Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKLaporan ini berisi tentang proses registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sertaanalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi denganmengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang melakukan pekerjaan di Indonesia.Proses pendaftaran NPWP dilakukan sebagai salah satu pemenuhan kewajibansebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilandijelaskan dengan menggunakan kasus dalam berbagai kondisi ekspatriat, yaituadanya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang berasal dari dalam dan luarnegeri, penghasilan bunga serta kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri.Selain itu dijelaskan pula pencatatan akuntansi terkait pembayaran gaji danpenyetoran PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses registrasi NPWP dan perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis report explain the tax ID registration process, and treatment of income taxcalculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax IDregistration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian taxresidence. Income tax calculation are explained by several conditions, such asemployment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japansource, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, thisreport explain the accounting treatment related to the payment of salaries andremittance of article 21 income tax by the company. The results of this report showsthat the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. ;This report explain the tax ID registration process, and treatment of income taxcalculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax IDregistration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian taxresidence. Income tax calculation are explained by several conditions, such asemployment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japansource, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, thisreport explain the accounting treatment related to the payment of salaries andremittance of article 21 income tax by the company. The results of this report showsthat the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. , This report explain the tax ID registration process, and treatment of income taxcalculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax IDregistration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian taxresidence. Income tax calculation are explained by several conditions, such asemployment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japansource, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, thisreport explain the accounting treatment related to the payment of salaries andremittance of article 21 income tax by the company. The results of this report showsthat the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. ]"

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B’s Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B’ Annual Income Tax Return."

"Peraturan BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pegawainya baik itu pegawai tetap maupun Pegawai Tidak Tetap. Peraturan pelaksana perpajakan tentang PPh Pasal 21 yakin PER -16/PJ/2016 sudah mengatur secara rinci untuk pegawai tetap yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, namun belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas kebijakan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian ini adalah postpositivist. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas kepastian hukum dalam penerapan PPh Pasal 21 tidak sepenuhnya memenuhi indikator-indikator dari kriteria asas kepastian hukum, khususnya untuk indikator objek pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum dalam hal penentuan Dasar Pengenaan Pajak atas iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sebaiknya PER - 16/PJ/2016 perlu disempurnakan lagi dengan menambahkan subbab tentang contoh penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

---

BPJS Ketenagakerjaan regulations require employers to register all of their employees, both permanent and temporary employees. Tax regulation of Income Tax Article 21 that is PER - 16/PJ/2016 has regulated in detail for permanent employees who registered at BPJS Ketenagakerjaan, but it has not arranged in detail for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan. This study aims to analyze certainty principle of implementation Income Tax Article 21 for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan. This research method is postpositivist.

The results showed that certainty principle has not been accordance with criteria of the certainty principle. For tax object indicator it does not fulfill certainty principle in terms of determining the tax base. PER - 16/PJ/2016 should to be refined by adding a sub-section on the example of calculating Income Tax Article 21 for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi pemajakan atas fringe benefits/natura yang berlaku di Indonesia, khususnya PT Telkom Indonesia. PT Telkom telah melaksanakan pemajakan fringe benefits sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah melihat proses implementasi pemajakan atas fringe benefits/natura di PT Telkom sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

This research analyzes the implementation of the taxation of fringe benefits / benefit in kind prevailing in Indonesia, particularly PT Telkom Indonesia. PT Telkom has implemented taxation of fringe benefits in accordance with the Income Tax Act (Income Tax). This study used qualitative research methods based on literature data collection techniques and field studies. The results of this study is to look at the process of implementing the taxation of fringe benefits / natura in PT Telkom in accordance with statutory provisions."

