Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"This research aim to know and to analyse how much the influence of coordination in constructing Tax Object Sales Value forward effectiveness of services to tax community. This pointed out that for increasing coordination with implementation in relationship with tax objact sales value consist of objective integration, activity integration and achievement purpose efficiently would be promote a services tax object sales value to the object sales value to the tax community. The research population were tax payers and others institutional relationship with tax object sales value at DKI Jakarta. Sampling technique was proportional stratified random sampling . This technique is used if the population dishomogen and stratified proportional. Data technique collecting which is used in this research was observation, interview, documentation and questioner. Questioner which constitute measure equipment in this research should be tested and reliable. The mainstay point out precision, stability of measure equipment which be used. Data collecting of the research result be analysed with using quantitative metode approach while linear regression analysis has been performed in the quantitative approach. The result of hypothesis test indicate that objective integration, activity integration and achieve a purpose efficiently influenced significantly a services tax object sales value to the tax community, and the achievement of this research also need to know and to analyse for increasing dimension of objective integration, activity integration and achievement purpose integrated in order to find out satisfication to tax community services which to expected. based on this research The Head of Kanwil Pajak or The Head of KTP in carry out coordination must be receptance input from others instutions interrelated for constructing Tax Object sales value at each their regions."

"Mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Di negara kita mengenai pajak terdapat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan penjelasannya, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak, untuk keperluan negara hanya boleh terjadi melalui Undang-Undang. Jelas sekali bahwa pembangunan memerlukan dana yang besar dari masyarakat ditarik pajaknya sebagai wajib pajak sebagai dana tambahan pembangunan, untuk pengeluaran berupa berupa belanja rutin dan pengeluaran atau belanja negara pembangunan. Dengan adanya pajak maka masyarakat diharapkan sadar akan kewajibannya terhadap negara untuk ikut serta dalam mensukseskan pembangunan secara tidak langsung dengan cara membayar pajak terutang. Permasalahan masih kecilnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika dilihat dari APBD yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Dan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (MOP) masih banyak/tidak sepenuhnya didasari dari nilai pasar, tata ruang pemerintah daerah, dan pemilihan jalur bisnis dan pemukiman, dan lain sebagainya. Banyak diketemukan MOP belum mencerminkan harga?nilai pasar properti yang mengakibatkan penerimaan daerah dari PBB belum maksimal. PBB hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masyarakat, agar pelaksanaannya nanti dapat terselesaikan dengan baik. Aparat pajak dapat melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka mengerti arti peranan pajak untuk membangun daerahnya."