Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode serta kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan PT.SMS. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode serta kebijakan pengakuan pendapatan PT.SMS tidak digunakan secara konsisten serta terdapat beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Melalui hasil yang diperoleh, sangat disarankan bagi PT.SMS untuk menggunakan metode secara konsisten serta memperbaiki sistem penagihan lebih efektif sehingga pendapatan dapat diakui pada periode nya.

---

This study aims to analyse the revenue recognition in PT.SMS. The findings indicate that the accounting method and policy which used by the company has not been used consistenly and in some cases not comply to accounting standard in Indonesia. Thus, the results strongly suggest that corporate must use these policy and methods consistenly and the corporate also need to improve the invoicing process to be more effective in order to recognise the revenue on its period."

"Tulisan ini membahas analisis tentang pengakuan pendapatan, berfokus pada pendapatan ditangguhkan pada sebuah perusahaan telekomunikasi seluler. Terdapat beberapa sumber pendapatan pada perusahaan, yaitu telepon, pesan singkat dan data internet . Perlakuan akuntansi untuk pendapatan dari Telepon dan Pesan Instan tidak menimbulkan pendapatan yang ditangguhkan. Hanya pendapatan dari data yang menimbulkan pendapatan yang ditangguhkan, khususnya pada paket internet time based . Metodologi penelitian ini adalah studi kasus. Dari analisis ini disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi oleh PT SEL sudah memenuhi kaidah akutansi PSAK 23 revisi 2014.

---

This paper discusses the analysis of revenue recognition, focused on deferred revenue recognition in a mobile telecommunication company. There are several sources of income in this company such as Telephone, Instant Messaging and Data Internet . Accounting treatment for income from Telephone and Instant Messaging will not arise deferred revenue. Only income from data that will arise deferred revenue, specifically internet package time based . Methodology of this research is a case study. From this analysis it is concluded that income recognition of PT SEL already meet the PSAK 23 revised accounting rules 2014. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi uang titipan yang menjadi sengketa pajak antara fiskus dan PT X mengenai saat pengakuan pendapatan serta menganalisis implikasi perpajakan yang timbul atas transaksi tersebut. Analisis yang dilakukan dalampenelitian ini menggunakan teori penghasilan, kewajiban (liabilitas), prinsip matching cost against revenue, claim of right doctrine, pajak pertambahan nilai, dan sengketa pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi positif peredaran usahaatas penerimaan yang dicatat sebagai uang titipan berdasarkan kontrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum dapat diakui sebagai penghasilan karena tidak memenuhi syarat kumulatif berdasarkan PSAK 23, tidak memenuhi prinsip matching cost against revenue, dan tidak memenuhi konsep claim of right doctrine. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi tidak dapat dibenarkan sehingga bukan merupakan objek pajak penghasilan, namun pembayaran angsuran jual beli kendaraan dapat menimbulkan implikasi pada pajak pertambahan nilai.This study aims to analyze the cash deposit transaction which is a tax dispute between the tax authorities and PT X regarding the time of revenue recognition and to analyze the tax implications arising from the transaction. The analysis of this study used the base theroy principals: theory of income, obligations (liabilities), the principle of matching costsagainst revenue, claims of right doctrine, value added tax, and tax disputes. The study approach in this research is qualitative with in-depth interviews. The results of this study indicate that the positive correction of business circulation of receipts recorded as cash deposit under the contract of binding purchase agreement cannot be recognized as incomebecause it does not meet the cumulative requirements under the finansial accounting standard (PSAK 23), does not meet the principle of matching cost against revenue, and does not meet the concept of claim of right doctrine. Furthermore, the results of the study indicate that the correction cannot be justified so that it is not an object of income tax, but the payment of the purchase and sale of vehicles can have implications for the value added tax."

