Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian keberatan sesuai dengan program layanan unggulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas dalam penyelesaian keberatan dengan mengambil studi kasus pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian keberatan dari pihak wajib pajak maupun dari pihak penelaah keberatan.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian keberatan sesuai dengan program layanan unggulan di kanwil DJP Jakarta Pusat belum efektif karena berdasarkan hasil penelitian masih terdapat kendala-kendala dalam proses penyelesaian keberatan. Saran yang diberikan oleh peneliti untuk mengatasi kendala dalam proses penyelesaian keberatan adalah dilakukan penyuluhan dan bimbingan secara intensif dengan cara mengundang wajib pajak kedalam forum terbuka tentang keberatan pajak serta membentuk aparat pajak yang akuntable dengan cara pemberian sanksi.

---

This study discusses the effectiveness of the program in accordance with the settlement of objections superior service. The purpose of this study to determine how the effectiveness of the settlement of objections by taking case study at the Regional Office of the DGT Central Jakarta, as well as the problems faced in resolving the objections of the taxpayer or of the reviewers' objections.

The approach used in this study is a qualitative descriptive research. Data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. analysis conducted referring to the theme of this study.

The research concludes that the resolution of the objection in accordance with the superior service programs in local offices of DGT Central Jakarta has not been effective because based on the research results, there are still obstacles in the process of resolving the objection.

The advice given by researchers to overcome the obstacles in the process of resolving complaints is conducted intensive counseling and guidance by inviting taxpayers into an open forum on tax objections and form of tax officials accountable by way of sanctions."

"Skripsi ini membahas tentang Sensus Pajak Nasional Tahap 1 yang dilakukan di Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang merupakan Kanwil Terbesar di Jakarta. Sensus Pajak Nasional tahap 1 ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2011. Adapaun tempat yang dilakukan sensus yaitu pada gedung- gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan. Dalam skripsi ini akan dianalisis bagaimana pelaksanaan sensus ini di Kanwil DJP Jakarta Pusat, apakah telah sesuai dengan SOP. Serta untuk mengananlisis dampak sensus terhadap jumlah wajib pajak terdaftar, dan seberapa efektif sensus pajak ini.

---

This mini thesis discusses the National Tax Census conducted in Phase 1 Regional Tax Office in Central Jakarta, which is the Largest Regional Office in Jakarta. National Tax Census first phase was conducted in October through December 2011. As for first phaase of census is conducted on high-rise buildings and shopping malls. In this mini thesis will analyze how the implementation of the census in the Regional TaxOffice of Central Jakarta DJP, whether in accordance with the SOP. And to analyze census impact on the number of registered taxpayers, and how effective this tax census."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta pusat. Sensus Pajak Nasonal berawal dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan mengenai masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan untuk meningkatkan penerimaan Negara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Sampai dengan saat ini Sensus Pajak Nasional telah dilaksanakan sebanyak dua tahapan. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di Kanwil DJP Jakarta Pusat baik Tahap I maupun Tahap II sama-sama memperoleh hasil yang tidak mencapai target. Berdasarkaan hasil dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I dan Tahap II penelitian ini akan mengevaluasi implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional dengan menganalisis menggunakan Teori Evaluasi dari Dunn. Jika melihat kriteria evaluasi dari Dunn Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional masih memerlukan banyak perbaikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This research discussed the evaluation of implementation National Tax Census in Regional Tax Office in Central Jakarta. National Tax Census started from governments effort to solve the problem about low level of Tax Payers to pay the tax and to increase state income.The Research is done using a qualitative approach and including in research cross sectional with the technique of collecting data are the study of literature and field studies. Up to now National Tax Census had been held as many as two stage. Implementation of National Tax Census in Central Jakarta Regional Tax Office during phase I and II show the same results that could not hit the target.

Based on the result of Implementation of National Tax Census Phase I and Phase II this research will evaluate the implementation National Tax Census by analyzing the use of the theory evaluation of dunn. From criteria of the evaluation of Dunn the implementation of national tax census still need a lot of improvement in order to attain a desired goal."

"Penelitian ini membahas bagaimana penerapan dari program Pengampunan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengna peraturan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program Pengampunan Pajak apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang dikerjakan serta target penerapan tersebut. Program Pengampunan Pajak dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi target program tersebut belum tercapai pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hambatan dalam penerapan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian target.

