Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan syariah di Indonesia sebagaimana perbankan syariah dinegara lain mengenal dua tipe hukum, hukum Islam dan hukum positif, dalam hal ini undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua tipe hukum ini dari substansi hukumnya memiliki kedudukan yang sejajar dan tentu saja harus berjalan seiiring dalam mengawal perjalanan perbankan syariah di Indoesia.Yang dimaksud hukum Islam dalam operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa-fatwa yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah dan dalam hal ini dikhususkan pada masalah perbankan, dan dikeluarkan oleh dewan Syariah Nasional. Fatwa bagaimanapun ia diputuskan hanyalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian saja. Fatwa sebagai basil ijtihad bukanlah suatu produk yang harus dipatuhi.Akan tetapi didalarn SK DIR BI No.32/34/Kep./Dir/ 1999, fatwa yang semula hanya sebagai alternatif penyelesaian masalah yang timbul, telah diroduksi menjadi aturan-aturan yang harus diikuli oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas pengawasannya. Dengan demikian muncul pertanyaan pokok didalam proposal ini, bagaimanakah kedudukan fatwa dafam tara hukum perbankan Indonesia?Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian dengan data-data kualitatif, dalam hal ini mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan serta penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Selain itu penelitian ini juga berusaha mengkaji pelaksanaan dari peraturan perundang-undangtan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini juga dipakai metode evaluasi. Metode evaluasi ini, digunakan untuk mengkaji produk hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (berbagai peraturan yang bernuansakan ekonomi syariah), yang telah dihasilkan sebagai upaya mengadopsi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meruapkan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pertanggungjawaban akan kesehatan masyarakat dan bertugas untuk memberikan jaminan kesehatan. Namun pengelolaan BPJS Kesehatan dirasa tidak sesuai dengan syariat karena dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan unsur riba, gharar dan maysir. Hal tersebut diperkuat dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN- MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek apa saja yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUIdan bagaimana caranya agar dapat sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif explanatory dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti teknik analisis yang dikembangkan oleh Michael Huberman dan Mattew Miles. Dalam teknis analisis tersebut, pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, terdapat 5 (lima) pembahasan pada fatwa DSN-MUI terkait praktek pengelolaan BPJS Kesehatan. Kelima hal tersebut konsep dasar BPJS Kesehatan, tanggungjawab kepada Faskes (Fasilitas Kesehatan), pengelolaan iuran dan denda, pengelolaan dana dan investasi dan keberadaan dewan pengawas syariah. Kedua, pengelolaan BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syariat Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI dan juga pola alur praktek operasional BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ke-5 (lima) pembahasan tidak sesuai dengan syariat dan harus disesuikan dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini hanya berfokus pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI saja. Ini merupakan penelitan pertama yang memberikan alternatif pengelolaan BPJS Kesehatan secara syariah selain membahas tentang ketidaksyariahannya.

---

Health Social Insurance (BPJS) Orgainizing Body is an organization established by Government of the Republic of Indonesia as an accountability of public health and serves to provide health insurance. However, the management of Health BPJS is deemed not subject to sharia because in the management there are still riba, gharar and maysir found to occur. It is supported by a fatwa issued by DSN-MUI stating that Health BPJS is not subject to Islamic sharia yet. Therefore, this study aimed to see what practices peformed by Health BPJS not corresponding to the fatwa of DSN-MUI and how to adjust it. The research method used was explanatory qualitative with collecting data by documentation, observation, and interview. Data analysis technique used was following the anlaysis technique developed by Michael Huberman and Mattew Miles. In the analysis technique, data processing is conducted by means of data reduction, data presentation and drawing conclusion or verification. Hence, the results obtained were first, there are 5 (five) discussions on the fatwa of DSN-MUI regarding management practice of Health BPJS. Those five things are the basic concept of Health BPJS, responsibility to Faskes (Health Facility), management of fees and fines, fund management and investment as well as sharia monitoring body. Second, management of Health BPJS to adjust to Islamic sharia can be conducted by taking into account the fatwa of DSN-MUI and also operational practice of plot pattern of Health BPJS. The conclusion of this study was that the 5 (five) discussion are not corresponding to sharia and must be adjusted to the the fatwa of DSN-MUI. This study was only focused on the fatwa issued by DSN-MUI. This is the first study providing alternative to the management of Health BPJS Kesehatan in sharia manner other than discussing on its non sharia."

"Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui terakomodasinya fatwa-fatwa DSN-MUI dalam peraturan/regulasi tentang ekonomi dan keuangan syariah yang ditetapkan oleh lembaga regulator di Indonesia, yakni Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk menilai kinerja DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar fatwa DSN-MUI telah terakomodasi dalam peraturan/regulasi yang telah ada.Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor internal organisasi yakni kepemimpinan, struktur organisasi, sumberdaya manusia, dana, sarana, dan koordinasi, dengan Kinerja DSN-MUI, mempergunakan uji Kai Kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel secara siginifikan berhubungan dengan kinerja DSN-MUI. Selain itu, penelitian ini juga mencari faktor yang paling dominan berhubungan dengan kinerja DSN-MUI dengan mempergunakan uji Regresi Logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kinerja DSN-MUI.Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Jawaban responden diberikan skor dan setelah diolah hasilnya dibahas untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, kemudian dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara faktor- faktor kepemimpinan, struktur organisasi, sumberdaya manusia, dana, sarana, dan koordinasi dengan kinerja DSN-MUI.

---

This research aims to tind out the implementation Fatwa of National Syariah Council in the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in syariah economy and finance regulation in Indonesia. The implementation of fatwa DSN-MUI in syariah economy and finance regulation is considered as a perfomtance measurement indicator of DSN-MUT. The result shows that almost all of the fatwa have implemented in syariah economy and finance regulation.

Other objective of this research is to know the relationship between intemal organizational factors such as leadership, organizational structure, human resources, tinance, facilities, and coordination with DSN performance. The result shows that all variables significantly relate with DSN-MUI performance. In addition, this research also shows that variables that have strongest relation with DSN-MUI performance is leadership.

The validity and reliability of instruments used in this research have been tested to be valid as variables which describe the relationship with DSN-MUI performance."

"Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada analisis akad murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah yang ditinjau dari hukum positif dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami tinjauan akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan mikro berdasarkan hukum positif dan fatwa DSN MUI dan upaya yang dapat ditempuh terhadap penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Metode penulisan hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa karakteristik ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian penulis menemukan adanya penyimpangan penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal ini menjelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, ini artinya akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilakukan, hal ini bertujuan agar barang secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu, baru setelah itu akad murabahah dilaksanakan dengan mengalihkan hak milik yang sebelumnya berada di bank beralih kepada nasabah, selain itu bank syariah juga melanggar Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian dari permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah dengan revisi Peraturan Bank Indonesia agar pemberian sanksi dapat lebih tegas, yang kedua adalah dengan membuat perusahaan baru yaitu perusahaan patungan atau joint venture.

---

This study, using normative legal research that promotes literature study and focus on the analysis of the murabaha contract in Islamic microfinance bank which is reviewed by positive law and national sharia council MUI fatwa. The purpose of writing this thesis is to understand the murabaha contract which is used by Islamic banks in microfinance which is reviewed by positive law and DSN MUI fatwa and efforts that can be taken against the irregularities that occur in it. authors use the method of normative legal research, legal research is done by examining library materials or secondary data. Nature of this research Peter Mahmud Marzuki’s theory which explain that the characteristics of the law is prescriptive and applied. Because it studies the law purposes, the values ​​of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the rule of law, and legal norms. Results of the study found irregularities in the application of Murabahah Islamic microfinance bank of the provisions of Article 9, paragraph (1) item d Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 on Akad The collection and distribution of funds for banks conducting business based on Sharia Principles, This chapter explains if banks want to represent to customers (power of attorney) to buy goods, then the murabaha contract must be made after the goods become the property of the bank in principle, This means that the contract wakalah done before murabaha contract is done, it is intended that the goods in principle be the first bank-owned. After that, the murabaha contract executed by transferring property rights that had previously been transferred from bank to the customer. Islamic banks also violates the MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 general provisions 9s murabaha financing. Author gives several attempts to overcome this problem, the first is the revision of the Regulation of Bank Indonesia in order to be more decisive sanctions, the second is to create a joint venture company."

"Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Penerbitan fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah oleh DSN yang diminta oleh para pelaku ekonomi syariah dan kaitannya serta keterpengaruhannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah menjadikan kajian panting dalam hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk Fatwa DSN, bagaimana kedudukan Fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan, dan bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan bagi arbiter di Basyamas dalam perkara ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan den gan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif dan socio-legal terhadap data primer dan data sekunder. Pembuatan ketentuan ekonomi syariah dalarn bentuk fatwa DSN disebabkan adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang tidak terakomodasi oleh pernerintah. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap DSN (MUI) untuk membuat pedoman ini karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif; mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Kedudukan fatwa DSN ini pun adalah berdiri sendiri yaitu wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan, DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan LKS dalam melaksanakan kegiatan usaha yang (akan) dilaksanakan. Hasil penelitian terhadap hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Basyamas menunjukkan bahwa pemutus perkara ini tidak memanfaatkan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan penyelesaian perkaranya karena sifatnya yang tidak mengikat. Adanya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa fatwa DSN adalah hukum positiil maka hakim dan arbiter dapat memanfaatkan fatwa DSN sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya.

---

Implementation of islamic economy in Indonesia offers new discourse of law. Issuing of fatwa of National Board of Syariah (DSN) based on request of islamic economic doer, relation and influence of fatwa DSN to regulation are significant legal studies. The problems of this phenomenon are why form of the regulation of islamic economy is fatwa DSN, how the existence of fatwa DSN in regulation system is, and how the usage of fatwa DSN as legal resource for judge on religious judicature and for arbiter on national arbitration of syariah. The research used normative-juridical and socio-legal research. Form of the regulation of islamic economy is fatwa because people needs guidance in implementing islamic economy. The needs is not accomodated by government. People and government give trust to DSN (MUI) in issuing of fatwa because the knowledge of islamic law they have, which government do not has. The existence of fatwa DSN in regulation system is as positive law, binding people in islamic economic activities. The presence of fatwa DSN as itself is needed as guidance for government in regulation-making, for DPS in controlling activities of islamic finance institution, and for islamic fmance institution in implementing the activities. The usage of fatwa DSN by judge and arbiter is not always performed because they compare fatwa DSN with general fatwa. Since fatwa DSN as positive law, they should use the fatwa as legal resource in their decision."