Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peranan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dalam menyebarkan informasi terkait dengan kerukunan umat beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peranan PKUB dalam penyebaran informasi dilakukan melalui kegiatan dialog maupun ceramah. Untuk menunjukkan, bahwa PKUB serius dengan tugas yang diemban, mereka melibatkan narasumber, seperti para aparatur daerah, para petinggi PKUB, bahkan perwakilan dari Kementerian Agama pada kegiatan dialog maupun ceramah yang diselenggarakan. Melalui para narasumber tersebut, informasi- informasi yang terkait dengan kerukunan umat beragama disampikan. Selain itu, PKUB juga turut melibatkan para pemuka agama untuk menjadi fasilitator antara PKUB dengan masyarakat. Namun, kegiatan tersebut belum berjalan dengan baik. Sebab, pada hakikatnya PKUB hanya menyebarkan peraturan-peraturan pemerintah dan informasi terkait kerukunan umat beragama, tanpa memahami karakter masyarakat dan tidak peduli apakah mereka paham atau tidak tentang informasi yang telah disampaikan oleh PKUB tersebut.

---

The focus of this thesis is to describe the role of Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) in disseminating information related to religious harmony. This research is qualitative research with case study method and the methods of collecting data that used in this research are interview and document analysis. The result of this research is showing that PKUB disseminating information by having dialogues and also speeches. Besides, for showing that PKUB seriously carrying out theirs duties, PKUB involve some speakers, such as district officials, staff of PKUB, and also Ministry of Religious Affairs on dialogues and also speeches. They are presenting the information and the rule of law about religious harmony. PKUB also involve religious leaders to be facilitator between PKUB and society. But the role of PKUB doesn’t run optimally. Because, the role of PKUB is only disseminating information and the rule of law about religious harmony, without giving attention to the characteristics of society and also neglact the understanding of society about the information which have been presented by PKUB."

"Studi ini berangkat dari dipertanyakannya kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai pemelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. Adaptive Structuration Theory (AST) yang digagas oleh DeSanctis & Poole digunakan peneliti untuk melihat interaksi sosial para agen dengan struktur yang ada untuk memperlihatkan struktur yang diproduksi dan direproduksi. Melalui wawancara dengan para informan, diketahui bahwa apropriasi struktur ditentukan oleh interaksi sosial para agen. Jika apropriasi struktur dilakukan secara faithful sesuai dengan spirit struktur maka decission outcomenya menjadi lebih predictable. Resources akan berubah dan berkembang sesuai dengan kapasitas agen. Resources yang melekat pada diri agen dapat menjadi jaring pengaman bagi organisasi. Impikasinya, dalam pengambilan keputusan, mengingat dinamika dan kompleksnya permasalahan kerukunan kehidupan beragama, setiap anggota kelompok kerja dalam proses pengambilan keputusan haruslah memahami proses strukturasi dimana rules dan resources diterapkan sehingga nantinya anggota dapat berperan aktif, lebih demokratik, dan berdaya.

---

This study departs from the performance of the Forum for Religious Harmony (FKUB) in carrying out its functions maintaining religious harmony. Adaptive Structuration Theory (AST), initiated by DeSanctis & Poole used to see the social interaction of the agents with the existing structure to show the structure produced and reproduced. Through interviews, it is showed that the appropriation of the structure is determined by the interaction of social agents. If the appropriation structure done faithfully accordance with the spirit, the decission outcome will be more predictable. Resources will change and evolve in accordance with the capacity of the agent. Resources inherent in the agent can be a safety net for the organization. For pratical impication, in decision-making, given the dynamics and the complex problems harmony of religious life, each member of the working group in the decision-making process must understand the process of structuration where rules and resources will be applied so that the members can play an active role, more democratic, and empowering."

