Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang dikelola oleh Manajer Investasi di pasar modal. Mekanisme dan peranan Manajer Investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) belum diatur secara ketat oleh Bapepam LK, hingga diterbitkannya Peraturan Bapepam LK No. V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Kelemahan ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk menggunakan KPD tidak dalam tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Askrindo menggunakan perantara Manajer Investasi PT. Reliance Asset Management untuk memberikan dana bantuan kepada nasabahnya. Direktur sekaligus Wakil Manajer Investasi PT. RAM bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran peraturan Bapepam LK dan kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Discretionary Fund managed by the Investment Managers in the capital market. The management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not clearly regulated by the Bapepam LK (Capital Market Supervisory Board in Indonesia), until the issuance of Regulation of Bapepam LK No. V.G.6 of Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investors? Interest. This weakness is exploited by several parties for not the purpose of the Discretionary Fund itself. This research used a normative juridical approach with literatures research. Processing the data used qualitative method that produces a descriptive analytical study. The result showed that PT. Askrindo used Investment Manager PT. Reliance Asset Management as intermediary to provide bailout money for its customers. Director as well Investment Manager of PT. RAM takes personal responsibility due to violations of Bapepam LK regulations and crimes committed in this case."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor, yaitu Kontrak Pengelolaan Dana, dan perlindungan yang diberikan oleh hukum pasar modal di Indonesia kepada pemegang unit Kontrak Pengelolaan Dana. Bentuk investasi sampai dengan saat ini sangatlah beragam. Namun demikian terdapat beberapa investasi yang cukup banyak menarik minat dari masyarakat pemodal, salah satunya adalah Kontrak Pengelolaan Dana. Kontrak Pengelolaan dana pada saat ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang pesat. Adapun yang dimaksud dengan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi, dimana untuk selanjutnya Manajer Investasi akan menginvestasikan uang investor tersebut dalam portofolio efek. Pada akhir tahun 2010 yang lalu tercatat jumlah investasi yang berhasil dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk Kontrak Pengelolaan dana adalah lebih kurang Rp. 44 triliun. Jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar mengingat usia investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana yang relatif masih baru. Namun demikian, tidak sebagaimana lazimnya suatu produk yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi, seperti Reksa Dana, penerbitan dan tata kelola Kontrak Pengelolaan Dana oleh seorang Manajer Investasi tidak diatur secara ketat oleh Bapepam LK. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan besar terkait dengan perlindungan bagi anggota masyarakat yang melakukan investasi melalui Kontrak Pengelolaan Dana. Pertanyaan tersebut di atas tentunya memiliki arti yang penting bagi investor yang menginvestasikan uangnya dalam Kontrak Pengelolaan Dana, terlebih mengingat investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana sama sekali tidak dijamin oleh Pemerintah. Hal ini tentunya mengakibatkan calon pemegang unit Kontrak Pengelolaan Dana harus mengetahui secara mendetail hak apa saja yang mereka miliki dan perlindungan hukum apa saja yang mereka miliki dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia sebelum setuju untuk menginvestasikan uangnya dalam instrumen Kontrak Pengelolaan Dana.Kenyataan ini juga mengingatkan bagi para investor untuk berhati-hati sebelum menanamkan modalnya dalam Kontrak Pengelolaan Dana.

---

This thesis discusses about one of the investment types for investor?s, which is Discretionary Fund, and the protection given by the Capital Markets Law in Indonesia to the Discretionary Fund Unit Holders. Investment types until now its very diverse. Nonetheless there are some few investment that quite attract the investors attention, one of them is Discretionary Fund. Discretionary Fund right now is one of the investment types that is rapidly growing.

The definition of Discretionary Fund itself is investors fund management which is formed by bilateral agreement between the investors and Investment Manager, where for furthermore the Investment Manager will invest the investors fund in securities portfolios. In the end of year 2010 it?s recorded that the amount of investment which is successfully managed by the Investment Manager in the form of Discretionary Fund is more and less Rp. 44 Trillion. That amount is a very big amount considering that Discretionary Fund is practically new in Indonesian capital market. Nonetheless, unlike other types of investment managed by the Investment Manager, such as Mutual Fund (Reksa Dana), the issuance and the management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not heavyly regulated by the Capital Market Supervisory Board in Indonesia. Because of that, it give rise to a big questioned in relation with the protection for the investors who invest in the Discretionary Fund.

That questioned certainly is important to the investors who invest in Discretionary Fund, specially considering that the investment in form of Discretionary Fund is not secured by the government. This fact certainly cause the investors who wants to invest in Discretionary Fund have to understand in detail all the rights that they have and what are the protection that they have in capital markets law in Indonesia before agree to invest in Discretionary Fund. This reality also remind the investors to be caitious before invest in Discretionary Fund."

"Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pelaksanaannya untuk mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang peranannya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, membuat direksi suatu perusahaan efek melakukan langkahlangkah strategis dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, segala tindakan direksi tidak boleh melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tesis ini akan membahas tentang direksi perusahaan efek yang melakukan tindakan diluar kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin usaha perusahaan efek (analisa pencabutan izin usaha PT Reliance Asset Management) dan peranan OJK untuk melindungi perusahaan efek terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara untuk mendukung data primer. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa perusahaan efek yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena direksi perseroan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapepam-LK/OJK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, kedua upaya hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam hal perlindungan terhadap perusahaan efek, peranan OJK tersebut ditunjukkan dengan cara mewajibkan semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal harus dilaporkan kepada OJK dan OJK juga memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

---

Global condition rapid development causes challenge to economic growth, particularly in capital market industries. As one of main component of capital market, securities companies play significant roles in the development of capital market, including Indonesian. In performing its supervisory duty over Indonesian securities companies, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) or currently replaced by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has issued the Decision of Head of Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Number Kep-334/BL/2007, Regulation Number V.A.1 on License for Securities Companies.

Due to fast growing of Indonesian capital market, board of director of securities companies is urged to take strategic measures to obtain profit. Although, in doing so, the board of director is prohibited to exceed their authority granted toward them, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

This thesis is prepared to elaborate action conducted by board of director beyond their authority, that caused revocation of business license of securities company (analysis on the business license revocation of PT. Reliance Asset Management) and role of OJK in protecting securities company from misuse of authority of its board of director. The method used in this research is yurudis normative with perspective approach by using secondary data based on literature and interview in order to complement the primary.

From the analysis, it is understood that securities company whose business license is revoked by OJK due to its board of director's misuse of authority may take legal action by submitting file objection to Bapepam - LK/OJK and file lawsuit to Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara). However, the mentioned legal actions may not be conducted at the same time. In term of protection to the securities company, the role of OJK is shown by obligating any securities company to report all of its capital market transactions to OJK and OJK may impose any necessary penalties toward late submission of such report."

"Jasa asuransi merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, pemegang polis dibebaskan dari penarikan PPN oleh perusahaan asuransi baik yang merupakan beban ataupun biaya yang dikenakan kepada pemegang polis. Dinyatakan dalam pasal 4A ayat (3) huruf e UU No. 42 Tahun 2009 jasa asuransi adalah jasa yang tidak dikenakan PPN. Dalam perkembangannya perusahaan asuransi tidak hanya menyediakan jasa asuransi akan tetapi juga jasa investasi yang dinamakan asuransi unit-link, dalam asuransi unit-link pemegang polis dapat membayarkan sebagian preminya untuk di investasikan dalam subdana investasi yang disebut unit. Terkait dengan hal tersebut terdapat putusan pengadilan pajak dengan nomor PUT.58190/PP/M.XIIIB/16/2014 tentang adanya hutang PPN masa pajak oktober 2010 atas Jasa Pengelolaan investasi unit-link yang harus dibayar oleh PT. AJMI. Penulis dalam penelitian ini, menggunakan bentuk Penelitian yuridis normatif. metodologi yang diterapkan adalah menggunakan penelitian mono-disipliner, penelitian mono-disipliner didasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa perusahaan asuransi jiwa PT. AJMI terhutang PPN karena PT. AJMI selain melakukan kegiatan asuransi pertanggungan jiwa juga mengelola dana investasi dari pemegang polis. Oleh karena itu PT. AJMI dikenakan PPN atas pengelolaan dana investasi dari pemegang polis tersebut, akan tetapi untuk kegiatan pertanggungan jiwa tidak dikenakan PPN.

---

ABSTRACTInsurance services are services that are not subject to value added tax, policyholder withdrawals are exempt from VAT by insurance companies either a burden or costs charged to policyholders. Stated in Article 4A paragraph (3) letter e of Law No. 42 Year 2009 insurance services are services that are not subject to VAT. In the development of the insurance companies not only provide insurance services but also investment services called unit-linked insurance, unit-linked insurance policy holders can pay partial premiums to be invested in investment fund called unit. Related to this are the tax court decision with numbers PUT.58190/PP/M.XIIIB/16/2014 concerning the VAT payable tax period October 2010 on the Management Services unit-link investment to be paid by PT. AJMI. The author in this study, using the shape of the normative juridical research. the methodology employed is the use of mono-disciplinary research, mono-disciplinary research based on one kind of science. The conclusion from this study is that the life insurance company PT. AJMI VAT payable for PT. AJMI insurance other than life insurance activities also manages investment funds from policyholders. Therefore, PT. AJMI subject to VAT on the management of investment funds from the policy holder, but for the life insurance activities are not subject to VAT."

"Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi portofolio empat instrument investasi utama pada Program JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu deposito, obligasi, saham dan reksadana. Riset dimulai dengan mengumpulkan data mengenai maksimal penjaminan bunga deposito, yield obligasi pemerintah seri benchmark, indeks LQ 45, dan indeks reksadana saham. Analisis dilakukan melalui tahap-tahap menghitung return dan standar deviasi masing-masing instrumen investasi, mencari korelasi dan kovarian, menentukan portofolio optimal dan menentukan kurva efficient frontier. Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot dari masing- masing instrumen investasi yang akan dimasukkan dalam portofolio. Berdasarkan hasil perhitungan (return) dan risiko (risk), maka portofolio yang optimal bagi program JHT adalah dengan melakukan perubahan komposisi dari keempat instrumen yang membentuk portofolio. Terjadinya perubahan komposisi sehingga porsi deposito menjadi 34,69%, saham menjadi 21,68%, obligasi menjadi 39,45%, dan reksadana menjadi 4,18%. Dengan kombinasi portofolio optimal tersebut akan menurunkan risiko dari 6,12% menjadi 2,69% dan imbal hasil (return) menurun dari 10,34% menjadi 10,23%.

---

This study discusses the optimization of a portfolio of four main investment instrument at JHT Program in BPJS Ketenagakrjaan ; deposits, bonds, stocks and mutual funds. Research begins with collecting data on the maximum guarantee on deposits, government bond yield benchmark series, LQ 45, and index mutual fund shares. The analysis was conducted through the stages of calculating return and standard deviation of each investment instrument, looking for correlation and covariance, determine the optimal portfolio and determine the efficient frontier curve. The next step is to determine the weight of each investment instrument that will be included in the portfolio. Based on the calculation (returns) and risk (risk), then the optimal portfolio for JHT program is making changes to the composition of the four instruments that make up the portfolio. Changes in the composition so that the portion of deposits to 34.69%, 21.68% shares to bonds be 39.45%, and mutual funds to 4.18%. With the combination of optimal portfolio will reduce risk of 6.12% to 2.69% and the yield (return) decreased from 10.34% to 10.23%."

"Penulisan karya akhir ini membahas mengenai alokasi penempatan portofolio investasi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja RHX dengan program pensiun manfaat pasti berdasarkan strategi liability driven investment (LDI). Pendekatan LDI bertujuan untuk mengelola risiko yang melekat pada portofolio aset dana pensiun dengan kewajiban dana pensiun sebagai benchmark untuk menghindari terjadinya kondisi asset-liability mismatch. Penerapan strategi LDI dapat dilakukan dengan beberapa metode dan tekhnik, dalam penelitian ini, pendekatan LDI yang digunakan adalah pendekatan cash flows projection dengan mencocokkan informasi arus kas pembayaran kewajiban Dana Pensiun RHX di masa datang dengan rencana penempatan dan pengalokasian portofolio investasinya.Pendekatan LDI menekankan bagaimana nilai liabilitas di masa depan dapat berubah akibat pengaruh inflasi, tingkat suku bunga (discount rate), dan karakteristik usia peserta dana pensiun. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan LDI, dana pensiun dapat mengurangi risiko pendanaan (funding risk) yang mungkin timbul akibat sensitivitas liabilitas program terhadap tingkat inflasi, tingkat bunga dan sisa usia peserta dana pensiun, sehingga pada akhirnya, dana pensiun dapat menyiapkan ketersediaan dana secara lebih baik untuk melakukan pembayaran kewajiban manfaat pensiun pada saat jatuh tempo.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi LDI dapat membantu Dana Pensiun RHX dalam menempatkan portofolio investasinya sesuai dengan durasi jatuh tempo pembayaran manfaat pensiun sehingga dapat menghasilkan imbal hasil pengembalian yang lebih optimal yang tercermin dari perbaikan rasio Return on Investment (ROI), rasio pendanaan dan tingkat kecukupan pendanaan. Meskipun pendekatan LDI memberikan dampak yang cukup baik, perencanaan dan penyusunan strategi yang di dukung dengan kebijakan investasi serta kemampuan manajer investasi yang lebih baik perlu dilakukan oleh Dana Pensiun RHX sehingga strategi pengelolaan investasi di Dana Pensiun RHX yang mengikuti liability driven investment basis ke depannya dapat menjadi lebih optimal.

---

This thesis discuss about allocation of investment portofolio on Employer Pension Fund of RHX with defined benefits plan based on liability driven investment strategy (LDI). LDI approach aims to manage the risks inherent in the portfolio of pension funds assets with liabilities of pension funds as a benchmark in order to avoid the occurrence of the condition of the asset-liability mismatch. LDI strategy implementation can be done by several methods and techniques, in this study, LDI approach will focus on cash flows projection by matching the cash outflows information of Dana Pensiun RHX Pension Fund for payment of obligations in the future with the investment plan and allocation of its investment portfolio.

