drug items, and group C consisting of 99 drug items."

"Pecandu Narkotika yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika berdasarkan hasil asesmen harus diberi tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilakukan secara sukarela atau secara wajib, sesuai dengan kondisi Pecandu Narkotika yang melaporkan diri/dilaporkan oleh keluarganya atau yang ditangkap/tertangkap tangan. Rehabilitasi dapat dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan diadakan rangkaian Asesmen Terpadu Narkotika. Tindakan tersebut sebagai wujud dari upaya depenalisasi perkara Pecandu Narkotika. Namun, terhadapnya masih terdapat permasalahan dari aspek perundang-undangan yang menaunginya, serta aspek implementasinya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan dilengkapi dengan wawancara narasumber. Hasil penelitian mengungkap bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum ideal memberikan keadilan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terlibat peredaran narkotika. Fungsi dari IPWL dan pelaksanaan proses Asesmen Terpadu Narkotika tidak berjalan optimal. Padahal keduanya merupakan hal yang penting dalam memberikan upaya depenalisasi bagi perkara Pecandu Narkotika berupa rehabilitasi. Oleh karena itu, payung hukum harus dibenahi agar keadilan dapat tercapai. Fungsi serta peran IPWL dan proses Asesmen Terpadu Narkotika harus diperkuat, sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

---

Narcotics addict involving in the drug or narcotics trafficking based on the results of the assessment must be treated with rehabilitation measures. Rehabilitation can be carried out either by voluntarily or compulsorily, according to the condition of the Narcotics Addict whether reporting himself and or is reported by family or those who are caught. Rehabilitation can be carried out at the Report Obligatory Recipient Institution (IPWL) by holding a series of Integrated Narcotics Assessment. This action is a form of efforts to depenalize Narcotics Addict case. However, there are still some problems regarding to the aspect of legislation that covers it, as well as aspects of its implementation.This research is a normative juridical study by examining statutory regulations, literature study, and thus completed with interviewing sources. The results reveal that prevailing laws and regulations are still not ideal to provide justice for Narcotics addicts who are not involved in narcotics or drug trafficking. The function of the IPWL and the implementation of the Integrated Narcotics Assessment process have not run optimally. Though, both are important things in providing depenalization efforts for the Narcotics Addict case in the form of rehabilitation. Therefore, the legal law must be addressed in order to achieved justice. The functions and roles of IPWL and the Integrated Narcotics Assessment process must be strengthened to emable them run properly."

"Banjir di DKI Jakarta telah menjadi momok meresahkan bagi masyarakat DKI Jakarta itu sendiri dan sekelilingnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mengusung konsep baru dalam pengendalian banjir, yaitu naturalisasi sebagai antitesis normalisasi yang dianggap lebih baik. Naturalisasi menjanjikan tidak adanya penggusuran, meskipun secara teknis naturalisasi tetap membutuhkan pembebasan lahan. Akhirnya, realisasi naturalisasi pun terkesan sulit berprogres. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan pengendali banjir melalui program naturalisasi di Provinsi DKI Jakarta menggunakan model konflik-ambiguitas kebijakan Matland (1995). Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasilnya adalah implementasi kebijakan pengendalian banjir melalui naturalisasi tergolong implementasi simbolik. Hal tersebut ditandai dengan konflik vertikal antara Kementerian PUPR dan Pemerintah DKI karena perbedaan preferensi, konflik horizontal terkait alokasi antara zona hijau dan zona biru, serta adanya potensi konflik yang besar antara Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat terkait penggusuran. Di sisi lain, ambiguitas kebijakan ditunjukkan dengan ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam mengawasi berjalannya kebijakan dalam mencapai tujuan pengendalian banjir karena target bersifat bottom-up dan berorientasi output, tidak secara spesifik menentukan outcome dari naturalisasi, serta tidak adanya standar baku dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui naturalisasi. Ambiguitas ini menyebabkan output tidak dapat diprediksi, seperti pembangunan yang akhirnya lebih kepada beautifikasi daripada naturalisasi.

---

Floods in DKI Jakarta have become a troubling specter for the people of DKI Jakarta itself and its surroundings. In response to this, the Governor of DKI Jakarta for the 2017-2022 period brought up a new concept in flood control, namely naturalization as the antithesis of normalization which is considered better. Naturalization promises no eviction, although technically naturalization still requires land acquisition. Finally, the realization of naturalization seems difficult to progress. Based on this, this thesis aims to analyze and describe the implementation of flood control policies through the naturalization program in the DKI Jakarta Province using the conflict-ambiguity model of the Matland policy (1995). The research approach used in this study is postpositivist with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The result is that the implementation of flood control policies through naturalization is classified as a symbolic implementation. This is marked by vertical conflicts between the Ministry of of Public Works and Housing and the DKI Government due to differences in preferences, horizontal conflicts related to the allocation between the green and blue zones, and the potential for large conflicts between the DKI Jakarta Government and the community regarding evictions. On the other hand, policy ambiguity is indicated by the inability of policy makers to oversee the implementation of policies in achieving flood control goals because the targets are bottomup and output-oriented, do not specifically determine the outcome of naturalization, and the absence of standardized standards in the development of flood control infrastructure through naturalization. This ambiguity leads to unpredictable output, such as development which ultimately leads to beautification rather than naturalization."