"Penelitian ini berjudul "Studi tentang Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kurukunan Umat Beragam?. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan demokrasi dan partisipasi, implementasi Ham dan anti kekerasan, semangat kebersamaan dan kesetaraan di MUI. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif dengan mengandalkan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data.Setelah melakukan penelitian, secara factual, MUI telah melaksanakan demokrasi dan partisipasi yang dilembagakan dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan jangka pendek diambil melalui Rapat Pengurus Paripurna, Rapat Pleno Dewan Pimpinan, Rapat Pimpinan Harian Sedangkan instrumen pengambilan keputusan jangka panjang terwadahi dalam Musyawarah Nasional yang diadakan lima tahun sekali, dan Rapat Kerja Nasional yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.HAM dan anti kekerasan yang dikembangkan MUI adalah rumusan yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Dalam konteks beragama, HAM dimaknai sebagai hak kebebasan yang dimiliki setiap manusia. Karena kebebasannya itu, manusia dituntut pertanggungjawabannya atas segala tindakannya. Berdasarkan landasan kebebasan tersebut, MUI secara kelembagaan menolak semua kekerasan yang bernuansa agama. Penolakan tersebut dibarengi upaya untuk ikut meredakan konflik dengan ikut aktif terlibat dalam dialog-dialog keagamaan, bersama dengan Majelis-Majelis agama lainnya.Semangat kebersamaan yang dianut MUI juga mengabil dasar dari ajaran agama Islam, meliputi persaudaraan sesama umat Islam (ukhwah lslamiyah), persaudaraan sebangsa (ukhwah wathaniyah) dan persaudaran antar atau sesama manusia (ukhwah basyariah). Untuk membangun semangat kebersamaan harus melalui saling percaya antar lembaga keagaman. Konsep MUI tentang saling percaya ini dirumuskan dalam bahasa agama yaitu masing-masing lembaga keagamaan harus memiliki rasa keikhlasan untuk saling menghargai dan tidak saling mengganggu. Semangat kebersamaan dijunjung oleh MUI melalui cara-cara formal dan informal. Secara formal, semangat kebersamaan diwadahi melalui Komisi Kerukunan Antar Umat beragama yang salah satu programnya adalah meningkatkan kerja sama dan konsultasi dengan Majelis-Majelis Agama lain. Secara informal, dilakukan dengan melihat perkembangan dan tuntutan masyarakat. Ketika masalah Ambon mencuat, MUI aktif melakukan upaya penyelesaian konflik melalui diskusi dan pertemuan-pertemuan. Sementara konsep kesetaraan yang dianut adalah konsep yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Oleh karena itu, menurut pandangan MUI, kesetaraan tidak bisa diartikan semua sama. Dalam ajaran Islam ditetapkan bahwa saksi terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan. Ini tidak bisa dirubah. Ada batasan-batasan yang sifatnya kodrati dan sunnatullah. Jadi, kesetaraan merupakan keseimbangan sesuai dengan bakat alamiah yang ada.Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa MUI telah menjalankan demokrasi dengan baik, menjunjung nilai-nilai HAM, dan kesetaraan. Harus diakui masih ada konsep-konsep yang sifatnya local dengan mendasarkan pada ajaran agama (Islam) yang barangkali bisa menimbulkan perbedaan persepsi bila dilihat dari kacamata demokrasi, Ham dan Kesetaraan universal. Tapi ini adalah kekhasan MUI yang sekaligus menjadi titik lemahnya.Dalam hal peran MUI untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, MUI sebagai organisasi yang memiliki tugas memberi nasehat, tidak bisa berkiprah langsung pada tataran masyarakat (praktis). MUI bisa berperaan dalam tataran moral, misalnya memberi fatwa, himbauan, ajakan, memberi rekomendasi dan saran terhadap organisasi keagamaan sejenis, lembaga-lembaga pemerintah dan DPR. Bila peran ini dijalankan oleh MUI secarra maksimal, terutama berkenaan dengan masalah-masalah kerukunan umat beragama, tentu MUI telah memerankan dirinya dengan baik."

"Publik telah banyak berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia yang menjadi isu kebijakan publik. Partisipasi publik itu beragam jenis dan tingkat kontribusinya, mulai dari sekadar diundang, terlibat hingga inisiatif mengerjakan sendiri suatu isu publik. Pertanyaannya, sejauhmana kualitas partisipasi publik telah dilakukan? Dengan menggunakan kerangka teori partisipasi publik, penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa partisipasi kolaboratif dan pemberdayaan lebih sejalan dengan upaya demokratisasi kehidupan publik. Penelitian ini mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama."

