Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Topik penelitian ini adalah Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam Pemerintahan Rusia, dan permasalahan dari penelitian ini menghasilkan pertanyaan “apakah Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan yang didominasi oleh Oligarki di dalam pemerintahan Rusia?”, dan untuk membuktikan argumen utama yaitu konsep Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin terhadap kaum Oligarki dalam pemerintahan Rusia. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-analitis. Analisis menyimpulkan bahwa Keberadaan Siloviki di dalam Kremlin sangat membantu Putin dalam menjalankan misinya. Mereka perlahan-lahan dapat mengambil aset-aset negara yang dulunya dimiliki oleh kaum oligarki. Dengan kata lain, kekuasaan di dalam Kremlin sudah tidak dimiliki oleh Oligarki. Bahkan sebagian mereka telah menjadi korban penangkapan karena kasus korupsi, penggelapan pajak, atau kasus lain yang tidak sesuai dengan konstitusi Rusia. Siloviki telah berhasil menjalankan salah satu dari misi mereka, dan Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam pemerintahan Rusia.

---

The topic of this study is Siloviki as Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in takeover Oligarchy’s Power inside the Russian Government, and problem of this study generate a question “whether the Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of power that was dominated by the oligarchs in the Russian Government?”, and proving the main argument of concept Siloviki as a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool against the oligarchs in the Russian Government. The method that was used in this thesis is descriptive-analytical method. The analysis concluded that the presence Siloviki in Kremlin is very helpful Putin to carrying out his mission. They can take state assets slowly, formerly owned by the oligarchs. In the other words, the power in Kremlin are not being owned by the oligarchs. In a fact, most of them have been victims of arrest for corruption, tax evasion, or other cases that incompatible with Russian Constitution. Siloviki had been successfully run one of their mission, and Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of Oligarch’s power inside the Russian Government."

"Nasionalisme Pragmatis Pemerintahan Pertama Vladimir Vladimirovich Putin Tahun 2000-2004. (Di bawah bimbingan Dr. Zeffry Alkatiri). Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007. Nasionalisme pragmatis merupakan sebuah kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan sebuah pemerintahan untuk menjaga kedaulatan bangsanya dalam beberapa kasus berusaha membangkitkan kembali kejayaan masa lalu. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam metode pragmatis yang tidak terikat dogma dan ideologi. Tujuan yang hendak dicapai adalah keuntungan paling optimal bagi bangsa dengan memanfaatkan berbagai kebijakan strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal telah dijalankan oleh pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin pada periode pertamanya tahun 2000-2004 di Republik Federasi Rusia.Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan Cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pads nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Tujuannya adalah pengakuan eksistensi bangsa Rusia oleh bangsa-bangsa lain, khususnya Eropa.Pragmatisme menurut Charles Sanders Peirce merupakan sebuah metode penalaran (method of logic). Pragmatisme disebut sebagai sebuah metode karena ia bukanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan manusia. Ia tampil sebagai alat untuk mencari jawaban dengan menggunakan berbagai pemikiran (ide). Pembuktian pragmatisme dapat dilakukan melalui tindakan konkret. Sebuah ide dapat dikatakan berhasil jika si pelaku tindakan telah memperoleh manfaat dari tindakannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh si pelaku, maka sebuah ide memperoleh nilai kebenaran menurut pragmatisme.Penggunaan terminologi pragmatis secara resmi diterapkan Putin dalam menjalankan setiap kebijakannya, terutama kebjakan-kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam naskah pidato pengangkatan dirinya sebagai presiden Rusia terpilih, 7 Mei 2000; pidato resmi pertama Putin di depan parlemen (Duma), 8 Juli 2000; pidato resmi kedua Putin di depan Duma, 3 Juli 2001; dan dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia yang dirilis tanggal 28 Juni 2000.Nasionalisme dan pragmatisme seharusnya tidak dapat dipadukan dalam sebuah konsepsi baru karena pertentangan nilai yang dikandung kedua konsep tersebut. Hal yang paling mencolok adalah nilai-nilai demokaasi dan individualisme yang dikandung pragmatisme. Upaya mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Di lain pihak, bangsa Rusia merupakan bangsa yang memiliki tradisi kolektivisme. Artinya, demokrasi model Barat tidak akan pernah cocok diterapkan pada masyarakat Rusia. Namun, kajian ini mencoba untuk menggabungkan nasionalisme dengan sifat umum pragmatisme, yaitu asas manfaat. Hal ini dilakukan Putin mengingat situasi dalam negeri Rusia yang mulai mengarah pada kehancuran tatanan sosio-politik setelah kegagalan Yeltsin dalam mengelola demokratisasi pada dekade 1990-an. Kebijakan-kebijakan strategis Putin dalam kerangka konsep nasionalisme pragmatis terlihat dari upayanya untuk menjadikan Rusia sebagai kekuatan utama di wilayah Eurasia. Singkatnya, nasionalisme pragmatis merupakan doktrin politik yang mengharuskan pertautan bangsa dan negara dalam cara-cara yang mengedepankan asas manfaat demi kemajuan bangsa."

