Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20164 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Teguh Sulistia
Jakarta: Rajawali, 2011
345 TEG h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Sulistia
Jakarta: Rajawali, 2011
345 TEG h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Satya Arinanto
Jakarta: UI-Press, 2006
PGB 0428
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Zaim Saidi
Bandung: Mizan , 1998
330.959 8 ZAI s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Johanes Bosco Maranata
"ABSTRACT
Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana sudah tertuang dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, hak berpendapat di muka umum juga sudah dijamin dalam pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara juga bertanggung jawab atas kecerdasan warga negaranya. Namun selama masa Orde Baru dan pasca Reformasi tindakan pembatasan akses informasi dan hak berekespresi di ruang publik masih dilakukan oleh negara. Baik pada masa Orde Baru maupun masa pasca Reformasi Indonesia masih belum berhasil mengaktualisasikan diri sebagai sebuah negara hukum. Kata kunci: Ruang Publik, Negara Hukum, Negara Orde Baru, Negara Pasca Reformasi

ABSTRACT
Indonesia is a legal state as already stipulated in the 1945 Constitution. As a legal state, the right to freedom of opinion and expression has also been guaranteed in article 28 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, where the state is also responsible for the intelligence of its citizens. However, during the New Order and Post Reform period, the restrictions on access to information and the right to freedom of opinion and expression in the public sphere were still carried out by the state. Both during the New Order and Post Reform era Indonesia still has not succeeded in actualizing itself as a state law."
Lengkap +
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"Penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bahwa perilaku hukum dan moral bagian yang tidak terpisahkan dari pemantapan kultur, karena hukum merupakan dari nilai-nilai moral yang wajib direalisir oleh seseorang dalam sikap perilakunya. Pertama tujuan penelitian adalah engungkap perilaku moral kepolisian Republik Indonesia pemantapan diktum polisi sipil yang profesional. Kedua ruang lingkup Polri merupakan bagian dari sub sistem hukum dalam pelaksanaan tugasnya untuk menegakkan hukum agar terwujud keamanan dalam negeri, terselenggaranya perlindungan, penganyaman dan pelayanan kepada masayrakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian yang empiris yaitu mengamati refleksi perilaku sosial-budaya kehidupan Polri dalam masyarakat dikaitkan dengan landasan hidup Polri yang disebut rastra sewakottama (abdi utama negara bangsa dan negara). Keempat ringkasan hasil penelitian mencakup perilaku polri dikaitkan budaya hukum dalam konteks pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya. Secara universal tugas dan peran polri tidak jauh berbeda antara satu negara dengan negara lain, didasarkan pada asas-asas pelayanan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Ada filosofi Polisi dalam melaksanakan tugasnya yang disebut "vigilat quiscant" yaitu polisi bekerja sepanjang waktu agar masyarakat melaksanakan aktivitasnya dengan aman. Polisi yang bermoral adalah polisi memiliki prinsip-prinsip, ajaran-ajaran atau aturan main agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.Polri diberi atrribusi oleh ketentuan perundang-undangan untuk menegakkan moralitas masyarakat secara konkirt dengan berbagai instrument dari yang halussampai yang lebih ekstrim. Polri wajib lebih dulu membangun moralnya baru kemudian membangun moral masyarakat. Kelima kesimpulan. Membangun moral Polri selaku unsur penegak hukum mutlak memahami budaya hukum, juga masyarakat agar hukum dihayati dan dipahami setiap individu. "
Lengkap +
Jakarta: Universitas Islam Jakarta,
340 RHJ
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Moh. Zaenal Abidin Eko Putro
"Tesis ini mencoba mengangkat salah satu kekayaan khazanah kebudayaan orang Tionghoa, yaitu perayaan Tahun Baru Imlek. Sejak dijadikannya hari libur nasional pada tahun 2003, perayaan Tahun Baru Imlek dirayakan secara lebih leluasa, sekalipun hambatan perayaannya sebenanya telah hancur seiring lengsernya kekuasaan Orde Baru, dan saat ini telah jauh menjangkau ruang publik (negara). Semula diberi kebebasan, kemudian dilarang sejak keluarnya Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 untuk dirayakan secara publik, secara terang-terangan. Akibatnya kemudian dirayakan secara sembunyi-sembunyi, berada dalam wilayah privat berbasis keluarga. Riset ini juga menunjukkan basis ontologis dari perayaan Tahun Baru Imlek adalah peristiwa keluarga, dan kemudian beranjak menjadi perayaan yang bersifat publik. Tidak juga ketinggalan dipotret perubahan-perubahan apa yang mengitari pada wujudnya yang publik itu. Penanggalan bulan (Yinli, versi Mandarin baku atau Imlek versi dialek Hokkian) yang pergantian tahunnya selalu dirayakan oleh orang Tionghoa