Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 oleh Pemerintah dimaksudkan untuk mencari alternatif pembiayaan APBN dengan menggunakan sumber dana dalam negeri. Terhadap terbitnya Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased yang berdasarkan proyek memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR.004 dan apakah Sukuk Negara Ritel seri SR.004 benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Sukuk Negara Ritel seri SR-004 merupakan sukuk yang memiliki Aset SBSN/Underlying Asset berupa proyek pembangunan yang telah dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2012. Penawaran Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 dilakukan dengan cara bookbuilding. Imbalan hasil yang diterima oleh investor bersumber dari kontrak sewa, sehingga imbalan hasilnya tetap (fixed) selama tenor sukuk.

---

The issuance and selling of Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004, is an endeavor of the government to diversify the sources of state budget financing. This research will examine the implementation of Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004 and analysis of Sukuk towards Islamic principles. This research is examined through normative juridical approach, and will be supported by some interviews. Retail State Sukuk series SR-004 is sharia bond which has underlying assets in the form of infrastructure project has been allocated for state budget fiscal year 2012. Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004 are offered with bookbuilding method. During the holding period, retail state sukuk investors will receive income on a monthly basis in the form of lease rental, stemming from the beneficial rights of the sukuk assets. The coupons has a fixed rate during the holding period."

"Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dengan perjanjian Ijarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara merupakan terobosan hukum dalam sistem hukum Indonesia dengan memperkenalkan konsep Benefit Rights sebagai salah satu hak kepemilikan atas suatu benda. Adanya Beneficial Rights yang diadopsi dari konsep di negara-negara dengan sistem hukum Common Law menimbulkan konflik dengan sistem hukum Civil Law yang diterapkan di Indonesia, khususnya mengenai hak kepemilikan atas suatu benda. Studi ini menganalisis keabsahan Hak Manfaat sebagai underlying asset, perbandingan penerapan Hak Manfaat sebagai underlying asset pada SBSN dan Sukuk Korporasi, serta praktek kedua jenis instrumen keuangan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitik deskriptif yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Hak Manfaat atas Barang Milik Negara sebagai underlying asset SBSN terbatas pada ruang lingkup penerbitan SBSN, namun Hak Manfaat tersebut tidak dapat diberlakukan atas Sukuk Perseroan dengan alasan terdapat tidak ada dasar hukum. Secara material, Hak Manfaat atas kekayaan perusahaan tidak diklasifikasikan sebagai hak kepemilikan atas suatu benda di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu dipastikan ruang lingkup Benefit Rights sebagai underlying asset Sukuk di Indonesia dan pembentukan dasar hukum yang memadai untuk penerbitan sukuk korporasi di Indonesia.

---

The issuance of State Sharia Securities with an Ijarah agreement based on Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities is a legal breakthrough in the Indonesian legal system by introducing the concept of Benefit Rights as one of the ownership rights of an object. The existence of Beneficial Rights which is adopted from the concept in countries with the Common Law legal system creates a conflict with the Civil Law legal system applied in Indonesia, especially regarding ownership rights over an object. This study analyzes the validity of Benefit Rights as the underlying asset, the comparison of the application of Benefit Rights as the underlying asset on SBSN and Corporate Sukuk, and the practice of the two types of financial instruments. The method used is juridical normative analytic descriptive supported by the results of interviews with resource persons. Based on the method used, it can be concluded that the Benefit Rights over State Property as the SBSN underlying assets are limited to the scope of the SBSN issuance, however the Benefit Rights cannot be applied to the Company's Sukuk on the grounds that there is no legal basis. In material terms, Benefit Rights over company assets are not classified as ownership rights over objects in Indonesia. Based on these conclusions, it is necessary to ascertain the scope of Benefit Rights as the underlying asset of Sukuk in Indonesia and the establishment of an adequate legal basis for the issuance of corporate sukuk in Indonesia."

