Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKkekuasaan pemerintahan terhadap independensi peradilan sejak era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno sampai era Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto demikian penting untuk dibahas dalam disertasi ini baik untuk kepentingan pangembangan teoritis maupun kepentingan praktis di Indonesia. Pengaruh kekuasaan pemerintahan otoriter terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen terjadi mulai pada proses peradilan sampai kepada pengaturan finansial, organisasi dan administrasi kekuasaan kehakiman. Segenap pengaruh eksekutif terhadap peradilan tersebut harus dilihat dalam rangka menghambat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen.Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau pengaruh kekuasaan otoriter (auhoritarian regime) terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dengan menjadikan proses peradilan di tingkat mahkamah agung di era Pemerintahan Presiden Soeharto dalam kurun waktu antara 1967 sampai 1998 sebagai alat bantu analisis. Kajian ini disandarkan pada analisis hukum dan politik. Segenap peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan catatan-catatan selama persidangan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembuatan undang-undang yang dimaksud, putusan- putusan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh MA dijadikan alat analisa untuk menjelaskan permasalahan yang dikaji.Berdasarkan permasalahan yang dikaji dan pilihan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memakai peneiitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif, sebagaimana dipahami dalam kepustakaan hukum, adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Untuk memperoleh data dalam riset ini, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tertier, seperti konsep- konsep, doktrin-doktrin, kaedah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upah minimum Provinsi yang memenuhi asas kepastian dan keadilan hukum, dan menjelaskan bagaimana penerapan dan kedudukan asas kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan upah minimum Provinsi. Permasalahannya yang dibahas adalah proses penetapan upah minimum Provinsi yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaan upah minimum Provinsi yang memenuhi standar kebutuhan dasar bagi buruh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian deskriptif. Data yang diambil untuk keperluan penelitian ini didapat dari penelusuran kepustakaan, dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya proses penetapan upah minimum Provinsi Indonesia diperkenalkan dengan pembentukan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dengan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak KHL yang memenuhi standar kebutuhan bagi buruh dan keluarganya dengan memperhatikan komponen-komponen dan jenis kebutuhan hidup para buruh/pekerja, maka yang menjadi acuan penulisan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan dibuatnya aturan mengenai upah minimum maka seharusnya pengusaha wajib mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut, akan tetapi masih banyak pengusaha yang melanggar dengan membayar upah dibawah upah minimum seperti kasus dalam penulisan ini.

---

This essay discusses the implementation of provincial minimum wage that meets the principles of legal certainty and justice, and explains how the application and position of the principle of certainty and legal justice in the implementation of provincial minimum wage. The issues discussed are the provincial minimum wage fixing process in Indonesia and the implementation of provincial minimum wages that meet the basic needs standards for laborers. The type of research used in this study is normative juridical research. This type of descriptive research. Data taken for the purpose of this study were obtained from literature search, and using qualitative data analysis.

The results of research on the process of determining the minimum wage of the Province of Indonesia was introduced with the establishment of National Wage Research Council based on the Living Needs that meet the standard requirements for workers taking into account the components and types of people 39 s living needs. Laborers, the reference is based on this article in Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower and Government Regulation Number 78 Year 2015 on Wages. With regulations on minimum wages, employers must obey and apply the rules, but there are still many entrepreneurs who violate by paying wages below the minimum wage as well as in this paper."

"Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan perjanjian. Namun tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang melakukannya. Perjanjian secara hukum diatur di dalam Buku Ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bab berjudul 'Tentang Perikatan'. Perjanjian memiliki aspek dengan berbagai macam aspek teori yang luas di dalamnya yang kemudian membentuk unusr-unsur, hingga syarat bagaimana dikatan sah. Salah satu teori ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan berkembang adalah yaitu teori perjanjian diam-diam (Silent Agreement). Eksistensi dan keberadaan Silent Agreement memang ada dan diatur di dalam Hukum Perdata Indonesia. Namun sayangnya hal ini tidak diatur secara eksplisit dan mendasar, hingga kerap kali penggunaannya dalam keperluan hukum, Berdasarkan permasalahan tersebut maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan secara umum tentang perjanjian secara umum di dalam Buku ke-III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bagaimana pengaturan tentnag perjanjian diam-diam dalam Hukum perdata Indonesia, dan penerapan teori perjanjian diam-diam (Silent agreement) di dalam gugatan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2178 K/Pdt/2008 Dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1023 K/Pdt/2011

