Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai konsep Agent Banking terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Konsep Agent Banking ini merupakan produk dari bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus pergi ke kantor cabang yang ada. Dengan adanya agent banking transaksi dapat dilakukan pada agen-agen yang ditunjuk oleh bank seperti kantor pos atau supermarket. Namun demikian, kemudahan bertransaksi yang diberikan oleh bank ini juga tidak luput dari peraturan yang sudah ada yaitu prinsip mengenal nasabah, dimana bank harus selalu mengedepankan prinsip ini sebelum melakukan transaksi. Hal ini menjadi hambatan bagi bank di Indonesia untuk memberlakukan konsep ini terkait dengan minimnya kelonggaran dalam peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah. Dalam penelitian ini juga dikemukakan kemudahan- kemudahan yang ada pada peraturan prinsip mengenal nasabah di negara lain yang sudah menerapkan konsep agent banking untuk memberikan pembanding terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pembanding, dapat disimpulkan bahwa agent banking tetap dapat diberlakukan dengan tetap mengedepankan prinsip mengenal nasabah.

---

The focus of this study is the concept of agent banking related to the implementation of know your customer principal. The agent banking concept is a product issued by the bank intended to allows customers to conduct banking transactions without having to go to a branch office. With agent banking, transactions can be done on agents which is appointed by the banks such as the post office or supermarket. However, the ease of transactions provided by the banks not necessarily make the product have an immunity from the laws that already exist, namely the principle of Know Your Customer, which the bank must always put the principles in front before making a transaction. It is a disincentive for banks in Indonesia to enact these concepts related to the lack of flexibility in the regulation of Know Your Customer principles. In this study also suggested that there are easiness on the principle of Know Your Customer regulations in other countries that have implemented the agent banking concept of agent banking to provide a comparison of the existing regulations in Indonesia. With this comparison, it can be concluded that the banking agent can still be applied alongside the know your customer principles."

"Tindakan efektif dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme adalah memutuskan mata rantai pendanaan terorisme. Tesis ini membahas bagaimana informasi intelijen bermanfaat dalam mencegah pendanaan terorisme oleh Bank. Konsep yang dibahas dalam tesis ini adalah terorisme, dan pendanaan terorisme, sedangkan pembahasan teori meliputi teori organisasi, manajemen dan pengawasan, dan teori maupun konsep lain yang mendukung tulisan. Penelitian menggunakan paradigma postpositivisme dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa bank dapat menggunakan informasi intelijen yang bersumber dari pemerintah ataupun lembaga internasional, asosiasi perdagangan dan industri, media massa, perusahaan riset swasta, maupun lembaga kajian dan riset. Selain itu integrasi informasi intelijen ke dalam sistem informasi manajemen dapat membantu Bank mencegah transaksi pendanaan terorisme. Maka pencegahan pendanaan terorisme pada bank dapat menjadi efektif apabila didukung oleh pengelolaan informasi intelijen yang tepat pada sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia yang kompeten.

---

Effective action in preventing and combating acts of terrorism is to break the financing chain of terrorism. This thesis discusses how intelligence information is useful in preventing the terrorism financing by the Bank. The concepts discussed in this thesis are terrorism, and terrorism financing, while theoretical discussions include organizational, management and supervision, and other theories and concepts that support writing. The research used postpositivism paradigm with qualitative research method.

The results of the study found that banks may use intelligence information sourced from governments or international agencies, trade and industry associations, mass media, private research firms, as well as research institutions. In addition, integration of intelligence information into management information systems can help the Bank prevent terrorism financing transactions. So the prevention of terrorism financing in banks can be effective if supported by proper management of intelligence information on competent management information systems and human resources."

"

Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan praktik di luar negeri, penerapan APU di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dari analisis perbandingan tingkat kepatuhan terhadap APU dan hasil self assessment GCG menunjukkan potensi kelemahan bank dalam APU dan GCG dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, serta terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan APU terhadap GCG.

 

 

Kata Kunci:

Anti pencucian uang; APU; Good Corporate Governance; GCG; Bank.

---

This thesis analyses the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Good Corporate Governance (GCG) at the Commercial Bank in Indonesia. The method used is a survey involving 105 respondents from 37 commercial banks in Indonesia. Based on the survey results reveals that the level of compliance of banks in implementing AML has been good. However, compared with practices abroad, the implementation of AML in Indonesia still needs improvement. Moreover, from a comparative analysis of the level of compliance with AML and results from GCG self assessment indicate a potential weakness of banks in the AML and GCG can be used by criminals to commit money laundering and banks criminal offenses, and there is a positive correlation between the level of compliance of AML to GCG.

