Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.

---

This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.

The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penerapan tata kelola pada koperasi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif terhadap salah satu koperasi syariah di Indonesia. Pengujian atas tata kelola pada koperasi syariah dilakukan dengan uji kepatuhan dengan Peraturn Menteri yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUM/X/2007 mengenai Standar Operasi Manajemen pada koperasi syariah. Selain itu, penelitian ini menguji tata kelola koperasi syariah dengan Governance Metrics International, yakni pengujian tata kelola pada perusahaan. Pengujian ini telah disesuaikan dengan kebutuhan koperasi yang memiliki prinsip tersendiri dalam mengelola usaha bisnisnya. Hasil penelitian karya tulis ini menyarankan adanya penerapan tata kelola yang sesuai dengan Peraturan Menteri.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the application of sharia in cooperative governance in Indonesia. The method used is descriptive qualitative method to the design of one of Indonesia's Islamic cooperatives. Tests on cooperative governance in Islamic done tests compliance with applicable with Regulation Minister, No. 35.2/PER/M.KUM/X/2007 the Standard Operations Management in Islamic cooperatives. In addition, this research examines cooperative governance in Islamic Governance Metrics International, which is testing the company's governance. This test has been adapted to the needs of co-operative which has its own principles in managing their business. The results of this research paper suggests the implementation of corporate governance in accordance with the Regulation of the Minister."

"Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan kebijakannya adalah satu keunggulan dari suatu koperasi. Pada contoh kebijakan yang ditetapkan secara bebas adalah pemberian imbalan atas simpanan yang ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Pemberian imbalan berupa bunga ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2017. Imbalan jasa yang cukup besar tentunya akan menarik masyarakat untuk mengelola uangnya pada Koperasi Simpan pinjam. Namun pemberian bunga tersebut akan menjadi masalah ketika suatu koperasi tidak bisa  mengembalikan simpanan anggotanya tersebut. Maka terciptalah suatu pokok permasalahan tentang pengaturan rapat anggota koperasi dan mekanisme mengenai pemberian bunga simpanan kepada anggota koperasi serta pemberian bunga pada koperasi dana mandiri dan apakah diperlukan aturan tambahan yang mengatur tentang pemberian bunga tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian imbalan atas jasa tersebut dilakukan berdasarkan rapat anggota yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah, selanjutnya pemberian bunga yang dilakukan oleh koperasi dana mandiri merupakan keputusan indivindu bukan keputusan rapat anggota dan menjawab bila tidak diperlukan pengaturan khusus mengenai pemberian Batasan atas imbalan anggota koperasi karena semua didasarkan rapat anggota dan itulah yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya.

---

Koperasi Dana Mandiri runs its business through savings and loan activities. Funds collected by the Dana Mandiri Cooperative are carried out by lure potential customers with rewards that are considered high enough. But in 2015 the Dana Mandiri Cooperative was sued in court for not being able to return the deposits of its members. The freedom of cooperatives in determining their policies is one advantage of a cooperative. In the example of a policy that is freely determined is the provision of benefits for deposits determined through the decision of a meeting of members. The provision of rewards in the form of interest is regulated in the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No.2 of 2017 The benefits of services that are quite large will certainly attract the public to manage their money in the Savings and Loan Cooperative. But the giving of interest will be a problem when a cooperative cannot return the savings of its members. Then a main issue was created regarding the arrangement of cooperative member meetings and the mechanism for providing deposit interest to cooperative members and giving interest to independent fund cooperatives and whether additional rules were needed to regulate the interest. This writing uses normative legal research methods. The results of this study found that the provision of compensation for these services is based on meeting members whose provisions refer to the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulations, then the interest made by independent fund cooperatives is indivindu decisions rather than decisions of member meetings and answers if no special arrangements are needed granting limits on compensation for cooperative members because all are based on members' meetings and that is what makes cooperatives different from other business entities."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Namun sampai saat ini ada permasalahan yang masih dihadapi mereka yaitu kurangnya permodalan dan keterbatasan pada akses pembiayaan. Dalam hal ini, diharapkan adanya peran dari pemerintah untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, yang sesuai dengan amanat Pasal 62 huruf c Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan kehidupan ekonomi khusunya yang berbasis syariah, adalah dengan menyelenggarakan program pembiayaan yaitu P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) menggunakan pola syariah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah. Pembiayaan ini menggunakan dana bergulir syariah yang disalurkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dimana KJKS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menaruh perhatian yang besar dalam mendukung dan mendorong pengembangan sektor keuangan dan perbankan syariah di Indonesia.Berdasarkan semua hal diatas, maka skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dalam perundangundangan mengenai Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS, mekanisme penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS, dan praktek penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui salah satu KJKS yaitu disini adalah diambil contoh pada Koperasi BMT An-Nur Jombang.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is an integral part of people's economy which has the status, role and strategic potential to achieve a balanced, developed and equitable national economy structure. But until now there are problems still facing them: the lack of capitalization and limitations on access to financing. In this case, it is expected the government to strengthen the role of cooperatives as well as the capital of financial institutions to develop cooperative, in accordance with the mandate of Article 62 letter c of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives. One way is done by the government to develop economic life especially sharia-based, is to organize the financing program that is P3KUM (Financing Program for Productive Cooperatives and Micro) using patterns of sharia, which is set in the Minister of Cooperatives and SMEs 06/Per number / M.KUKM/I/2007 about Financing Program Technical Instructions Productive Cooperatives and Micro Pattern Sharia. Financing uses revolving funds channeled to Islamic Sharia Cooperative Financial Services (KJKS), where KJKS is one Islamic financial institution that has looked great in supporting and encouraging the development of Islamic banking and finance sector in Indonesia.

