Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban (persona standi in judicio) suatu Perseroan Terbatas dapat dinyatakan bubar antara lain karena keputusan RUPS; untuk perseroan yang telah bubar tidak segera menjadi berakhir/hapus dimana hak dan kewajibannya masih melekat dan dinyatakan dalam keadaan pemberesan (likuidasi), sehingga status badan hukum perseroan tersebut tetap ada, namun perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka pemberesan kekayaan perseroan untuk kepentingan likuidasi dan melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan fakta ditemukan bahwa belum adanya ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang secara tegas mengatur mengenai kepailitan Perseroan Terbatas "Dalam Likuidasi" dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan pada putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum."

"disampaikan dalam seminar tentang pluralisme hukum dan tentangnya bagi pembentukan sistem hukum nasional yang diselenggarakan BPHN DEPKUMHAM RI provinsi sulawesi selatan"

"Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana posisi perempuan dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia. Bagaimanakah perempuan diproyeksikan dalm norma hukum dan praktik hukum adat waris, hukum (agama) islam dan Hukum negara. tulisan ini akan menunjukan bahwa kajian tentang masalah waris bisa menjadi suatu lensa untuk menjelaskan kontestasi dan negosiasi kepentingan politik dan hukum yang terjadi sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Betapa kayanya lapangan Hukum waris sebagai bahan pemikiran akademik maupun praktik hukum , khususnya ketika membicarakan soal akses perempuan kepada sumberdaya waris ( tanah,sawah, ladang,rumah, juga benda bergerak). seberapa jauh perempuan dianggap sebagai pewaris, dan berap besar porsinya. Tulisan ini tidak memuat secara keseluruhan temuan penelitian, tetapi setidaknya memberi gambaran umum tentang isu-isu hukum waris di Indonesia dari persepektif pluralisme hukum. Studi ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan. pengambilan data berupa putusan Mahkamah Agung dimungkinkan sejak terbukanya situs Mahkamah Agung, berkat reformasi manajemen pengadilan di lembaga tersebut"

"Dalam kehidupan sehari-hari, dalam lalu lintas hukum Perdata, selain dikenal adanya akta-akta Notaris, dikenal juga adanya akta-akta PPAT yang merupakan alat bukti tertulis dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Sejak dahulu akta-akta Notaris dikenal sebagai alat bukti tertulis yang otentik, sedangkan akta-akta PPAT, diantara para praktisi hukum masih meragukan kedudukan akta tersebut sebagai alat bukti tertulis yang otentik,hal itu dikarenakan PPAT sebagai Pejabat yang membuat akta-akta itu masih diragukan kedudukannya apakah sebagai Pejabat Umum atau sebagai Penjabat yang membuat akta-akta dalam rangka membantu Menteri Agraria yang sekarang menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional, sekalipun anggota masyarakat yang menggunakan jasa PPAT tidak mempermasalahkan apakah akta-akta PPAT itu otentik atau tidak, yang penting perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta itu sah, dan mengikat pihak ketiga. Hal inilah yang membuat penulis menganalisa apakah PPAT itu sebagai Pejabat Umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata, dan apakah akta-akta PPAT itu merupakan akta otentik,dengan menggunakan metode penelitian normatif dan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodelogis terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan data kepustakaan yang terbatas yang meliputi bahan hukum primer, sekunder atau pun tertier. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Pembuat Undangundang untuk membuat akta-akta tanah yang berada dalam daerah kerjanya, dan akta tersebut merupakan akta otentik."