Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas Perbedaan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding Atas SKPKB PPhPasal 23 pada PT XYZ yang bergerak di bidang jasa survey migas yaitu mencitrakan permukaan bumi untuk mencari titik-titik jebakan minyak atau gas. SKPKB PPhPasal 23 yang diterbitkan oleh fiskus dirasa tidak memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak PT XYZ sehingga Wajib Pajak mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut hanya diterima sebagian dan menolak substansi dari keberatan yang diajukanWajib Pajak sehingga PT XYZ tetap merasa kurang puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Banding tersebut akhirnya diterima seluruhnya oleh pengadilanp ajak. Yang menjadi pokok sengketa dalam keberatan dan banding ini adalah koreksi atas Objek Pemotongan PPh Pasal 23 berupa Jasa Seismik sebagai jasa penunjang dibidang pertambangan migas, sebesar Rp. 88.248.009.517,- dengan PPh Pasal 23 terhutang sebesar Rp. 5.294.880.571,-dan berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen yang disampaikan serta keterangan yang diperoleh dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam acara persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa pajak yang terjadi adalah terkait permasalahan penafsiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP. 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang jasa lainnya dan perkiraan penghasilan neto.

---

This thesis discusses about the difference Objection and Appeal Decision On Statement of Underpayment Withholding Tax Article 23 on PT XYZ. which is engaged in oil and gas service sector survey which imaged the surface of the earth to find the points of oil or gas traps. Statement of Underpayment Withholding Article 23 issued by the tax authorities considered not provide satisfaction for Taxpayer PT XYZ so that taxpayers appealed, but the appeal was partially accepted and rejected the substance of the objection raised that taxpayers PT XYZ remain dissatisfied and appealed to the court taxes. Appeal was eventually accepted by the tax court. The subject of dispute in the appeal is the correction of Withholding Tax Article 23 such as seismic services in the field of oil and gas mining support services, amounting to Rp. 88,248,009,517, - with Income Tax Article 23 payable at Rp. 5,294,880,571,- based on research-and on documents submitted as well as information obtained from or applicant compa Appeal in proceedings, it can be concluded that the tax dispute related problem that occurs is the interpretation of the Director General of Taxation KEP. 170/PJ/2002 dated March 28, 2002 about the other services and the estimated net income."

"Penelitian ini betujuan untuk menganalisis argumentasi fiskus dan PT. XYZ mengenai saat terutangnya pajak penghasilan serta menganalisis keputusan keberatan PT. XYZ dari azas kepastian hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori: prinsip pengakuan penghasilan, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, keberatan, dan prinsip kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa menurut argumentasi fiskus, koreksi positif penghasilan hanya berdasarkan penemuan dokumen kontrak penjualan yang ditandatangani 2010. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. XYZ telah melaksanakan pengakuan penghasilan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK-23) yakni mengakui penghasilan atas kontrak penjualan tersebut di tahun 2011, saat kendaraan diserahkan kepada pembeli. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa atas keputusan keberatan yang diterbitkan kepada PT. XYZ ternyata tidak memenuhi kepastian hukum dalam hal penentuan obyek pajak penghasilan badan dan dalam melakukan prosedur pemeriksaan.

---

The aims of this study are to analized the argumentation about the revenue recognation between fiscus and tax payer and to analized the tax objection decision letter on behalf of PT. XYZ from the certainty principal. The analysis of this study used the base theory principals: the revenue recognition?s principals, the income tax, the tax audit, the tax objection, and the certainty principal. The study approach is qualitative which is used in-depth interviews.

