Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemudahan berusaha dapat menjadi keuntungan lokasi dari host country yang bertujuan untuk menarik investasi asing. Penelitian ini menganalisa pengaruh dari kemudahan berusaha terhadap masuknya FDI. Data yang digunakan adalah peringkat ease of doing business dan peringkat doing business indicators, sera data FDI negara-negara berkembang dan ASEAN-8. Metode penelitian adalah data panel dengan periode penelitian dari 2006-2013 untuk kemudahan berusaha dan dari 2007-2013 untuk peringkat lima indikator menjalankan usaha. Kemudahan berusaha ditemukan memberikan pengaruh yang signifikan baik di negara-negara berkembang maupun di ASEAN-8. Indikator getting credit, trading across borders dan enforcing contracts memberikan pengaruh signifikan di negara-negara berkembang, Sedangkan di negara-negara ASEAN-8 hanya indikator starting a business yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masuknya FDI. Hasil ini menunjukkan reformasi regulasi usaha harus menjadi agenda negara-negara berkembang dan ASEAN-8 untuk membuat lingkungan usaha yang kondusif.

---

Ease of doing business can be a location advantage of the host country that aims to attract foreign investment. This study analyzes of the effect on ease of doing business on the inflow of FDI. Using data of the ranking on ease of doing business and ranking on doing business indicators, also FDI data of developing countries and the ASEAN-8. Research method is a data panel with the study period of 2006-2013 for ease of doing business and from 2007-2013 for ranking on five of doing business indicators. Ease of doing business found a significant influence both in developing countries and ASEAN-8. Indicators of getting credit, trading across borders and enforcing contracts have a significant effect in developing countries, while in ASEAN-8 is found only indicator of starting a business that has a significant effect on FDI. These results demonstrate that reform of business regulatory should be on the agenda of developing countries and ASEAN-8 to create condusive environment."

"Suatu transaksi perdagangan internasional, melibatkan pihak penjual dan pembeli yang berada di negara yang berbeda, dan pada umumnya antara penjual dan pembeli belum benar-benar saling mengetahui kredibilitas counterpartnya. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan (trust) antara para pihak, khususnya kepercayaan pihak penjual (eksportir) kepada pihak pembeli (importir).Transaksi perdagangan internasional (ekspor impor) merupakan salah satu hal penting dalam sistem perekonomian dunia yang menganut prisip perdagangan bebas. Semakin kompleksnya transaksi perdagangan internasional, telah membuat konsep "cash and carry" tidak lagi menjadi jawaban yang praktis untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk meninjau bagaimana hukum World Trade Organization dan secara khusus General Agreement on Trade and Tariff (GATT) mengatur mengenai penggunaan quantitative restriction dalam industri Logam Tanah Jarang untuk melindungi, manusia, binantang, dan tanaman, serta melakukan konservasi sumber daya tidak terbarukan. Penelitian ini akan meninjau penggunaan Klausul XX(b) dan XX(g) dari GATT dalam implementasi quantitative restriction dalam industri Logam Tanah Jarang melalui pembahasan kasus China-Rare Earth. Penelitian ini juga membahas kebijakan alternatif yang dapat ditempuh selain menggunakan quantitative restriction.

---

This study uses normative juridical research methods through literature studies to review how the laws of the World Trade Organization and specifically the General Agreement on Trade and Tariff (GATT) regulate the use of quantitative restrictions in the Rare Earth Metals industry to protect humans, animals and plants, as well as to conserve non-renewable resources. This study will review the use of Clauses XX(b) and XX(g) of GATT in the implementation of quantitative restrictions in the Rare Earth Metals industry by discussing the case of China-Rare Earth. This research also discusses alternative policies that can be pursued besides using quantitative restrictions."

"WTO adalah salah satu organisasi internasional yang memiliki peranan terpenting dalam mengatur pelaksanaan praktik perdagangan internasional. Dalam praktiknya, seringkali perdagangan internasional terutama yang melewati batasbatas suatu negara, menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Sebagai contoh dari dampak-dampak negatif tersebut adalah masalah deforestasi, pemanasan global, dan juga overfishing. Karena hal tersebut lah WTO sering kali dikritik sebagai organisasi internasional yang environmentally-biased. Untuk menghadapi berbagai kritik tersebut, sebagai salah satu upaya perlindungan lingkungan hidup dalam hukum perdagangan internasional, pada perjanjianperjanian WTO dicantumkan ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan oleh masing-masing negara anggota untuk melaksanakan perlindungan lingkungan. Beberapa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian WTO tersebut antara lain adalah ketentuan dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) dan juga General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Namun, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut seiring perkembangannya menimbulkan sengketa antara negara-negara anggota. Dengan demikian penting untuk mengetahui bagaimana hubungan antara perlindungan lingkungan dnengan hukum perdagangan internasional, pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dalam menurut hukum WTO, dan juga perkembangan keterkaitan antara perdagangan internasional dengan perlindungan lingkungan hidup dalam sengketa-sengketa dagang WTO berdasarkan TBT Agreement dan juga GATT. Permasalahanpermasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridis-normatif sehingga diperoleh simpulan bahwa WTO pada intinya sudah cukup mengakomodir kepentingan masing-masing negara anggota untuk melaksanakan upaya perlindungan lingkungan dengan ketentuan-ketentuan dalam TBT Agreement dan GATT, sepanjang suatu tindakan perdagangan internasional yang diterapkan, tidak menimbulkan distorsi bagi perdagangan internasional.

---

WTO plays an irrefutable role in supervising and regulating the practice of international trade. More often than not, international trade can be the cause of environmental degradation, such as forest degradation, global warming, and overfishing. For that matter, WTO is often criticized as an environmentally-biased international organization, due to the fact that there are still so few regulations in the WTO itself that rules on the issue of environmental protection. To face the growing criticisms from the international community, WTO had actually put some rules on many of WTO agreements, that can be imposed by its members as a means of protecting the environment. The two examples of the rules are the one incorporated under the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) regarding products? standard (ecolabel and process and production methods) and the general exception on Article XX (b) and XX (g) of the General Agreement of Tariffs and Trade (GATT). Nonetheless, the imposition of these regulations can arise an international trade dispute among WTO Members. Therefore, it is important to understand the relationship between international trade and the issue of environmental protection, the regulations regarding environmental protection under WTO law, and the development of the correlation between international trade law and environmental protection in WTO disputes based on TBT Agreement and the GATT. These problems will be reviewed using a juridical-normative research method until it can be concluded that WTO indeed had provided its Members with some provisions on its multilateral trade agreements, mainly the TBT Agreement and the GATT, that actually can be used by its Members. The usage of those provisions can be carried out by all of its Members as long as it meets the requirements required under the specific provisions, and as long as they don?t create barriers on international trade."