Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas yang dilakukan secara menyeluruh dari ketiga aspek yaitu aspek program, aspek manajemen dan aspek mutu/kualitas pelayanan. Dalam tesis ini, penilaian kinerja puskesmas hanya dilakukan pada kinerja 6 program pelayanan upaya kesehatan wajib puskesmas (basic six) yaitu 1) Pelayanan KIA/KB dengan 7 indikator kinerja, 2) Pelayanan Pengobatan dengan 2 indikator kinerja, 3) Pelayanan Perbaikan Gizi dengan 7 Indikator kinerja, 4) Pelayanan P3M dengan 8 indikator kinerja, 5) Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan 3 indikator kinerja, 6) Pelayanan Promosi Kesehatan dengan 4 indikator kinerja. Total indikator kinerja semuanya ada 31 indikator yang didasarkan pada indikator SPM Bidang Kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode System Depelovment LM: Cycle (SDLC) yang terdiri dari : Perencanaan dan analysis sistem, design system, implementasi system dan perawatan system Sedangkan manajemen database menggunakan konsep Data Base Manajemen System (DBMS), dimana untuk menilai apakah hasil pengembangan system berjalan dengau baik, maka dilakukan uji coba prototype di Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Input data menggunakan laporan SP3 puskesmas berikut suplemennya dan diproses dengan menggunakan aplikasi program SI-PKP yang secara otomatis dapat menghasilkan output berupa informasi klasifikasi kinerja puskesmas yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. PKP pada Tesis ini hanya dilakukan terhadap 20 UPTD Puskesmas (50%) dari total 40 UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 7 UPTD Puskesmas (35%) masuk klasifikasi Baik (warna hijau), 6 UPTD Puskesmas (30%) masuk kategori cukup (warm kuning) dan 7 UPTD Puskesmas (35%) masuk klasifikasi kurang (warna merah). Informasi yang dihasilkan tersebut kiranya dapat dijadikan dasar bagi manajemen untuk intervensi program atau reward dan punishment. Manajemen masih perlu juga melakukan pengembangan system ini, sehingga betul-betul dapat diaplikasikan dan memenuhi kebutuhan system secara keseluruhan.

---

Performance Assessment at Primary Health Care (PKP) is an effort for doing assessment of job result or achievement at Primary Health Care which has been done by totally from three aspects including program, management and service quality aspect.

In this thesis, performance assessment at Primary Health Care is only done by performance of 6 service programs of nmndatory health effort at Primary Health Care (basic six) such as I) KIA/KB service by 7 performance indicators, 2) Medical service by 2 performance indicators, 3) Nutrition improvement by 7 performance indicators, 4) P3M service by 2 performance indicators, 5) Environment safety service by 8 performance indicators, 6) Health promotion service by 4 performance indicators. All of performance indicators are 31 indicators which based on indicator of service standard at Health Department.

Methodologies which are used in this Thesis are System Development Life Cycle (SDLC) consisting: Planning and analysis system, design system, implementation system and care system While database management used a Data Base Management System (DBMS) concept for assessing development result system has been run better, so it has been done by prototype test at Computer Laboratory of Public Health in Indonesia University.

Data Input used SP3 reports at Primary Health Care and their supplements and then they were processed by using SI-PKP program application of program which can spend output in the form of performance classification infomation at Primary Health Care which were presented in the form of tables and graphics. PKP on this thesis was only done to 20 UPTD at Primary Health Care (50%) from total of 40 UPTD at Primary Health Care in Bogor district by study result indicated that amount of 7 UPTD at Primary Health Care (35%) were a good classification (green color), 6 UPTD at Primary Health Care (30%) were medium category (yellow color) and 7 UPTD at Primary Health Care (35%) were less classification (red color).

From information above presumably can be made based on management for program intervention or reward and punishment. Management still needs to do this system development, so it can be implemented seriously and fulfill a requirement system as a whole."