---

This research discusses how the application of the Tax Amnesty program in Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II whether the application is in accordance with the applicable regulations. It also aims to examine how the results of the application of the Tax Amnsety program whether the results obtained have been in accordance with the work undertaken as well as the target of the implementation. Tax Amnesty Program was implemented from 1 July 2016 to 31 March 2017. The results show that the implementation has been done in accordance with existing rules, but the program target has not been achieved at the Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Barriers to implementation comes from internal factors and external factors, became one of the things that affect the achievement of the targets."

"ABSTRAKBerdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 974/KMK.o1/2016 tentang implementasi inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transpormasi kelembagaan kementerian keuangan mengatur bahwa salah satu tema sentral dalam inisiatif strategis program reformasi kelembagaan adalah pengembangan sumber daya manusia Kementerian keuangan melalui Corpu. Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai motor penggerak utama dalam implementasi strategi tersebut. Strategi Kemenku Corpu bertujuan mewujudkan pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai yang link dan match dengan target kinerja institusi."

"Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey, statistik deskriptif, dan pengujian korelasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut dengan tingkat kepatuhan pajak.

---

The Directorate General of Taxation implement electronic system (e-SPT) in reporting value-added-tax so reporting process can be ease, tax payers can get legal certainty, and improvement of quality of tax services, especially after implementation of PER-11/PJ/2013 and PER-10/PJ/2013 and is expected tax compliance to increase. The purpose of this research is to examine correlation of these three principles toward tax compliance. This research uses survey method, statistic descriptive, and correlation analysis. Data are collected through questionnaires which are distributed to tax payers at Tanjung Priok Tax Office. This research shows that strong correlation of these three variables and tax compliance."

"ABSTRAKJoint analysis merupakan bagian dari Joint Program, dirilis oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai. Kegiatan joint analysis menghasilkan suatu rekomendasi berupa data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh keseluruhan Joint Program sehingga sangat perlu untuk dikaji agar pemanfaatan data dan informasi tersebut efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan tersebut dengan menggunakan konsep evaluasi OECD dan menganalisis faktor-faktor pemampu dalam implementasi kebijakan berdasarkan WCO Guidelines. Penelitian ini mengadopsi paradigma pos-positivisme dan menggunakan metode analisis kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan joint analysis relevan dalam memecahkan masalah terkait kebutuhan sinkronisasi data Pajak dan Bea Cukai, dilaksanakan dengan efektif dan efisien di wilayah Jakarta Utara, memiliki dampak positif yaitu meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan, dan oleh karena itu kebijakan ini perlu dilanjutkan dan diperbaiki. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pemampu dalam implementasi telah dilaksanakan dengan cukup baik meliputi dukungan politis dan komitmen pimpinan, peraturan hukum, sumber daya dan proses tata kelola.

---

ABSTRACTJoint analysis is part of the Joint Program, released by the Ministry of Finance with the aim of optimizing state revenue and increasing compliance in the fields of taxation, customs and excise. Joint analysis activities produce a recommendation in the form of data and information that can be utilized by the whole Joint Program so that it is very necessary to be reviewed so that the utilization of the data and information is effective and efficient. The purpose of this study is to analyze the policy using the OECD evaluation concept and analyze the enabling factors in implementing the policy based on the WCO Guidelines. This study adopts the positivism paradigm and uses qualitative analysis methods. Data sources consist of primary and secondary data. The results show that the joint analysis policy is relevant in solving problems related to the need for synchronizing Tax and Customs data, implemented effectively and efficiently in the North Jakarta area, has a positive impact of increasing state revenue and compliance, and therefore this policy needs to be continued and improved. In addition, the results of the study indicate that the enabling factors in the implementation have been implemented quite well including political support and commitment of the leadership, the rule of law, resources and governance processes."

"Penelitian ini membahas tentang penyelesaian keberatan pajak ditinjau dari prinsip Good Governance pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, termasuk di dalamnya membahas faktor yang menjadi penyebab permasalahan dari proses penyelesaian keberatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian keberatan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan dilaksanakan dengan konsep Good Governace yaitu kerangka hukum, keadilan, efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis. Permasalahan yang ditemukan meliputi belum adanya mekanisme sanksi bagi pegawai pajak yang keliru dalam mengeluarkan SKP, belum jelasnya aturan hukum bagi fiskus untuk dapat bertindak sesuai diskresi, substansi keberatan Wajib Pajak yang seringkali diabaikan, kecenderungan Penelaah Keberatan untuk mempertahankan hasil koreksi pemeriksa, serta visi dan misi yang belum mampu meningkatkan kualitas penyelesaian keberatan.