LDI approach emphasizes how the value of future liabilities may change as a result of the effects of inflation, interest rate (discount rate), and the characteristics of the age of pension fund participants. By using LDI approach, hopefully, the pension fund may reduce the risk of funding (funding risk) that may arise due to the sensitivity of the inflation rate program liability, interest rate and remaining life of the pension fund, so that in the end, the pension fund can prepare better availability of funds for pension benefit payment obligations at maturity.

The results of this study showed that the implementation of LDI strategies can help in placing the RHX pension fund investment portfolios in accordance with the duration of the due payment of pension benefits so as to produce more yield optimal returns as reflected in the improvement of the ratio of Return on Investment (ROI), the ratio of funding and the level of adequacy funding. Although the LDI approach provides a good impact, planning and strategy, supported by investment policy as well as the ability of investment managers better be done by the pension fund management strategies RHX that pension fund investment in RHX that follow liability driven investment base in the future may be more optimal."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik pengelolaan risiko di divisi investasi PT DEF, sebuah manajer investasi reksa dana, dengan kerangka pengendalian risiko COSO ERM dan peraturan OJK yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan para staf di divisi investasi PT DEF. Sementara itu, pengambilan sampel terkait pengelolaan risiko menggunakan periode tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa divisi investasi PT DEF telah memenuhi aspek-aspek pengendalian kerangka COSO ERM dan telah mematuhi peraturan OJK terkait.

---

This study aims to compare risk management practices at the investment division of PT DEF, a mutual fund investment manager, with ERM risk standards and with current Financial Services Authority OJK regulations. This study uses qualitative method through interview with staffs in the investment division in PT DEF. Meanwhile, risk control samples are taken from 2015 to 2017 period. This study indicates that the investment division of PT DEF has fulfill controlling aspects on COSO ERM framework and complied with OJK rsquo's regulations."

"[Skripsi ini membahas mengenai kondisi pengawasan yang dilakukan Otoritas JasaKeuangan sebagai otoritas pasar modal sekarang ini dalam mengawasi manajerinvestasi dalam mengelola Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Sekarang ini, KPDdiatur dalam Peraturan Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan PortofolioEfek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Sebelum adanya peraturantersebut, tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai KPD secara jelas.Adanya kondisi tersebut menyebabkan beberapa pihak memanfaatkan KPD tidaksesuai dengan tujuannya. Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan penelitianyuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus KPD PT.Askrindo, para manajer investasi melakukan pelanggaran dan kejahatan dalammengelola KPD tersebut. Namun dalam hal ini OJK memberikan sanksi yangberbeda kepada para manajer investasi tersebut. Sebagai pengawas OJK dituntutuntuk dapat melaksanakan tugas yang dimilikinya secara baik sehingga terciptaperlindungan dan kepastian hukum dalam pengelolaan KPD., This thesis reviews about condition of supervision conducted by The FinancialServices Athority (OJK) towards Investment Managers in managing SecuritiesPortfolio Management For Individual Investor (Discretionary Fund). Nowadays,discretionary fund regulated by The regulation of V.G.6 regarding SecuritiesPortfolio Management Guidelines for Individual Investor. Prior to the existence ofthe regulation, there is no regulation governing the discretionary fund clearly. Thecondition causes some parties take advantage of the discretionary is notaccordance its purpose. This thesis is based on a normative juridical research. Theresult showed that the case of the discretionary of PT. Askrindo, the investmentmanagers conducted infringement and crimes in managing the discretionary fund.Nevertheless, in this case the OJK provides a different sanction to the investmentmanagers. As supervisor, OJK is required to be able to carry out its tasks properlythus created protection and legal certainty in the management of the discretionaryfund.]"

"Penetapan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS memberikan pedoman baru dalam pelaksanaan program pensiun nasional. Kondisi baru ini melahirkan tantangan, terutama dalam pengelolaan investasi, agar terjadi kecukupan dana pensiun. Melalui penyusunan model yang kemudian digunakan dalam simulasi, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan kunci penting untuk tercapainya kecukupan dana pensiun, dalam setiap pendekatan; skema individual, skema agregat angkatan, maupun agregat periodik.

---

The implementation of Law 40/2004/SJSN and Law No24/2011/BPJS has turned the landscape of pension program in Indonesia. The new condition implanted brings challenges in the implementation of national pension program, especially in fund management, in order to achieve the sustainability of the program. Using simulation based on the constructed model, it is concluded that investment is the key factor to achieve the adequacy of pension fund, whether in individual approach, cohort aggregate, or periodically cohort aggregate."