"Tesis ini membahas mengenai kinerja Puskesmas dan peningkatan kinerja Puskesmas dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Depok tahun 2018. Tesis ini menggunakan teori sistem dimana peneliti mendeskripsikan faktor input Puskesmas, factor proses puskesmas berupa penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan output Puskesmas yaitu Kinerja Puskesmas berdasarkan 12 indikator SPM. Meode penelitian yang digunakan adalah penelitian mixed methods, yaitu penelitian kuantitatif dari univariate hingga multivariate dengan menggunakan data sekunder. Metode kualitatif menggunakan wawanara mendalam dan diskusi terarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Puskesmas terhadap pencapaian SPM sangat rendah, fackor yang berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas adalah factor bangunan, alat kesehatan dan BMHP serta factor ketenagaan. Hasil uji regresi logistik menunjukan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ketenagaan.

---

This thesis discusses the performance and efforts to improve the performance of Puskesmas in achieving minimum service standards in the health sector in Depok City. This thesis uses a system theory where the researcher describes the input factor, the process factor in the form of puskesmas service delivery and the output factor, namely the Health Center Performance based on 12 SPM indicators. The research method used is mixed methods research, which is quantitative research from univariate to multivariate using secondary data. Qualitative methods use in-depth interviews, focused discussions and document review. The results of the study showed that the performance of the Puskesmas towards achieving SPM was very low, the factors that affected the performance of the Puskesmas were building factors, medical devices and BMHP as well as workforce factors. The results of the logistic regression test show that the most influential factor is the workforce factor."

"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

---

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.

The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.

The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.

The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information."

"Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam suatu organisasi: juga penentu berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu negara, baik dalam pembanguoan ekonomi dan: kesehatan. Undang-undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 menyatakan bahwa tenaga kesehatan merupakan salah satu sumber daya kesehatan yang diperlukan sebagai pendukung Sehingga perlu dikembangkan suatu sistem informasi perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di Puskesmas berdasarkan beban kerja. Dimana sistem yang akan dikembangkan ini diharapkan dapat membantu pengambil keputusan dan d.ijadikan bahan acuan dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan distribusi SDM. Sistem infonnasi ini disebut sistem pendukung keputusan. Metodologi yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan Development Lift Cycle (SDLC) dengan cara wawancara mendalam dengan para informan.Permasalahan sistem yang ada sekarang adalah data yang ada masih terpisah-pisah dibagian yang berbeda, pengolahan masih dilakukan secara manual, sehingga bel diperolehnya informasi. Pengembangn sistem dimulai dari penetapan kebutuban sitepemodelan sistem serta penetapan sofeware dan hardware yang digunakan dengan harapan dapat penghasilan informasi yang dibutuhkan user dalam perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan.Software yang digunakan untuk aplikasi prototype ini adalah Fox pro, dengan spesifikasi minimum hardware adalah pentium ll 450 Mhz, kapasitas RAi\.1 128 MB, kapasitas hardisk 106 B.

---

Human resource is one of the important resources in an organization, it is also a de derminant-factor on success or failure o development in a country, both of economic and health. The health legislation no. 23 in 1992 expressed that a health officer is one of important health resource as a supported health effort in order to existence of public health level optimally.To reach an efficacy of health development as expressed on legislation no. 23 in research used Development Life Cycle (SDLC) method by a deep interview to informant.The existing system problem is existing data still separated by different shares, processing is still conducted by manual, so the information is not obtained yet System development is started by determining of system requirement, system model and also determining of software and hardware which is used in order to get an important information for user on requirement of health human resources planning. Software used for the application of this prototype is Fox pro, 'Yioith a minimum specification of hardware is Pentium II 450 :Mhz, memory capacity is 128MB, hard disk capacity is 10 B.Almost all of required information by user are availaole on development of this system. On the next system, it is expected can result development of health human resources planning and also inventory of health facilities in Depok.By developing an information system o requirement of health human resources planning. it is expected can improve perfcnnance of program organizer-in managing and analyzing data quickly and efficient, so it can result a required information for user."