---

This research discusses the tax objection process in South Jakarta Regional office in connection with good governance principles. This research conducted by using quantitative approach with the field research and literature review as data collection techniques. The result of this research shows that the tax objection process in South Jakarta Tax Regional Office has not been implemented with good governance principles (rule of law, equity, effectivity, accountability and strategic vision). The problems found are the unclear explanation rules for the tax authorities to be able to act according to their discretion, the substance of tax objection taxpayers which is often ignored, the tendency of tax objection reviewers to defend the tax audit result, also vision and mission that have not been able to improve the quality of the tax objection process."

"Penelitian ini mempunyai tujuan mengkaji efektifitas penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Tiga dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penagihan pajak tersebut.Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori pajak, teori organisasi, teori administrasi. Teori statistik non parametrik digunakan untuk menelaah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas, sedangkan statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran efektifitas penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak secara garis besar.Teknik analisa data yang digunakan adalah untuk melihat gambaran efektifitas penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak. Analisa deskriptif berupa analisa tabulasi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penagihan yang digunakan untuk pra penelitian uji validitas, uji reabilitas, uji konsistensi sedangkan pada penelitian digunakan uji modus.Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan efektifitas sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Tiga, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penagihan terdiri dari variabel yaitu dukungan & perhatian pimpinan, jumlah juru sita, pertanggungjawaban penagihan pajak dapat ditindak lanjuti, dan kualitas ketetapan pajak.Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi kinerja penagihan dan upaya-upaya pencairan/pengurangan tunggakan pajak dan terdapat faktor-faktor efektifitas seperti: variabel dukungan & perhatian pimpinan Kantor Pelayanan Pajak, jumlah juru sita, pertanggungjawaban penagihan pajak dapat ditindak lanjuti dan kualitas Surat ketetapan pajak dapat mempengaruhi kinerja seksi penagihan dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

---

This examination is to lesson about effectiveness, of the tax claim at Taxes Service Offices under Region Jakarta III and to get influential factors to effectiveness tax claim.

Theory for this examination is tax theory, organization theory and administration theory. Non Parametric Statistical Theory used to see influential factor, whereas Description theory used to see effectiveness of tax claim and expedients to cash uncollecting tax.

Data analysis technical used to get illustration from effectiveness of tax claim and expedients to cash uncollecting tax. Description analysis as a tabulation is to find influential factors to effectiveness tax claim, for a beginning with validity and reability test. In the examination used mode test

Result from this exam are more differential effectiveness factors between tax service offices under Region Jakarta III, even though that factors are 5 variable that is supporting attention from the leader, total collector, responsibility claim of tax can be follow up, and quality of tax assessment."

"Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut/pemotong pajak sangat penting artinya dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah pada aspek perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Bendahara UIN Jakarta. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Melalui pengolahan data, diperoleh tingkat kepatuhan pajak hanya sebesar 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kapatuhan pajak bendahara UIN Jakarta masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman bendahara, belum adanya sistem pengelolaan pajak yang baik, dan tidak diterapkannya sanksi perpajakan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan antara lain memperbaiki sistem pengelolaan perpajakan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan meningkatkan pemahaman bendahara pada aspek perpajakan.

---

Tax compliance of state treasurers as tax collector/holder is very important in order to secure the state revenues. This study aims to determine the level of tax compliance of state treasurers and to provide recommendations for improving the tax compliance of state treasurers.

This research was conducted on the treasurers of State Islamic University of Jakarta. The methods used are case study analysis. Through data processing was obtained the tax compliance rate is only 65%. It can be concluded that the tax compliance level of the treasurers of UIN Jakarta is still low. It can be caused by the low level of understanding of the treasurers, the lack of a good tax management system, and the denial of tax penalties.

Recommendations that can be given to improve tax compliance are, among others, by improving the tax management system, improving the monitoring system, and increasing the understanding of the treasurers on tax laws."