Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Anggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarkat yang terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara tingkat kompleksitas lingkungan proyek (X1) dan tingkat ketat/longgarnya struktur pengambilan keputusan DIP 1989/90 (X2) sebagai variabel bebad, dengan pola penentuan anggaran (Y) sebagai variabel tergantung. Masalah tersebut timbul karena banyaknya faktor yang harus diperhitungkan dalam proses penentuan anggaran proyek, baik dari segi: teknis, administrative, makro, mikro, Sectoral, Departemental, Regional Nasional, Ekonomis, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Setiap proyek mempunyai ciri-ciri kegiatan dan masalah lingkungan tertentu yang berbeda dengan proyek lainnya baik karena sifat kegiatan, volume, ruang lingkup, sebaran lokasi, teknologi yang dipergunakan dan lain-lainya. Di lain pihak setiap pejabat dalam mengembangkan alternative dan keputusannya terikat oleh struktur birokrasi yang ada, di samping keterbatasan kemampuan manusiawi serta sarana dan waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan tugasnya."

"ABSTRAKSetelah spin-off dari perusahaan telekomunikasi yang terkemuka, Perusahaan X menekankan sistem remunerasi berdasarkan pay for performance dalam mendukungpencapaian sasaran-sasaran bisnis yang ditetapkan. Setelah krisis ekonomi tahun 1998, perusahaan mulai mengalami penurunan dalam keuntungan diperoleh. Strategi pay forperformance pun menjadi tidak efektif dalam mendukung bisnis. Setelah mengalami kemunduran yang buruk, Perusahaan mulai melakukan pembenahan diri denganmenyusun visi dan misi yang baru.Total remuneration yang diterapkan mulai tidak kompetitif dalam menarik, menahan dan memotivasi karyawan dalam bekerja Hasil survei penggajian menunjukkan bahwa total remuneration masih berada di atas median market. Namun bila dilihat lebih detail, komponen base pay berada di bawah median market dan komponen variable pay memiliki komposisi yang cukup besar. Kondisi bisnis yang lesu membuat variable pay menjadi kurang menarik.Analisis hasil survey dan keadaan perusahaan menunjukkan bahwa sistem remunerasi Perusahaan X telah memiliki komponen-komponen remunerasi yang cukup lengkapnamun tidak efektif dalam mendukung bisnis. Pay for performance perlu diefektifkan dalam mendukung proses restrukturisasi dan konsolidasi perusahaan. Strategi pay for person tampaknya dapat menjadi pilihan yang tepat dalam perbaikan sistem remunerasi sebagai alat yang ampuh untuk mendukung bisnis. Sumber daya manusia (SDM) yanghandal dan tangguh menjadi aset penting bagi kelangsungan hidup perusahaan.Pendekatan yang tepat dalam mendukung strategi ini adalah dengan competency-based remuneration, yaitu sistem remunerasi yang menghubungkan struktur penggajiandengan tingkatan kompetensi tertentu. Salah satu cara untuk menghargai kompetensi adalah dengan broad-banding, yaitu penggabungan beberapa level penggajian menjadi satu skala gaji dengan rentang yang lebih luas sehingga sifatnya bisa lebih fleksibel dan memberikan pergerakan karir secara horisontal.Perusahaan X telah mengadakan evaluasi jabatan melalui market pricing dan job shitting. Evaluasi jabatan ini menghasilkan model kompetensi yang memberikan kemudahan untuk melakukan perbaikan base pay dengan cara broad-banding. Alternatif yang dipilih adalah dengan cara broad-grades yang masih menggunakan ciri-ciri penggajian tradisional (nilai minimum dan maksimum). Proses broadbanding dimulai dengan market study untuk pembobotan band role summary dari model kompetensi dan band labeling system yang baru. Beberapa level penggajian mengalamipenggabungan karena tidak ada perbedaan yang signifikan bila masing-masing level dipertahankan. Struktur gaji mengalami penyesuaian dengan adanya penggabungan. Selain itu, base pay juga mengalami penyesuaian dengan median market agar lebih kompetetif Sedangkan komposisi variable pay diturunkan dengan penekanan yang lebih banyak pada short-term incentive plan dari pada long-term incenlive plan.Perubahan dan program broadbanding ini perlu disosialisasikan dengan baik sebelum diimplemenlasikan karena akan menimbulkan reaksi yang negatif dari para karyawan. Sosialisasi dilakukan ke seluruh karyawan, dari level manajemen atas hingga level bawah. Dukungan manajemen terhadap program ini adalah sangat penting bagisuksesnya program ini."

