Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

---

There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan lanjutan yang muncul dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen adalah penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi). Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN sehubungan dengan penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan kreditur selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. Analisis perlakuan PPN atas transaksi penjualan AYDA dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf a khususnya Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu dari hasil analisis juga diketahui bahwa peraturan PPN yang ada belum efektif dalam menjaring potensi transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli.

---

ABSTRACTOne of the follow-up in a consumer finance transaction is the sale of collateral foreclosed (repossessed collateral) that were carried out by the creditor in case the debtor fails to pay (default). From the case studies of several Tax Court Decision; VAT dispute relating to the sale of repossessed collateral from the creditor to the buyer, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers as creditors and the Judges on the other side. DGT found that the sales of repossessed collateral by creditors are owed submission of VAT but the creditors (banks and finance companies) as well as the Judges thought that the sale of AYDA is not a VAT payable. Analysis treatment of VAT on the sale of AYDA is done by analyzing the opinions expressed in each of the third party case which is taken in this thesis. The results of the analysis indicate that the sale of repossessed collateral from creditors to the buyers are owed VAT pursuant to Article 4 letter (a) particular paragraph of Article 1A (1) letter (a) VAT Law Number 18 Year 2000 concerning the Second Amendment Act Number 8 of 1983 on VAT Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. In addition, from the results of the analysis is also found out that the existing of VAT regulations have not been effective in attracting the potential sale of repossessed collateral from the creditors to the buyers.

---

"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk membahas perlakuan PPN atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Implikasi terhadap Kegiatan Usaha Bank. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil analisis menemukan bahwa perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap AYDA didasarkan atas karakter PPN dikenakan atas keadaan objek pajaknya dan tidak terikat oleh legalitas formalnya saja (yuridis) dalam pendefinisian kegiatan usaha bank serta prinsip pajak lebih memperhatikan substansinya. Pengenaan PPN atas AYDA dianggap menggangu aktivitas kegiatan usaha (ekonomi) bank karena menimbulkan ketidak pastian (uncertainty) bahkan prinsip ease of administration secara keseluruhan. Pengenaan PPN atas AYDA tidak mempunyai landasan hukum yang tepat dalam Undang-undang PPN sehingga berpotensi menimbulkan dispute dalam pelaksanaannya.

---

ABSTRACTThis study was conducted to discuss the treatment of VAT on foreclosed properties (repossessed assets) and Implications for Bank Operations. Referring to the theoretical perspectives and research paradigms used, the nature of this research is descriptive research. Analysis of research using qualitative analysis.The analysis finds that the treatment imposition of Value Added Tax (VAT) on repossessed assets are based on the character of VAT levied on the tax and the state of the object is not bound by formal legality only (legally) in the definition of banking activities as well as more attention to the substance of the tax principles. VAT on repossessed assets are considered to interfere with the activity of business (economic) because the bank raises uncertainty (uncertainty) and even the principle of ease of administration as a whole. VAT on AYDA not have proper legal basis in the VAT Act that could potentially lead to dispute in the implementation."

"Berawal dari SE/121/PJ/2010 butir 6 dan S/193/PJ/2012 yang menyatakan bahwa penyerahan atas Agunan Yang diambil Alih tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa AYDA adalah saat penyerahan lesse kepada lessor karena terjadinya default yang dilakukan lesse karena gagal bayar. Namun pengertian penyerahan AYDA ini bukan atas dasar konsumsi sesuai dengan sifat PPN tetapi karena suatu perjanjian yang dilakukan oleh lesse dengan lessor pada saat transaksi kredit dilakukan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas penyerahan BKP atas penyerahan AYDA dan kesesuaiannya dengan konsep penyerahan serta menggambarkan kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan ketentuan PPN atas penyerahan AYDA.

---

As stated in SE/12./PJ/2010 item no 6 and in S/193/PJ/2012, which are saying that the submission of Repossessed Assets is not included in the definition of the Submission of Taxable Goods for the Collateral of Account Payable. The Payable Tax on Taxable Goods in the form of Repossessed Assets is submitted from the lesse to the lessor caused by the lesse's inability to pay by default. Nevertheless, the definition of Repossessed Assets's submission is not based on the consumption as the nature of VAT, instead because of an agreement between the lesse and the lessor when the credit transaction was being held. This research is conducted based on qualitative approach and aims to analyze the submission and to describe the obstacles that are faced by Financing Companies in conducting the terms of VAT on Repossessed Assets submission."

