Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan menurut KUHPerdata hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memandang perkawinan dari ikatan lahir batin, yang tidak hanya mencakup ikatan secara fisik dan batiniyah, namun juga ikatan dalam harta benda. Terkait ikatan harta benda tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa diperbolehkannya suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan atas harta benda dalam perkawinan. Sehingga, apabila terjadi perceraian, maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat akan berdampak pada perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut mengenai pembagian harta benda perkawinan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, tulisan dalam skripsi ini menunjukkan adanya prosedur pembuatan dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh suami istri; dan implikasi terhadap perjanjian perkawinan terhadap harta benda perkawinan apabila terjadi perceraian adalah telah memiliki kedudukan hukum selama perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebagai contoh, mereka dapat mengadakan pisah harta sama sekali, pisah harta secara terbatas, pemisahan aset-aset tertentu, percampuran harta bulat, campur hasil pendapatan, persatuan untung rugi.

---

Marriage in accordance with The Civil Code is only being regarded in terms of civilization. Unlike The Law No. 1 of 1974 that views the marriage of the spiritual and physical bond, that includes not only physical and spiritual bonds but also the prenuptial bonds. Related to the prenuptial bonds, The Law No. 1 of 1974 regulates that husband and wife are allowed to arrange a prenuptial agreement in their marriage. Thus, in the event of divorce appears in their marriage, the prenuptial agreement that has been made will give an implication to the prenuptial in the marriage. By using normative methods, this mini thesis study shows that there are several procedures and requirements that should be conducted to make a legal prenuptial agreement; and the implication of the prenuptial agreement in the event of divorce appears is the prenuptial agreement has its own legal position in the course of the agreement?s clause is not permissible if it is prohibited by the law, or if it violates good conduct, or public order. In example, they can arrange a completely separated of assets, separately limited of assets, separation of custom assets, completely interfusion of assets, interfusion of incomes, coalition of benefits and loss"

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh notaris di Indonesia untuk perkawinan campuran beda kewarganegaraan antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Australia yang mana perkawinannya itu dilangsungkan di negara bagian New South Wales - Australia berdasarkan hukum perkawinan Australia. Maka timbul permasalahan mengenai kedudukan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dalam hukum perkawinan di Australia. Apakah akta perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan diakui kedudukannya sebagai perjanjian perkawinan di Australia atau tidak. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dan deskripsi analitis, yaitu berupa kajian terhadap asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan dilihat dari teori-teori Hukum Perdata Internasional yang terkait dengan masalah perjanjian perkawinan yang bersifat internasional ini. Serta peraturan dan perundang-undangan Australia yang mengatur mengenai perkawinan, perjanjian perkawinan dan pengakuan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar Australia. Sebagai hasil dari penelitian ini, bahwa Australia hanya mengakui perjanjian perkawinan asing bilamana segala persyaratan tentang tata cara pembuatan perjanjian perkawinan Bindin Financial Agreement di Australia. Jadi dalam kasus tesis ini akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia tidak diakui dan secara hukum tidak mengikat. Perjanjian perkawinan tersebut hanya dipakai oleh hakim di Pengadilan Keluarga Australia sebagai bahan pertimbangan saja.

---

This thesis is the review of a prenuptial agreement deed that made in Indonesia by Indonesian Public Notary for a mixed marriage with different nationalities between an Indonesian nationality and an Australian nationality, where the wedding was held in New South Wales - Australia. Is the prenuptial deed above valid and recognise as prenuptial agreement in Australia. The above conflicts, has been reviewed and obsereved by the writer using a yuridis normative method and deskriptive analitic, law principles rules by Indonesian regulation related with mixed marriage prenuptial agreement subject, also using the principles by International Private Law, Australian Acts and regulation that rules international mixed marriage on how foreign prenuptual agreement is recognise in Australia. The result has come up that Australian only recognise foreign prenuptial agreement as long as it meet with all the requirements on how Australian make a binding financial agreement. So in this case, the prenuptial agreement deed made by Indonesian public notary in Indonesia does not recognise and does not binding in Australian. Its use for the judge in Family Court for a concideration only. "

"Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, maka aturan mengenai harta para pihak diatur dengan jelas di sana, baik mengenai harta bawaan maupun harta yang dihasilkan oleh para pihak selama masa perkawinan. Tentunya prosedur pembuatan perjanjian perkawinan haruslah dengan prosedur yang berlaku seperti perjanjian tersebut harus dibuat pada saat atau sebelum berlangsungnya perkawinan, dibuat dengan akta notaris, dan harus didaftarkan di Lembaga Pencatat Perkawinan. Begitu juga dengan masalah perubahan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihaknya. Perjanjian perkawinan hendaknya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Penulis dalam penulisan skripsi ini mencoba menganalisa perlindungan hukum terhadap harta benda perkawinnan yang menggunakan perjanjian perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang mengalami perubahan.

---

Prenuptial agreement is a written contract between two people who are about to marry that concerns about various financial issues. It covers the control and possession of property and other assets taken into the marriage and later obtained during the marriage either individually or jointly, as well as the couple's future earnings, and how such property or assets will be distributed in the event of divorce or death. These agreements are fairly common if either or both parties have substantial assets, children from a prior marriage, potential inheritances or earn high incomes. The writer of this thesis analyze the impact of law protection on prenuptial agreement against the financial issues in a marriage with prenuptial agreement and how the protection takes place on the prenuptial agreement which has been changed after the marriage. As a result of the recent high number of divorces which ended with problems, pre-nuptial agreement is expected to minimized those problems in advance. However, the procedure on creating the prenuptial agreement has to be made by law which would bound the two parties legally. Furthermore, any changes on the prenuptial agreement after the marriage has also be done by law to make it remain valid legally."

"Umumnya suami-istri akan mempertahankan keberlakuan akta perjanjian perkawinan. Seiring hal tersebut, hingga kini belum ada pengaturan mengenai pembatalan akta perjanjian perkawinan. Dapat atau tidaknya pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung; landasan hukum pertimbangan hakim; dan akibat-akibat hukumnya. Metodelogi penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak dapat dilakukan dengan cara apapun juga. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak sesuai diterapkan dalam kasus ini. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterapkan sejak dikabulkannya pembatalan. Setiap pihak tetap bertanggung jawab pribadi atas segala utangnya.

---

Generally husband and wife will retain the enforceability of the prenuptial agreement. As it is, until now there has been no regulation regarding cancellation of the prenuptial agreement. Whether or not cancellation of the prenuptial agreement after marriage; judges considered the legal basis; and the legal consequences. Normative research method and qualitative approach. Cancellation of the prenuptial agreement after marriage can't be done by any means. Article 1338 Civil Lawbook isn't applicable in this case. Article 35 and Article 36 Marriage Law applied since the granting of the annulment. Each party remain personally liable for any debts."

"Perkawinan berbeda kewarganegaraan menyebabkan persatuan harta dikemudian waktu. Banyak peraturan peraturan di negara ini, yang membedakan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia untuk sistem kepemilikan suatu harta benda, jika menikah tanpa Perjanjian Perkawinan, maka harta tersebut akan menjadi bulat, oleh karna itu dibuatlah Perjanjian Perkawinan, untuk melindungi masing masing pihak. Berlakukanya Perjanjian Perkawinan setelah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan semenjak perkawinan berlangsung. Oleh karna itu, Perjanjian Perkawinan berlaku apabila Perkawinan yang dijalani oleh pasangan berbeda kewarganegaraan berjalan dengan sah, tetapi dalam analisa kasus ini pasangan yang menikah berbeda kewarganegaraan ini tidak menjalani beberapa aturan dan ada beberapa keterangan yang tidak diterangkan. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah, Bagaimana Pengaturan pelaksanaan pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh pasangan berbeda kewarganegaraan, permasalahan berikutnya, Bagaimana pengaturan Pencatatan Perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan dengan yang perkawinannya tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku di Indonesia, serta pencatatan perkawinan agar perjanjian perkawinan tersebut tercatat dan sah. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalahanalisis data yang ada secara kualitatif. Metode yang menekankan pada peraturan perundang undangan teoritis. Dan bentuk penelitian adalah yuridis Normatif, penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis.pengaturan dan pelaksanaan, pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh Warga Negara Oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri Harus mendapatkan surat bukti perkawinan warga negara Indonesia,untuk jadi alat bukti pencatatan. Pengaturan Pencatatan Perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraandalam penulisan ini melalui, konsorsium penetapan pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil agar perjanjian perkawinan tersebut tercatat dengan sah dengan dasar Asas Lex Loci Celebrationis.