"Pada akhir tahun 2012 Indonesia akan memiliki lembaga pengawas baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kewenangan,tugas serta fungsi mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas mengenai bentuk-bentuk pengawasan sistem keuangan di dunia dengan melakukan perbandingan bentuk struktur pengawasan di Inggris, Australia dan Korea.Berdasarkan studi literatur kemudian dianalisa bagaimanakah peran OJK yang baru dibentuk dalam menggantikan fungsi pengawasan dari lembaga pengawas yang sebelumnya ada di Indonesia. Dari hasil penelitian kepustakaan, bentuk struktur pengawasan bukanlah masalah yang utama untuk meciptakan pengawasan yang baik, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari pengawasan itu sendiri. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, OJK dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik jika memiliki tujuan pendirian yang jelas, independensi, sumber daya yang cukup, pengaturan anggaran yang efisien, akuntabilitas, penegakan hukum yang efektif, serta memahami pentingnya masa transisi dan masalah yang mungkin timbul pada saat masa transisi tersebut.

---

At the end of 2012 Indonesia will have a new regulatory agency called the Financial Services Authority (OJK), with the authority, duties and functions of regulating and supervising all financial institutions. This study is a research literature that discusses the architecture of financial system supervision in the world and comparing the structure of supervision in the UK, Australia and Korea. Based on the studies, it is then analyzed the role of OJK in replacing the previous supervising authority in Indonesia.

From the research it is concluded that the financial system supervision structure is not the main issue for achieving an effective supervision. The more important issue is the quality of the supervision itself. Based on the experience of other countries, OJK can perform its function properly if it has clear objective, independency, sufficient resources, efficient budget allocation, accountability, effective law enforcement, as well as understanding the importance of the transition period and the problems that may arise during the transition period. "

"Pada pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek jalan jenis perkerasan lentur yang dikerjakan oleh PT X menurut data yang ada sering terjadi rework. Kejadian rework merupakan cerminan dari buruknya kinerja mutu pelaksanaan pekerjaan proyek. Indikator suksesnya pelaksanaan suatu proyek salah satunya adalah kinerja mutu. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja mutu pelaksanaan proyek jalan jenis perkerasan lentur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi resiko, mengetahui dampak penyebab resiko tersebut, serta merespon peristiwa resiko pada pelaksanaan pekerjaan proyek jalan jenis perkerasan lentur PT X dalam rangka meningkatkan kinerja mutu proyek.

---

In the execution of flexible pavement road work projects undertaken by PT X according to existing data frequent incidence of rework. Incidence of rework is a reflection of the poor quality performance of project work execution. One of successful indicators of a project execution is the quality performance. Many factors affect the quality performance on the flexible pavement road project work execution.This study aims to identify risks, determine the impact of the cause of the risk, and respond to risk events on the PT X flexible pavement road project execution in order to improve the project quality performance."

"Kekurangan perumahan penduduk, umumnya di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia sudah menjadi masalah nasional. Pemerintah menyadari keadaan ini, untuk selanjutnya secara bertahap dilaksanakan pembangunan perumahan dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk mengimbangi kebutuhan yang mendesak, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974; dibentuklah Perum Perumnas sebagai lembaga pemerintah non Departemen, ditugasi merencanakan, membangun dan mengelola/mengusahakan bidang perumahan. Melihat kebutuhan akan rumah, banyaknya peminat rumah melalui Perum Perumnas, tidak mungkin dengan karyawan yang ada Perum Perumnas melaksanakan sendiri pembangunan perumahan. Untuk melaksanakan pembangunan rumah tersebut, Perum Perumnas melimpahkan pelaksanaan pembangunan rumah kepada pihak kedua/ kontraktor melalui perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan pembangunan rumah inilah timbul beberapa permasalahan mulai dari proses pemberian pekerjaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan yang membawa akibat hukum baik terhadap Perum Perumnas maupun terhadap kontraktor. Pengungkapan permasalahan diatas adalah merupakan ide penulis, dimana permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dalam penulisan skripsi."