"Skripsi ini membahas mengenai maraknya kasus antisemitisme di Rusia pada kurun waktu 2004-2008 yang merupakan era pemerintahan Vladimir Putin yang kedua. Metode yang digunakan untuk menganalisis topik skripsi ini yaitu metode historis (sejarah) dan hasilnya akan disajikan dengan metode deskriptif-analitis. Hasil yang didapat dari hasil analisis bab empat adalah kasus antisemitisme di Rusia selama ini terjadi karena adanya stereotip-stereotip berkaitan dengan kaum Yahudi yang diwariskan secara turun-menurun dalam masyarakat Rusia yang multikultur serta anggapan bahwa kaum yahudi adalah sumber sagala masalah sehingga hal tersebut semakin menguatkan alas an tindak kekerasan terhadap mereka. Selain itu, pemerintah Rusia pada era kekuasaan Vladimir Putin kurang tanggap dalam merespon kasus-kasus antisemitisme yang terjadi sehingga kasusnya terus meningkat.

---

The focus of this final paper is about the problem of anti-Semitism which occurred in Russia during Vladimir Putin's second term in office namely 2004-2008. The method used o analyze the problem here is historical method, while the result will be presented with descriptive-analytical method. Result that obtained from the fourth chapter is anti-Semitic problems is Russia occurred because of the stereotypes which are associated with Jews, always passed from older generations to younger generations in multicultural Russian society, and the assumption that Jews are the source of all problems strengthen the reason for majority Russians to do violence on them. Besides that, the Russian government in Vladimir Putin's second term in office was less responsive in responding the anti-Semitic problem so that it keeps increasing time after time."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan smart power Pemerintahan Vladimir Putin dalam menghadapi perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh NATO pada tahun 2000-2008 ke Ukraina dan Georgia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemerintahan Vladimir Putin tahun 2000-2008 berhasil mencegah ekspansi NATO ke Georgia dan Ukraina. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Kebijakan smart power Vladimir Putin terdiri atas pendekatan lunak (soft power) dan pendekatan keras (hard power). Putin berusaha menaikkan citra Rusia di tingkat global untuk mendapat perhatian dunia melalui kedua pendekatan tersebut. Hard power dan soft power juga diterapkan di Ukraina dan Georgia dengan proporsi yang berbeda. Hingga akhir masa pemerintahannya Putin berhasil mencegah upaya Georgia dan Ukraina untuk bergabung dangan NATO melalui kebijakan Smart Power.

---

This thesis discusses the policy of Vladimir Putin?s smart power toward the expansion of NATO membership in 2000-2008 in Ukraine and Georgia. This thesis aims to prove that the Vladimir Putin government in 2000-2008 succeeded in preventing the expansion of NATO over Georgia and Ukraine. The research method used this thesis is a descriptive-analycal. Vladimir Putin?s policy of smart power concists of the soft approach (soft power) and the hard approach (hard power). Putin tried to raise the image of Russia at the global level to get world attention through both approaches. Both approaches are also implemented in Ukraine and Georgia in different proportions. By the end of his reign Putin managed to prevent Georgia and Ukraine?s efforts to join NATO through Smart Power policy."

"ABSTRAKKebijakan-kebijakan Putin yang cenderung kontra demokrasi dan tetaptingginya popularitas Putin di Federasi Rusia merupakan konsekuensi dari habitusyang ada pada Putin. Kapital-kapital yang sejak era Soviet tertanam dalam diriPutin membuat kebijakan-kebijakan yang Putin keluarkan merupakan tendensidari habitus yang tertanam pada Putin. Penelitian ini menggunakan desaindeskriptif-analitis dengan penerapan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Hasilpenelitian menjelaskan bahwa habitus merupakan pengaruh dari kebijakankebijakanyang dikeluarkan oleh Putin di Federasi Rusia.