"Pelayanan kesehatan orang terduga TB merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) bidang Kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kab/Kota. Puskesmas merupakan unit terdepan dalam pencapaian target kinerja SPM bidang Kesehatan. Capaian SPM TB di kota Depok tahun 2021 baru mencapai 36,17 % dan menjadi capaian terendah kedua dari 12 SPM bidang Kesehatan Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aspek struktur, aspek proses peningkatan mutu dan kinerja  dengan pendekatan PDSA (Plan-do-study-act) serta output dalam upaya peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang terduga TB di Puskesmas Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus melalui wawancara mendalam kepada 31 informan, observasi lapangan dan telusur dokumen. Hasil penelitian, belum semua Puskesmas menetapkan Tim TB Dots, kurangnya tenaga yang terlatih,sarana-prasarana belum semua  sesuai standar, bahan-obat belum memadai, penggunaan teknologi informasi belum optimal, komitmen pimpinan dan staf masih kurang. Pada faktor proses, kegiatan upaya peningkatan capaian SPM TB pada tahapan study belum semua Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TB.Pada output; terjadi peningkatan capaian  pelayanan orang terduga TB pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun belum semua Puskesmas dapat mencapai target  SPM TB yang ditetapkan.  Kesimpulan: faktor struktur dan proses peningkatan mutu dan kinerja yang dilakukan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pencapaian SPM TB di Puskesmas.

---

The health service for people suspected of having TB is one of the minimum service standards (MSS) in the health sector that must be met by the district/city government. The Public Health Center is the leading unit in achieving the MSS performance targets in the health sector. TB MSS achievement in Depok city in 2021 only reached 36.17% and became the second lowest achievement of the 12 MSS in Depok City Health. The aim of this study was to analyze in depth aspects of the structure, aspects of the quality and performance improvement process using the PDSA (Plan-do-study-act) approach as well as outputs in an effort to increase the achievement of health services for people suspected of having TB at the Depok City Health Center in 2022. This research used a qualitative approach using a case study design through in-depth interviews with 31 informants, field observations and document searches. The results of the study, not all Public Health Centers have established TB Dots Teams, lack of trained personnel, not all facilities are up to standard, medicinal materials are not adequate, use of information technology is not optimal, leadership and staff commitment is still lacking. In terms of process factors, not all Public Health Centers have conducted monitoring and evaluation of TB MSS achievements at the study stage. On output; there has been an increase in the achievement of services for people suspected of having TB in 2022 compared to 2021, but not all Public Health Centers have reached the set TB MSS target. Conclusion: structural factors and quality and performance improvement processes carried out influence success in achieving TB MSS at the Public Health Centers."

"Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadir dalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal SPM bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis dan mutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidang kesehatan pada usia produktif SPM BKUP. Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagi kinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS 2017 komposisi penduduk usia produktif menempati proporsi 60-70 dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategis bagi pengendalian Penyakit Tidak Menular PTM karena bentuk skrining. Analisis kesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikator kesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktor risiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayanan terpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana, ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekali dimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUP dan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwa Kota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.

---

Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be present to provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, Minimum Service Standards MSS in the field of health becomes the guarantee of health service delivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is the SPM field of health at the productive age MSSPA. This type of basic service is of strategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS 2017 the composition of the productive age population occupies a proportion of 60 70 of the total population and the strategic value for the control of Non Communicable Diseases NCD due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see how much distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitative method with indeep interview technique, FGD and study related documents.

The results of the study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned by Depok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officers and web based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluation monitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds. While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers who achieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for the implementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimal preparedness in order to implement MSSPA."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.  

---

Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved."