"Tinggal dalam suatu lingkungan yang dikenal rawan bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika lebih dari 30 tahun perilaku dan tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. Hal inilah yang dialami warga yang berasal dari berbagai etnis, yang mau tidak mau, suka atau tidak sukan harus hidup dengan warga Ambon yang terkenal dengan tindakan kriminalitas yang dilakukannya sejak kepindahan mereka pada tahun 1973 ke Kompleks Permata, Cengkareng, Jakarta Barat. Apalagi sejak beragam tindakan kriminalitas silih berganti di Kompleks Permata. Hingga pada tahun 2000 mulai marak dengan peredaran narkoba, yang akhirnya membuat nama Kompleks Permata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Ambon terkenal hingga keluar Jakarta, sebagai tempat transaksi narkoba terbesar. Stereotip warga Ambon di Kompleks Permata akhirnya tetap bertahan. Bagaimana proses terbentuknya stereotip warga Ambon di Kompleks Permata (produksi stereotip) dan bagaimana proses bertahannya stereotip tersebut (reproduksi stereotip), menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Setting penelitian dilakukan di Kompleks Permata Rw 07, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Sedangkan subjek penelitiannya adalah warga non Ambon di Kompleks Permata.Penelitian ini berusaha untuk dapat memberikan pemahaman yang penting mengenai stereotip terhadap suatu etnis dalam hal ini etnis Ambon yang sudah berlangsung lama sehingga berpengaruh pada interaksi sosial antara warga non Ambon dengan warga Ambon yang berada di Kompleks Permata. Secara metodologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan juga dilakukan pengamatan terhadap subjek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa stereotip yang melekat pada etnis tertentu berpengaruh terhadap hubungan sosial yang terbangun dengan etnis lain. Sikap saling curiga, tidak peduli, dan berinteraksi seperlunya, adalah relasi yang mudah ditemui di Kompleks Permata. Selain itu, persoalan stereotip merupakan ancaman laten dan seperti bom waktu yang siap meledak apa bila tidak segera ditangani. Hal ini juga berpengaruh pada generasi berikutnya, karena adanya aturan dari orangtua non Ambon yang mengharuskan anak-anaknya untuk tidak bergaul dengan anak-anak Ambon. Sebenarnya, ada keinginan untuk terjadinya perubahan di lingkungan mereka yang dianggap rawan tersebut. Tetapi, perubahan tersebut antara harapan dan kenyataan. Di satu pihak, ingin keadaan berubah. Tetapi di pihak lain, jika perubahan terjadi, maka sejumlah orang akan kehilangan mata pencaharian ekonomi, khususnya warga Ambon.

---

It is not easy to live a life in a 'hard' environment. It is hard because of the gristle image of the place. It is hard since it has been more than 30 years of living in a violence that happens again and again. This is what the people who came from different ethnics, inhabitant in the area of Kompleks Permata, Cengkareng, West Jakarta, experience their life. They must share a life, whether they like it or not, with the Ambonese who came to that place since 1973. These Ambonese are known for their notoriety. As then, crimes become the part of their everyday life. And it was getting worse when, in 2000, it was found drugs distributed among the community. Since then, the area of Kompleks Permata is notorious as the most place for drugs transaction, even among the people outside Jakarta. This confirms the notorious stereotype of the people living in that place, which is also known as Kampung Ambon, and it is still on and on up to now. The description above leads to the following research questions, they are, how the process of establishing the stereotype of the people of Ambon living in the Kompleks Permata ( the production of stereotype) and how the process of holding out the stereotype ( the reproduction of stereotype). The setting of this research is in Kompleks Permata RW 07, in the Kedaung Kaliangke district, in Cengkareng, West Jakarta. And the subject of the research is the people of non-Ambonese living in that area.The objective of this research is to give an important acknowledgement on stereotype of an ethnic, in this research the ethnic is Ambonese. The stereotype of Ambonese has already been adhered for a long time that it influences the social interaction between the non-Ambonese and the Ambonese in Kompleks Permata. This research utilizes the qualitative approach to the methodology. The datas are collected through a series of deep interviews, library research, and observing the subject of the research.The finding of the research shows that the stereotype adhered to an ethnic gives influence to the social relation to other ethnic. What the researcher finds out among the inhabitants in Kompleks Permata is that they build the attitude of distrusting, inattentive, and lacking of neighborhood. Besides, this stereotype becomes the latent threat for the people and just like a bomb that can explode at any time, if it is not well taken care of. This also gives influence to the next generation because the non-Ambonese parents make their children to obey their rules to not to mingle with the Ambonese children. In fact, indeed, the people living in Kompleks Permata wish for a change for their community. But it seems that it is just about between dream and reality. On one side, they need for a change, but on the other side, the change will make some of them lost their living, especially the Ambonese."