---

AbstractPutin?s policy which is tend to against democracy and KebijakankebijakanPutin yang cenderung kontra demokrasi dan tetap tingginya popularitasPutin di Federasi Rusia merupakan konsekuensi dari habitus yang ada pada Putin.Kapital-kapital yang sejak era Soviet tertanam dalam diri Putin membuatkebijakan-kebijakan yang Putin keluarkan merupakan tendensi dari habitus yangtertanam pada Putin. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis denganpenerapan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menjelaskanbahwa habitus merupakan pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkanoleh Putin di Federasi Rusia."

"Sentralisme Demokratik pertama kali dipakai di Rusia sebagai dasar pemerintahan negara pada masa Lenin. Sistem ini dipilih karena di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan ?kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi? yang dianggap Lenin paling sesuai sebagai dasar pemerintahan negara. Sentralisme Demokratik menjadi semacam doktrin resmi bagi pemimpin Uni Soviet setelah Lenin. Sistem ini sempat hilang pada masa Nikita Khruschev namun kembali ditegaskan dalam Konstitusi Soviet 1977 pada masa Leonid Brezhnev. Pada masa Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin, sistem ini benar-benar hilang dan digantikan oleh sistem Demokratik Liberal. Sentralisme Demokratik baru kembali digunakan pada masa Vladimir Putin. Sistem ini terbukti berhasil mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak runtuhnya Uni Soviet.Democratic centralism has been used at the first time in Russia as the basic of governance in the Lenin era. This system has been choosen because it?s contains "freedom in discussion and unity in action" that Lenin considered most appropriate as a basic for state government. Democratic centralism becomes such as official doctrine for Soviet leaders after Lenin. This system doesn?t exist during the Nikita Khruschev era but during the Leonid Brezhnev era, it?s listed in 1977 Soviet Constitution. At Mikhail Gorbachev and Boris Yeltsin era, this system is completely doesn?t exist and replaced by the Liberal Democratic system. This system once again used in the Vladimir Putin era. In fact, this system has been success to fix economic crisis after the fall of Soviet Union."

