Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari utang pemerintah terhadap tingkat harga dengan menggunakan model autoregressive distributed lag error correction dan menggunakan data triwulanan dari periode 1990 hingga 2011.Teori kebijakan fiskal tentang tingkat harga (FTPL) menyatakan bahwa utang pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat harga. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang maupun jangka pendek utang domestik pemerintah berperan penting dalam menentukan tingkat harga atau inflasi.

---

This study aims to analyse the effect of government debt on inflation in Indonesia using autoregressice lag error correction model based on quarterly data years 1990-2011, The fiscal theory of price level (FTPL) state that government debt has positive effect on inflation. This study result indicate that within a long-term and a short-term period, there was a balance changes in government domestic debt and inflation. The hypothesis that government domestic debt has inflationary impacts cannot be rejected for the 1990-2011 period."

"Hutang Luar Negeri Indonesia semakin lama semakin menumpuk akibat kebiasaan Indonesia yang selalu melakukan Hutang Luar Negeri untuk mempercepat pertumbuhan Makroekonomi. Jumlah Hutang Luar Negeri yang menumpuk ini akan menjadi beban para generasi penerus di masa yang akan datang. Dengan demikian diperlukan penelitian untuk menganalisis pengaruh Hutang Luar Negeri beserta Kebijakan Pemerintah yang terkait terhadap Peforma Makroekonomi dan Kemampuan Membayar Hutang Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan CGE atau Computable General Equilibrium.Berdasarkan data historisMakroekonomi Indonesia, akan didapatkan beberapa persamaan sebagai model yang dapat menggambarkan sifat-sifat tersebut dan dapat digunakan untuk memprediksi dengan simulasi 5 tahun ke depan. Dengan melakukan perubahan variabel-variabel kebijakan dalam simulasi, tujuan dari penelitian ini akan tercapai, yaitu untuk mengetahui pengaruh Hutang Luar Negeri beserta Kebijakan Pemerintah yang terkait terhadap Peforma Makroekonomi dan Kemampuan Membayar Hutang Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Hutang Luar Negeri secara tidak langsung mempengaruhi Peforma Makroekonomi dan juga Kemampuan Membayar Hutang, jika dan hanya jika Hutang Luar Negeri ini benar-benar digunakan untuk proyek-proyek Pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan faktor produksi.

---

Indonesia Foreign debt progressively accumulates due to the habit of Indonesia that always makes Foreign Debt to accelerate Macroeconomic growth. The amount of Foreign Debt that has accumulated will be a burden for the future generations. Thus research is needed to analyze the effects of Foreign Debt as well as related government policies to the Macroeconomic Performance and Indonesia Ability to Repay Debt. The method used in this study is CGE or Computable General Equilibrium modeling. Based onIndonesia Macroeconomic historical data, we canformulateMacroeconomic functions as a model that can describe Indonesia Macroeconomic condition and it can be used to predict by simulating the condition on the next 5 years. By making changes in policy variables in the simulation, the goal of this research will be achieved, which is to determine the effect of Foreign Debt as well as related government policies to the Macroeconomic Performance and Indonesia Ability to Repay Debt. The results is the Foreign Debt indirectly affectsMacroeconomic Performance and Indonesia Ability to Repay Debt, if and only if the Foreign Debt is used for government projects aimed at the interests of society and the increase of production factors."

"Penelitian ini menyelidiki pengaruh rasio utang luar negeri swasta terhadap tingkat suku bunga pinjaman bank. Sampel penelitian meliputi 140 fasilitas pinjaman bank kepada negara BRIC dan MIST pada periode 2000-2013. Metode regresi memakai Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara rasio utang luar negeri swasta terhadap tingkat suku bunga fasilitas pinjaman bank kepada negara BRIC dan MIST pada periode 2000-2013.

---

This research aims to investigate the impact of private sector share of external debt on the cost of bank loans. Reseach sample includes 140 facilities of bank loans within 2000-2013 periods in BRIC and MIST countries. The regression is estimated using Ordinary Least Square (OLS). The finding presented in this research provide evidence that banks charge a higher interest spread on loans as the private sector share of external debt increases."