Based on all the above, then this essay will discuss about the arrangements in the legislation regarding Sharia Revolving Fund which is distributed to MSEs through KJKS, the distribution mechanism Sharia Revolving Fund which is distributed to MSEs through KJKS, and distribution practices Sharia Revolving Funds channeled to SMEs through KJKS ie one here is a sample taken at the BMT An-Nur Jombang."

"ABSTRAKPelaku usaha UMKM khususnya pedagang mikro di pasar tradisional Desa Selopampang pada umumnya tidak layak bank unbankable. Kesulitan untuk mengakses modal dari lembaga keuangan perbankan menjadi kendala untuk meningkatkan usaha. Hal ini membuat para pedagang pasar terjerumus kedalam praktek rentenir. KJSK BMT Al Quddus sebagai lembaga keuangan mikro yang mengunakan sistem syariah memberikan produk layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat khususnya para pedagang mikro pasar tradisional Desa Selopampang. Lembaga ini memberikan produk/layanan jasa keuangan yang mudah di akses oleh masyarakat kecil. Pembukaan tabungan dengan biaya yang terjangkau, bebas biaya administrasi, pelayanan jemput bola, dan pemberian pembiayaan/pinjaman tanpa agunan sebagai jaminan dengan nominal tertentu. Pemberian produk/layanan jasa keuangan yang sepertiitu, terlaksana karena adanya rasa saling percaya antara KJKS BMT AL Quddus dengan para pedagang pasar dan hubungan yang terjalin diantara keduanya yang baik. Selainitu, adanya norma agama yang melandasi untuk saling membantu diantara sesama

---

ABSTRACTBusiness actors of SMEs, especially micro traders in the traditional market of Selopampang Village are generally unbankable. The difficulty of accessing capital from banking financial institutions becomes an obstacle to increasing business. This makes market traders fall into the practice of loan sharks. KJSK BMT Al Quddus as a microfinancial institution using sharia system provides an inclusive financial services productfor the community, especially the traders in the traditional market of Selopampang Village. This institution provides products services that are easily accessed by the small community such as account submission with an affordable cost, free administrative costs, pick up service, and loans without collateral for certain nominal. This matter is accomplished by the mutual trust between KJKS BMT AL Quddus and market tradersas well as the good relationships between them. In addition, there is a religious nor munder lying to help each other."

"Undang-undang Koperasi saat ini memiliki kekurangan dalam pengawasan, yang ditempatkan di bawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koperasi Simpan Pinjam telah menjadi sarang penjahat keuangan dengan kerugian sekitar Rp26 triliun di 2023 karena gagal bayar. Koperasi dikelola oleh anggotanya sendiri, dengan Kemenkop hanya memberikan pembinaan. Namun, praktik ini telah disalahgunakan untuk pengumpulan dana ilegal dan pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya modernisasi Koperasi dan pengawasan oleh OJK, serta penjaminan simpanan jika Koperasi gagal bayar. UU P2SK telah mengatur pengawasan Koperasi untuk non-anggota dan tindak pidana bagi penghimpunan dana ilegal, dengan sanksi yang lebih tegas. RUU Koperasi juga perlu membatasi penyertaan dan pengeluaran modal untuk menjaga fokus pada anggota. Selain itu, diperlukan standar kompetensi bagi pengawas koperasi, mengingat potensi besar aset dan cabang koperasi.