---

A different nationality marriage, cause of a unity property in the future. Many regulation in this country differentiate between an Indonesian and the foreign citizens in the system to ownthe property. If someone married without prenuptial agreement then the property between a marriage couple will be united, then it's better to make prenuptial agreement to protect each property.Prenuptial agreement is valid since its registered by marriage officers, and during the marriage. Therefore the prenuptial agreement is valid when the marriage different nationality do the procedure of regulation and legitimate. But in this case the both couple different nationality not did the procedure, and some identity is being hiden, the problem in this case is how the regulation and implementation to register the prenuptial agreement which is made in Indonesian, by the marriage different nationality in other country, next problem is how the regulation and implementation to register the prenuptial agreement which is made in Indonesia but the marriage against the regulation Indonesia, also how to make the prenuptial agreement register and legimate.

The method in this thesis is use analysis data by qualitative, and using the regulation theory, the form of the research yuridical normative, which is use regulation. Regulation and implementation of register Prenuptial agreement before marriage begin, marriage with different nationality in other country has been prove with letter to prove their marriage in other country for to as based to register marriage and prenuptial agreement. Register and implementation in this case by marriage different nationality, is using consortium is issued by Register Office Indonesia, also the prenuptial agreement is legimate based on Lex Loci Celebrationis."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah perjanjian kawin yang tidak didaftarkan berlaku efektif kepada pihak ketiga dan bagaimanakah kedudukan harta benda dalam perkawinan tersebut apabila perjanjian kawin yang dibuat tidak didaftarkan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dan mengikat kedua belah pihak dan calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah dalam harta perkawinan dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Tidak hanya harta perkawinan, hutang - hutang yang timbul sepanjang perkawinan juga sering dipermasalahkan apalagi jika perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga.Tentunya pembuatan perjanjian perkawinan haruslah dengan prosedur yang berlaku seperti harus dibuat dengan akta notaris dan harus didaftarkan. Undang - Undang mengatur bahwa perjanjian perkawinan haruslah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Penulis dalam penulisan ini mencoba menganalisa perjanjian kawin yang tidak didaftarkan apakah dapat melindungi kepentingan pihak ketiga atau dianggap tidak berlaku sama sekali untuk pihak ketiga serta kedudukan harta benda dalam perkawinan itu sendiri apakah berlaku harta bersama atau berlaku pemisahan harta seperti yang tercantum dalam Perjanjian Perkawinan. Pihak Ketiga akan dirugikan apabila tidak dilakukan pendaftaran, karena Perjanjian Perkawinan dianggap tidak berlaku kepada pihak ketiga apabila tidak diaftarkan. Harta Benda dalam perkawinan dianggap tidak ada pemisahan harta dalam perkawinan tersebut. Pendaftaran perjanjian perkawinan dianggap syarat mutlak sehingga notaris juga bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada kedua belah pihak sebelum pembuatan perjanjian mengenai akibat - akibat yang akan timbul jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan. Penulis ini menyarankan agar notaris memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada klien yang akan membuat perjanjian kawin.

---

This research talking about prenuptial agreements that not been registered. The problems are whether the unregistered prenuptial agreements can be effective to third party and how the marital property position in unregistered prenuptial agreements. Juridical normative approach was used as method in this research. Prenuptial agreements is a contract entered into prior to marriage by the people intending to marry or contract with each other. Many problems occurs in divorce events, especially about marital property and financial rights. That is why prenuptial agreements is needed, to establishes the property and financial rights of each spouse and also third party, in the event of divorce.Prenuptial agreements should be made with notary deed to be registered. According to laws, prenuptial agreements should be registered to local district court.In this research, writer want to analyze the absent of prenuptial agreements, whether it can protect the third party's interests and also determine how property is handled during marriage based on marital agreement.Third party will be disadvantaged if prenuptials agreement is not been registered because marital agreement considered not valid to third party. It also affect to marital property where it can be considered no separation of property in that marriage. Thus, prenuptial agreement is a must before marriage and notary has responsibility to explain to both parties, the result that can be happened if the prenuptial agreements not been registered."