 

 

Keywords:

Anti-money laundering; AML; Good Corporate Governance; GCG; Bank.

"

"Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti secara empiris hubungan antara penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan kesenjangan pendapatan. Menggunakan panel data 80 negara dengan periode dari 2012 sampai 2019 dan metode estimasi fixed effect dengan penambahan time-fixed effect, menunjukan bahwa efektifitas penerapan kebijakan APU berkorelasi negatif dengan tingkat kesenjangan pendapatan. Selain itu penggunaan dua ukuran koefisien gini, yaitu gini bruto dan gini neto mengindikasikan bahwa salah satu komponen pendapatan yang terpengaruh oleh kebijakan APU adalah komponen redistribusi pendapatan dan transfer kekayaan.

---

The main objective of this research is to present empirical evidence on the relationship between the implementation of Anti-Money Laundering (AML) policies and income inequality. Using panel data from 80 countries covering the period from 2012 to 2019 and employing the fixed effect estimation method with the addition of time-fixed effects, the study demonstrates that the effectiveness of AML policy implementation is negatively correlated with the level of income inequality. Furthermore, the utilization of two Gini coefficient measures (Gini gross and Gini net) indicates that one of the income components affected by AML policies is the income redistribution and wealth transfer component."

"Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan praktik di luar negeri, penerapan APU di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dari analisis perbandingan tingkat kepatuhan terhadap APU dan hasil self assessment GCG menunjukkan potensi kelemahan bank dalam APU dan GCG dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, serta terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan APU terhadap GCG.

---

This thesis analyses the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Good Corporate Governance (GCG) at the Commercial Bank in Indonesia. The method used is a survey involving 105 respondents from 37 commercial banks in Indonesia. Based on the survey results reveals that the level of compliance of banks in implementing AML has been good. However, compared with practices abroad, the implementation of AML in Indonesia still needs improvement. Moreover, from a comparative analysis of the level of compliance with AML and results from GCG self assessment indicate a potential weakness of banks in the AML and GCG can be used by criminals to commit money laundering and banks criminal offenses, and there is a positive correlation between the level of compliance of AML to GCG."

"Perusahaan Pembiayaan menjadi salah satu bagian dari usaha perbankan yang digunakan sebagai sarana dan prasarana bagi pelaku kejahatan untuk melakukan “tindak pidana pencucian uang” yang lebih dikenal dengan istilah money laundering. Secara sederhana, kegiatan money laundering dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : placement, layering, dan integration.. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan diwajibkan untuk menerapkan Program APU dan PPT dengan menugaskan unit kerja khusus dan membuat kebijakan dan Prosedur penerapan program APU dan PPT. Bahwa pada kenyataannya, keterbatasan dana dan alasan efisiensi membuat perusahaan pembiayaan lebih memilih untuk menempatkan fungsi tugas APU dan PPT ini disatukan dengan departement/divisi yang sudah ada sebelumnya. Namun, guna mengetahui adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, Perusahaan Pembiayaan telah membuat indikator yang dijadikan pedoman, antara lain : Pembayaran DP ≥ 75% dari harga kendaraan dengan nominal ≥ Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); melakukan pembayaran cicilan sebesar 5 (lima) kali cicilan atau lebih sekaligus; Pelunasan dipercepat dilakukan konsumen pada saat ≤ setengah tenor pembiayaan dan dengan nominal ≥ Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Transaksi dilakukan oleh konsumen yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana; Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan yang diduga terkait dengan hasil kejahatan/tindak pidana.

---

The Finance Company is a part of banking business that used as a facility for criminals to do “Money Laundering Crimes” In simple terms, money laundering activities are grouped into three activities, namely: placement, layering, and integration.. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Application of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Financial Services Sector regulates that the Finance Company is required to implement the APU and PPT Program by assigning a special unit work and making policies and procedures for implement APU and PPT program. In the fact, funds limitation and efficiency reasons have made Finance Company prefer to place the APU and PPT tasks functions put together with exisiting departments/divisions. However, to be aware of any indications of suspictious financial transactions, the Finance Company has made indicators that used as guidelines, including DP payments ≥ 75% of the vehicles price with a nominal values ≥ Rp. 150.000.000 (one hundred and fifty milions rupiahs); make payments of 5 (five) installments or more at once; Accelerated repayment by consumer at or half the tenor of financing and with a nominal ≥ Rp.150.000.000 (one hundred and fifty milions rupiahs). Transactions by consumers who have been designated as suspects in criminal cases; Financial transactions carried out or canceled are suspected to be related to the proceeds of crime / crime."

