Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis ini membahas mengenai pelaksanaan pajak yang dijalankan perusahaan berikut aturan-aturannya dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan studi kasus penulis pada PT ABC, telah dianalisis bahwa dalam pelaksanaan pajak, perusahaan sudah berusaha mengikuti peraturan perpajakan, namun pada pelaksanaan PPh pasal 21 masih belum optimal, dan masih terdapat risiko hutang pajak terkait PPh pasal 23. Hal yang dianalisis lebih lanjut ialah mengenai perhitungan dan pencatatan pajak perusahaan, apakah sudah optimal atau belum, dan bagaimana cara untuk mengoptimalkannya. Penulis juga menganalisis efek atas risiko hutang pajak, dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan pajaknya.

---

This paper discusses about the company tax implementation along with the regulation, based on the applicable Indonesian law. Based on the case study of PT ABC, the author analyzed that in tax implementation, the company has been complying the tax regulation, yet the company still can optimize their tax implementation related to article 21 and also there are still tax exposure occurred related to article 23. The author further analyzed about the company tax recording and calculation, are they already in it?s optimal or not, and how to optimizing it. The author also analyzed regarding the tax exposure effect, and the recommended suggestion for the company to optimize their tax implementation."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan negara. Salah satu upaya pengoptimalisasian PNBP dengan cara mengelola piutang PNBP yang baik. Unit XYZ memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PNBP negara. Pengelolaan piutang PNBP pada Unit XYZ masih belum optimal disebabkan karena penerbitan surat tagih yang belum tertib, piutang macet belum diserahkan kepada PUPN, dan penentuan kualitas piutang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan piutang PNBP pada Unit XYZ. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan analisis dokumen. Hasil evaluasi penelitian ini menunjukkan (1) penerbitan surat tagih belum tertib karena banyaknya transaksi PNBP Terutang yang mencapai ribuan transaksi setiap bulannya, verifikasi masih manual, dan data wajib bayar tidak lengkap; (2) piutang macet belum diserahkan kepada PUPN disebabkan dokumen tidak lengkap, surat tagih tidak lengkap dan keterbatasan SDM; (3) penentuan kualitas piutang tidak tepat karena perbedaan periodisasi dalam penentuan kualitas piutang. Rekomendasi yang diusulkan adalah membarui aplikasi e-PNBP, menyusun SOP Piutang, dan berdiskusi mengkaji periodisasi kualitas piutang.

---

Non-Tax State Revenues (PNBP) has an important role in financing the national development. One of the efforts to optimize PNBP is by properly managing the PNBP receivables. The XYZ Unit has huge contributions to the country’s PNBP. The management of PNBP receivables at XYZ Unit has not been optimal due to several problems including those related to the issuance of bills, settlement of bad debts, and determination the quality of receivables. This study aims to evaluate and provide some recommendations on the management of PNBP receivables at the XYZ Unit. This study used qualitative method through semi-structured interviews and document analysis. This study revealed that (1) the issuance of invoices that has not been managed orderly due to thousands of PNBP payable transactions every month, verification is still manual, and data on payers is incomplete; (2) bad debts have not been submitted to PUPN due to incomplete documents, invoices and limited human resources; (3) the incorrect determination of the receivables quality due to differences in setting the periodization of the receivables quality. The recommendations proposed are updating the e-PNBP application, compiling Receivable SOPs, and discussing reviewing the periodization of receivables quality."

"Perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan dengan tujuan mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Skripsi ini meneliti tentang kebijakan perpajakan yang dilakukan di PT ABC sebagai upaya mengefisiensikan beban pajaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan kebijakan pepajakan, namun kebijakan pajak yang dilakukan PT ABC kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan penerapan kebijakan pajak dikarenakan pengarsipan dokumen yang kurang baik dan karywan PT ABC yang kurang memahami peraturan perpajakan.

---

Implementation of tax policy is carried out by companies with the aim of

streamlining the payment of tax payable in accordance with applicable tax laws

and regulations. This study examines tax policy conducted at PT ABC in an effort

to streamline the tax burden. This research is qualitative descriptive with studies

in the literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that PT

ABC has implemented tax policy at its company, but the tax policy at PT ABC is

less effective and not in accordance with applicable tax regulations. Tax policy

barriers are due to poor document archiving and PT ABC employees who do not

understand tax regulations."