"ABSTRAKPerjanjian perkawinan harus dicatatkan dalam Akta Perkawinan. Namun, terdapatbeberapa pihak yang terlambat mendaftarkannya. Skripsi ini membahas PenetapanNomor 52/Pdt.P/2011/PN.Ska. yang dalam pertimbangannya tertulis bahwakelalaian pendaftaran Perjanjian Perkawinan menyebabkan perkawinan antaraBudi Santoso dan Lily Tjokrosusantodianggap tanpa adanya PerjanjianPerkawinan. Dengan metode deskriptif analitis, aturan mengenai PerjanjianPerkawinan ditinjau untuk mengetahui status kepemilikan harta bersama yangdiperoleh sebelum Perjanjian Perkawinan dianggap berlaku berdasarkanPenetapan itu. Dari penelitian ini disimpukan bahwa Perjanjian Perkawinan diaturdalam Pasal 139 – 179 KUH Perdata dan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 danstatus kepemilikan harta bersama milik Budi dan Lily mengikuti peraturanperundang-undangan yang berlaku bukan pada Akta Perjanjian Perkawinan No. 1.

---

ABSTRACTPrenuptial Agreement must be registered in the Deed of Marriage. However,thereare several parties who are late to register it. This thesis discussed the CourtOrderNumber 52/Pdt. P/2011/PN.Skawhich in its judgment states that thenegligence in registration led to the absence of the Prenuptial Agreement in themarriage between Budi Santoso and Lily Tjokrosusanto. With the descriptiveresearch analytical methods, rules about Prenuptial Agreement is reviewed to findout the status of the possesion of marital community of property acquired beforethe Prenuptial Agreement is considered valid upon the Court OrderNumber52/Pdt. P/2011/PN.Ska. From this research, it can be concluded that PrenuptialAgreementis regulated in Article 139 up to Article 179 of the Civil Code andArticle 29 Law Number 1 of 1974 and the status of marital communityof propertyis based on the regulations instead of the Deed of Prenuptial Agreement Number1."

"Pada umumnya masyarakat yang melakukan perkawinan campuran tidak memperhatikan dan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan sebelum mereka melakukan perkawinan campuran terutama hal-hal yang menyangkut mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan mereka. Pada dasarnya seseorang yang melakukan perkawinan campuran tidaklah dapat secara bebas untuk membeli hak-hak atas tanah di Indonesia dikarenakan pasangannya yang berkewarganegaraan asing tetap mempunyai hak tersebut karena adanya harta bersama. Hal ini karena adanya pembatasan hak kepemilikan tanah yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia pasal 1 jo pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berazaskan kebangsaan.Penelitian kali ini berjudul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Harta Bersama" dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif dengan jenis penelitian menarik asas hukum untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti serta wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitian. Juga menganalisa putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 495/Pdt.G/2005/PA.Bdg sebagai salah satu contoh perkawinan campuran. Seseorang yang melakukan perkawinan campuran harus membuat perjanjian kawin diluar persekutuan harta dan benda sebelum melakukan perkawinan serta didaftarkan agar dapat mengikat pihak ketiga serta adanya kepastian hukum.Hal ini agar tidak terdapat persatuan harta dan benda dalam bentuk apapun antara suami dan istri tersebut sesuai yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campuran dengan tidak membuat perjanjian kawin diluar persekutan harta dan benda karena unsur ketidaktahuan atau tidak adanya budaya membuat perjanjian kawin dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga ketika terjadi perceraian dan pewarisan menimbulkan permasalahan dan dalam pelaksanaannya sering terjadi penyelundupan hukum. Ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan atas hak atas tanah tersebut.

