Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejadian tsunami 26 Desember 2004 di Aceh telah menimbulkan banyak dampak kerugian, terutama korban jiwa. Di kecamatan Meuraxa korban jiwa mencapai 92,725% dari jumlah penduduknya. Dampak yang sangat besar ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan kawasan di daerah tersebut dan sangat diperlukan upaya mitigasi bencana untuk dapat mencegah dampak yang lebih besar terjadi lagi. sehingga masalah bencana tsunami menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti dan dicari solusinya. Adanya kejadian tsunami ini mengubah pandangan pemerintah dalam penanggulangan bencana dari reaktif menjadi preventif. Sehingga beberapa daerah yang rentan bencana salah satunya di Kecamatan Meuraxa telah membuat beberapa fasilitas sebagai upaya mitigasi bencana tsunami. Beberapa diantaranya sangat erat kaitannya dengan rencana tata ruang kawasan tersebut, seperti peta arah evakuasi, rambu penunjuk arah evakuasi, jalur evakuasi, escape building, vegetasi hutan bakau dan sirine peringatan dini tsunami. Namun, pada kenyataannya fasilitas ini masih belum dapat terkoordinasi dengan baik dan tidak sinergis, sehingga sistem mitigasi bencana tsunami yang dihadirkan tidak berjalan dengan semestinya.

---

December 26, 2004 tsunami in Aceh has caused a lot of the impact of losses, especially fatalities. In sub Meuraxa victims reached 92.725% of the total population. Enormous impact is very influential on the development of the area and mitigation is necessary to prevent a greater impact happened again. so the problem of the tsunami disaster a serious concern for the government to follow up and find a solution. The existence of the tsunami is changing the views of government in disaster management from reactive to preventive. So some disaster-prone areas in the district one Meuraxa has made some facilities as the tsunami disaster mitigation. Some of them are closely related to the spatial plans, such as evacuation maps direction, directional signs for evacuation, evacuation routes, escape building, mangrove vegetation and tsunami early warning sirens. However, in reality these facilities still can not well coordinated and not synergistic, so the tsunami disaster mitigation systems that are not running properly presented."

"Bencana kota Palu pada tahun 2018 berdampak secara fisik maupun non-fisik, dengan jenis bencana gempa bumi, liquifaksi dan tsunami. Sebagai kota yang dilewati oleh patahan Palu Koro, Palu sangat rentan terhadap ancaman bencana alam, sehingga pembangunannya harus berorientasi pada ketahanan bencana terutama dalam rencana tata ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap struktur dan pola ruang, menganalisis ketahanan masyarakat dalam mengahadapi bencana tsunami, menganalisis kebijakan dan program pemerintah pasca bencana, dan merumuskan strategi mitigasi bencana berbasis penataan ruang pasca bencana di kota Palu. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode gabungan (mixed methods). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil analisis menunjukan bahwa dampak bencana pada struktur dan pola ruang kota Palu cukup massif, ditandai dengan rusaknya prasarana kota dan kawasan budidaya terutama permukiman. Untuk ketahanan masyarakat, dari social vulnerability index diketahui masyarakat memiliki kerentanan kerentanan sedang – tinggi terhadap bencana dengan kepadatan penduduk menjadi faktor utama, sedangkan modal sosial diketahui modal sosial masyarakat cukup baik dengan rata-rata menjawab Setuju. Hasil analisis kebijakan menunjukan bahwa ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan kondisi eksisting. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ruang di kota Palu yang berbasis mitigasi bencana dengan mengutamakan isu inklusivitas, integrasi rencana tata ruang dengan zona rawan bencana, melakukan pemerataan persebaran permukiman, serta senantiasa melibatkan masyarakat dalam perumusan penataan ruang.

