Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The delinquent who are in the prison have right to get education and training according to their talents and competence.In connection with the case above and to gat how far the guidence has an impact on change of delinquent behavior as long as they are doingtime in prison. ln this research, the researcher use qualitative method with social control paradigm especially social bounding theory by Travis Hirschi.From the research we can conclude the connection between implementation guidance and wich is given tothe delinquent at bandung prison can change the children behavior as long as they are doing time in prison."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam program rehabilitasi anak nakal di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informannya adalah purposive sampling dengan informannya adalah koordinator pekerja sosial, pekerja sosial, dan juga penerima manfaat sebagai klien lembaga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam setiap tahapan program rehabilitasi PSMP handayani, terdapat banyak peranan pekerja sosial yang membantu rehabilitasi anak nakal. Namun pekerja sosial di dalamnya masih kurang memadai.

---

This study aimed to describe the role of social workers in rehabilitation programs in juvenile delinquents at Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. The research approach used was qualitative descriptive research. Informant selection techniques is purposive sampling with the informant is the coordinator of social workers, social workers, and beneficiaries as well as the agency's clients. The results showed that in each phase of the rehabilitation program PSMP handayani, there are many roles of social workers who help rehabilitate juvenile delinquents. But social workers in it is still inadequate."

"Tujuan pemidanaan terhadap anak harus disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan anak tersebut demi masa depannya karena anak memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada dirinya yang tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Perkembangan mutakhir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi trend atau kecenderungan internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuknya sebagai sanksi pidana alternatif, khususnya bagi terpidana anak. Hal ini bertolak dari suatu kenyataan bahwa dalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofi pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomi. Community service order (CSO) atau pidana pelayanan masyarakat merupakan salah satu dari pidana alternatif perampasan kemerdekaan atau penjara bagi anak yang bersifat non-institusional (di luar lembaga) yang direkomendasikan oleh instrumen internasional yaitu United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules). Pidana pelayanan masyarakat telah dimasukkan dalam konsep pembaharuan hukum pidana anak Indonesia yaitu dalam Konsep atau Rancangan KUHP (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPP Anak). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pidana pelayanan masyarakat sangat menunjang tujuan pemidanaan dan pembinaan bagi terpidana anak, baik dilihat dari tujuan pemidanaan secara umum maupun tujuan pemidanaan yang bersifat integratif. Relevansi antara pidana pelayanan masyarakat dengan pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia dapat diartikan bahwa pidana pelayanan masyarakat perlu dipahami dalam konteks kebijakan kriminal, dengan demikian pidana pelayanan masyarakat dapat memerankan fungsinya sebagai salah satu kontrol sosial dalam menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Konsep pengaturan pidana pelayanan masyarakat yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPP Anak) masih perlu disempurnakan lagi karena masih bersifat sangat umum. Pidana pelayanan masyarakat memberikan prospek dan harapan besar untuk dapat diterapkan dalam peradilan pidana anak di Indonesia, mengingat pelbagai keuntungan yang didapat dari pidana pelayanan masyarakat tersebut.

---

Criminal sentencing of a juvenile offender should be adjusted to the special need and requirement of a juvenile or a minor, because despite being an offender, s/he is still a child, hopefully with a future and hence s/he has a special characteristic that is inherent to him/her that is not found in an adult offender. The recent development in criminal law reveals a growing international trend to seek an alternative to replace the more common method of incarceration, specifically in cases involving juvenile offender. This conviction stemmed from the notion that the concept of imprisonment is getting less popular, whether it is viewed from humane consideration, sentencing philosophy or economic consideration. Community service order (CSO) is one of the alternatives to incarceration to a juvenile offender that is non-institutionalized and it is recommended in an international instrument the United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules). The concept of community service sentencing for juvenile offender has been entered into the draft reform of the Indonesian Criminal Code (RKUHP) and the draft for the Law for Juvenile Criminal Procedure System (RUU SPP Anak). This study is a judicial normative research supported by a field research in the form of interviews with competent respondents. From the result of the study, the author concludes that community service is highly supportive to the objectives of sentencing and education of a juvenile offender both from the perspective of sentencing in general or sentencing objectives that are integrative in nature. The relevance between community service sentencing and the juvenile criminal system reform may be interpreted that community service sentencing is perceived within the context of a policy on managing criminal offenders; therefore, community service sentencing may play its intended role as a social-control instrument to support the policy of managing criminal acts committed by juveniles in Indonesia. The existing draft on community service sentencing as contained in the draft for the Law for Juvenile Criminal Procedure System (RUU SPP Anak) still needs to be improved since it is still too broad in nature. Community service sentencing has the prospect and possibility to be applied in Indonesia?s juvenile criminal court, considering the huge benefits that may be reaped from such application."