"Pertumbuhan ekonomi yang pesat pasca Perang Dunia II, telah mendorong pertumbuhan dana pensiun swasta di Amerika Serikat. Namun pertumbuhan ini diiringi dengan permasalahan yang membuat banyak pekerja tidak bisa mendapatkan tunjangan pensiun yang dijanjikan oleh pemberi kerja. Untuk menyelidiki masalah tersebut, dibentuklah Committee on Corporate Pension Funds (Komite Kabinet) oleh pemerintah AS pada tahun 1962. Didorong dengan kasus bangkrutnya pabrik Studebaker di South Bend, Indiana pada tahun 1963 yang membuat banyak pekerjanya kehilangan tunjangan pensiun, akhirnya Komite Kabinet mempublikasikan laporan penyelidikannya pada tahun 1965 yang di dalamnya terdapat rekomendasi legislasi. Laporan ini menjadi dasar dari upaya mereformasi sistem dana pensiun swasta di AS. Pada tahun 1968, Senator partai Republik dari New York, Jacob Javits, membuat rancangan undang-undang yang didasari oleh laporan tersebut. Setelah melalui perdebatan panjang di Senat, akhirnya reformasi dana pensiun swasta dapat direalisasikan menjadi undang￾undang sebagai Employee Retirement Income Security Act (ERISA) pada tahun 1974. Satu dekade setelah diimplementasikan, ERISA ternyata menemui banyak permasalahan. Sebagai undang-undang reformasi dana pensiun yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pekerja di hari tua, ternyata ERISA belum secara menyeluruh dapat mewujudkan tujuannya. Dinamika penetapan dan implementasi dari ERISA tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan metode sejarah. Penelitian ini dibuat untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang belum menjelaskan dampak ERISA dari berbagai perspektif, sehingga diharapkan akan memberi pemahaman mengenai ERISA yang lebih komprehensif.

---

Rapid economic growth after World War II, has spurt the growth of private pension funds in the United States. But this growth was accompanied by problems that prevented many workers from getting their pension benefits promised by employers. To investigate these problems, the US government establish Committee on Corporate Pension Funds (Cabinet Committee) in 1962. Encouraged by shutdown of the Studebaker plant in South Bend, Indiana in 1963 which caused many of its workers to lose their pension benefits, the Cabinet Committee finally published its investigative report in 1965 which contain recommendations for legislation. This report forms the basis of movement to reform private pension system in the US. In 1968, Republican Senator from New York, Jacob Javits, drafted a bill based on the report. After a long debate in the Senate, private pension reform finally can be realized into law as the Employee Retirement Income Security Act (ERISA) in 1974. A decade after it was implemented, ERISA apparently encountered many problems. As a private pension reform law that aims to provide workers' welfare in old age, it turns out that ERISA has not been able to fully realize this objective. These dynamics of the enactment and implementation of ERISA will be explained using historical methods. This research was made to complement previous studies that have not explained the impact of ERISA from various perspectives, hopefully this research will provide a more comprehensive understanding of ERISA"