"Penelitian ini menganalisis tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui penyelenggara kegiatan penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) di Indonesia, menganalisis mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendaaan terorisme (TPPT) pada KUPVA BB yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam rangka pencegahan TPPU dan TPPT pada penyelenggara KUPVA BB di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang menggabungkan data-data hasil analisis penelitian doktrinal dengan data empiris yang berasal dari hasil penelitian lapangan. Penulis mendapatkan data primer yang bersumber dari wawancara dengan Pengawas KUPVA BB dan Penyusun Kebijakan KUPVA BB dari Bank Indonesia serta FGD antara Bank Indonesia dengan Kementrian/Lembaga terkait serta Bank Indonesia dengan Asosiasi KUPVA BB dan Perwakilan 10 Besar KUPVA BB yang memiliki market share terbesar secara nasional. TPPU dan TPPT menjadi ancaman bagi negara Indonesia baik ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, ancaman terhadap kredibilitas Indonesia di mata internasional, ancaman terhadap risiko investasi dan TPPT menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan legal mandat kepada Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi Penyelenggara KUPVA BB. Penyelenggara KUPVA BB rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan TPPU dan TPPT sehingga Bank Indonesia perlu melakukan upaya mitigasi risiko TPPU dan TPPT pada Penyelenggara KUPVA BB. Tingginya risiko TPPU dan TPPT pada KUPVA BB, perkembangan teknologi, implementasi UU P2SK, kondisi geografis negara Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain serta status keanggotaan negara Indonesia sebagai Full Member FATF perlu ditindaklanjuti dengan upaya optimalisasi pencegahan TPPU dan TPPT pada penyelenggara KUPVA BB oleh Bank Indonesia baik dari sisi pengaturan, perizinan dan pengawasan, maupun kerjasama dengan Kementrian/Lembaga lain

---

This research analyzes the typology of money laundering and terrorism financing conducted through non-bank foreign exchange providers (KUPVA BB) in Indonesia. It also examines the mitigation of money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT) risks in KUPVA BB carried out by Bank Indonesia, as well as optimization efforts that can be undertaken by Bank Indonesia as the Supervisory and Regulatory Institution in preventing TPPU and TPPT among KUPVA BB providers in Indonesia. The study is structured using a doctrinal research method, combining data from the doctrinal analysis with empirical data obtained from field research. The primary data is sourced from interviews with supervisors of KUPVA BB and policy makers from Bank Indonesia, as well as Focus Group Discussions (FGD) between Bank Indonesia, relevant Ministries/Agencies, and the Association of KUPVA BB along with the Top 10 Representatives of KUPVA BB with the largest national market share. TPPU and TPPT pose threats to Indonesia, impacting economic stability, the integrity of the financial system, the country's credibility internationally, and investment risks, with TPPT further endangering the sovereignty of the Republic of Indonesia. The Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) legally mandates Bank Indonesia as the Supervisory and Regulatory Institution for KUPVA BB providers. KUPVA BB providers are vulnerable to exploitation by criminals engaging in money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT). Therefore, Bank Indonesia needs to make efforts to mitigate TPPU and TPPT risks among KUPVA BB providers. The high risks of TPPU and TPPT in KUPVA BB, technological advancements, the implementation of UU P2SK, Indonesia's geographical conditions bordering other countries, and Indonesia's status as a Full Member of FATF require follow-up actions to optimize the prevention of TPPU and TPPT among KUPVA BB providers by Bank Indonesia. This optimization includes regulatory measures, licensing and supervision, as well as collaboration with other Ministries/Agencies."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan perbankan semakin kompleks dan beragam sehingga mempermudah pemanfaatan bank untuk pencucian uang. Disisi lain, perkembangan teknologi yang dipadukan dengan pengendalian internal yang efektif dapat membantu bank mencegah pencucian uang. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 sebagai bentuk keseriusan bank melakukan pencegahan pencucian uang. Pemetaan COBIT dan COSO diharapkan dapat membantu bank umum di Indonesia mencegah pencucian uang. Hasil analisis kesesuaian PBI Nomor 14/27/PBI/2012 dengan kerangka modifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kerangka modifikasi

---

ABSTRACTTechnological developments have been used by banks to create more complex banking products and services and to improve regular banking activities. Nonetheless, it also creates opportunity for perpetrator to perform money laundering. Banks can prevent money laundering by performing effective internal control and IT governance. Bank Indonesia has issued Regulation No. 14/27/PBI/2012 about preventing money laundering and terrorist financing. The mapped framework is expected to be useful for preventing money laundering in commercial banks in Indonesia. The suitability analysis shows a good suitability between PBI 14/27/PBI/2012 with mapped framework."