The result of this study shows that based on the fiscus?s argumentation, positive fiscal corrections was made due to sales agreement finding signed in 2010. Next, this study shows PT. XYZ has recognized the revenue based on the financial accounting standard (PSAK-23) by recognized the revenue in 2011 when the vehicles delivered. In last, this study shows that the objection decision letter issued for PT. XYZ had no certainty principal literally due to the corporate income tax objects and the tax audit procedures. "

"Sengketa pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan DJP. Perbedaan interpretasi tersebut terjadi baik terhadap peraturan perpajakan maupun kontrak transaksi. Penelitian studi kasus bermanfaat untuk mengatasi masalah pada situasi yang berbeda secara teknis dalam konteks kehidupan nyata secara kontemporer. Penelitian ini menggunakan studi kasus PT XYZ yang bertujuan untuk menganalisis konsep imbalan jasa teknik dan royalti, penerapannya menurut Wajib Pajak, DJP, dan Majelis Hakim, dan konsep imbalan jasa teknik dan royalti berdasarkan substance over form dan asas clarity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Dalam peraturan perpajakan, terdapat irisan antara konsep imbalan jasa teknik dan royalti yang dapat menyebabkan sengketa pajak. Dalam menerapkan konsep imbalan jasa teknik dan royalti, Wajib Pajak menggunakan konsep active income dan passive income dan P3B Indonesia-Jepang, DJP menggunakan interpretasi perjanjian dan rujukan paragraph 11.6 OECD Commentary on Article 12, dan Majelis Hakim menggunakan konsep active income dan passive income dan P3B Indonesia-Jepang, serta keyakinan Hakim yang bersifat independen. Konsep imbalan jasa teknik dan royalti berdasarkan substance over form dan asas clarity, untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak terkait dengan perbedaan interpretasi, maka seharusnya imbalan jasa teknik dan royalti didefinisikan di dalam peraturan perpajakan dengan membedakan secara jelas mengenai ruang lingkup aktivitas (scope of activities) terkait pemberian informasi dan bantuan tambahannya, kriteria yang memperhatikan adanya konsep active income dan passive income, dan adanya penegasan mengenai bentuk-bentuk jasa yang dapat dikategorikan sebagai bantuan tambahan atas pemberian know how.

---

Tax disputes can occur due to differences in interpretation between the Taxpayer and the Tax Authorities. The difference in interpretation occurs in both tax regulations and transaction contracts. Case study research is useful for addressing problems in technically different situations in contemporary real-life contexts. This research uses a case study PT XYZ which aims to analyze the concept of technical service fees and royalties, its application according to taxpayers, Tax Authorities, and the Judges, and the concept of technical service fees and royalties based on substance over form and the principle of clarity. This research uses a qualitative approach with literature study and in-depth interviews as data collection techniques. In tax regulations, there is a wedge between the concept of technical service fees and royalties that can lead to tax disputes. In applying the concept of technical service fees and royalties, Taxpayer uses the concepts of active income and passive income and Indonesia-Japan Tax Treaty, Tax Authorities use the interpretation of agreements and references to paragraph 11.6 OECD Commentary on Article 12, and Judges use the concepts of active income and passive income and Indonesia-Japan Tax Treaty. The concept of technical service fees and royalties based on substance over form and the principle of clarity, to minimize the tax disputes related to differences in interpretation, then technical service fees and royalties should be defined in tax regulations by clearly distinguishing the scope of activities related to the provision of information and ancillary services, criteria based on the concept of active income and passive income, and the affirmation of forms of services that can be categorized as ancillary services for the provision of know how"