"Kehidupan multikultural di Indonesia membuat kerukunan beragama menjadi penting untuk dijaga dengan baik. Kerukunan antar umat beragama dapat dicapai dengan mengadopsi konsep-konsep komunikasi antarbudaya dan peran dari culture broker untuk meminimalisir terjadinya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan atau standpoint culture broker umat Buddha keturunan Tionghoa mengenai kerukunan beragama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus, penelitian ini melakukan wawancara terhadap dua subjek penelitian yang merupakan culture broker. Informan S adalah Penyelenggara Agama Buddha di X yang berlokasi di salah satu kabupaten di Indonesia yang bertugas untuk membina, menaungi, membimbing dan bertanggunjawab atas semua kegiatan keagamaan agama Buddha di kabupaten tersebut. Informan RA merupakan akademisi dan Ketua Umum Organisasi Buddha Y. Hasil penelitian menyoroti peran culture broker dalam menjembatani konflik antarbudaya dan kesalahpahaman komunikasi di tengah dinamika sosial Indonesia yang kompleks. Mereka mengadopsi nilai-nilai Buddha seperti Interdependent Origination, Non-Violence Communication (NVC), dan Mindfulness dalam upaya mereka untuk memfasilitasi dialog yang harmonis dan mengurangi konflik. Namun demikian, standpoint dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerukunan antarbudaya di Indonesia merupakan hal yang semu. Meskipun beberapa kelompok minoritas tidak merasakan perlakuan diskriminatif secara langsung, tetapi masih terdapat insiden yang tidak adil dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan umat Buddha.

---

Multicultural life in Indonesia makes it important to maintain religious harmony. Harmony between religious communities can be achieved by adopting the concepts of intercultural communication and the role of culture brokers to minimize conflict. This research aims to explain the views or cultural viewpoints of Buddhists of Chinese descent regarding religious harmony in Indonesia. Using a qualitative approach with a case study research strategy, this research conducted interviews with two research subjects who were culture brokers. Informant S is a Buddhist Religion Organizer in Informant RA is an academic and General Chair of the Buddhist Y Organization. The research results highlight the role of culture brokers in bridging intercultural conflicts and communication misunderstandings amidst Indonesia's complex social dynamics. They adopt Buddhist values ​​such as Interdependent Origination, Non-Violence Communication (NVC), and Mindfulness in their efforts to facilitate harmonious dialogue and reduce conflict. However, the viewpoint of this research also shows that intercultural harmony in Indonesia is a false thing. Although some minority groups do not experience direct discriminatory treatment, there are still incidents of injustice and difficulties in meeting the needs of Buddhists."

"Tesis ini membahas politik hukum kerukunan umat beragama oleh rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia sejak Tahun 1998 sampai dengan 2008. Pengamatan terhadap model-model politik hukum yang digunakan oleh setiap rezim tersebut dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana proses demokratisasi menyentuh persoalan yang lebih esensial di dalam kehidupan masyarakat, yaitu persoalan kerukunan umat beragama. Sebagaimana dikemukakan oleh Hussein Umar, mantan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat bergantung kepada sikap tegas Negara, di dalam kaitan ini terutama Pemerintah atau Rezim Politik yang berkuasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong segera diterbitkannya sebuah undang-undang yang mengatur kerukunan umat beragama, yang dengannya umat beragama benar-benar memperoleh jaminan kemerdekaan di dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

---

This thesis studies legal policy of religious harmony amongst believers by the ruling regimes in Indonesia since the year 1998 until 2008. Observation of the legal political models used by each regime was performed to measure the extent of the democratization process which is more essential matters touched on in the life of society, namely the issue of religious harmony. As stated by Hussein Umar, a former Chairman of the Board of Da'wa Islamiyya Indonesia, religious harmony is one of important pillars in maintaining the integrity of the nation and the country of Indonesia. Such effort is depend on the State assertiveness, in this connection especially the government or the ruling political regime. This research is a normative law research. The result of this study suggested that the government should encourage the immediate issuance of a law regulating religious harmony, by which religious people actually obtain assurance of independence in carrying out religious activities."