---

The Palu city disaster in 2018 had physical and non-physical impacts, with the types of earthquakes, liquefaction and tsunami disasters. As a city traversed by the Palu Koro fault, Palu is very vulnerable to the threat of natural disasters, so its development must be oriented towards disaster resilience, especially in spatial planning. This study aims to identify the impact of disasters on spatial structures and patterns, analyze community resilience in dealing with the tsunami disaster, analyze post-disaster government policies and programs, and formulate disaster mitigation strategies based on postdisaster spatial planning in Palu city. The approach used is quantitative with mixed methods. Data was collected by distributing questionnaires, in-depth interviews, and literature studies. The results of the analysis show that the impact of the disaster on the structure and spatial pattern of the city of Palu is quite massive, marked by the destruction of city infrastructure and cultivation areas, especially settlements. For community resilience, from the social vulnerability index, it is known that the community has moderate to high vulnerability to disasters with population density being the main factor, while social capital is known to be quite good with community social capital with an average answer of Agree. The results of the policy analysis show that there is a discrepancy between the established rules and the existing conditions. Therefore, it is necessary to carry out spatial planning in the city of Palu based on disaster mitigation by prioritizing the issue of inclusiveness, integrating spatial plans with disaster-prone zones, distributing settlements evenly, and always involving the community in the formulation of spatial planning."

"Meskipun beberapa daerah di Indonesia telah dipetakan sebagai daerah rawan bencana, namun ternyata hal ini tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk tetap bermukim kembali di daerah tersebut. Salah satu contoh empiris yang masih bisa diamati sekarang ini adalah fenomena bermukim kembalinya masyarakat korban tsunami di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme adaptasi yang dilakukan masyarakat sebagai suatu bentuk resiliensi untuk tetap bertahan dan bermukim kembali di kawasan rawan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui tabel, grafik dan gambar. Data yang diperoleh berupa data teks dan data visual, dengan responden sejumlah 25 orang yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada suatu strategi adaptasi secara aktif dilakukan oleh masyarakat yang bermukim kembali di daerah rawan tsunami ini sebagai suatu upaya untuk resilien, yaitu melalui mekanisme adaptation by adjusment dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap fisik hunian dan lingkungannya. Hasil dari kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dalam pendidikan arsitektur serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengaplikasikan upaya mitigasi bagi masyarakat di daerah rawan bencana."

"Pada September 2018 terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,5 Mw di Teluk Palu, yang diikuti tsunami. Dampak dari bencana ini adalah rusaknya infrastruktur bangunan, lingkungan, dan hilangnya nyawa. 4.194 orang meninggal dunia dan merusak 8.107 bangunan, 43 fasilitas kesehatan dan 386 fasilitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan mangrove, evaluasi peran pemerintah dalam recovery mangrove, dan strategi mitigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif. Pentingnya penelitian ini adalah membandingkan kondisi ekosistem mangrove, peran serta masyarakat dan pemerintah dalam memitigasi bencana tsunami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah mulai menyadari pentingnya mangrove untuk mengurangi dampak tsunami, dimana banyak masyarakat yang mulai menanam dan mengelola mangrove. Strategi mitigasi bencana tsunami yang dapat diterapkann yaitu dengan pembanguan tanggul dan greenbelt sebagai peredam kekuatan gelombang tsunami.

---

In September 2018 there was an earthquake with a magnitude of 7.5 Mw in Palu Bay, which was followed by a tsunami. The impact of this disaster is the destruction of building infrastructure, the environment, and loss of life. 4,194 people died and damaged 8,107 buildings, 43 health facilities and 386 educational facilities. This study aims to analyze the participation of local communities in mangrove management, evaluate the role of the government in mangrove recovery, and mitigation strategies. The method used in this study is qualitative, and the analysis used in this study is descriptive and comparative method. The importance of this study is to compare the condition of the mangrove ecosystem, the participation of the community and the government in mitigating the tsunami disaster. The results showed that the community and the government began to realize the importance of mangroves to reduce the impact of the tsunami, where many communities began to plant and manage mangroves. A tsunami disaster mitigation strategy that can be applied is by building embankments and greenbelts as a dampener for the strength of tsunami waves."