"Sukuk Ritel adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Sukuk Ritel dapat mengalami perubahan harga, dalam aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Beberapa teori menyatakan bahwa likuiditas, time to maturity (jangka waktu jatuh tempo) dan kupon dapat mempengaruhi perubahan harga suatu obligasi dalam hal ini Sukuk Ritel di pasar sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh frekuensi transaksi, volume transaksi, time to maturity dan kupon (baik secara parsial maupun simultan) terhadap harga Sukuk Negara seri Sukuk Ritel di pasar sekunder selama periode 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang diteliti adalah data cross section dengan metode analisis regresi linier berganda (multivariate regresion) berdasarkan persamaan simpangan kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Squares (OLS) dan uji Kausalitas Granger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan (baik secara parsial maupun simultan) terhadap harga Sukuk Negara seri Sukuk Ritel di pasar sekunder, dengan perincian koefisien regresi yaitu sebesar 0,037 untuk frekuensi transaksi, 0,002 untuk volume transaksi, 0,116 untuk time to maturity, dan 0,609 untuk kupon. Kesimpulan dari penelitian ini adalah frekuensi transaksi, volume transaksi, time to maturity, dan kupon mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga Sukuk Negara seri Sukuk Ritel di pasar sekunder (baik secara parsial maupun simultan).

---

Retail Sukuk is one of the Islamic financial instruments that can be transacted on the secondary market. Retail Sukuk can experience price changes, in trading activities on the secondary market. Some theories state that liquidity, time to maturity and coupons can affect changes in the price of a bond in this case Retail Sukuk on the secondary market.

The objective of this research is to analyze the effect of transaction frequency, transaction volume, time to maturity and coupon (both partially and simultaneously) toward Sovereign Sukuk price Retail Sukuk series on the secondary market during the 2018 period. This research uses quantitative approach, the data researched are data cross section with multivariate regression analysis method based on the smallest quadratic deviation equation or Ordinary Least Squares (OLS) and Granger Causality test.

The result of this research indicate that these four factors have a significant influence (both partially and simultaneously) on the price of Sovereign Sukuk Retail Sukuk series on the secondary market, with details of the regression coefficient of 0,037 for transaction frequency, 0,002 for transaction volume, 0,116 for time to maturity, and 0,609 for coupons.

The conclusion of this research is the frequency of transactions, transaction volume, time to maturity, and coupons that have a significant effect on the price of Sovereign Sukuk Retail Sukuk series on the secondary market (both partially or simultaneously)."

"Skripsi ini meneliti determinan dari Likuiditas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Seri Sukuk Ritel pada periode 2017-2023. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bloomberg untuk tingkat likuiditas Sukuk Ritel dalam bentuk bid-ask spread. Semakin besar nilai bid-ask spread mencerminkan semakin tidak likuid (illiquidity). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sisa masa jatuh tempo, return JII dan yield to maturity sebagai variabel independen terhadap likuiditas SBSN seri Sukuk Ritel sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan random effect model dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sisa masa jatuh tempo memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap bid-ask spread (illiquidity) ; sementara (2) Return JII berpengaruh positif signifikan terhadap bid-ask spread yang artinya semakin besar Return JII maka semakin Sukuk Ritel semakin tidak likuid; dan (3) yield to maturity secara positif memiliki pengaruh signifkan terhadap illiquidity, yang artinya kenaikan pada yield to maturity Sukuk Ritel maka mengurangi likuiditasnya di pasar.

---

This study examines the determinants of sovereign Retail Sukuk’s liquidity in the period of 2017-2023. As for the data used in this research is secondary data where data of bond liquidity obtained from Bloomberg using the bid-ask Spread from period of 2017-2023. The greater value of the bid-ask spread reflects the increasingly illiquidity. The purpose of this study is to determine the effect of the remaining maturity period, JII return and yield to maturity as independent variables on the liquidity of SBSN Retail Sukuk series as the dependent variable. This study uses a random effect model with the results of the study showing that (1) the remaining maturity period has an insignificant effect on the bid-ask spread (illiquidity); while (2) Return of JII has a significant positive effect on the bid-ask spread, which means the greater return of JII, the more illiquid the Retail Sukuk; and (3) yield to maturity has a positive and significant influence on illiquidity, which means that an increase in the yield to maturity of Retail Sukuk reduces its liquidity in the secondary market."