---

In daily life, the society's life has the closest connection with agreement. However not many poeple know that agreement is a legal action which has legal consequence for the parties who do it. Agreement is legally regulated in the Book III of Civil Code in a chapter with the title 'About Contract.' Agreement has aspects with various aspects of the comprehensive theory in it which later formed elements, including requirement in order to be said valid. One of the available and growing theories in the Civil Code is the theory of Silent Agreement (Perjanjian Diam-Diam). The existence of Perjanjian Diam-Diam is existed and regulated under the Indonesian Civil Law. Unfortunately, this mater is not explicitly and fundamentally regulated, so that most of the time its usage in legal purpose, either used in an argument of lawsuit or anything else, becomes inappropriate. Based on such issue then the problems that will be researched by the author in this undergraduate thesis are on how the regulation in general regulated the agreement in Book III of Civil Code, how the regulation on silent agreement is regulated by Indonesian Civil Law, and the applicability of silent agreement (Perjanjian Diam-Diam) theory in the lawsuit of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No. 2178 K/Pdt/2008 compared with the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No.1023 K/Pdt/2011."

"Di dalam negara yang berdasarkan hukum, hukum itu berlaku kalau ia didukung oleh tiga tiang utama, yaitu (1) lembaga atau penegak hukum yang dapat diandalkan, (2) peraturan hukum yang jelas, dan (3) kesadaran hukum masyarakat. Pembangunan bidang materi hukum salah satunya adalah pengembangan hukum dengan cara melengkapi apa yang belum ada dan menyempurnakan atau menyesuaikan apa yang sudah ada. Ada dua cara yang lazim ditempuh dalam pengembangan hukum, yaitu: melalui pembentukan perundang-undangan dan melalui putusan-putusan hakim. Peranan putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama di sini adalah sebagai media transformasi kaidah yang bersumber dari hukum Islam menjadi bagian sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Mahkamah Agung RI dalam pengembangan hukum Islam, untuk mengetahui putusan (yurisprudensi) dan pertimbangan hukum, untuk mengetahui wujud pengembangan hukum Islam serta prinsip hukum dan metodologi dari putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI bidang lingkungan Peradilan Agama dalam perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dipandang sebagai pengembangan hukum Islam KHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian berupa usaha untuk menemukan asas dan prinsip (kaidah) hukum positif, disamping berupa usaha menemukan hukum inconcreto yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu, dalam penelitian hukum jenis ini norma hukum in abstracts dipergunakan untuk berfungsi sebagai premis mayor, sedang fakta-fakta yang relevan dalam perkara (legal facts) dipakai sebagai premis minor, melalui proses sillogisine akan diperoleh suatu conclosio (kesimpulan) berupa hukum positif yang dicari. Sesuai dengan sifat penelitian ini, maka data yang utama dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, putusan-putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama serta putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung RI bidang lingkungan Peradilan Agama. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan bacaan yang ditulis oleh para ahli, baik ahli ilmu hukum umum, ahli ilmu hukum Islam maupun ahli ilmu agama Islam. Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis normatif kualitatif, yang bertitik tolak dari norma hukum positif, kemudian berupaya untuk menemukan asas-asas, prinsip (kaidah) hukum yang terdapat dalam putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung tentang hukum Islam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan hukum Islam yang menjadi wewenang Peradilan Agama dalam perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Dari putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung itu dapat ditarik wujud pengembangan, prinsip hukum dan metodologinya yang dipandang sebagai pengembangan hukum Islam KHI."

"Restorative justice and conventional courts in Indonesian criminal law"

"Permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap bapak dan/atau ibunya merupakan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin didiskriminasi baik dalam kedudukan hukumnya maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan K.U.H.Perdata seorang bapak biologis dari anak luar kawin yang tidak diakuinya, tidak memiliki kewajiban apapun terhadap anak tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah mengapa anak biologis yang tidak diakui oleh bapaknya mendapatkan ganti rugi berupa nafkah dari bapaknya, khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998 dan apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyatakan anak biologis yang tidak diakui bapaknya mendapat ganti rugi berupa nafkah khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Bapak biologis yang tidak mau mengakui anak luar kawin biologisnya secara yuridis, menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril bagi ibu dan anak tersebut. Perbuatan tidak mau mengakui anak luar kawin oleh bapaknya yang sudah ternyata dengan jelas adalah anak biologisnya menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk perbuatan melawan hukum sehingga dapat ditetapkan untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian nafkah bagi pihak yang dirugikan. Perlu dibuat suatu penegasan di dalam Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai anak luar kawin khususnya bagi anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapaknya secara yuridis, bahwa seorang bapak dari anak luar kawin tersebut tetap harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, perawatan, pengasuhan dan memberikan bimbingan berdasarkan kasih sayang hingga anak tersebut dewasa. Karena seorang anak(tanpa melihat apakah ia anak sah atau anak luar kawin) berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan."