Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan pengembangan kawasan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ditinjau dari kapasitas sumber daya manusia. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengembangan kawasan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dengan potensi atau kapasitas sumber daya manusia yang ada yaitu meliputi dimensi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, etos kerja, produktivitas dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode positivist yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu masyarakat sudah mampu melaksanakan pengembangan kawasan tetapi masih terdapat kapasitas yang kurang berjalan seperti keterampilan, kompetensi dan etos kerja sehingga diperlukan upaya peningkatan agar dapat bermanfaat secara maksimal bagi pengembangan kawasan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

---

This study to describe regional development execution at Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan from the human resource capacity review. Focussed on how the execution of regional development held at Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan by the potential or human resource capacity of knowledge, skill, competency, work ethics, productivity and health. This study uses positivist research with quantitative approach and qualitative technique, with descriptive design. The results show the execution of regional development done with potential less in skill, competency and work ethics then needs to increase for maximum regional development execution at Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan."

"Suatu tempat disebut kota adalah tidak lain adalah karena ciri spesifik warganya. Betawi adalah salah satu warga Jakarta yang dari sejarahnya berasal dari percampuran kelompok etnis balk dari Indonesia maupun luar Indonesia. Pada kondisi seat ini, pertumbuhan dan perkembangan Kota Jakarta mempengaruhi nilai - nilai seni budaya masyarakat Betawi dan lingkungannya. Pesatnya pembangunan kota juga memaksa mereka untuk merelakan lahan rumahnya untuk kegiatan kola lainnya. Oleh karena itu untuk melestarikan tata kehidupan dan tata ruang komunitas sosial budaya masyarakat Betawi, Gubernur Jakarta menetapkan Kawasan Setu Babakan sebagai kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2005 Tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan. Salah satu tujuan dari Perda ini adalah menciptakan dan menumbuhkembangkan nilai - nilai seni budaya Betawi dan membina serta melindungi tata kehidupan serta nilai - nilai Budaya Betawi. Dan tujuan ini tersirat bahwa masyarakat Betawi setempat seharusnya rnenjadi subjek dari Perkampungan Budaya Betawi (PBS), oleh karena itu perlu adanya partisipasi warga Betawi setempat guna keberlanjutan program tersebut. Sehingga 'kawasan ini bukan hanya menjadi ladang proyek bagi pemerintah yang tidak berkelanjutan dan tidak bermanfaat untuk warga Betawi setempat. Dengan metode pengumpulan data pengamatan terlibat dan wawancara dengan cara tinggal bersama, maka diketahui sejarah PBB dan proses partisipasi warga Betawi setempat didalamnya serta diketahui pula berbagai kegiatan eksisting yang mendukung PBB. Hasi! penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua keluarga berpengaruh, tokoh masyarakat dan ketua RW yang dapat menentukan siapa warga Betawi setempat yang dapat berpartisipasi. Sedangkan warga Betawi setempat yang berpartisipasi adalah warga yang terlibat dalam kegiatan pertanian, petemakan, industri rumah tangga, kesenian, perikanan dan wisata, serta warga yang terlibat dalam Badan Pengelolan PBB. Bentuk - bentuk partisipasi yang ada adalah kerelaan tanahllahannya digunakan untuk kepentingan PBB, inisiatif pembentukan kelompok- kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan mendukung PBB, tenaga dan waktu dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan tersebut, keikutsertaan dalam kegiatan - kegiatan yang mendukung PBB, serta kesadaran untuk menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan warga Betawi di Setu Babakan dalam pengembangan PBB perlu memperhatikan dua hal panting, yaitu keberadaan pemimpin dan tokoh masyarakat yang masih dianggap panting, sehingga pemerintah dapat melibatkan mereka dalam mendorong warga Betawi setempat lainnya untuk dapat berpartisiasi, dan pengembangan kegiatan yang bersifat dapat meningkatkan pendapatan (berorientasi pada peningkatan taraf hidup) warga Betawi setempat, mengingat sebagian besar warga tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bergerak dalam sektor informal, seperti tukang ojek, berdagang, tukang bangunan dan lain - lain. Penelitian ini menemukan bahwa menurut teori Arsteins warga Betawi setempat yang berpartisipasi pada tingkatan partisipasi paling tinggi yaitu warga yang berkegiatan kesenian (membuat sanggar seni kerajinan Betawi) sedangkan yang digolongkan sebagai warga yang tidak berpartisipasi (non-participation), yaitu warga Betawi setempat yang mendapat bantuan "rumah Betawi" tanpa mengerti maksud pemberian tersebut dan pedagang yang berada di pinggir Setu. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa program Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah ini dapat berkelanjutan jika pemerintah dan masyarakat dapat berorientasi pada produktivitas. Pemerintah mengadakan kegiatan kegiatan yang mengedepankan orientasi pasar, dan masyarakat dapat mengubah sifat kurang giat bekerjaanya menjadi masyarakat yang Iebih menjunjung produktivitas.