"Akumulasi utang Iuar negeri Indonesia saat ini telah menjadi persoalan serius bagi perekonomian karena beban pembayaran utang luar negeri sangat besar, dominasi utang luar negeri swasta, struktur utang luar negeri semakin jauh dari format konsesional, dan kinerja perekonomian makro yang memburuk. Ketika pemerintah dihadapkan pada keinginan untuk menurunkan besarnya utang luar negeri karena dianggap sudah terlampau tinggi, bagaimana dampak penurunan tersebut terhadap kinerja perekonomian secara makro?Tujuan studi ini adalah menganalisis permasalahan utang luar negeri Indonesia dan implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi (sustainable economic growth). Secara khusus studi ini dilakukan untuk menganalisis secara deskriptif masalah utang luar negeri Indonesia dan yang utama adalah menganalisis implikasi kebijakan penurunan stok utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta.Berdasarkan hasil pendukaan dengan pendekatan 2SLS pada model makroekonometri sederhana periode 1971-1999, pada variabel debt overhang (DEBTY) dan variabel crowding out (USX) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel-variabel tersebut akan menurunkan tingkat investasi. Simulasi dilakukan pada periode 1995-1999 dari rentang periode observasi tahun 1971 - 1999 untuk melihat dampak kebijakan penurunan stok utang luar negeri Indonesia terhadap kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa penurunan stok utang luar negeri Indonesia secara signifikan akan meningkatkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serentak, bahwa perbaikan kinerja perekonomian melalui reformasi struktural dan kebijakan yang berorientasi pada penurunan utang luar negeri mutlak dilakukan, seraya berupaya mendorong tercapainya kesepakatan dengan kreditor dalam strategi-strategi penyelesaian utang dan mengurangi secara bertahap."

"Penelitian ini membahas dampak kebijakan Quantitative Easing QE AS terhadap dinamika perubahan harga Surat Utang Negara SUN di Indonesia periode 2003-2013. Peneliti menggunakan teknik autokorelasi perubahan harga SUN dalam periode sebelum, selama, dan antar tahap QE untuk melihat dampaknya terhadap pergerakan harga SUN. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan QE berdampak terhadap dinamika perubahan harga SUN. Dampak tersebut terjadi pada periode sebelum dan selama QE,sedangkan pada periode antar fase QE, harga SUN cenderung mendekati efisien.

---

The research provides the impact of USA Quantitative Easing QE on the price changes of Indonesia government bond SUN in 2003 2013. This study examine the autocorrelation of SUN rsquo s price changes before, during, and between the phases of USA QE to identify its impact. The research finds the evidence that USA QE have an impact to the SUN rsquo s price changes. This impact appears before and during USA QE, while between its phases, the SUN rsquo s price changes tend to be efficient."

"Dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal negara-negara penerima pinjaman, hingga saat ini masih merupakan salah satu isu kontroversial balk dalam tataran teori maupun empirik. Sebagian ekonom menilai, pinjaman luar negeri pemerintah hanya mampu meningkatkan konsumsi dan tidak mampu meningkatkan investasi pemerintah. Selain itu, masuknya dana pinjaman Iuar negeri ke negara-negara berkembang tersebut juga sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan pemerintah dari dalam negeri.Untuk membuktikan keabsahan opini sebagian ekonom tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak pinjaman luar negeri pemerintah terhadap perilaku fiskal, baik terhadap sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengeksplor variabel-variabel selain pinjaman luar negeri yang turut mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi dari lembaga/instansi terkait, seperti Departemen Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dengan mengambil poriode penelitian dari tahun 1989 - 2003.Berdasarkan hasil estimasi, dana pinjaman luar negeri pemerintah terbukti memberikan dampak positif terhadap pengeluaran investasi pemerintah. Hal ini berarti, peran dana pinjaman luar negeri dalam mendorong investasi pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Dengan demikian, secara ekonomi dana pinjaman luar negeri pemerintah Iayak digunakan untuk membiayai pengeluaran investasi pemerintah. Kesimpulan lain yang cukup menarik dari penelitian ini adalah, variabel tabungan pemerintah terbukti turut menentukan perkembangan investasi pemerintah itu sendiri. Sementara itu, antara variabel investasi swasta dan investasi pemerintah memiliki hubungan yang bersifat komplementer.Untuk kasus Indonesia, pendapat yang mengatakan bahwa masuknya dana pinjaman luar negeri sering diidentikkan dengan menurunnya penerimaan dari dalam negeri tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan uji kausalitas Granger yang dilakukan di luar model terhadap variabel pinjaman luar negeri dan penerimaan pemerintah terungkap bahwa, apabila pengujian dilakukan dengan menggunakan data dalam valuta rupiah, maka pengaruh penerimaan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri tampaknya lebih berarti dibandingkan dengan pengaruh pinjaman luar negeri terhadap penerimaan pemerintah. Dengan demikian, variasi perubahan penerimaan dari dalam negeri tampaknya dapat mempengaruhi pinjaman luar negeri. Hasil pengujian ini sesuai dengan konsep penerimaan pinjaman luar negeri yang digunakan dalam APBN, yaitu untuk membiayai defisit APBN.Namun, apabila uji kausalitas Granger dilakukan dengan menggunakan data dalam va[uta USD, menghasilkan kesimpulan sebaliknya, yaitu pengaruh pinjaman Iuar negeri terhadap penerimaan pemerintah tampaknya lebih berarti bila dibandingkan dengan pengaruh penerimaan pemerintah itu sendiri terhadap pinjaman luar negeri. Dengan demikian, variasi perubahan pinjaman Iuar negeri tampaknya dapat mempengaruhi penerimaan dari dalam negeri. Kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian dengan menggunakan data dalam valuta asing (USD) ini, sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian Peter S Heller (1975) yang dilakukan di 11 negara Afrika serta penelitian Howard Pack dan Janet Rothenberg Pack (1991) di Republik Dominika. Sedangkan, variabel pendapatan nasional, impor dan pengeluaran pemerintah balk pengeluaran investasi, pengeluaran untuk penyelenggaraan negara maupun pengeluaran untuk pemberian subsidi, terbukti mempengaruhi variabel penerimaan pemerintah secara signifikan. Selain itu, slop dari masing-masing variabel juga sesuai dengan yang dihipotesiskan atau sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendukung model. Secara umum, variabel-variabel bebas lain yang terdapat dalam model mempengaruhi variabel terikatnya secara signifikan sesuai dengan nilai variabel yang dihipotesiskan."