"Peningkatan penggunaan Inovasi Keuangan Digital selain memberikan dampak positif bagi pihak penyelenggara dan masyarakat, namun juga memiliki risiko terjadinya penggunaan layanan Inovasi Keuangan Digital sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terkait hal ini, ternyata dalam pelaksanaan rezim APU-PPT di Indonesia, Inovasi Keuangan Digital belum termasuk ke dalam pihak pelapor sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan latar belakang tersebut, Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini antara lain bagaimana pengaturan mengenai prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dalam penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia serta bagaimana penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peraturan mengenai IKD diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 dan peraturan mengenai APU-PPT secara khusus dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Sedangkan terkait pelaksanaanya, berdasarkan hasil penelitian diketahui fakta bahwa kewajiban penerapan prinsip APU-PPT bagi Penyelenggara IKD akan efektif diberlakukan pada tahun 2022 dan telah dilakukan pembahasan terkait dengan rencana disertakannya Inovasi Keuangan Digital sebagai salah satu pihak pelapor dalam rezim APU-PPT. Saran yang diberikan Penulis yaitu penggolongan klaster IKD berdasarkan tingkat risiko adanya pencucian uang dan penyusunan pedoman teknis tata cara pengisian laporan bagi perusahaan fintech.

---

The increase of Digital Financial Innovations usage in addition to having a positive impact on both the operators and the public, also has the risk of its services being utilized as a means of money laundering and terrorism financing. Pertaining to this, it turns out that in the implementation of the AML/CFT regime in Indonesia, Digital Financial Innovations aren’t yet included as a reporting party as stipulated in the legislation. Based on this background, the main issues raised in this research includes how the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) principles are regulated in the operation of Digital Financial Innovations in Indonesia and also how the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism principles are implemented in Digital Financial Innovations in Indonesia. The research method used is analytical descriptive in the form of normative legal research.

From the results of the achieved research, it was known that the regulations regarding DFI are regulated in POJK Nomor 13/POJK.02/2018 and the regulations regarding AML/CFT are specifically regulated in POJK Nomor 12/POJK.01/2017 as amended by POJK Nomor 23/POJK.01/2019. Meanwhile, on the subject of its implementation, based on the results of the research, it was known that the obligation to implement the AML/CFT principles for DFI Operators will be effective in 2022 and discussions concerning the plan to include Digital Financial Innovations as a reporting party in the AML/CFT regime has also been held. The recommendations that given by the author are classification of DFI Clusters based on the level of risk of money laundering and preparation of technical guidelines for filling out reports for fintech companies. "

"Berdasarkan Rekomendasi FATF Nomor 8, perusahaan penyelenggara dompet elektronik termasuk salah satu penyedia jasa keuangan yang harus menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (PBI APU dan PPT). PBI APU dan PPT merupakan aturan yang secara spesifik dikeluarkan Bank Indonesia untuk mengatur terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Dompet Elektronik sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Adapun persyaratan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh perusahaan penyelenggara dompet elektronik mencakup tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur tertulis, proses manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia; dan sistem pengendalian internal. Penerapan PBI APU dan PPT dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan. Yaitu tahap persiapan, tahap eksekusi dan tahap evaluasi.

---

Based on FATF Recommendation No. 8, the electronic wallet company organizers is part of the financial institution that have to implement anti-money laundering and terrorism financing programs. This is clearly regulated in Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Act, Law Number 9 Year 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing and Bank Indonesia Regulation Number 19/10/PBI/2017 regarding Implementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing for the Provider of Payment System Services Other Than Banks and Organizers of Money Changer Business (PBI APU and PPT). PBI APU and PPT are rules specifically issued by Bank Indonesia to regulate in relation to anti-money laundering and prevention of terrorism financing programs which should be applied by Electronic Wallet Company Organizer as payment service provider. The requirements that must be possessed and performed by electronic wallet company organizer include the duties and responsibilities of the Board of Directors and active supervision of the Board of Commissioners, written policies and procedures, risk management processes, human resource management; and internal control systems. Application of PBI APU and PPT can be done through 3 (three) stages. Which are the preparation stage, execution stage and evaluation phase."