---

In General, Couples of mixed marriage do not care and know what they should do before they enter married life, especially about their marital property. Principally, a person who did this marriage has limitation to posses land, because based on Article 1 jo article 21 Law Number 5 Year 1960 every possession that is purchased by a mixed couple after they are married is considered a collective possession. The couple would lose the right to own land because one of the parties was an expatriate.The research is entitled "Judicial Review Of Prenuptial Agreement In Mixed Marriage On Marital Property". The normative library method is used in this research for getting full description about the problem. Interview with the informant is used to add information for the research. I also analyze verdict of religious court of Bandung Number 495/Pdt.G/2005/PA.Bdg as an example of mixed marriage case. An Indonesian (man or woman) in a mixed marriage has to make prenuptial agreement for separation property before they married to protect their assets and limit parties? right. After that the prenuptial agreement has to be registered to bind third party and legal certainty.The prenuptial agreement to avoid joint marital property which is in line with article 29 Law Number 1 Year 1974 jo article 139 The Burgerlijk Wetboek.However, many mixed married couples who do not make prenuptial agreement in Indonesian marriage, since they are not familiar with making prenuptial agreement. Consequently, they find many problems when they divorce or one of them dies. Sometimes there is smuggling law which prohibit in our country and they can lose the right to own land."

"Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Disahkannya perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian perkawinan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetap berlaku bagi para pihak (suami-istri) yang membuatnya. Tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan tidak dapat dijadikan alasan sebagai perbuatan tidak terpenuhinya syarat perjanjian perkawinan yang mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya merupakan tindakan Pencatatan/Pendaftaran saja guna memenuhi asas publisitas. Pendapat Mahkamah Agung mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris bukan syarat formil merupakan pendapat yang keliru. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris merupakan syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diperlukan peraturan pelaksana untuk mengatur perjanjian perkawinan itu sendiri, agar jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

---

A Prenuptial Agreement not registered at Civil Registry or religious Affairs Office may be the reason of a person to file a cancellation of the Prenuptial Agreement. The passing of the Prenuptial Agreement by the Marriage Officer may be interpreted as one of the conditions for the validity of the Prenuptial Agreement. The research method is normative juridical with qualitative approach is descriptive analytical. The Prenuptial Agreement not registered by the Marriage Officer shall apply to the parties (the spouses) who make it. The non-registration of the Prenuptial Agreement shall not be the reason for the non-fulfillment of the terms of the Prenuptial Agreement which resulted in the Prenuptial Agreement being void. The ratification of the Prenuptial Agreement by the marriage registrar as stipulated in Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, is only a Registration / Registration activity only to fulfill the publicity principle. The Supreme Court's opinion on the Prenuptial Agreement made by Notary is not a formal requirement is a false opinion. The Prenuptial Agreement made by notary is a requirement for the validity of a Prenuptial Agreement as described in the Civil Code. An implementing regulation is required to govern the Prenuptial agreement itself, in order to be clear and not to create multiple interpretations."

"ABSTRAKSebuah akta perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga apabila telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, jika tidak dicatatkan maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku untuk para pihak saja, yaitu suami istri. Dalam praktek, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang telah membuat akta perjanjian perkawinan lalai untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka. Sehingga, dalam hal ini, pada praktek pasangan suami istri tersebut akan meminta penetapan dari pengadilan untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka. Skripsi ini membahas bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah walaupun perjanjian perkawinan tersebut terlambat didaftarkan terhadap harta benda suami istri yang telah ada sebelum penetapan tersebut dikeluarkan oleh pengadilan serta ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pegawai Pencatat Nikah dan Notaris dapat memberikan penjelasan kepada calon pengantin agar mencatatkan akta perjanjian perkawinan yang mereka buat.

---

ABSTRACTA prenuptial agreement will legally binding the third party if it has been registered by a the marriage registry officer, if not registered then the prenuptial agreement shall legally binding only to the parties, husband and wife. In practice, a few of married couples who have made the prenuptial agreement forgot to registered their agreement to the marriage registry officer. Thus, in this case, in practice the couple will submit an apeal to the court to regist their prenuptial agreement. This thesis discusses how the legal consequences arising from a court decree to husband and wife property before the court decree. This research used normtive legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. The results of the study suggest that the marriage registry officer and Notaries may provide explanations to brides to register their prenuptial agreement."