Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang dilakukan dalam tesis bertujuan untuk menghitung bagaimana suatu kebijakan pembebasan PPN mempengaruhi jumlah potensi PPN. Dengan memanfaatkan data-data yang ada di dalam Tabel Input Output Indonesia Tahun 2000 updating Tahun 2008. Suatu kebijakan pembebasan PPN dapat menv.ebabkan potential loss bagi potens1 P N karena kebijakan tersebut menyebabkan p-utusnya mata rantai pengenaan PPN yang seha u nya ik nakan pada semua level jalur produksi distribusi. Sehingga akhirnya mekanisme pengkreelitan PPN tidak dapat berjalan yang tidak dikenakan sewaktu transaksi penjualan menjadi pengurang bgi potensi PPN, sementa1=a itu PPN yang dibay-arkan sewaktu transaksi pembelian tiaak dapat dikreditkan akan menjadi tambahan potensi PPN. Selanjutnya dalam bagian tesis ini, akan dip-aparkan pendekatan penghitungan yang digunakan penulis dengan menjelaskan terlebih beberapa negara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif.Beberapa temuan penelitian adalah: (1) Penghitungan potensi PPN Tahun 2003 adalah sebesar 5,89% dari Pendapatan Domestik Bruto tahun 2003, realisasi PPN pada Tahun 2003 adalah sebesar 4,13°/o dari PDB, Sehingga kebijakan pembebasan PPN menimbulkan potentia/loss sebesar 3,47 % dari PDB Tahun 2003;(3) Coverage ratio PPN tahun 2003 adalah sebesar 70,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PPN di Indonesia masih dapat ditingkatkan dan potensi penerimaan PPN dengan kondisi penerapan kebijakan pembebasa n PPN terhadap sejumlah sektor masih belum maksimal tergali;(3) Terdapat tiga sektor utama sebagai penyumbang potensi PPN terbesar yaitu: sektor usa a bangunan dan real estat; sektor industri pengolahan dan perdagangan;;sektor industri alat pengangkutan dan transportasi;(4) Pengaruh ebijakan pembebasan PPN terhadap potensi PPN pada umumna menyebabkan potential loss tetapi simulasi menunjukkan bahwa dapat juga menambah potensi PPN ,dan hal ini terjadi terhadap sektor unggas beserta hasil-hasilnya dan sektor tebu.Beberapa hal yang direkomendasikan adalah: (1) Kebijakan pembebasan PPN yang luas terha ap sektor baFang can atau jasa menimbulkan potential /Gss terhadap penerimaan PPN, sebab itu perlu dipertimbangkan di waktu merndata g kebijakan alternatif pengganti kebijakan pembebasan PPN tersebut; (2) Coverage ratio PPN yang masih dibawah potensi yang bisa dicapai, DJP diharapka dapat melakukan upaya-upaya untuk mengamankan penerimaan pajak;(3) Setiap kebijakan pembebasar PPN hentlaknya mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap sektor sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PPN; 4')De gan diketahuinya pengaruh kebijakan pembebasan PPN yang berupa potentia/loss ataupun potential gain terhadap poteosi P. N, hendaknya pemerintah mempertimbangkan kebijakan peml5e asan PPN tersebut dapa menjadi insentif untuk perkembangan suatu sektor usaha; (5) Perl dilakukan penelitian yang lebih lanjut ang lebih enclalam, untuk dapat mengetahui bagaimana koefisien input oatput dapat mempengamhi peranan tiap tiap sektor mengurangi atau menambah terhadap potensi penerimaan PPN."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dengan mengembangkan suatu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penghitungan potensi PPN. Berdasarkan realisasi penerimaan yang terus bertambah setiap tahunnya serta rasio PPN terhadap PDB di Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar negara di dunia, maka dapat diduga bahwa terdapat potensi PPN yang masih dapat digali. Hasil penghitungan potensi PPN kemudian dibandingkan dengan realisasi penerimaannya untuk mengukur kinerja pemungutan pajak berdasarkan tax coverage ratio.Terdapat beberapa pendekatan/metode yang dapat digunakan untuk menghitung potensi PPN, diantaranya adalah addition method dengan menggunakan data PDB (Pandiangan, 2000), pendekatan dengan menggunakan data pengeluaran nasional yang digunakan di Nepal (Jenkins dan Yan Kuo, 1995), pendekatan dengan menggunakan tabel Input Output yang digunakan oleh McKenzie (1991), dan Stephen V. Marks (2003) serta pendekatan yang menggabungkan data PDB dan tabel 1-0 yang digunakan oleh Pellechio dan Hill (1996). Penghitungan potensi PPN dalam penelitian ini menggunakan formula yang dikembangkan oleh Stephen V. Marks dengan beberapa penyesuaian terhadap porsi Pengusaha Kena Pajak yang diasumsikan sebagai pengusaha kecil dalam tabel Input-Output UKM Indonesia tahun 2000. Potensi PPN yang dihitung adalah potensi tahun 2003 sampai 2005 berdasarkan tabel 1-0 terakhir yang dipublikasikan yaitu tabel 1-0 up-dating 2003. Untuk penghitungan potensi PPN tahun 2004 dan 2005 dilakukan up-dating tabel-1-0 dengan menggunakan data PDB sektoral dan PDB penggunaan pada tahun yang bersangkutan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tabel 1-0 untuk menghitung potensi PPN dapat memberikan gambaran yang mendekati kondisi nyata sebenarnya karena tabel 1-0 dapat memberikan informasi yang komprehensif dan marnpu memperlihatkan hubungan dan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. Berdasarkan hasil penghitungan terdapat tiga sektor utama dengan potensi PPN terbesar yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, dan sektor industri alat pengangkutan dan perbaikannya. Perbandingan antara potensi dan realisasi PPN tahun 2003 sampai dengan 2005 menghasilkan rata-rata tax coverage ratio sebesar 74,66%. Berdasarkan hasil tersebut masih terdapat potensi penerimaan PPN yang belum tergali. Oleh karena itu, DJP selaku pemungut pajak perlu melakukan analisa untuk meningkatkan faktor-faktor penunjang suksesnya penerimaan pajak, antara lain adalah melalui peningkatan kepatuhan mengisi SPT oleh Wajib Pajak, peningkatan jumlah Wajib Pajak, pemodernisasian sistem perpajakan, serta peningkatan kesadaran dan kepedulian pajak."

"ABSTRAKPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang selalu mengalami peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun. Namun kita belum mengetahui berapa besar potensi PPN sebenarnya yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Beberapa penelitian sebelumnya menghitung potensi PPN ini dengan pendekatan yang berbeda-beda, penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penghitungan dengan Tabel Input Ouput Updating Tahun 2008 yang dipublikasikan BPS, dan untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, penulis melakukan proyeksi terhadap Tabel Input-Output tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi PPN Indonesia masih sangat besar, PPN coverage ratio Indonesia dari tahun 2008-2012 menunjukkan hasil dibawah 50 persen setiap tahunnya, berarti masih banyak potensi yang masih belum digali. Jika ditinjau lebih detail lagi, maka dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, 3 sektor lapangan usaha dengan potensi paling besar adalah sektor industri pengolahan, industri perdagangan dan konstruksi. Oleh karena itu, perlu upaya dan kerja keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak di sektor-sektor ekonomi mengingat potensi PPN di Indonesia masih sangat besar.

---

ABSTRACTValue Added Tax (VAT) revenue is one of the tax revenue that always increase year to year. But we do not know exactly how much VAT potency can be collected each year. Several previous studies quantify the VAT potency with different approaches, research in this study using the calculation approach with Input Output Table Updating published by Badan Pusat Statistik (BPS) in 2008, and for 2009 to 2012, the authors made projections on the Input-Output Table .The results indicate that the potential revenue of VAT in Indonesia is very large, VAT coverage ratio Indonesia from 2008-2012 shows result below 50 percent each year, it means there are still a lot of potency that is still untapped. If viewed in detail, from 9 (nine) business field sectors, 3 (three) business field sectors with the greatest potency are manufacturing, trade, and construction industries. Therefore, it needs effort and hard work from Directorate General of Taxation (DGT) to increase tax revenues in the those economic sectors given the fact that revenue potency of VAT in Indonesia is very large."