"Utang luar negeri (ULN) merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri aktor internasional, sehingga sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik dari masing-masing aktor internasional. Sementara itu, ULN juga merupakan bagian penting dari struktur modal internasional. Hampir semua negara memiliki ULN, karena berperan sangat penting sebagai sumber pendapatan suatu negara. Pentingnya posisi ULN bagi negara tercermin dalam kebijakan-kebijakan ekonomi ataupun kerja sama internasional yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh dan mengelola ULN. Narasi yang berkaitan erat dengan ULN adalah kepemilikan ULN oleh negara berkembang dalam jumlah yang cukup besar. Salah satunya, adalah Indonesia, yang sudah berutang sejak Orde Lama hingga sekarang untuk menyokong pembangunan ekonomi. Indonesia berutang karena kemampuan ekonomi yang belum memiliki kapabilitas untuk membiayai berbagai pengeluaran untuk kebutuhan ekonomi dan kegiatan, sekaligus untuk mendorong pembangunan ekonomi. Kebutuhan Indonesia atas ULN sejak masa Orde Lama hingga saat ini, memicu banyaknya perbincangan mengenai konsekuensi ekonomi dan politik dari ULN. Studi ini akan menganalisa 32 literatur yang bersumber pada Scopus dan non-Scopus. Literatur diorganisasikan dengan metode taksonomi, dengan membaginya ke dalam 3 tema utama yaitu (1) kebijakan pemerintah terhadap ULNI; (2) pengelolaan ULNI dan ancaman ketergantungan; dan (3) dampak ULNI terhadap dinamika ekonomi. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung bergantung pada ULN sehingga muncul upaya Indonesia untuk mengatasi ketergantungannya terhadap ULN. Namun, upaya pengelolaan ULNI untuk mengatasi ketergantungan cukup lemah, sehingga menyebabkan ULNI berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, antara lain memengaruhi terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Indonesia berupaya untuk mengkonsolidasikan kemampuan ekonomi untuk mencegah dampak negatif ULN, namun konsolidasi tersebut cukup lemah. Pembahasan mengenai topik ini tidak begitu banyak berkembang pada literatur internasional, sehingga pembahasan topik ini didominasi oleh akademis berafiliasi Indonesia. Alhasil, melalui studi ini ditemukan banyak kesenjangan perkembangan pembahasan khususnya mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan ULN dan hubungan debitur-kreditur.