"Penelitian ini difokuskan pada analisis perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding pada proses keberatan dan banding atas SKPKB PPN, penelitian ini dilakukan dengan metode kaulitatif, karena penelitian kaulitatif sangat berperan untuk mendalami suatu pemahaman, dengan menggunakan studi kasus pada PT. Adhimix Precast Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat bahwa penelitian ini mencakup aspek-aspek baik administrasi, hukum dan kebijakan melalui penerapan penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan dan banding. Penulis berkesimpulan adanya perbedaan keputusan keberatan dan putusan banding lebih disebabkan adanya perbedaan dalam menginterpretasikan suatu obyek pajak, adapun perbedaan sebagai berikut wajib pajak berpijak terhadap aktivitas usaha tanpa menyebutkan secara jelas legal formal dan konsep dan teorinya, sedangkan fiskus berpijak kepada aturan pelaksana dalam hal ini peraturan pemerintah, tetapi tidak secara komprehensif dalam melihat peraturan yang ada, dimana menurut data dan analisa penulis, terbanding tidak mempertimbangkan aktivitas usaha yang dilakukan wajib pajak sehingga dalam pengenaan pasalnya hanya mengacu pada peraturan pelaksanaan tidak pada undang-undang dan peraturan penjelasannya, sedangkan lembaga keberatan belum berfungsi secara optimal dan dalam putusannya belum bersikap netral, masih diwarnai oleh intervensi birokrasi yg lebih tinggi. Lembaga keberatan masih dianggap sebagai Peradilan semu (Quasi-Litigasi) karena yang memutuskan masih satu lembaga dengan lembaga yang mengeluarkan peraturan peneliti keberatan sebagai hakim doleansi adalah seorang pegawai negeri sipil dan bertugas dalam jenjang hierarkhi organisasi, dengan demikian independensi tidak dapat diwujudkan dan untuk majelis hakim berpijak pada undang-undang dan batang tubuh aturan penjelasan yang didasari dari teori dan konsep dari pada obyek pajak tersebut., putusan hakim disertai keyakinan hakim yang memberikan otonomi atau Independent bagi para hakim untuk bersikap netral. Penulis berharap wajib pajak dalam mengajukan proses keberatan didasari dengan alasan-alasan jelas, jangan didasarkan pada pandangan atau persepsi tetapi alasan harus didasarkan atas legal formal yang disertai dengan teori dan konsep.sedangkan untuk fiskus dalam mengintepretasikan obyek pajak tidak terlepas dari teori dan konsep dan mempelajari legal formalnya secara komprehensif dan memperhatikan aktivitas usaha wajib pajak agar tidak salah pasal dalam mengenakannya obyek pajak yang disengketakan, terbanding diharapkan netral dalam menyikapi permohonan keberatan wajib pajak, sedangkan bagi lembaga keberatan diharapkan independent dalam memutuskan permohonan keberatan wajib pajak, penulis mengusulkan agar lembaga keberatan dihapuskan untuk hasil pemeriksaan yang terlebih dahulu dilakukan closing conference antara fiskus dan wajib pajak sedangkan untuk keputusan jabatan yang tanpa sepengetahuan wajib pajak lembaga keberatan dirasakan masih perlu dan untuk majelis hakim selain independent dan netral dalam memutuskan permohonan banding , diharapkan juga ahli dan menguasai dalam bidangnya.