"Kawasan Muara Baru sebagai salah satu Kawasan yang memiliki kerentanan terhadap bencana, harus mampu dan tetap bertahan serta berkelanjutan untuk menunjang sebagai salah satu wilayah pesisir Jakarta perlu membangun infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan. Pada kawasan ini juga terdapat permukiman kumuh atau daerah slum area yang perlu ditingkatkan agar menjadi pemukiman yang inklusif. Kawasan Muara Baru mengalami banjir ROB yang merupakan adanya perubahan iklim global. Dengan demikian perlu dilakukan analisis mitigasi bencana kawasan Muara Baru dengan konsep resilien city (berketahanan). tujuan dari kegiatan penelitian ini menganalisis risiko bencana dari aspek fisik., sosial, dan ekonomi, mengevaluasi penanganan risiko bencana berdasarkan RDTR Provinsi DKI Jakarta dan mengevaluasi terkait konsep mitigasi dan tindakan mitigasi pada RW 17 menuju kawasan berketahanan terhadap bencana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis spasial dan aspasial. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil analisis risiko bencana dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial diketahui bahwa wilayah penelitian berada pada katagori sedang sebesar 59,97 % dan tinggi sebesar 33,53 % dari luas wilayah penelitian. Kebijakan kebencanaan dengan mempertimbangkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial, dan sejalan dengan baik dari RTRW dan RDTR berdasarkan struktur ruang dan pola ruang, perlunya usulan zona baru berupa zona mangrove dan RTH untuk menciptakan lingkungan berketahanan. Mitigasi bencana dalam rangka ketahanan di RW 017 berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi dan penyediaan sarana prasarana seperti marka jalan, usulan bentuk rumah adaptif terhadap banjir.

---

Kawasan Muara Baru as one of the areas that has a vulnerability to disasters, must be able to survive and be sustainable to support as one of the coastal areas of Jakarta, it needs to build quality, reliable, sustainable infrastructure. In this area there are also slum areas or slum areas that need to be improved so that they become inclusive settlements. The Muara Baru area is experiencing ROB flooding which is a result of global climate change. Thus it is necessary to carry out an analysis of disaster mitigation in the Muara Baru area with the concept of a resilient city.the purpose of this research activity is to analyze disaster risk from the physical, social, and economic aspects, evaluate disaster risk management based on the DKI Jakarta Provincial RDTR and mevaluating the concept of mitigation and mitigation actions in RW 17 towards a disaster-resilient area. This study uses a quantitative method with spatial and aspatial analysis. The results obtained from this study are the results of disaster risk analysis from the physical, economic and social aspects, it is known that the research area is in the medium category at 59.97% and high at 33.53% of the total area of ​​the study. Disaster policies taking into account physical, economic and social aspects, and in line with both the RTRW and RDTR based on spatial structure and spatial patterns, it is necessary to propose new zones in the form of mangrove and green open space zones to create a resilient environment. Disaster mitigation in the framework of resilience in RW 017 in the form of evacuation routes and evacuation sites and provision of infrastructure such as road markings."

"Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pada proses perencanaan pembangunan rumah BRR, partisipasi warga hanya terlihat pada proses pendataan, verifikasi dan validasi data kebutuhan rumah penduduk. Sedangkan pada proses pelaksanaan dan penilaian pembangunan rumah, warga tidak terlibat sama sekali. Hal ini berbeda dengan proses pembangunan perumahan yang dilaksanakan Uplink-JUB, dimana partisipasi masyarakat terlihat dengan jelas pada setiap tahapan pembangunan rumah. Umumnya respon warga terhadap rumah-rumah yang telah selesai dibangun oleh kedua lembaga tersebut, dapat diterima secara baik oleh warga. Dengan pendekatan project oriented dan target oriented dengan mekanisme kontrak terima jadi, membuat rumah bantuan BRR selesai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Sedangkan dengan pendekatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Uplink-JUB dalam pembangunan rumah warga di Gampong Pie, disamping proses pembangunan rumah membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, juga realisasi penyelesaian rumah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa pilihan desain untuk rumah yang dibangun oleh Uplink-JUB, sementara untuk rumah yang dibangun oleh BRR, tidak ada pilihan atas type dan desain rumah. Untuk kasus-kasus bencana alam yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat, supaya sesegera mungkin terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar rumah bagi warga yang terkena dampak bencana, kiranya penanganan yang dilakukan oleh BRR dalam kasus pembangunan rumah di Gampong Pie dapat diterima dengan catatan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat terhadap kontraktor yang membangun harus disertai beberapa alternatif pilihan type dan desain rumah dengan memperhatikan adat dan kebiasaan setempat. Karena itu untuk kasus-kasus bencana alam dalam kasus yang terjadi di Gampong Pie, terlihat penerapan konsep partisipasi dalam pembangunan rumah warga korban tsunami tidak efisien dan efektif sama sekali. Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan penduduk di Gampong Pie maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk penyempurnaan ke depan. Karena itu sebelum membangun rumah-rumah bantuan pasca bencana, BRR sebelumnya perlu memberikan berbagai alternatif pilihan terhadap type dan desain rumah kepada warga setempat. Diperlukan juga pengawasan yang dilakukan secara ketat dan adanya transparansi selama proses pembangunan di lakukan oleh kontraktor. Sementara untuk Uplink-JUB, perlu memperhatikan penerapan partisipasi masyarakat agar tidak menghambat realisasi pembangunan rumah, mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar, yang segera harus terpenuhi kepada warga, apalagi untuk warga korban bencana alam.