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"Skripsi ini membahas tentang Sensus Pajak Nasional Tahap 1 yang dilakukan di Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang merupakan Kanwil Terbesar di Jakarta. Sensus Pajak Nasional tahap 1 ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2011. Adapaun tempat yang dilakukan sensus yaitu pada gedung- gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan. Dalam skripsi ini akan dianalisis bagaimana pelaksanaan sensus ini di Kanwil DJP Jakarta Pusat, apakah telah sesuai dengan SOP. Serta untuk mengananlisis dampak sensus terhadap jumlah wajib pajak terdaftar, dan seberapa efektif sensus pajak ini.

---

This mini thesis discusses the National Tax Census conducted in Phase 1 Regional Tax Office in Central Jakarta, which is the Largest Regional Office in Jakarta. National Tax Census first phase was conducted in October through December 2011. As for first phaase of census is conducted on high-rise buildings and shopping malls. In this mini thesis will analyze how the implementation of the census in the Regional TaxOffice of Central Jakarta DJP, whether in accordance with the SOP. And to analyze census impact on the number of registered taxpayers, and how effective this tax census."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi program registrasi ulang pengusaha kena pajak tahun 2012 (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi dengan melihat dari aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsifitas dan ketepatan. Penelitian juga dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini dilihat dari sisi efektifitas; program ini dapat memperbaiki administrasi Pajak Pertamabahan Nilai dalam hal perbaharuan data PKP yang efektif. Efisiensi; dalam pelaksanaan program registrasi ulang PKP, tidak ada anggaran khusus, pelaksanaannya juga didukung dengan penggunanan data dan sistem informasi yang terintegrasi. Kecukupan; dapat memperbaiki data PKP, hanya tidak secara berpengaruh langsung pada penerimaan PPN dan tingkat kepatuhan. Perataan: adanya kelemahan pada saat rekapitulasi dan sosialisasi hasil yang belum maksimal. Responsifitas: memberikan manfaat secara langsung serta tidak langsung bagi PKP. Ketepatan: program ini telah tepat bagi perbaikan administrasi PPN. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam melaksanakan suatu program lebih memanfaatkan sistem informasi. Pemerintah juga dapat membuat sistem rekapitulasi hasil dengan lebih sederhana, dan memaksimalkan sosialiasi hasil dari program ini.

---

This research deals with the purpose of Re-registration of Taxable Person year 2012 (study on Tax Office Jakarta Matraman) is to give an overview of evaluation from the aspect of effectiveness, efficiency, sufficiency, equity, responsivity, and accuracy. This research used a quantitative approach and method qualitative.This research illustrate evaluation in terms of effectiveness; this program could improve Value Added Tax administration with effective data updates of Taxable Person. Efficiency; in practice, there is no specific budget in Re-registration program of Taxable Person and the implementation is also supported by the common uses of data and integrated information system that ease the process of revocation of Taxable Person who are not eligible. Adequacy; improve data of Taxable Person. Alignment; weakness at the recapitulation and socialization. Responsiveness; Provide direct and indirect benefits for Taxable Person. Accuracy; this program is appropriate for the improvement of VAT administration. Results of this study suggest that in carrying out a program it will be better to utilize information systems. The Government can make the recap of results system simpler and maximize the result socialization of this program."

"Laporan Magang ini berfokus terhadap kasus sengketa pajak yang ditampilkan di judul laporan yang dihadapi PT.ABC mengenai koreksi DJP Direktorat Jenderal Pajak terhadap jumlah pajak masukan yang diperhitungkan oleh PT.ABC di tahun 2013. Kasus ini telah dibawa ke Pengadilan Pajak dan hingga sekarang, belum mendapatkan hasil keputusan atau resolusi. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk menganalisa alasan-alasan dibelakang koreksi penghitungan pajak masukan oleh DJP dan mengusulkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi untuk penyelesaiannnya.

---

This Internship Report centers on the titular tax dispute case faced by PT. ABC concerning the DGT rsquo s Directorate General of Taxation correction of the amount of Input VAT it recorded in Year 2013. The case has been brought to the Tax Court and as of now, no resolutions have been achieved. The prime objective of this report will be to analyze the reason s behind the corrections and suggest an appropriate recommendation for how the case should be resolved."