---

The objection submitted only for DJP to material or content of tax assessment in research submitted to letter of tax assessment tax pay decrease value increase. Now the limit to submitted the letter of objection definited in three months since published the letter of assessment tax, and can be considered to extended so as obligatory tax have enough time to prepare the letter of objection with strong reason. Otherwise Dirjen Pajak must fulfill requested from obligatory tax.In timing not more than 12 months after the letter of objection received. Dirjen Pajak must give dicision on submitted objection, if in that timing has been expired and Dirjen Pajak not given some decision, so the correctness that submitted considered received. Decision from Dirjen Pajak on objection can be like received all or half, reject or add amount of debted tax on that objection in timing 12 months after the letter of objection received from Kantor Pelayanan Pajak On decision of rejected objection by DJP, the process continue for obligatory tax to submitted equal according tax regulation (UU perpajakan), Equal can only submitted on decision objection published by fiskus that still contain dispute between obligatory tax and fiskus.Process to submitted equal, start from submit to requested equal letter by obligatory taz to Sekretariat pengadilan pajak. If requested equal letter can be received so that will following by : process requested equal, process the justice tax send SUB to Direktorat PPN and PTLL send SUB to the Justice tax,The Justice tax send copy SUB to obligatory tax. Obligatory tax send objection letter to justice tax, equal assembly in justice tax, Decision justice tax on equal SKPKB PPN. Reseach about variance of objection decision and equal decision on process objection and equal done with qualitatif methode, because qualitatif reseach have very role of a certain comprehension, With using case study at objection case and equal PT. Adhimix Precast Indonesia, This thing done to remain that this research covered all aspects such as: administration, law, and policy by applied to solved dispute tax by objection and equal institution. After pass from processing and data analysis, writer in objection process and equal submitted by PT.Adhimix Precast Indonesia take conclution that have fulfilled requested objection and equal, the validity of requested objection letter is important requirements so as the bundles of requsted can be submitted to continue stage, Now the stage prosess can be conclution as follow: authority from people who sign objection letter, objection letter must based on clearly reason,obligatory tax must learn about SKPKB PPN, Researching SKPKB PPN, explaining amount of tax which debted, otherwise in processing equal in a substantial can taken conclution as follow : request explaining or answering to DJP about reasoning rejected to objection letter, making submitting equal letter which signed by board, request equal only for justice tax if indicated people who represent company, must be made authorization letter, prepare all data which connected with requested problem, there is explained about disagreement or recected on decision objection from obligatory tax with equal letter, Equal is right for obligatory tax. On varience of decision of objectionand decision equal, writer take conclution base on varience in interpretation a certain object tax, requester equal inpretation to activity without explain legal formal clearly, and equal interpretation to legal formal but not comprehensif to analysis explaining about section, according data and analysis writer, wrong equality in aplication section, ohterwise court of justice just to teory and consept which connected only to legal formal tax.Suggesting which can conveied in this writing, before request objection, obligatory tax must learn and research to assessment tax and in request objection suggested so as obligatory tax see authority frompeople who sign objection letter base on reason clearly, not to perception, but the reason must based on principle or argumentation which requested by fiskus, otherwise fiskus must netral in way of behaving requested obligatory tax, in equal process obligatory tax suggested to request explaining ar argument from DJP about rejected reason and prepare all condiment documents, matriks, accompany and recapitulation data which connected with requested problem and know counting formal requirement, obligatory tax pay 50 % from debted tax and in decision dispute tax sould be interpretation object tax not far from teory and concept and learn formal legal, in a comprehension so as not wrong section in using object tax which disputed not only for legal formal but respect to to Asas equity/equality, justice must be important pont in choise policy option.present in build tax system.Legal formal regulation tax shouldpoint to teory and concept and respect to the principle tax and avoid from ?political will? or others which can difficult for oligatory tax. So conviction for tax has been fair and spread out, it can develop awarness for obligatory tax in implementation."

"Indonesia telah menjadikan pajak sebagai instrumen utama penerimaan negara dengan kontribusi di atas 75% dari seluruh penerimaan negara. Salah satu sistem pemungutan pajak yang diadopsi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak adalah sistem self assessment. Penggunaan sistem tersebut sangat berguna untuk membantu otoritas pajak dalam mengawasi transaksi yang dilakukan Wajib Pajak, khususnya transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi telah menjadi praktik yang umum di era globalisasi ini karena praktik pembentukan grup usaha sudah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh berbagai perusahaan. Akan tetapi, penggunaan sistem tersebut rawan terhadap terjadinya sengketa pajak. Penelitian ini membahas terkait dengan kasus sengketa pajak yang melibatkan PT XYZ. Dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019, PT XYZ melakukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayarannya. Oleh karena itu, Fiskus melakukan pemeriksaan rutin dan ditemukan bahwa atas transaksi jasa intra grup yang dilakukan PT XYZ tidak memenuhi uji eksistensi dan uji manfaat. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis ketepatan atas uji eksistensi dan uji manfaat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada studi kasus PT XYZ. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa atas koreksi dengan dasar uji eksistensi tidak tepat. Hal ini didapat setelah dibuktikan dengan beberapa dokumen pembuktian bahwa jasa telah benar-benar diberikan. Selain itu, dilakukan juga pengujian dari segi eksistensi jasa, legal, finansial, dan akuntansi, serta penjabaran argumentasi menurut Pemohon Banding, Terbanding, dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim. Terkait dengan uji manfaat, analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan terkait negative list jasa intra grup. Dilakukan juga analisis dari segi konsep matching cost against revenue yang mana sesuai konsep tersebut pembebanan biaya oleh PT XYZ sudah sesuai dengan prinsip 3M. Selain itu, diberikan juga fakta bahwa atas jasa yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh PT XYZ dengan penjabaran berupa beberapa manfaat dari divisi yang diberikan oleh PT BCD. Oleh karena itu, hasil analisis atas ketepatan koreksi dengan dasar uji manfaat adalah tidak tepat.