---

Foreign debt is a significant aspect of international actor’s foreign policy hence it is directly tied to their economic and political interests. Meanwhile, debt is a significant component of the international capital system. Almost all countries have foreign debt because it is an essential source of income for a country. The importance of a country's external debt status is reflected in its economic policies or international collaboration to obtain and manage foreign debt. The narrative that is directly tied to foreign debt is the ownership of substantial sums of foreign debt by emerging countries. One of them is Indonesia, which has been in debt to sustain economic progress since the Old Order until now. Indonesia is in debt because it lacks the economic capacity to finance diverse expenditures for economic demands and activities, as well as to support economic development. Since the Old Order period till now, Indonesia's requirement for external debt has sparked extensive debate concerning the economic and political consequences of foreign debt. This study will examine 32 pieces of literature from Scopus and other sources. The literature is grouped taxonomically, with three primary themes: (1) government policy toward Indonesia's foreign debt; (2) management of Indonesia's foreign debt and threats of dependency; and (3) the influence of Indonesia's foreign debt on economic dynamics. This study demonstrates Indonesia's reliance on foreign debt, indicating Indonesia's efforts to reduce its reliance on foreign debt. However, efforts to manage Indonesia's foreign debt in order to eliminate dependence were mostly ineffective, causing the nation's foreign debts to have a detrimental impact on the Indonesian economy, including stagnation in economic growth and inflation. Indonesia is attempting to strengthen its economic capability in order to mitigate the negative effects of external debt, but progress has been slow. Because the international literature on this topic has not developed considerably, Indonesian-affiliated scholars dominate the conversation. As a result, this study discovered numerous gaps in the growth of dialogue, particularly with critical concerns concerning foreign debt and debtor-creditor interactions."

"Rencana Perdamaian dalam PKPU merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh Debitor melalui suatu dokumen hukum yang meliputi pembayaran utang-utangnya kepada Para Kreditor, dengan mekanisme yang telah terlebih dahulu disepakati oleh Debitor dengan Para Kreditornya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU, namun dalam praktek, ternyata permasalahan pada proses pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian tersebut dapat terjadi. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Bahwa dalam putusan PKPU tersebut, setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kreditor, tim pengurus menyatakan bahwa terdapat dua kreditor yang tidak dapat memberikan suaranya terhadap rencana perdamaian padahal Kreditor tersebut telah ditetapkan dalam suatu Daftar Piutang Tetap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dikesampingkannya hak pemungutan suara (voting) kreditor dalam proses persetujuan rencana perdamaian PKPU, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ditetapkannya Kreditor dalam suatu Daftar Piutang Tetap menandakan bahwa Para Kreditor telah melewati tahap verifikasi legalitas Para Kreditor; status tagihan, dan jumlah hak suara yang dimiliki. Sehingga tidak terdapat kualifikasi maupun faktor apapun yang memungkinkan Hakim untuk mengesampingkan / meniadakan hak suara Kreditor untuk melakukan voting atas Rencana Perdamaian. Akibat hukum dikesampingkannya hak suara Kreditor tidak serta merta menghilangkan status sebagai Kreditor dan hak tagihnya hilang, melainkan tetap ada sebagaimana dalam Daftar Piutang Tetap dan setelah perdamaian disahkan maka akan mengikat seluruh Kreditor Konkuren, kecuali Kreditor Separatis sebagaimana dalam Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU, kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, terkait dengan analisis putusan, maka Hakim telah melanggar Pasal 281 ayat (1) UUK PKPU.

---

The Reconciliation Plan in PKPU is an offer submitted by the Debtor through a legal document covering payment of his debts to Creditors, with a mechanism that has been previously agreed upon by the Debtor and his Creditors as stipulated in Article 281 paragraph (1) UUK PKPU, but in practice, it turns out that problems in the voting process for the Reconciliation Plan can occur. As in Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Whereas in the PKPU decision, after an examination of the completeness of creditor documents, the management team stated that there were two creditors who were unable to vote on the reconciliation plan even though the creditors had been determined in a List of Fixed Receivables. By using normative-juridical research methods, this article aims to analyze the exclusion of creditors' voting rights in the approval process for the PKPU Reconciliation Plan, as well as the considerations of the Panel of Judges in passing a decision on Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. The results of this study are that the determination of Creditors in a Register of Receivables indicates that the Creditors have passed the legality verification stage of the Creditors; the status of the invoice, and the number of voting rights held. So that there are no qualifications or any factors that allow the Judge to set aside / cancel the Creditors' voting rights to vote on the Reconciliation Plan. The legal consequence of setting aside the Creditor's voting rights does not necessarily eliminate the status as a Creditor and the rights to collect are lost, but remain as in the List of Fixed Receivables and after the settlement is ratified, it will bind all Creditors except Separatist Creditors as in Article 281 paragraph (2) UUK PKPU, then legal remedy that can be done is cassation to the Supreme Court. Furthermore, related to the analysis of the decision, the Judge has violated Article 281 paragraph (1) of the PKPU Law."