"Laporan magang ini menganalisis prosedur audit dan perlakuan akuntansi atas Agunan yang Diambil Alih AYDA pada Bank A. Laporan magang ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP MNO terhadap Bank A yang merupakan perusahaan yang bergerak di industri perbankan. KAP MNO melakukan prosedur audit yang dimulai dari tahap pemahaman dan perencanaan audit, penilaian risiko dan penyusunan strategi audit, pekerjaan audit lapangan, hingga tahap penyelesaian dan penyusunan laporan audit. KAP MNO juga melakukan pengujian substantif yang menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi yang diuji dalam laporan keuangan. Hasil temuan audit menyatakan bahwa AYDA pada Bank A di tahun berjalan meningkat secara signifikan daripada tahun sebelumnya dan Bank A belum memiliki SOP yang secara khusus mengatur mengenai AYDA. Secara umum, prosedur audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa salah saji yang bersifat material.

---

This report analyzes the audit procedure and accounting treatment for Foreclosed Assets at Bank A. This internship report aims to provide an analysis of the audit performed by KAP MNO against Bank A which is a company engaged in the banking industry. KAP MNO performs audit procedure starting from the understanding and planning stage of the audit, risk assessment and preparation of audit strategies, field audit work, to completion and preparation of the audit report. KAP MNO also performs substantive tests that provide evidence of the fairness of each assertion tested in the financial statements. The audit findings state that the AYDA at Bank A in the current year significantly increased over the previous year and that Bank A does not have SOPs that specifically regulate AYDA yet. In general, audit procedures performed are in conformity with applicable auditing standards, and financial statements are presented fairly without material misstatements."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas prosedur audit atas Agunan Yang Diambil Alih(AYDA) pada Bank X. Bank X merupakan perusahaan yang bergerak padaindustri perbankan. Laporan magang ini bertujuan untuk memberikan informasidan analisis mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC sertamenganalisis hasil temuan audit. Prosedur audit yang dilakukan KAP ABCdimulai dari tahap perencanaan dan prosedur awal, dilanjutkan dengan tahapidentifikasi risiko dan pengembangan strategi, audit lapangan dan diakhiri padatahap penyelesaian dan penyusunan laporan keuangan hasil audit. Temuan yangdidapat saat melakukan audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) padatahapan audit lapangan adalah belum dibentuknya Penyisihan Penghapusan Aset(PPA).

---

ABSTRACTThis internship report explains audit procedures of foreclosed collateral on BankX. Bank X is a company engaged in the banking industry. This internship reportaims to provide information and analysis on audit procedures done by KAP ABCand analysis on audit findings. Audit procedures done by KAP ABC is startedfrom planning and innitial procedure stage, followed by risk identification andstrategy development stage, fieldwork and ended by completion and preparationof audited financial statement stage. The audit finding obtained when conductingaudit procedures is the bank has not established provision (PPA) on theirforeclosed collateral."

"Kredit macet merupakan resiko kredit yang dapat merugikan Bank. Untuk menghindari kredit macet, Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Meskipun sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, kredit macet masih mungkin terjadi dalam praktek pemberian kredit. Agunan Yang di Ambil Alih (AYDA) adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Bank untuk mempercepat penyelesaian kredit macet. Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait AYDA untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun belum ada Peraturan Pemerintah tentang AYDA sampai sekarang. Skripsi ini akan membahas apa saja yang sudah diatur dalam peraturan tentang AYDA yang berlaku, dan bagaimana praktek AYDA dilakukan di Bank Umum. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan yaitu Peraturan terkait AYDA yang berlaku saat ini adalah Pasal 12A UU Perbankan dan POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Meskipun tidak ada Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan, kewenangan untuk membentuk regulasi terkait Perbankan saat ini dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pengaturan AYDA dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 dapat mengisi kekosongan dari ketiadaan Peraturan Pemerintah tersebut. Akan tetapi peraturan terkait AYDA yang ada saat ini hanya mengatur beberapa hal, masih ada beberapa hal yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 12A Ayat 2 UU Perbankan yang belum diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. Meski demikian, praktek AYDA masih tetap dapat dilaksanakan oleh Bank Umum.