---

Indonesia has made taxes the main instrument of state revenue with a contribution of more than 75% of all state revenue. One of the tax collection systems adopted in order to optimize tax revenues is the self-assessment system. The use of this system is very useful to assist tax authorities in monitoring transactions carried out by taxpayers, especially affiliate transactions. Affiliate transactions have become a common practice in this era of globalization because the practice of forming business groups has become a common practice for various companies. However, the use of this system is prone to tax disputes. This research discusses the tax dispute case involving PT XYZ. In the 2019 Annual Corporate Income Tax Report, PT XYZ submitted a request for restitution for its overpayment. Therefore, the tax authorities carried out routine checks and it was found that the intra-group service transactions carried out by PT XYZ did not meet the existence test and benefit test. In this research, an analysis was carried out related to the accuracy of the existence test and benefit test as the basis for the tax authorities correction. This research uses a qualitative approach based on the case study of PT XYZ. Data collection techniques include document study and in-depth interviews. The results of this research show that corrections based on the existence test are not appropriate. This is obtained after being proven by several documents proving that the services have actually been provided. Apart from that, testing was also carried out in terms of the existence of services, legal, financial and accounting, as well as an explanation of the arguments according to the Appellant, the Appellee, and the legal considerations of the Panel of Judges. Regarding the benefits test, the analysis is carried out by referring to regulations regarding the negative list of intra-group services. An analysis was also carried out in terms of the concept of matching costs against revenue, where according to this concept, cost charging by PT XYZ was in accordance with 3M principles. Apart from that, the fact was also given that the services provided were truly felt by the entity Therefore, the results of the analysis of the accuracy of corrections based on the benefit test are incorrect."

"Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian banding oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak. Bagaimana efektifitas dalam penyelesaian banding di Pengadilan Pajak, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian banding baik dari internal maupun eksternal serta upaya yang dilakukan oleh pengadilan pajak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini.

---

This study discusses the effectiveness of the completion of the appeal by the taxpayer in the tax court. How the effectiveness of the appeal in tax court settlement, and problems in dealing with the process of resolving appleals form both internal and external as well as the efforts made by tax court.

The method used in this study is qualitative. The data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. Analysis conducted referring to the theme of this study."

"Sengketa pajak atas PPh Badan Tahun Pajak 2007 PT CDEF yang telah diproses selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang merupakan hasil pemeriksaan dan keberatan oleh DJP dengan hasil Keputusan ditolak seluruhnya. Dengan alasan merasa tidak puas, WP mengajukan ke tahap Pengadilan, dengan hasil keputusan diterima sebagian. Sengketa diajukan atas tiga hal yang awalnya dkoreksi oleh DJP, yaitu atas peredaran usaha, beban promosi dan beban sumbangan. Perbedaan pendapat antara WP dengan DJP merupakan penyebab terjadinya sengketa. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya perbedaan intrepretasi data dan intrepretasi peraturan. Perbedaan intrepretasi data terjadi terhadap koreksi atas peredaran usaha dan beban promosi dimana data yang diserahkan oeh WP kepada pihak DJP tidak sesuai permintaan DJP. Sementara perbedaan intrepretasi hukum terjadi terhadap beban sumbangan dimana DJP menggunakan PMK Nomor 609/PMK.03/2004 , sementara WP menggunakan S - 451/PJ.313/2005 sebagai landasan hukumnya. Atas kasus sengketa perpajakan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi WP agar lebih memperhatikan masalah manajemen pajaknya.

---

Dispute of tax on corporate income tax year 2007 PT CDEF that have been processed for more than 5 (five) years is the result of the examination and objection by the DGT with the decision is rejected entirely. The PT CDEF are not satisfied, PT CDEF filed to the Court stage, with the decision received partially. Appeal filed on three things that initially are corrected by DGT, ie the revenue, promotional expenses and donations expenses. Differences of opinion between the DGT and PT CDEF is the cause of the appeal. The difference in opinion is due to differences in interpretation of the data and the interpretation of the rules. The difference in interpretation of the data going to the correction of the revenue and promotional expenses which the data submitted by PT CDEF to the DGT does not match plea. While the differences in interpretation of the law happens to donations espense where DGT using PMK No. 609/PMK.03/2004, while PT CDEF using S-451/PJ.313/2005 as its legal basis. For this Disputes over taxation is expected to be a lesson for PT CDEF to be more concerned about tax management."