"Transisi epidemiologi merupakan masalah sebagian Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ada empat (4) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Menyikapi hal tersebut Departemen Kesehatan telah menetapkan visi Indonesia Sehat 2010.Visi tersebut dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun provinsi sehat, kabupaten/kota sehat, dan kecamatan atau puskesmas sehat. Banyak indikator yang membangun pencapaian Indonesia/provinsi/kabupaten/kota sehat. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada variabel kegiatan atau program yang berasal dari data rutin Puskesmas.Mencapai Kabupaten Serang Sehat hanya dapat terwujud apabila kita terus memonitor dan mengevaluasinya terus setiap saat, sehingga kendala dan masalah yang menghambat dalam upaya mewujudkan kabupaten sehat tersebut dapat diketahui sedini mungkin. Masalah yang terjadi di Kabupaten Serang adalah belum terbangunnya sistem yang dapat dengan segera memberikan informasi mengenal pencapaian indikator kabupaten sehat. Keterlambatan data, analisis serta kesulitan mencari data merupakan persoalan tersendiri yang berakibat pada sulitnya mengevaluasi tingkat pencapaian dan permasalahan dalam mencapai indikator kabupaten schat tersebut.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif dengan melaksanakan siklus hidup pengembangan sistem (SHPS) Informan yang digunakan adalah stakeholder padaDinas Kesehatan Kabupaten Serang Penelitian ini telah menghasilkan satu prototype sistera pengembangan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Dalam sistem ini haru dikembangkan indikator yang berasal dari data rutin Puskesmas seperti programTransisi epidemiologi merupakan masalah sebagian Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ada empat (4) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Menyikapi hal tersebut Departemen Kesehatan telah menetapkan visi Indonesia Sehat 2010.Visi tersebut dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun provinsi sehat, kabupaten/kota sehat, dan kecamatan atau puskesmas sehat. Banyak indikator yang membangun pencapaian Indonesia/provinsi/kabupaten/kota sehat. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada variabel kegiatan atau program yang berasal dari data rutin Puskesmas.Mencapai Kabupaten Serang Sehat hanya dapat terwujud apabila kita terus memonitor dan mengevaluasinya terus setiap saat, sehingga kendala dan masalah yang menghambat dalam upaya mewujudkan kabupaten sehat tersebut dapat diketahui sedini mungkin. Masalah yang terjadi di Kabupaten Serang adalah belum terbangunnya sistem yang dapat dengan segera memberikan informasi mengenal pencapaian indikator kabupaten sehat. Keterlambatan data, analisis serta kesulitan mencari data merupakan persoalan tersendiri yang berakibat pada sulitnya mengevaluasi tingkat pencapaian dan permasalahan dalam mencapai indikator kabupaten schat tersebut.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif dengan melaksanakan siklus hidup pengembangan sistem (SHPS) Informan yang digunakan adalah stakeholder padaDinas Kesehatan Kabupaten Serang Penelitian ini telah menghasilkan satu prototype sistera pengembangan sistem informasi kabupaten sehat berbasis data puskesmas. Dalam sistem ini haru dikembangkan indikator yang berasal dari data rutin Puskesmas seperti program imunisasi, program KIA, program kesehatan lingkungan, program penyuluhan kesehatan masyarakat, dan program posyandu. Setelah melakukan uji prototype di laboratorium komputer FKM UI, dinyatakan bahwa sistem ini dapat diterima dengan nilai 80%. Namun untuk dapat diimplementasikan di lapangan perlu di lakukan uji lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui kehandalan dan hambatan sistem. Selain itu disarankan agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada para pengembil kebijakan untuk mendapatkan dukungan pengembangan sistem ini lebih lanjut. Disarankan pula agar mengembangkan indikator lain dalan sistem ini sehingga pencapaian Kabupaten Serang Sehat dapat lebih lengkap dan akuratDaftar bacaan. 25 (1992-2005)"

"Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer.

---

Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity."

"Penelitian ini membahas tentang rancang bangun sistem informasi kesehatan berbasis web untuk pencatatan dan pelaporan program kesehatan lingkungan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Tujuan penelitian adalah membuat formulir digital untuk menguji keabsahan data pembinaan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang dilaporkan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Bogor, membuat pangkalan data kesehatan lingkungan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan, dan menyajikan informasi tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dalam bentuk visual. Metode penelitian yang digunakan adalah iterative and incremental development dengan pendekatan Agile UP. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor membuat ketentuan, peraturan, dan perbaikan bisnis proses pada sistem pencatatan dan pelaporan sehingga implementasi teknologi dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan.

---

This study discusses the design of web-based health information system for recording and reporting of environmental public health programs and food management in Bogor City Health Department. The purpose of the research is to create a digital formulir in order to test the validity of reported public places and food management data from Puskesmas to the Bogor City Health Department, a database of public places and food management environmental health, and present an information of the public places and food management place in the form of visual management. The method used is iterative and incremental development approach Agile UP. The results of the study suggest the Bogor City Health Department need to makes provision, regulation, and improvement a business process system on recording and reporting system so that the implementation of technology that can take place consistently and continuously."