---

Specific characteristics of the citizens are the major elements for a place to be called a city. Betawi is one of the Jakarta community components originally coming from an assimilation of ethnic groups both from inside as well as outside Indonesia. Nowadays, the growth and development of Jakarta City influences the cultural values of the Betawi community and its environment. They released their land as part of their contribution to rapidly develop the city. Therefore, in order to conserve the values of the Betawi communities, the Governor of Jakarta has declared Setu Babakan area as Betawi Socio-Cultural Village (Perkampungan Budaya BetawiIPBB) through the issuance of the Local Government Regulation No. 3 of Year 2005 (PERDA No. 3 tahun 2005) about the Establishment of Betawi Socio-Cultural Village at Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa. Kotamadya Jakarta Selatan. One of the aims of this regulation is to create, develop, edify, and protect the Betawi socio-cultural values, which treat Betawi native communities as the subject of the government project. Through the participation of these citizens the program can be sustained.

Through participant observation and interview as the prime method in data gathering, the history of the Betawi Socio-Cultural Village (PBB) and the native Betawi participation process as well as the existing activities supporting the PBB can be revealed.

The results of the research show that there are two influential families in this village; -they.-are the community figure and the community leader, who decide which community members could participate. Meanwhile, the native Betawi who participate are the ones involved in farming, animal husbandries, home industries, fishery, arts, and tourism, and those involved in the Board of Management of the Betawi Socio-Cultural Village. The forms of participation of the native Betawi are the willingness to donate part of their land to be used for the Betawi Socio-Cultural Village needs, initiative to form community groups supporting the Betawi Socio-Cultural Village activities, time and energy to do such activities, participation in those activities, and awareness to maintain security and cleanliness of the environment.

This research concludes that the involvement of Betawi community members at Setu Babakan in developing the Betawi Socio-Cultural Village should take into consideration to two major points - the existence of leaders and community figures which is still considered important, so that the government can involve them in motivating other Betawi community members to participate in and develop activities which can increase their income meaning improvement of living standard orientation.

In fact, most of the community members do not have any permanent jobs and they work in the informal sectors. This research also shows that, in line with Arsteins's theory, the natives who participate at the participation's highest level are those having art activities that can be sustained the Betawi identity, while these having no participation (the lowest level) are the community members who only get the aid from the government to their identity of being "Betawi" by giving them such form of "Betawi House", and the seller who live in Setu borders as well.

Other than that, this research also concludes that this Betawi Socio-Cultural Village program at Srengseng Sawah can be sustained if the government and the communities have to reset their mind to be more productivity oriented. The government should have activities which consider market orientation, and the community members realize and change from indolence to those who set their minds to uphold productivity."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"The interest in regional development planning in Indonesia as well as in many other third world countries is growing rapidly since the early 1970s. However the subject matter of regional development planning is still in process of taking shape. As a consequence, considerable differences exist regarding the interpretation of this field of enquiry and action. The present article aims at addressing three basic questions 1) What is the rationale for the introduction of planning for development on a regional basis? 2) What types of regional development planning do exist and what are their respective characteristics? 3) What are the various implications of the spatial dimension of regional development planning for professional practice? As the understanding of the dynamic situation in an are in a holistic way is a sine qua non condition for the planning of effective development intervention, the input of geography in the regional planning process is indispensable."