"Perselisihan pajak yang terjadi antara PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak berasal dari penerbitan surat ketetapan kurang bayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN untuk transaksi pengiriman layanan kena pajak yang dilakukan oleh mitra PT XYZ ke PT XYZ. PT XYZ keberatan dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra adalah penghasilan tidak kena pajak sehingga PT XYZ tidak dapat memungut PPN sebagaimana diamanatkan dalam PMK 73 / PMK.03 / 2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan bisnis wajib mengumpulkan harus memungut PPN kepada mitra yang dikenakan pajak seperti yang ditunjukkan dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra sebagai bukti pengumpulan PPN. Namun, Pajak Migas Office menemukan data bahwa mitra PT XYZ telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak sehingga PPN pungutan bisa dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismenya penarikan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah penerbitan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XYZ sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan data analisis bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan melaporkan hasilnya dari retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah mereka yang telah dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang bayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang belum dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak sehingga kewajiban pajak tidak dapat dikenakan dinyatakan oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas dalam argumen mereka untuk mengeluarkan penilaian pajak kurang bayar surat.Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak Pengembalian Pajak dari ketetapan kurang dibayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak perlu membayarnya untuk memungut PPN untuk pengantaran dan pengiriman pajak XYZ. PT XYZ setuju dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra tidak mengizinkan pajak PT XYZ tidak dapat memungut PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan wajib wajib memungut PPN bagi mitra yang membayar pajak sesuai yang diminta dengan mengajukan faktur pajak oleh mitra sebagai pengganti PPN. Namun, Kantor Pajak Migas menemukan data yang menjadi mitra PT XYZ telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak agar PPN bisa dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismeismenya melibatkan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah persetujuan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XYZ sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan analisis data deskriptif analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai dengan mengenakan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan dilaporkan menimbulkan dari retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah yang telah diundang sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang dibayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang tidak memerlukan sebagai pengusaha kena pajak oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas dalam perdebatan mereka untuk mengeluarkan pajak kurang membayar surat.

---

The tax dispute that occurred between PT XYZ and the Director General of Taxes originated from the issuance of tax underpayment assesment letter by Oil and Gas Tax Office stating that PT XYZ did not carry out its obligations to collect VAT for the taxable service delivery transaction carried out by PT XYZ partners to PT XYZ. PT XYZ objected to the provision on the grounds that the partner was a non-taxable incomeso PT XYZ could not collect VATas mandated in PMK 73/PMK.03/2010 which states that the Cooperation Contract Contractor (KKKS) of oil and gas business activities is obligatory to collect must levy VAT to partners who are taxable as indicated by the issuance of tax invoices by partners as proof of VAT collection. However, Oil and Gas Tax Officefound data that PT XYZ partners have met the criteria as taxable entrepreneurs so that VAT levies can be implemented. The problems raised in this research are how is the mechanism for withdrawal of VAT in upstream oil and gas business activities; and also whether the issuance of tax underpayment assessment letterin the case of PT XYZ is in accordance with the provisions of tax law.To answer these problems, juridical-normative legal research methods are used and data analysis is descriptive-analytical. Under Article 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Obligatory Leviesis obliged to collect the payable VAT from partners who are taxable entrepreneurs, marked by the issuance of tax invoices by partners, then Obligatory Leviesdeposits and reports the results of the levies to the state. Partnerswho can issue tax invoices are those who have been confirmed as taxable entrepreneur, both voluntarily and in office. The results showed that the tax underpayment assessment letterissued by Oil and Gas Tax Officeviolated Article 13 paragraph (1) letter e General Tax Provisions and Procedures Lawbecause partners are entrepreneurs who have not been confirmed as taxable entrepreneurso that tax obligations cannot be imposed as stated by Oil and Gas Tax Officein their arguments for issuing tax underpayment assessment letter."