"Studi ini dilakukan untuk meneliti dampak dari variabel makroekonomi yaitu inflasi, tingkat suku bunga bank sentral, dan nilai tukar USD/IDR terhadap yield Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dampak yang ditimbulkan dari pengaruh perubahan masing-masing variabel makroekonomi tersebut berbeda-beda. Hal ini akan mempengaruhi keputusan investor dalam memilih SBSN. Model vector autoregression yang digunakan dalam penelitian ini membantu untuk dapat memberikan informasi atas hubungan dari variabel makroekonomi dan yield obligasi pemerintah syariah dalam jangka pendek.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor pergerakan yield itu sendiri menjadi faktor yang paling signifikan dalam perubahan yield sukuk ritel, diikuti oleh variabel tingkat suku bunga, perubahan kurs, dan inflasi.This study was conducted to examine the impact of macroeconomy variables such as inflation rate, central bank interest rate, and exchange rate to Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)?s yield. Impacts arising from the effects of changes in each of these macroeconomic variables vary. It will affect of the investor decision on choosing SBSN. Using a vector autoregression (VAR) help us to identify relationship between sharia government bonds yield and macro economy variables in short-run.

The study concluded that the factor of yield movement itself becomes the most significant factor in the changing retail sukuk yield, followed by a variable interest rate, exchange rate changes and inflation."

"Transaksi dan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Ijarah Sale and Lease Back atau yang dikenal dengan SBSN Ijarah Sale and Lease Back dimaksudkan untuk mencari metode pembiayaan negara alternatif syariah. Oleh karena itu, SBSN Ijarah Sale and Lease Back menggunakan kombinasi dari dua perjanjian dan perjanjian yang bersyarat, seperti, pembelian kembali aset, yang menimbulkan masalah terkait implementasi dan kompatibilitasnya dengan Hukum ikatan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh hasil wawancara narasumber. Penjualan SBSN Ijarah dan Lease Back adalah SBSN yang menggunakan aset dasar dalam bentuk bangunan atau tanah milik negara sebagai objek transaksi. Aplikasi Transaksi Jual dan Sewa Kembali SBSN Ijarah perlu ditinjau ulang karenamenimbulkan inkonsistensi dengan hukum yang mengikat Islam yang ada.

---

Transactions and Issuance of State Sharia Securities (Sukuk Negara) Ijarah Sale and Lease Back or known as SBSN Ijarah Sale and Lease Back to seek alternative sharia alternative state financing methods. Therefore, SBSN Ijarah Sale and Lease Kembali uses a combination of conditional agreements and agreements, such as, asset repurchase, which raises issues related to its implementation and agreement with Islamic binding law. The research method used is normative juridical research supported by interviewees. Ijarah and Lease Back SBSN Sales are SBSNs that use basic assets in form building or land owned by the state as the object of the transaction. The SBSN Ijarah Sale and Lease Back Transaction Application needs to be reviewed because raises inconsistencies with existing binding laws of Islam."

"[ABSTRAKSaat ini tersedia beberapa jenis informasi harga sukuk, namun investorberhak mengetahui seberapa signifikan perbedaan antara data dari sumber yangsatu dengan yang lainnya, sehingga investor memiliki keyakinan dalam investasipada instrumen sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaanantara imbal hasil dan risiko Sukuk Ijarah dari Bursa Efek Indonesia (IDX) danIndonesian Bond Pricing Agency (IBPA).Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan yangsignifikan secara statistik dari risiko sukuk ijarah antara yang menggunakan dataharga Bursa Efek Indonesia (IDX) dan data harga Indonesian Bond PricingAgency (IBPA), akan berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik dan investoratas validitas data harga sukuk di pasar sekunder.