---

From the result of study, it could be concluded that on the BRR resident development plan process, community participation is merely seen on the process of data collection, verification as well as resident development assessment, in other words the community are not involved at all. This matter is different with resident development process so carried out by Uplink-JUB,which the participation of community is seen clearly on each resident development phase. In general, the response of community on the residents which have been completely built by both institutions is acceptable. Through project oriented and target oriented approach under turnkey contract mechanism, the residents so granted by BRR are completed to be built in accordance with targeted period. Meanwhile, on the basis of community participation approach so conducted by Uplink-JUB in developing community?s residents in Gampong Pie, in addition to resident development requiring relative longer period, the realization of resident completeness is not in accordance with the target as stipulated previously. However, there are several design options for the residents so built by Uplink-JUB. Meanwhile, for the residents so built by BRR, there is no option for the type and design of residents. For any natural disaster cases requiring immediate and proper handling, in order to fulfill basic requirement for any community?s residents hit by natural disaster impact, the handling conducted by BRR in the case of resident development in Gampong Pie is acceptable provided that supervision should be carried out firmly for any contractors building the residents. The said contractors should obtain several resident types and designs choices on the basis of local culture and customs. Therefore, for natural disaster cases especially so hit in Gampong Pie area, it is seen that the application of participation concept in developing the tsunami victims? residents is not efficient and effective. Due to obstruction which may impede community participation in community resident development in Gampong Pie, then it is necessary to conduct improvement efforts for the future completion. Therefore, before building post-disaster grant residents, first BRR should provide several choice alternatives for the resident type and design to the local community. It requires firm supervision and transparency whilst development process is conducted by the contractor. Meanwhile, for Uplink-JUB, it is necessary to consider application of community participation in such a way that it may not impede the realization of resident development, in viewing that resident is a basic requirement which should be necessary to be fulfilled for community especially for the community suffered due to natural disaster."

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai kearifan lokal masyarakat Baduy dalam pencegahan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara mendalam, dan data diolah secara deskriptif-analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan pandangan tradisional masyarakat Baduy yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) masyarakat Baduy yang selalu melakukan tebang-bakar hutan untuk membuat ladang (huma), tidak terjadi bencana kebakaran hutan atau tanah longsor di wilayah Baduy; (2) di wilayah Baduy banyak permukiman penduduk berdekatan dengan sungai, tidak terjadi bencana banjir; (3) walaupun rumah dan bangunan masyarakat Baduy terbuat dari bahan yang mudah terbakar (kayu, bambu, rumbia, dan ijuk), jarang terjadi bencana kebakaran hebat; dan (4) wilayah Baduy yang termasuk dalam daerah rawangempa Jawa bagian Barat, tidak terjadi kerusakan bangunan akibat bencana gempa. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana yang dimiliki masyarakat Baduy sejatinya didasari olehpikukuh (ketentuan adat) yang menjadi petunjuk dan arahan dalam berpikir dan bertindak. Pikukuh merupakan dasar dari pengetahuan tradisional yang arif dan bijaksana, termasuk juga dalam mencegah bencana.

---

Abstract

This study examines the indigenous Baduy society in preventing disaster. This study used a qualitative approach. Data collected by observation and depth interview methods, and analysis conducted by descriptive-analytical. This study aims to gain knowledge and traditional ways of Baduy society that has passed down from generation to generation. The

results showed that (a) cut-and-burn systems in Baduy forests to open field for dry rice cultivation (huma) did not cause

forest fires, (b) Baduy settlements adjacent to the river is not flooding, (c) houses and buildings made of materials combustible (wood, bamboo, thatch, and palm fiber) infre quent fires, and (d) Baduy territory included in the earthquake-prone areas of West Java, there is no damage to buildings due to the earthquake disaster. This is because the

pikukuh (customary rules) that serve as guidelines and dir

ection for Baduy think and act. Pikukuh are the basis of

traditional knowledge that wise and prudent, so avoid the disaster. "