---

The existing Cooperative Law, supervised by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KemenKopUKM) and the Financial Services Authority (OJK), has significant weaknesses. In 2023, Savings and Loans Cooperatives, which have been exploited by financial criminals, are expected to incur about Rp. 26 trillion in losses due to defaults. Currently, cooperatives are self-regulated by their members, making oversight ineffective, and leading to misuse for illegal fundraising and money laundering. To address these issues, there's a need for stricter supervision by the OJK, modernization of cooperatives, and a state-backed safety net for member's savings. The P2SK Law already mandates OJK control over non-member services and criminal sanctions for illegal fundraising. The Cooperative Bill proposes limiting capital investment to keep cooperatives focused on member expansion. Also, the implementation of competency standards for cooperative supervisors is critical to ensure effective management of larger cooperatives."

"Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu dengan memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta, baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian..Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun waktu mendatang. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat mengenai salah satu koperasi Karyawan khususnya mengenai Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Guru dan Karyawan Madania (selanjutnya disebut Koperasi Madania) merupakan koperasi yang dimiliki oleh PT. Kalima Sadamulia atau disebut sebagai Koperasi Karyawan dan mempunyai sifat Multy Purpose Cooperation atau koperasi serba usaha. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui mengenai pengaturan internal yang ada di Koperasi Madania khususnya mengenai Modal dan pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Guru dan Karyawan Madania apakah telah memenuhi peraturan yang ada mengenai Koperasi yang memiliki unit Usaha Simpan pinjam.

---

One way to overcome the prolonged economic crisis is to strengthen the national economy. This can be done by developing the private sector, both formal business sector and the informal sector, included are cooperative. Cooperatives are a form of cooperation in the economic field. Cooperatives have received considerable attention from both the government and the future of time now. In this paper the authors raised about one of the co-operatives in particular regarding Business Unit Employee Savings and Loan. Madania Teachers and Employees Cooperatives (hereinafter referred to as Cooperative Madania) is a cooperative owned by PT. Kalima Sadamulia or referred to as a Cooperative employee and have the nature Multy Purpose Cooperation or business cooperatives. In this study the authors wanted to know about the internal arrangements that exist in Cooperative Madania particularly regarding the implementation of the Capital and Business Savings and Loans in the Teachers and Employees Cooperative Madania whether compliance with existing regulations regarding cooperatives that have business unit borrowed Save."

"Skripsi ini dilatarbelakangi dengan diputus pailit nya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah oleh Pengadilan Niaga Semarang. Untuk itu dilakukan analisis kesusai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg mengenai kepailitan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah sesuai dengan ketentuan Hukum Koperasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan simpanan investasi berjangka mudharabah dalam penghimpunan modal pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan apakah pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg yang memutus pailit Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah sudah sesuai dari ketentuan Hukum Koperasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa kedudukan simpanan investasi berjangka mudharabah tergolong sebagai modal sendiri dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang berbentuk simpanan sukarela dan mengetahui kekurangan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fi Sabilillah karena tidak memperdalam ketentuan hukum koperasi dalam menentukan tabungan dan simpanan investasi berjangka mudharabah milik pemohon pailit untuk dikategorikan sebagai utang dalam hukum kepailitan. Saran penulis kepada Majelis Hakim pengadilan niaga sebaiknya dalam memutus pailit badan hukum koperasi perlu melihat ketentuan-ketentuan hukum koperasi Indonesia, yang kemudian dari ketentuan tersebut dimasukan juga dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, sehingga  memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

---

This Thesis discusses Bankruptcy of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah by Semarang Commercial Court. For this reason, an analysis is carried out following the consideration of the judge in verdict number 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg regarding bankruptcy of the Savings and Loan Cooperative and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah in accordance with the provisions of Cooperative Law. The problems discussed within this thesis are how the position of mudharabah investment deposits in capital of Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing and whether the Judges consider the verdict in Decision Number 12/Pdt.Sus-Pailit /2017/PN.Niaga.Smg which decides bankrupt Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah is in accordance with the legal aspects of the cooperative. The research method used in this writing is juridical normative. The results is knowing that the position of mudharabah deposit is classified as the equity of the Savings and Loan Cooperatives and Islamic Finance, which is in the form of voluntary savings and know the lack of legal considerations made by the Panel of Judges in making bankrupt decisions against Savings and Loan Cooperatives and Sharia Financing BMT Fi Sabilillah because it does not deepen the legal provisions of cooperatives in determining bankruptcy applicants savings and mudharabah deposits to be categorized as debt in bankruptcy law. The authors advice to the Judges of the commercial court should be in deciding bankruptcy Cooperative legal entities need to look at the legal provisions of Indonesian cooperatives, which then from the provisions are included also in the judicial legal considerations, so as to provide legal certainty and justice for litigants."