"Laporan magang ini membahas tinjauan pendapatan pada perusahaan pengangkut batu bara, analisis pengakuan pendapatan, dan analisis prosedur audit interim yang dilakukan oleh KAP SYR atas pendapatan PT NSR periode Januari-Juni 2018. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara pengakuan pendapatan dengan standar akuntansi pendapatan yang berlaku. Analisis prosedur audit KAP SYR dilakukan dengan membandingkan dengan standar audit yang berlaku. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pengakuan pendapatan PT NSR telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, prosedur audit atas pendapatan PT NSR yang telah dilakukan KAP SYR juga telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.

---

This internship report discusses about the overview revenue of coal shipping company, revenue recognition analysis, and audit procedure analysis of the revenue PT NSR on January-June 2018 period. The analysis is carried out by comparing the revenue recognition PT NSR with the applicable accounting standard. Audit procedures analysis performed by KAP SYR is being compared with the applicable auditing standards. Based on the analysis, the revenue recognition of PT NSR is in accordance with applicable accounting standards. In addition, the audit procedure for PT NSRs income that has been performed by KAP SYR has also been in accordance with the applicable audit standards."

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengakuan pendapatan atas penjualan batubara di PT MIR berdasarkan PSAK 23 revisi 2010 . Dalam melakukan transaksi penjualan batubara, PT MIR dan pembeli memiliki aturan dalam menentukan titik peralihan risiko atas pengangkutan yang didasarkan pada incoterms 2010. Peralihan risiko merupakan salah satu kondisi dalam melakukan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23, sehingga ada hubungan diantara kedua aturan ini. Pada praktiknya, pengakuan pendapatan di PT MIR tidak menggambarkan secara keseluruhan atas perpindahan risiko yang telah diatur dalam incoterms 2010. Hal ini disebabkan oleh kelemahan incoterms 2010 yaitu tidak mengatur atas transfer kepemilikan dan pada akhirnya tetap tunduk dengan aturan-aturan yang tertuang dalam kontrak penjualan yang telah disetujui oleh PT MIR dan pembeli.

---

This mini thesis aims to explain the process of revenue recognition on coal sales in PT MIR based on PSAK 23 revised 2010 . In the sale of coal, PT MIR and the buyer has a rules that determining the risk transfer on the transport that is based on incoterms 2010. The risk transition is one of the conditions in revenue recognition according to PSAK 23, so there is a relationship between these two rules. In practice, the recognition of revenue at PT MIR does not describe the overall transfer of risk that has been set in incoterms 2010. This is caused by the weakness of incoterms 2010 that doesn rsquo t set on the transfer of ownership and also remain to the subject of the sales contract that has been approved by PT MIR and buyers."

"Pada tanggal 1 Januari 2020, PSAK 72 sudah diterapkan oleh Perusahaan-Perusahaan di Indonesia. PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini menggantikan semua standar terkait pendapatan yang digunakan sebelumnya seperti PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 23 tentang Pendapatan, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan. Skripsi studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan pengakuan pendapatan oleh PT FEB sebagai perusahaan jasa konsultansi konstruksi. PT FEB mengakui pendapatan sebelumnya menggunakan PSAK 34 dengan metode persentase penyelesaian, dimana pendapatan diukur berdasarkan dari fisik penyelesaian pekerjaan. Setelah menggunakan PSAK 72, PT FEB mengakui pendapatan dengan metode 5 langkah pengakuan pendapatan. PT FEB harus menganalisis ulang kontrak dengan pelanggan apakah mengandung satu atau lebih kewajiban pelaksanaan, serta menilai apakah pendapatan diakui sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Hasil dari analisis ini, saat menggunakan PSAK 72, PT FEB memilih mengakui pendapatan sepanjang waktu.