"Bagi kebanyakan negara, penerimaan pajak masih merupakan sumber penerimaan yang besar bagi suatu negara. Indonesia juga masih mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan membiayai kegiatan negara. Beberapa kinerja perpajakan menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk domestik Bruto yang menunjukkan prosentase yang masih rndah dibanding negara-negara ASIA Iainnya. Dari hasil perhitungan Tax Coverage Ratio atau perbandingan besarnya pajak yang dapat dipungut dengan besarnya potensl pajak yang semestinya dapat dipungut menunjukkan bahwa tax coverage ratio kita dalam kurun waktu 5 tahun, sejak 1995-2000 sebesar 50%. Artinya, masih ada potensi untuk memungut pajak.Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan besarnya penerimaan pajak penghasilan ps 21 orang/pribadi sebagai dampak perubahan permintaan akhir. Alat analisis yang digunakan adalah tabel I-O Indonesia tahun 2000. Tabel I-O dapat memberikan gambaran tentang keterkaitan antar suatu sektor yang digunakan sebagai input untuk menghasiikan output sektor itu sendiri maupun sektor Iainnya. Salah satu manfaat tabel I-O adalah dapat memperkirakan dampak permintaan akhir dan perubahannya terhadap penerimaan pajak. Untuk itu, digunakan data pekerja dan upah pekerja untuk semua sektor yang disurvey dalam Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Tabel I-O tahun 2000 dan data Produk Domestik Bruto (PDB). Dari upah pekerja dalam SAKERNAS, dapat dihitung upah per pekerja pada masing-masing sektor. Langkah selanjutnya menghitung koefisien pajak dan mengalikan hasil perhitungan koefisien pajak dengan pengganda output serta permintaan akhir.Dari perhitungan ini akan diperoleh besarnya potensi penerimaan pajak. Dalam perhitungan selanjutnya dilakukan pula perhitungan potensi penerimaan pajak tahun 2001 hingga 2004, dengan nilai PDB yang telah di share pada sektor yang ada. Hasil perhitungan ini dapat dibandingkan dengan data realisasi penerimaan pajak PPh ps.21 orang/pribadi. Dilakukan pula perhitungan proyéksi penerimaan pajak tahun 2005 hingga tahun 2010.Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak PPh ps 21 besar. Hasil perhitungan potensi penerimaan pajak tahun 2000-2004 dengan realisasi tidak jauh berbeda, artinya model ini dapat digunakan untuk menghitung potensi penerimaan pajak, disisi lain, menujukkan bahwa potensi penerimaan pajak masih mungkin diperoleh, karena dengan model yang penuh keterbatasan datanya diperoleh hasil yang tidak jauh beda dengan realisasinya. SAKERNAS hanya merupakan suatu survey, bukan suatu sensus, sehingga data yang diperoleh belum maksimal dan belum dapat mewakili semua pekerja pada semua Iapangan usaha yang ada. Dengan demikian, data-data dalam SAKERNAS under estimate."

"Tesis ini bertujuan untuk menghitung perkiraan potensi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2005 s/d 2008 serta membandingkannya dengan realisasi penerimaan. Hasil pengolahan data adalah perkiraan potensi lebih besar dari realisasinya. Besarnya rasio cakupan rata-rata 85 %. Sektor usaha yang mempunyai potensi terbesar serta rasio cakupan terkecil adalah industri lainnya dan jasa-jasa. Pada sektor tersebut prosentase tenaga kerja di kegiatan informal lebih besar daripada formal. Saran kepada DJP agar dilakukan perbaikan sistem informasi Wajib Pajak, pembuatan aturan pelaksanaan pemberian data dari pihak ketiga serta mengadakan pembinaan bendaharawan pemerintah.

---

This research has two main objectives. First objective is to calculate Tax Art 21 potential revenue in 2005-2008 and second objective is to compare with its actual receipts. Data tabulation shows that tax potential is greater than tax revenue. Tax coverage ratio is about 85%. Business sector which has the largest potential revenue and the lowest coverage ratio is other industry and Services industry. The percentage of formal labor is greater than informal labor in that sector. Finally, there are some suggestions for tax authority (Directorate General of Tax) to raise the tax revenues which are improving taxpayer Information system, making rule of implementing database from the third party and managing government treasurer about withholding tax duty.

"

"PendahuluanLatar BelakangPermasalahanSejak menggunakan konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang dimulai dengan Repelita I pada tahun 1969, pembangunan nasional telah menunjukkan banyak kemajuan yang dicapai, terutama bila dilihat dari pembangunan di bidang ekonomi. Sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari segi pendapatan per kapita masyarakat, pembangunan nasional telah berhasil meningkatkyn pendapatan per kapita masyarakat dari berkisar ± US $ 70 sebelum Repelita I menjadi ± US $ 800 pada tahun 1994 (lihat Prijono Tjiptoherijanto,1997). Sedangkan bila dilihat dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan nasional menunjukkan keadaan yang mengagumkan, dimana pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu ± 30 tahun mencapai ± 7% per tahun. Karena laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka tidak mengherankan bila Indonesia mendapat pujian dari berbagai lembaga internasional.Kemajuan pembangunan di bidang ekonomi juga telah membawa dampak pada perubahan struktur perekonomian nasional, yaitu dengan semakin meningkatnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PD B). Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB sebesar 11,6% pada tahun 1980, meningkat menjadi 23,9% pada tahun 1994 (lihat Moh. Arsyad Anwar, 1995)."

"Sejak diberlakukannya tahap pembangunan jangka panjang tahap pertama, kemajuan dalam bidang ekonomi telah berhasil meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan meningkatkan output dan pecan sektor industri pengolahan dalam kegiatan perekonomian. Sejalan dengan proses pembangunan yang berlangsung telah terjadi perubahan dalam struktur input, baik pada inputantara maupun pada input-primer, dan struktur output, baik yang dikonsumsi dalam bentuk permintaan akhir maupun yang dikonsumsi untuk kegiatan produksi selanjutnya. Perubahan dalam komposisi input-output itu tercermin di antaranya pada perubahan yang terjadi pada koefisien input-output. Beberapa hal dapat mempengaruhi perubahan nilai koefisien tersebut, di antaranya perubahan teknologi, komposisi produk, dan harga. Skripsi bertujuan untuk memisahkan dan menganalisa sebab-sebab terjadinya perubahan koefisien input-output melalui analisis struktural terhadap tabel input-output Indonesia selama periode 1971-1990. Untuk melakukan analisis ini selain dipergunakan metode yang dikembangkan oleh Afrasiabi dan Castler juga dilakukan dengan jalan mengamati pola perubahan 'koefisien struktural yang telah dipakai dalam analisis-analisis sebelumnya. Studi ini menghasilkan temuan pokok: pertama, perubahan pada matriks struktural inputoutput selama periode 1971-1990, sebagian besar telah dipengaruhi oleh efek perubahan teknologi. Perubahan struktur input secara total terjadi pada sektor pertanian pertanian dan jasa yang mana komposisi input-antara pada ke dua sektor itu mengalami penurunan; sektor penambangan dan penggalian, manufaktur dan prasarana menunjukkan peningkatan penggunaan input yang berasal dan sektor lain. Ini membawa implikasi terhadap meningkatnya permintaan barang dari sektor pengolahan, prasarana, dan penambangan dan penggalian. Studi akan membawa kemungkinan pada perbaikan atau updating pada koefisien input output secara lebih baik, selain itu diperlukan studi lanjutan untuk lebih mempetjelas sifat pengaruh perubahan teknologi pada perubahan koefisien: labor-saving, capital-saving, dan neutral technical progress."

""