menuturkan banyak versi. Penggunaan istilah Tahun Baru Imlek dalam tesis ini berarti versi sebagian yang dipakai dan adalah versi rakyat kebanyakan yang mengaitkan perayaan pergantian tahun bulan (lunar year) dengan hal ikhwal bercocok tanam. Sebagai ucap syukur yang lebih dari sekadar kehidupan (more to life). Ketika membicarakan kekinian perayaan Tahun Baru Imlek, khususnya sejauh penelitian ini menjangkau para informan, ada dua versi utama bagi yang merayakan, yakni apakah ia bagian dari tradisi atau bagian dari ritual. Perdebatan antara dua hal ini belum selesai hingga kini. Setelah keran ketersumbatan terbuka, perayaan Tahun Baru Imlek menghadirkan beragam bentuk maupun versi perayaannya. Selain perayaan dilakukan di ruang-ruang publik, seperti gedung perkantoran, mal, restoran, hotel dan sebagainya, juga dilakukan perayaan yang bersifat nasional yang dihadiri presiden dan para tokoh politik lainnya, yang intinya mengarah pada ruang publik (public sphere). Dirayakannya di pusat-pusat keramaian juga telah menyulap perayaan Tahun Baru Imlek menjadi sarana bagi jalur komoditas yang artinya mengundang para kapitalis untuk masuk. Beranjaknya dari ruang privat ke ruang publik, perayaan Tahun Baru Imlek telah beresonansi menjadi perayaan publik, apalagi sejak tahun 2002 telah menjadi hari libur secara nasional. Hal ini sekaligus mengundang telisikan kemungkinan adanya indegenisasi, lokalisasi ataupun kontekstualisasi perayaan Tahun Baru Imlek, atau secara umum perjumpaan orang Tionghoa dengan orang Indonesia lainnya dalam kemozaikan Indonesia.
This thesis aims to elaborate the phenomenon of celebration of Lunar New Year for Tionghoa or known as Imlek. The celebration echoed thoroughly nationwide as well as Idul Fitri festival, Christmast, and so forth. In current political situation, however, Imlek has been acknowledged by Indonesian government eventually emerging unconscious dilemma for Tionghoa. In one hand, Indonesian government admitted Imlek as an official holiday denotes that there seems to be recognition for Chinese minority culture as a part of Indonesian culture. In other hand, that acknowledgment emerging of what so called ?hidden conflict? among Chinese elite figures or communities in Indonesia. Whereas many Tionghoa paid attention Imlek in a sense of religious ritual as a matter claimed by Chinese Confucian, and the same time acclaimed by other Chinese particularly not Confucian as merely a cultural matters. This condition inevitably endorses what so-called ?high tension? among the elite figures. A paradigm shift from spirituality of farmer rituals to mass culture (Adorno & Horkheimer), therefore, hasn?t recognized by Chinese elite in a matter effect of that smooth and high conflict. The overwhelming celebration of Imlek is still closes to euphoria phase for Chinese population. Reinterpreting of Spring Festival or in Indonesia cited as Imlek, now is an important search for not only Chinese ethnic but also Indonesian population generally. In this thesis, I also would like to examine the current Imlek celebration in Indonesia and also connected to make it more locally."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24737
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S5881
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moch. Lukmantias Amin
"Untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pembinaan dan operasionalnya, sejak masa kemerdekaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berusaha memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dengan mengatasnamakan Yayasan yang dikelola oleh militer, diperoleh pendapatan dari bisnisbisnis yang ada. Pada tanggal 16 Oktober 2004 Pemerintah telah mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI untuk berbisnis dan memberikan pendelegasian kepada Presiden RI untuk mengambilalih aktivitas bisnis TNI. Sejak tahun 2005 Menhan telah membentuk Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI, ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Nasional Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang terakhir membentuk Tim Pengendali untuk melakukan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI.

To meet the funding requirements in the developing and operation, since the independence day, the Indonesian Armed Forces (TNI) seek to meet needs independently. In the name of the TNI's foundations that are managed by the military, the income is obtained from existing businesses. On October 16, 2004 The govemment has approved the enactment of Law No. 34 Year 2004 on TNI, which prohibits soldiers to do business and give delegation to the President to take over the business activities of the TNI. Since 2005 the Minister of Defense has established the TNI's Business Transformation Team Supervision,then followed by National Team of TNI's Business Activity Acquisition, and lately perform the Controlling Team to conduct the TNI?s business activities takeovers."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T37678
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>