---

On January 1, 2020, PSAK 72 has been implemented by companies in Indonesia. PSAK 72 on revenue from contracts with customers replaces all revenue-related standards previously used such as PSAK 34 on Construction Contracts, PSAK 23 on Revenue, ISAK 10 on Customer Loyalty Programs, ISAK 21 on Real Estate Construction Agreements, and ISAK 27 on Transfer of Assets from Customer. This case study thesis aims to analyze the recording of revenue recognition by PT FEB as a construction consulting service company. PT FEB previously recognized revenue using PSAK 34 using the percentage of completion method, where revenue is measured based on the physical completion of work. After using PSAK 72, PT FEB recognizes revenue using the 5-step revenue recognition method. PT FEB must re-analyze contracts with customers whether they contain one or more performance obligations, as well as assess whether revenue is recognized over time or at certain times. The result of this analysis, when using PSAK 72, PT FEB chooses to recognize revenue over time."

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai temuan dan analisis terkait pengakuanpendapatan atas penjualan barang konsinyasi PT XYZ. Kemudian juga akan dibahasmengenai proses pelaksanaan uji tuntas keuangan yang dilakukan terhadap PT XYZdalam rangka rencana akuisisi yang dilakukan oleh Big Corporation sebagai salahsatu langkah pengembangan usaha. Secara lebih rinci, laporan magang ini membahasmengenai standar akuntansi terkait pendapatan, prosedur pelaksanaan uji tuntaskeuangan, analisis terhadap pengakuan dan pengukuran pendapatan sertarekomendasi keuangan. Berdasarkan hasil proses uji tuntas keuangan, terdapatbeberapa temuan seperti pendapatan yang overstated dan abnormalitas hutang depositterkait hasil pengakuan dan pengukuran pendapatan.