"Pengalihan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal peradilan anak telah menjadi bagian dari kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengalihan dilakukan melalui mediasi yang mengacu pada pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk jaminan atas kepentingan terbaik anak. Penelitian ini berfokus pada praktik diversi di tingkat kepolisian dengan landasan bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang bersentuhan dengan anak. Semakin awal diversi dilakukan maka semakin besar komitmen Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghambat efek negatif akibat proses administrasi peradilan, misalnya stigma sebagai "anak nakal" yang dihasilkan oleh sidang pengadilan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik diversi di kepolisian terhadap sembilan anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bogor masih jauh dari praktik ideal. Diversi hanya menekankan pada penjauhan anak dari proses formal tanpa memperhatikan unsur kepentingan terbaik anak. Praktik tetap berjalan secara formal dan menghasilkan dampak negatif bagi anak, seperti stigma, keputusan yang tidak mempertimbangkan kemampuan anak, dan tidak adanya treatment berkelanjutan sebagai pemenuhan kebutuhan anak.

---

Child diversion scheme has become a part of Juvenile Justice System's policies in Indonesia. Diversion scheme is conducted through the mediation which refers to restorative justice approach as a guarantee for the best interests of the child. This research focuses on police diversion program with a solid base that police force is the first law enforcement officer who deals with the child.

The earlier diversion program is conducted, the bigger commitment that Juvenile Justice System has to hold off the negative impact which is caused by the system of justice administration, such as "delinquent" stigma as a result of the court. Researcher uses qualitative method with observations of case study through themes of participant observation, depth interview, and documentary study.

The result of this research shows that the police diversion program in accordance to nine children guidance by Probationer in Bogor Correctional Center is still far from the ideal practices. Diversion program only emphasis on distancing children from formal systems without considering the elements of child?s best interests. Diversion program is still formal and result negative impact, such as stigma, the decision without considering the child?s capability, and the lack of continuous treatment as fulfilling the needs of children."

"Anak Kasus Terorisme yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Jakarta akan kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana. Seyogyanya negara hadir untuk melakukan intervensi sosial berbasis bukti bagi AKT di LPKA Jakarta yang mengarah pada deradikalisasi dalam rangka reintegrasi sosial yang sukses. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model pembinaan deradikalisasi AKT yang idealnya dilaksanakan di LPKA Jakarta dengan menggunakan Program Theory dari Funnel dan Rogers (2011), strengths perspective, desistance, dan konsep deradikalisai. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan focus group discussion dengan mantan AKT, para petugas LPKA Jakarta dan stakeholder terkait, serta studi dokumen dan kajian literatur. Terdapat beberapa temuan penting dalam penelitian, yakni bahwa pelibatan AKT dalam terorisme dimulai dari keluarga dan peran mereka pada umumnya masih terbatas pada kategori simpatisan. Kemudian, penelitian juga menemukan bahwa pembinaan AKT di LPKA Jakarta yang ada saat ini belum optimal. Berdasarkan pada analisis komponen theory of change dalam program theory, penelitian ini merumuskan outcome chain yang menghubungkan antara tujuan langsung dari tujuh mode rehabilitasi, deradikalisasi sebagai tujuan antara, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir. Pada theory of action, penelitian ini merumuskan berbagai atribut dari masing-masing kegiatan sampai dengan indikator keberhasilan dalam masing-masing mode rehabilitasi. Model pembinaan deradikalisasi AKT direpresentasikan dalam bentuk logic model, menggambarkan keterkaitan antara input, mode rehabilitasi, dan outcome chain untuk mencapai tujuan akhir pemasyarakatan, serta tahapan pembinaannya. Implikasi penelitian ini adalah bahwa model pembinaan deradikalisasi AKT memberikan kerangka kerja yang jelas, eksplisit, dan terukur, sehingga dapat menjustifikasi implementasinya di LPKA Jakarta. Selain itu, pembahasan mengenai aktor program memberikan justifikasi pada aplikasi pekerjaan sosial dan pelibatan pekerja sosial dalam rangka pembinaan deradikalisasi AKT di LPKA Jakarta di masa yang akan datang.