"Laporan magang ini membahas tentang kepatuhan PT MOP dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT MOP sudah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 25 dengan tepat waktu pada tahun 2016. Namun di tahun 2017, PT MOP tidak dapat membayar PPh pasal 25 hingga tanggal jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa manajemen perpajakan perusahaan kurang baik karena perusahaan tidak mempunyai usaha analisis mengenai perencanaan pajak hingga pengendalian pajak setiap tahunnya. Oleh karena itu, PT MOP harus mengintegrasikan manajemen perpajakannya ke seluruh fungsi manajemen agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif. Lalu, terkait dengan pelunasan semua kewajiban pajaknya berdasarkan yang terdapat pada surat tagihan pajak, PT MOP membuat keputusan untuk membayar pokok dan sanksi administrasi sekaligus dengan pertimbangan biaya dan manfaat dibandingkan dengan pilihan untuk mengangsur dengan bank garansi.

---

This internship report explains about PT MOP`s compliance of income tax obligation article 25. The result of the analysis shows that PT MOP has done the calculation, payment, and reporting of income tax article 25 on time in 2016. However, in 2017, PT MOP can not pay income tax article 25 until the due date of payment. Therefore, Directorate General of Taxes issues the notice of tax collection on taxes are not or less paid. The result of analysis also explains that the company`s tax management is not good because the company has no business analysis of tax planning until tax control for every year. Therefore, PT MOP must integrate its tax management to all management functions so that its implementation can proceed effectively. Then, related to the settlement of all outstanding tax liability based on notice of tax collection, PT MOP made the decision to pay off the principal and the administrative sanctions at the same time with consideration of costs and benefits compared to the repayment option by attaching a bank guarantee."

"Tax in a business company can be identified as a burden that must be minimized since it reduces the net profit of the company. A company's effort to maximize its profit is related to the effort to minimize the burden. One of methods to minimize tax burden is tax planning. That is what PT ABC aiming to do to diverse its business in property sector.Three subject matters are going to be discussed in this research. The first subject is analyzing tax planning which have been done by PT ABC for diverse its business in property sector. Second is explaining other methods of tax planning which can be alternatives chosen by PT ABC in order to diverse its business. And third is analyzing the effect of the tax planning which PT ABC has chosen to minimizes the tax burden effectively.This research uses the interpretive social science approach or also known as the qualitative approach. This research is descriptive, meaning that this research supposedly tries to describe social phenomenon by collecting data. Researcher has performed studies of regulations and literature such as tax laws and regulations, and other theoritical sources. Researcher also has performed field research in a company which is PT ABC, by interviewing the financial manager.This research has described PT ABC's tax planning for business diversification in property sector. The Tax planning that have been chosen by PT ABC are setting up a new corporation, avoiding land takeover from the owner to avoid Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, and splitting the price of land and buliding through selling contract mechanism to buyers. There are many alternatives of tax planning in order to diverse a business. The alternatives to do tax planning are, through setting up a new business form which are by setting up a new corporation or a joint operation, by choosing type of trade transactions, or as an investment which are lending loan (direct loan or back to back loan) or buying shares. Each alternative has positive and negative impacts concerning the tax planning. This research has analyze the most efficient tax expense by comparing the tax planning methods between PT ABC's Tax planning and other alternatives."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di DKI Jakarta. Dan juga analisis membahas tentang analisis hambatan mengenai implementasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di D.K.I. Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pengurangan PBB-P D.K.I. Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian hambatan yang ditemukan adalah minimnya informasi mengenai pengurangan kepada wajib pajak yang membutuhkan, minimnya SDM beserta masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.

---

This thesisdiscusses about theimplementation ofthe Urban - Land and Building Tax?s Incentive Policyin Jakarta. This thesis alsodiscusses this policy?s thread.The resultsofthis study is the policy has beencarried outin accordancewith theprescribed rules. Then thethreadswere foundarethe lack of information to taxpayerswho needed this incentives, lack ofhuman resources and lack offacilities and infrastructure. This research use qualitative approach, and the data collected by using literature studies technique and field studies technique."