---

Non-Performing Loan is a credit risk that might cause losses for the Bank. To avoid non-performing loan, Banks must apply the precaution principle in giving credit. Even with the precautionary principle, non-performing loan might still occurs. Collateral takeover (AYDA) is one of the efforts that can be made by the Bank to accelerate the settlement of bad credit. Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law mandates further regulation regarding collateral takeover to be regulated in a Government Regulation. However, there has been no Government Regulation concerning collateral takeover until today. This thesis will discuss what has been regulated in the existing regulations regarding collateral takeover, and how the practice of collateral takeover is carried out in Commercial Banks. The research method in this thesis is juridical-normative by using library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the author concludes that the current collateral takeover-related regulations are Article 12A of the Banking Law and POJK No. 40/POJK.03/2019 concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. Although there is no Government Regulation as referred to in Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law, the authority to form regulations related to Banking is currently owned by the Financial Services Authority (OJK), so that the collateral takeover regulation in POJK No. 40/POJK.03/2019 can fill the void in the absence of the Government Regulation. However, the regulations related to collateral takeover that currently exist are still limited, there are still several matters that are mentioned in the explanation of Article 12A Paragraph 2 of the Banking Law that have not been regulated in the current regulations. Nonetheless, the practice of collateral takeover can still be implemented by Commercial Banks."

"Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM) memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan naiknya target penerimaan pajak secara keseluruhan. Mengingat pentingnya kontribusi PPN/PPnBM terhadap keseluruhan penerimaan negara, maka perlu dikaji perkembangan PPN/PPnBM.Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul : "Kinerja Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM) Periode Tahun 1984 sampai dengan tahun 2003".Dalam membahas permasalahan akan dilakukan analisis peneriman PPN/PPnBM dengan menggunakan indikator-indikator kinerja penerimaan perpajakan antara lain : Tax ratio , Tax elasticity, penerimaan dalam angka nominal dan ril dan Index of Tax Effort serta dengan membandingkan dengan Negara-negara ASEAN.Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja penerimaan Indonesia Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam kategori baik, ini terlihat bahwa dalam periode yang diperbandingkan (1994-2003) , tax ratio PPN terhadap PDB Indonesia tertinggi setelah Thailand. Index of Tax effort Indonesia bahkan berada di urutan paling tinggi Negara-negara yang diperbadingkan. Elastisitas penerimaan PPN terhadap PDB juga menunjukkan tingkat yang tinggi, bahkan pada tahun 2003 elastisitas penerimaan pajak menunjukkan tertinggi dalam periode yang di analisis (1984-2003), ini merupakan keberhasilan Reformasi perpajakan yang merupakan rangkaian dari tahap I pada tahun 1984 sampai dengan Reformasi perpajakan tahun 2000. Laju perkembangan nominal dan rill juga menunjukkan penerimaan yang terus meningkiat secara signifikan dari tahun ke tahun. Indikator-indikator kinerja tersebut telah cukup untuk menyimpulkan bahwa kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai masuk dalam kategori baik bahkan dari hasil perbandingan dengan Negara-negara ASEAN.Di balik keberhasilan kinerja penerimaan PPN dan PPnBM Indonesia, sejumlah masalah masih sarat menghadang. Optimalisasi penerimaan pajak secara keseluruhan masih jauh di bawah Negara-negara yang yang tingkat pemajakannya sudah baik seperti Malaysia dan Singapura yang telah mencapai kisaran 18%-20%, bahkan tax ratio secara keseluruhan jenis pajak masih di bawah Thailand.Dari kajian yang penulis lakukan dapat.disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia harus mengkonsentrasikan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang Pajak Penghasilan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Kebijakan perpajakan di bidang PPN yang terlalu ketat dapat berkibat tidak baik bagi dunia usaha yang pada gilirannya akan merugikan perekonomian secara keseluruhan."

"Laporan magang ini membahas prosedur audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Bank B. Bank B merupakan perusahaan yang bergerak di industri perbankan. Tim audit KAP OBSE melakukan prosedur audit dimulai dari tahap penerimaan dan kelanjutan hubungan klien, dilanjutkan dengan perencanaan audit, pendesainan audit, pekerjaan lapangan, dan terakhir penyelesaian dan pelaporan. Temuan dari audit atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah banyak AYDA yang tidak jelas upaya penyelesaiannya dan dokumentasi upaya penyelesaian hanya mencakup sebagian dari total AYDA. Selain itu banyak AYDA yang dinilai tidak menggunakan KJPP Independen dan laporan penilai intern kurang dapat diandalkan.

---

This report is discussing about audit procedure of foreclosed collateral on PT Bank B. Bank B is a company which provides services on financial industry especially banking. KAP OBSE audit team perform audit procedures starting from the stage acceptance and continuance of client relationship, followed by audit planning, audit design, fieldwork, and the last is completion and reporting. Audit team found there is some asset that isn?t clear about its settlement effort. Besides there is only half of foreclosed collateral which documentation is completed. Another founding is some foreclosed collateral are assessed without independent appraisal and internal appraisal found less reliable."