---

ABSTRACTSeveral types pricing information of sukuk are available today, butinvestors are entitled to know how significant the difference between data fromone source to another, so that investors have confidence of investing in sukukinstrument. This study aims to determine differences between returns and risksRisk Adjusted Return (RAR) Sukuk Al-Ijara from Indonesian Stock Exchange(IDX) and Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA).The conclusion of this study shows that there is a statistically significantdifference of Sukuk Al-Ijara risks between the use of the Indonesian StockExchange (IDX) and Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA), it will be relatedwith public and investor trust in addition of sukuk data price validity in secondarymarket.;Several types pricing information of sukuk are available today, butinvestors are entitled to know how significant the difference between data fromone source to another, so that investors have confidence of investing in sukukinstrument. This study aims to determine differences between returns and risksRisk Adjusted Return (RAR) Sukuk Al-Ijara from Indonesian Stock Exchange(IDX) and Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA).The conclusion of this study shows that there is a statistically significantdifference of Sukuk Al-Ijara risks between the use of the Indonesian StockExchange (IDX) and Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA), it will be relatedwith public and investor trust in addition of sukuk data price validity in secondarymarket., Several types pricing information of sukuk are available today, butinvestors are entitled to know how significant the difference between data fromone source to another, so that investors have confidence of investing in sukukinstrument. This study aims to determine differences between returns and risksRisk Adjusted Return (RAR) Sukuk Al-Ijara from Indonesian Stock Exchange(IDX) and Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA).The conclusion of this study shows that there is a statistically significantdifference of Sukuk Al-Ijara risks between the use of the Indonesian StockExchange (IDX) and Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA), it will be relatedwith public and investor trust in addition of sukuk data price validity in secondarymarket.]"

"Sukuk merupakan alternatif sumber keuangan negara yang cukup potensial. Sukuk memerlukan Barang Milik Negara sebagai underlying aset dalam penerbitannya. Peneltian ini mengkaji penggunaan hak manfaat pada negara yang menggunakan civil law seperti Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach, didukung Comparative Approach dan Conceptual Approach. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang didukung dengan wawancara dan penelitian terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan Barang Milik Negara dikenal dalam sistem hukum civil law, common law dan hukum Islam. Latar pemikiran civil law adalah hukum alam, sedangkan common law adalah aspek rasional para hakim, adapun pada hukum Islam adalah aspek Illahiyah dalam kepemilikan. Konsep hak manfaat dikenal dalam hukum Islam dan common law, namun tidak dikenal dalam civil law. Hak manfaat dikenal dalam sistem common law dengan konsep bundle of right. Hak manfaat juga diakui dalam hukum Islam, karena manfaat dari suatu barang adalah tujuan yang dikehendaki dari kepemilikan barang. Sedangkan dalam civil law, hak manfaat tidak dikenal karena menggunakan konsep undivided ownership. Penggunaan Barang Milik Negara dalam penerbitan Sukuk ada dua jenis, yaitu Sukuk berbasis aset riil dan Sukuk yang melekat pada dan dijamin oleh aset riil.

---

Sukuk is an potential alternative source of state finance. State property needs underlying aset in Sukuk issuance. This study examines the utilization issuance of beneficial title in civil law countries such as Indonesia. This is normative research that employ Statutory Approach approach, supported by Comparative Approach and Conceptual Approach. Data collection is done by library research, supported by interviews and participatory research. The results of this study show that State Property is recognized in civil law system, common law as well as Islamic law. The civil law foundation of thought is natural law, while common law is a rational aspect of judges, and Islamis laws are divine aspec of Allah as ultimate owner. The concept of beneficial title is recognized in Islamic law and common law, but is not known in civil law. The beneficial title is recognized in the common law system with the bundle of rights concept. The beneficial title is also recognized in Islamic law, since the benefit of a good is the desired goal of the goods possession. While in civil law, the beneficial title is unrecognized because it uses the undivided ownership concept. There are two types of utilization State Property in the Sukuk issuance, namely Sukuk based on real assets dan Sukuk attached to and guaranteed by real assets."