"Gerakan etnonasionalisme Chechnya merupakan kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok etnis Chechnya dalam menuntut kedaulatan dan kemerdekaan wilayahnya dari bagian Republik Federasi Rusia. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari resistensi yang berumur ratusan tahun lamanya dan buntut dari ketidakpuasan atas kebijakan Rusia terhadap etnis mereka. Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pada nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Etnonasionalisme menurut Peter M. Leslie adalah kebudayaan, dalam hal ini meliputi pencapaian artistik, alat dan gaya pernyataan diri, dan seluruh sistem nilai sosial-agama yang mendefinisikan sebuah komunitas-menjadi kontribusi pada sebuah masyarakat yang berbeda, hidup berdampingan dengan yang lainnya dalam batas-batas suatu negara. Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam sebuah komunitas. Gerakan etnonasionalisme yang muncul di Chechnya pada di masa akhir Uni Soviet berdiri bukanlah hasil dari glasnost dan perestroika, seperti layaknya yang terjadi di negara-negara bagian Uni Soviet pada pertengahan tahun 1980-an, melainkan hasil resistensi ratusan tahun melawan imperialisme Rusia. Sementara itu jika dilihat dari sejarahnya, terorisme merupakan sebuah gerakan politik karena pengakusisian serta penggunaan kekuatan yang bertujuan agar seseorang menyetujui apa yang diminta oleh para pembuat teror (teroris). Terosrisme mengembangkan lingkungan yang diselimuti perasaan takut dan intimidasi melalui sebuah serangan teroris, yang bertujuan untuk menciptakan atau mengambil-alih kekuasaan. Ciri khas dari para pembuat teror ini adalah mereka selalu membenarkan apa yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa mereka merasa terbuang atau frustasi karena suatu hal, seperti keinginan mereka ditolak oleh rezim yang berkuasa. Dalam pergerakan etnonasionalisme di Chechnya, agama juga memiliki peran yang besar pula sehingga tercipta suatu masyarakat yang kuat dalam satu kesatuan dua unsur tersebut. Perubahan arah pergerakan terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sikap ekspansionis dan represif orang-orang Rusia sejak lama. Perubahan arah pergerakan tersebut rupanya menjadi sasaran empuk pemerintahan Rusia era Vladimir Putin yang cenderung pragmatis, terlebih karena dukungan bangsa-bangsa Barat pasca serangan 11 September 2001. Etnonasionalisme dan teroris menjadi ciri pergerakan mencapai kemerdekaan di Chechnya pada abad ke-21 ini. Upaya mempertahankan kedaulatan Rusia sebagai sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Kajiam ini mencoba untuk menganalisa kebijakan Putin terhadap reaksi yang ditimbulkan oleh dua unsure yang dihadapinya di Chechnya dalam menjaga stabilitas wilayahnya serta upaya menghindari menjadi Yugoslavia kedua. Singkatnya kebjakan yang telah dilakukan Putin tehadap Chechnya selama 5 tahun memerintah Rusia terbukti berhasil karena dua tahun belakangan ini Rusia tidak lagi menghadapi ancaman dari selatan tersebut."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk representasiVladimir Putin sebagai kandidat presiden Rusia pada Pemilu 2012 dalam beritapolitik, khususnya dalam bentuk teks, oleh media online Pravda.ru. Teks-teksyang dianalisis adalah sumber data yang dimuat pada masa Pra-pemilu yangdimulai dari 27 November 2011 hingga 3 Maret 2012. Penelitian inimenggunakan teori yang ditulis oleh Norman Fairclough: Analisis Wacana Kritis(2003) dan M.A.K Halliday: Tata Bahasa Fungsional (1994) dan Konteks Situasi(1989) untuk mengungkapkan tujuan penelitian ini. Berdasarkan proses analisisdapat disimpulkan bahwa sebagian besar bentuk representasi Vladimir Putinterkait dengan posisinya dalam pemerintahan, khususnya sebagai PresidenFederasi Rusia selama dua masa berturut-turut (2000-2008), dan Perdana MenteriFederasi Rusia (2008-2012). Berdasarkan hal tersebut, bentuk-bentuk representasiVladimir Putin pada sumber data dipengaruhi oleh kekuasaan.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to reveal the representation forms of Vladimir Putin asThe Russian Presidential Candidate in 2012 Election in political news, specificallyin the text form, by online media Pravda.ru. The texts that are analyzed are thedata sources that posted during pre-election day that is from 27th November 2011until 3rd March 2012. This study using theories written by Norman Fairclough:Critical Discourse Analysis (2003) and by M.A.K Halliday: Context of Situation(1989) and Functional Grammar (1994) in order to reveal the aim of this study.Based on the analysis, most of the representation forms for Vladimir Putin relatedto his positions in government, especially as the president of Russian Federationfor two terms consecutively (2000-2008) and the prime minister of RussianFederation (2008-2012). Therefore, the representation forms of Vladimir Putin indata sources are strongly connected to power."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi politik Vladimir Putin pada tahun 2000-2012 dengan tujuan melihat peran dari pilar-pilar pendukung kekuasaan Putin di Rusia. Teori yang digunakan didalam membahas penelitian ini adalah teori oligarki dari Jeffrey Winters. Temuan yang didapat dari adalah bahwa adanya pergeseran peran dari masing-masing kelompok di era pemerintahan Yeltsin dan Putin. Vladimir Putin berhasil mengelola ketiga kelompok yang berbeda dan membentuk sebuah oligarki penguasa yang berlandaskan kerjasama antara masing-masing kelompok yang berkepentingan untuk memperahankan kekuasaannya di Rusia.

---

This Research examined about Vladimir Putin's political strategy in year of 2000-2012 with aim to explain role of Putin's power pillars in Russia. Those pillars are consisting of Siloviki, United Russia Party and Russian Businessman. The Theories that applied to explore this research were Jeffrey Winter's Oligarchy. This research finds that they was shifting of roles of each groups in Yeltsin's and Putin's Era. Vladimir Putin succeeded in managing three different groups to create a ruling oligarch which stand on cooperation among interest groups to preserve his power in Russia."

"Skripsi ini berisi tentang wacana politik yang terdapat di dalam teks pidato inagurasi Vladimir Vladimirovich Putin pada tahun 2012. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang dikaitkan dengan teori wacana politik dan teori progres tematik. Berdasarkan hasil analisis, telah dibuktikan bahwa di dalam teks pidato inagurasi Vladimir Vladimirovich Putin pada tahun 2012 terdapat wacana politik yang dibentuk melalui penggunaan bahasanya.

---

This thesis consist of political discourse inside Vladimir Vladimirovich Putininaugural speech text in 2012. The method used in this thesis is qualitative and relate it to the theory of political discourse and theory of thematic progression. Based on the analysis, it has been proved that inside Vladimir Vladimirovich Putin's inaugural speech text lies political discourse which formed by its language application."