---

Children involved in terrorism (or Anak Kasus Terorisme or AKT) in Jakarta Juvenile Correctional Center will return to the community after serving their sentene. The state should be present to provide evidence-based social interventions for AKT in LPKA Jakarta that lead to deradicalization for smooth and successful social reintegration. The purpose of this study is to formulate an ideal deradicalization rehabilitation model for AKT to be implemented in LPKA Jakarta using Funnel and Rogers' Program Theory (2011), strengths perspective, desistance, and the concept of deradicalization. Data was obtained through semi-structured interviews and focus group discussions with former AKTs, LPKA Jakarta officers and stakeholders, as well as document studies and literature reviews. There are several findings in the research. First, the involvement of AKT in terrorism starts from the family and their role is generally still limited to the category of sympathizers. Furthermore, the research also found that the current treatment for AKT in LPKA Jakarta has not been optimal. Based on the analysis of the theory of change component in the program theory, this research formulates an outcome chain that connects the direct objectives of the seven rehabilitation modes, deradicalization as an intermediate goal, and social reintegration as the final goal. In the theory of action, this research formulates various attributes of each activity, as well as the success indicators in each rehabilitation mode. The model of deradicalization treatment in LPKA Jakarta is represented in the form of a logic model, describing the relationship between inputs, rehabilitation modes, and outcome chains to achieve social reintegration as ultimate goal of corrections, as well as the treatment process. The implication of this research is that the deradicalization treatment model for AKT provides a clear, explicit, and measurable framework, thus justifying its implementation in LPKA Jakarta. In addition, the discussion of program actors provides justification for the application of social work and the involvement of social workers in the proposed deradicalization rehabilitation for AKT in LPKA Jakarta."

"ABSTRAKDi Indonesia lebih dari 50 % penduduknya terdiri dari anak dan pernuda oleb sebab itu perhatian yang memadai perlu diberikan kepada kelompok penduduk yang masih muda ini yang merupakan pendukung hari depan bangsa· Dalam hukum pidana di Indonesia telah diadakan perbedaan perlakuan antara tersangka kejahatan dewasa dan kejabatan anak semenjak pemerikaan pendahuluan sampai pemeriksaan di persidangan telah diaktakan perbedaan penerapan tindakan serta hukuman yang dapat di jatuhkan hakim terhadap kejahatan anak. Bilamana harus dan tiada pilihan lain kecuali menerapkan tindakan serta hukuman terhadap si anak, patut diperhatikan hukuman yang setepatnya. Tindakan serta hukuman yang dapat dijatuhkan hakim terhadap perkara-perkara kejahatan anak ini sangat tergantung kepada sikap hakim dalam menangani perkara-perkara kejahatan anak ini. Melalui skripsi ini penulis ingin memberikan gambaran mengenai sikap Hakim dalam menangani perkara-perkara kejahatan anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan"