"Kejelasan peraturan merupakan salah satu faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Dalam rangka alih teknologi, perusahaan KPS di Indonesia mengirimkan karyawan WNI ke luar negeri dan terdapat tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan tempat para karyawan tersebut bekerja di luar negeri, pembiayaan ditanggung oleh perusahaan KPS di Indonesia, dan kombinasi dari kedua jenis pembiayaan ini.Masalah yang timbul dalam pengiriman karyawan KPS ke luar negeri adalah kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan KPS XYZ, Ltd. selaku pemberi kerja dan kewajiban perpajakan karyawan KPS sebagai wajib pajak orang pribadi di Indonesia serta apakah persetujuan penghindaran pajak berganda cukup efektif dalam menyelesaikan masalah wajib pajak penduduk rangkap.Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat panting yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Setiap negara mempunyai wewenang untuk memungut pajak atas penghasilan dari wajib pajak di wilayahnya. Dengan semakin berkembangnya pendagangan internasional, konflik yurisdiksi pemajakan tidak dapat dihindari. Perjanjian penghindaran pajak berganda merupakan perjanjian bilateral antara dua negara untuk mengatasi masalah pengenaan pajak berganda karena konflik adanya konflik yurisdiksi pemajakan ini.Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif (desknptif analisis). Metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajan teori, peraturan perpajakan yang terkait dengan masalah ini serta peraturan pelaksanaannya dan pengamatan praktek di lapangan pada perusahaan KPS XYZ, Ltd. di Indonesia. Penelitian ini juga dilengkapi dengan membandingkan praktek pemajakan di beberapa negara dan perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia dengan Amerika Serikat.Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa XYZ, Ltd. bukan pemberi kerja dalam hal pembiayaan ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan KPS tersebut bekerja di luar negeri; sebagai pemberi kerja jika pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh perusahaan XYZ, Ltd. di Indonesia. Jika pembiayaan sebagian ditanggung oleh perusahaan di Indonesia dan sebagian ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan KPS tersebut bekerja di luar negeri, terdapat dua (2) pemberi kerja, yakni XYZ, Ltd. di Indonesia dan perusahaan tempat karyawan KPS tersebut bekerja di luar negeri. Karyawan KPS yang bekerja di luar negeri, tetap merupakan wajib pajak dalam negeri orang pribadi di Indonesia, akan tetapi peraturan perpajakan di Indonesia belum mengatur mengenai mekanisme pelaporan SPT dari luar negeri. Dalam menyelesaikan masalah wajib pajak penduduk rangkap, persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia belum efektif. Sebaiknya, peraturan perpajakan yang ada disempumakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, dengan memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai pengertian pemberi kerja, mekanisme pelaporan SPT dan luar negeri serta dibenkannya ketentuan yang lebih tegas dalam P3B dalam menyelesaikan masalah penduduk rangkap.

---

A clear and firm tax regulation is one of the most significant factors which will influence the taxpayer to fulfill their tax obligation.

Due the need of the transfer of technology in oil and gas exploration, Production Sharing Contractor assigns their employee working overseas. There are 3 (three) types of the costing for this kind of assignment. First, the employee remuneration is fully borne by the company overseas; the second type is fully covered by the Production Sharing Contractor in Indonesia and the third one is partly borne by the Production Sharing Contractor in Indonesia and by the company overseas.

There are cases impacted by that kind of assignment and costing such as the tax obligation which has to be fulfilled by the Production Sharing Contractor as the employer as well as for those employees as an individual taxpayer in Indonesia. Another issue is whether the tax treaty effectively resolves the dual resident taxpayer cases.

Tax contributes significantly to the government revenue. For this purpose, each country has their right to collect the tax from the taxpayer income within their country. Along with the international trade, conflict of the tax jurisdiction can not be avoided. Tax treaty is one of the ways to resolve this problem.

This research is based on the qualitative methodology approach (descriptive analysis) which uses the secondary data though literatures; text books; the respective tax regulations as well as the tax procedures. This research is a study case at XYZ, Ltd., a Production Sharing Contractor, in Indonesia. As a comparison, this research has also been referred to the several countries' tax regulation and implementationaswellas the tax treaty within the Government of Indonesia and the United States of America.

This research proves that XYZ, Ltd. is categorized as the employer in case of the employment cost is fully borne by XYZ, Ltd. in Indonesia; not as an employer when the cost is fully covered by the company overseas. For the cost shared, there will be 2 (two} employers which are XYZ, Ltd. in Indonesia and the company overseas. Even though working and living overseas, employee of XYZ, Ltd. are categorized as the individual taxpayer in Indonesia and has to fulfill their tax obligation in Indonesia, however the tax report mechanism form abroad has not been clearly defined. To anticipate the dual resident taxpayer, the Indonesian tax treaty does not effectively resolve the issue. To influence the taxpayer to fulfill their tax obligation, a clear definition of an employer, a definite tax report mechanism from abroad has to be covered by the tax regulation in Indonesia. The Indonesian tax treaty has to cover a firm rule on how to resolve the dual resident taxpayer."