---

ABSTRACTThe report is aimed to discuss the findings and analysis about revenue recognition onthe sale of consignment goods of PT XYZ. Then, the report discusses the process ofthe financial due diligence that carried out against PT XYZ as Big Corporation wantto acquire them in order to develop their business. In more detail, the report is todiscuss the revenue-related accounting standards, financial due diligence procedures,and financial recommendations. Based on the results of the financial due diligenceprocess, there are several findings as overstated revenue and debt depositabnormalities related to revenue recognition and measurement., The report is aimed to discuss the findings and analysis about revenue recognition onthe sale of consignment goods of PT XYZ. Then, the report discusses the process ofthe financial due diligence that carried out against PT XYZ as Big Corporation wantto acquire them in order to develop their business. In more detail, the report is todiscuss the revenue-related accounting standards, financial due diligence procedures,and financial recommendations. Based on the results of the financial due diligenceprocess, there are several findings as overstated revenue and debt depositabnormalities related to revenue recognition and measurement.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan PSAK 23 dan PSAK 72 di atas Pengakuan Pendapatan di PT XYZ (Technology Industry). Penelitian ini adalah a penelitian kualitatif dengan metode komparatif. Pendapatan di PT XYZ yaitu Layanan Aplikasi, Layanan Infrastruktur, dan Layanan Profesional. Standar baru-baru ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengenai pengakuan pendapatan yaitu PSAK 72 mengharuskan PT XYZ mempelajari standar tersebut, meskipun penerapan PSAK 72 sudah valid efektif pada tahun 2020. Penerapan PSAK 72 memiliki dampak yang berbeda jumlah pendapatan yang diakui di PT XYZ. Selisih jumlah pendapatan yang diakui dan dicatat dalam PSAK 72 lebih kecil dari PSAK 23 dalam pendapatan bundling Layanan Aplikasi, sedangkan untuk pendapatan tidak mem-bundling Layanan Aplikasi, Layanan Infrastruktur dan Profesional Layanan tidak berdampak pada pengakuan. Pengukuran pendapatan PSAK 23 dan PSAK 72 di PT XYZ memiliki kesamaan yaitu pengukuran sejumlah harga transaksi setelah dikurangi diskon, rabat dan PPN. Presentasi PSAK 23 dan PSAK 72 pada dasarnya sama, hanya saja namanya berbeda unbil menjadi aset kontrak dan pendapatan yang ditangguhkan menjadi liabilitas kontrak. Pengungkapan PSAK 23 dan PSAK 72 memiliki kesamaan tetapi diatur dalam PSAK 72 ada pengungkapan tambahan yang harus dilaporkan. Penerapan awal PSAK Hal ini dapat dilakukan untuk PT XYZ dengan persiapan yang memadai untuk memenuhi tuntutan pelaporan.This study aims to compare PSAK 23 and PSAK 72 above Revenue Recognition in PT XYZ (Technology Industry). This research is a qualitative study with a comparative method. Revenues at PT XYZ are Application Services, Infrastructure Services, and Professional Services. The standard recently issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) regarding revenue recognition, namely PSAK 72 requires PT XYZ to study these standards, even though the application of PSAK 72 is already valid effective in 2020. The adoption of PSAK 72 has a different impact on the amount of revenue recognized in PT XYZ. The difference in the amount of revenue recognized and recorded in PSAK 72 is smaller than PSAK 23 in Application Service bundling revenue, while revenue for not bundling Application Services, Infrastructure Services and Professional Services does not have an impact on recognition. Measurement of income PSAK 23 and PSAK 72 in PT XYZ have similarities, namely the measurement of a number of transaction prices after deducting discounts, rebates and VAT. The presentation of PSAK 23 and PSAK 72 is basically the same, it's just that the names differ in terms of contract assets and deferred income becomes contract liabilities. The disclosures in PSAK 23 and PSAK 72 have similarities, but it is regulated in PSAK 72 that there are additional disclosures that must be reported. Early adoption of PSAK This can be done for PT XYZ with adequate preparation to meet reporting demands."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jasa logistik yang menjadi sengketa pajak antara PT X dan Pemeriksa Pajak mengenai saat pengakuan pendapatan serta menganalisis pelaporan PPN terkait. Sengketa pajak tersebut muncul karena Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas pengakuan pendapatan transaksi jasa logistik karena teknik pemeriksaan ekualisasi di mana penjualan dalam PPN lebih besar dari peredaran usaha dalam PPh Badan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teori sengketa pajak, konsep penghasilan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan dan matching cost againts revenues principle. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan yang dikoreksi secara akuntansi sudah dilakukan dalam periode sebelumnya dan secara perpajakan sudah dilaporkan dalam periode sebelumnya. Secara akuntansi, pendapatan ini sudah seharusnya dilakukan pada periode sebelumnya karena telah memenuhi accrual basis, matching cost againts principle, dan PSAK 23. Secara perpajakan, pengakuan ini telah memenuhi persyaratan pembukuan dan prinsip taat asas menggunakan stelsel akrual. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan tidak terdapat indikasi keterlambatan penerbitan faktur pajak karena terdapat opsi untuk menerbitkan faktur pajak bersamaan dengan penerbitan faktur penjualan pada periode berikutnya.

---

This study aims to analyze logistics service transactions that became a tax dispute between PT X and the tax authorities regarding the time of revenue recognition and analyze the related VAT reporting. The tax dispute arose because the Tax Auditor made a positive correction on the revenue recognition of logistics service transactions due to the equalization inspection technique where sales in VAT are greater than business circulation in Corporate Income Tax. The analysis in this study was carried out using dispute theory, the concept of income, revenue recognition, measurement of income and matching costs against revenues principles. The method in this study uses a qualitative method by in-dept interviews. The results of this study indicate that the corrected revenue has been recognized in the previous period and reported in the previous period. From accounting point of view, this income should have been made in the previous period because it has complied with the accrual basis, matching cost againts principle, and PSAK 23. In taxation, this recognition has complied with the bookkeeping requirements and the principles of compliance using accrual system. Furthermore, the results of the study indicate that based on tax regulations there is no indication of delay in the issuance of tax invoice because there is an option to issue tax invoices together with the issuance of commercial invoices in the next period."