"Dana Insentif Daerah merupakah salah satu bentuk Intergovernmental Fiscal Transfer atau Transfer Pusat ke Daerah yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan. Dalam pelaksanaan Dana Insentif Daerah terdapat berbagai persoalan yang terkait dengan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah. Dengan menggunaan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen, skripsi ini menganalisis mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah dengan mengkaji salah satu daerah penerima yaitu Kota Depok. Pengalokasian Dana Insentif Daerah kepada Kota Depok ditemui berbagai permasalahan mulai dari tidak terpenuhinya kriteria, kekeliruan perhitungan, hingga praktek penyalahgunaan Dana Insentif Daerah oleh Kota Depok. Tidak adanya keterbukaan informasi, formula/perhitungan yang tidak baku, pengawasan yang rendah, serta tidak adanya dasar hukum yang kuat menyebabkan mekanisme pengalokasian Dana Insentif Daerah sarat akan tindakan percaloan anggaran dan korupsi.

---

Regional Incentive Fund are one form of the Intergovernmental Fiscal Transfer or Transfer to Central Region is allocated to a particular area by considering the specific criteria for the implementation of educational functions. In the implementation of the Regional Incentive Fund there are various problems associated with the Regional Incentive Fund allocation mechanism. By using qualitative research methods with techniques of data collection in-depth interviews and document studies, this thesis analyzes the Regional Incentive Fund allocation mechanisms by studying one of the recipients of Depok City.

Allocation of Regional Incentive Funds to the City of Depok encountered various problems ranging from non-fulfillment of the criteria, calculation errors, to abuse the practice of Regional Incentive Funds by the City of Depok. The absence of disclosure of information, formulas / calculations that are not standard, low supervision, the absence of a strong legal basis led Regional Incentive Fund allocation mechanism will be full of action brokering budgets and corruption."

"Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW mencakup berbagai aspek salah satunya adalah rencana pola ruang. Perubahan pola ruang pada Daerah Aliran Sungai DAS berpengaruh pada nilai koefisen aliran yang menyebabkan perubahan debit sungai. Analisa perubahan debit sungai sungai yang melintasi kota Jakarta akibat perubahan. Pola Ruang dilakukan berdasarkan Peta RTRW tahun 2010 dan 2030 DKI Jakarta Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Curah hujan rencana dihitung dengan metode Gumbel sedangkan debit banjir rencana dihitung dengan metode Rasional dan Soil Consevation Service Curve Number perbandingan debit sungai pada 13 sungai di Jakarta akibat perubahan pola ruang berdasarkan peta RTRW Tahun 2010 dan 2030 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan debit sungai pada sungai Mookervart Angke Pesanggrahan Grogol, Krukut, Ciliwung, Kali Baru Timur, Cipinang dan Kramat Jati sedangkan pada sungai Kali Baru Barat Sunter Buaran dan Cakung terjadi penurunan debit sungai Meskipun kedua metode menghasilkan kecenderungan yang sama hal ini perlu diwaspadai mengingat penyajian peta RTRW dari berbagai Dinas Tata Kota dan Bappeda berbeda beda tingkat kerinciannya.

---

The Regional Spatial Plan covers various aspects one of which is plan of spatial patterns. Changes of spatial pattern in the Watershed effect on the value of the runoff coefficient which causes changes in river discharge. Analysis of changes in flow of rivers that traverse the Jakarta due to changes of spatial pattern based of Regional Spatial Plan 2010 and 2030 of Jakarta, Tangerang, Tangerang regency, Depok, Bogor, Bogor regency, Bekasi and Bekasi regency. Design rainfall calculated using Gumbel method while the design flood calculated using Rational Method and Soil Consevation Service Curve Number Comparison of river discharge on 13 rivers in Jakarta due to changes in the spatial pattern based on the map of Regional Spatial Plan 2010 and 2030 showed that an increase of river discharge in Mookervart Angke Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Ciliwung, Kali Baru Barat, Cipinang and Kramat Jati while on Kali Baru Barat Sunter Buaran and Cakung decreased river flow. Although the two methods result the same trend it is necessary to watch out considering present of spatial planning maps from various City Planning Department and Bappeda different levels of details ."

"