"Anak sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, dengan semua kekhususan sifatnya ialah generasi harapan yang kepadanya dibebankan rnasa depan bangsa dan negara. Oleh karenanya jaminan tumbuh kembangnya menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk masyarakat dan pemerintah. Jaminan itu harus nampak dalam peraturan-peraturan hukum yang memperhatikan sifat khusus dari anak-anak sehingga dapat memberi jaminan bagi kesejahteraan anak. Memberikan jaminan tumbuh kembangnya secara wajar melalui peraturan hukum yang mengacu pada kesejahteraan anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Tulisan dengan judul penyelesaian perkara anak secara restorasi dalam penerapan sistem peradilan anak adalah suatu hasil analisa tentang praktek SPP anak dan penerapan konsep restorative justice sebagai konsep baru dalam menyelesaikan perkara anak. Dengan metode penelitian normatif empiris yang bersifat kualitatif penelitian ini memperoleh hasil diantaranya; jaminan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. belum memberikan perlindungan anak secara memadahi. Hal ini dikarenakan UU No. 3 tahun 1997 belum. rnengatur keragaman sanksi untuk dapat diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagai suatu kebutuhan pembinaan anak yang sangat beragam. Ketiadaan aturan pelaksana dari sanksi hukum dalam UU No. 3 tahun 1997 adalah salah satu kekurangan dalam segi pengaturan secara normatif untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum. Minimnya sarana dan prasarana dan budaya hukum (profesionalisme) aparat penegak hukum menjadikan penerapan SPP untuk anak, tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan munculnya konsep penyelesaian secara restorative Justice yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak dengan menghindarkan anak bersentuhan SPP anak, ternyata tidak dapat diterapkan secara efektif. Hal itu dikarenakan belum adanya aturan hukum sebagai landasan penyelesaian model ini dan perubahan masyarakat dari gemeinschaft ke arah gesselschaft berdampak pada sulitnya rnengharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian yang bersifat restorasi tersebut. Selain dari itu, konsep restorative justice yang tidak melembagakan proses penyelesaianya berdampak pada hasil yang dicapai dalam penyelesaian restorasi tidak memberikan kepastian hukum. Beranjak dari kelemahan penerapan SPP anak dan penerapan konsep restorative justice, penulis menawarkan konsep restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep tersebut dihardpkari dapat rnenginrplemenLaslkan nilai-nilai yang terdapat dalam restorative justice dalam praktek SPP anak. Tawaran konsep ini mensyaratkan ketentuan dalam UU No. 3 tahun 1997 dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang profesional, dengan memberikan keluasan kewenangan kepada Bapas sebagai inisiator penyelesaian secara restorative justice.

---

Children as a gift from god, with all their characteristics is a generation of our hope and to them the future of our country and nation is been given. So that, the guarantee of their growth and development is responsible of all national elements including society and government. Seemingly, it should be realized by regulations observing their special character, then, it will ensure their prosperity. Properly, giving growth and development guarantee by regulations referring to children prosperity including for them in conflict with law. This thesis with in title of Settlement of children cases in the form of restorative justice process through the application of the juvenile justice system is result of analysis on criminal justice system (SPP} practice and application of restorative justice concept as new one for settling children case. By method of empirical normative research in qualitative nature, it obtains results among them: legal protection for children in conflict with law as provided with law No.3/1997 on juvenile juctice, it had not given children protection adequately, yet. It caused by such laws had not set forth varied sanction to be applied for children in conflict with law as any most varied building requirement for children. Normatively, the absence of operational regulations for law sanction in such laws is any lack for protecting children in conflict with law. The minim of structure and infra structure as well as legal culture (professionalism} of law enforcer had not made application juvenile justice system reflecting the children in conflict with law. Whereas, the appearance of concept of restorative justice settlement being wished to give children protection while avoiding children touch juvenile justice system, really it may not be applied effectively. It stems from regulations to base this model settlement and society changing from gemeinschaft to gesselschaft having impact the difficulty to wish society participation for such restorative justice settlement. Additionally, restorative justice concept having not institutionalized its settlement process had brought about the proceeds achieved in restoration settlement had not given legal certainty. Based on weaknesses of applying juvenile justice system and restorative justice concept, the author offer restorative justice concept in juvenile justice system. It is wished may implement the values expressed in restorative justice in juvenile justice system. This concept requires in the regulation in law No.3/1997 should be realized by professional law enforcer while giving authority to socialization association (Bapas) as initiator of restorative justice settlement."