"Laporan ini memaparkan studi kasus Banding mengenai Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B. PT B merupakan klien dari PT Q. Pembahasan mengenai studi kasus Banding ini dimulai dari kronologis terjadinya sengketa banding dalam PT B tersebut, dimana yang menjadi fokus utama adalah adanya koreksi fiskal terhadap PPh 26 PT B. Penjelasan dari terjadinya pemeriksaan, keberatan dan banding pun dipaparkan. Dijelaskan pula bagaimana alur prosedur banding pajak dari dikeluarkannya surat banding hingga jalannya persidangan. Perbandingan alasan terjadinya koreksi yang memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pajak lain yang terkait selain PPh 26 oleh Terbanding maupun tanggapan dari pihak PT B dipaparkan dan didukung pula oleh analisis akhir yang memperlihatkan kekurangan dan kelebihan tanggapan dari masing-masing pihak. Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan alasan dari pihak Terbanding terkait koreksi fiskal yang dikenakan terhadap PPh 26 tersebut.

---

This report describes the case study of Fiscal Correction Income Tax Article 26 of PT B. PT B is a client of PT Q. The explanation of this Tax Appeal case study is started from the chronology of the beginning of the tax appeal process in PT B, the main focus of this case is the appearance of the fiscal correction. The explanation from the arising of the tax audit, tax objection and the tax appeal is presented. This report also presents how the flow of the tax appeal procedure from the issuance of the appeal letter until the series of the appeal defense in tax court. The comparison of the reason for the fiscal correction from both Taxpayer and Directorate General of Tax is also explained with the addition of the explanation of other taxes related and the final analysis which shown the good and bad point of the analysis from each parties. The results from this report show that there is an inconsistency in the reasons explained by the Directorate General of Tax according to the fiscal correction."

"Penerapan Prinsip Kelaziman dan Kewajaran Usaha dalam pelaporan dokumentasi transfer pricing merupakan konsep utama yang wajib dipatuhi oleh Wajib Pajak serta menjadi pedoman otoritas pajak dalam melakukan pemeriksaan, termasuk atas transaksi afiliasi pembelian komoditas yang dilakukan oleh industri solar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan keberatan dengan Prinsip Kelaziman dan Kewajaran Harga atas sengketa pajak koreksi transfer pricing pembelian barang komoditas solar murni yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bergerak di industri solar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, riset dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerapan Prinsip Kelaziman dan Kewajaran Harga antara otoritas pajak yaitu Pemeriksa Pajak dan Penelaah Keberatan dengan Wajib Pajak PT X, yang mana terdapat kelemahan dalam penerapannya baik dari sisi otoritas pajak maupun Wajib Pajak jika ditinjau dari teori, konsep dan regulasi yang ada. Peneliti menyarankan agar Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi pembelian komoditas agar melakukan pengujian kewajaran secara segregasi dengan menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price sebagai metode transfer pricing utama di Dokumen Lokal, kemudian dapat melakukan pengujian agregasi dengan menggunakan Transactional Net Margin Method (TNMM) sebagai metode transfer pricing pendukung pada Pengujian Konjungtif.

---

The application of the Arm's Length Principle in the reporting of transfer pricing documentation is the main concept that must be obeyed by the Taxpayer as well as being a guideline for tax authorities in conducting audits, as well as for affiliated commodity purchase transactions conducted by the solar industry. This study aims to analyze the suitability of the objection decision with the Arm's Length Principle of the tax dispute on correction of the transfer pricing of purchases of pure diesel commodity goods carried out by taxpayers engaged in the solar industry. This research uses a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques, document research, and literature study. The results showed that there were differences in the application of the Arm's Length Principle between the tax authorities, namely the Tax Auditor and Objection Reviewer with PT X Taxpayers, which each side had weaknesses in their application when viewed from theories, concepts and regulations. The researcher recommends that taxpayers who conduct commodity purchase affiliate transactions carry out segregation comparability test using the Comparable Uncontrolled Price method as the main transfer pricing method in Local Documents, then can do aggregation test using the Transactional Net Margin Method (TNMM) as the transfer pricing method support for Conjunctive Analysis."