Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini mencoba melihat komunikasi politik incumbent dalam konstelasi Pemilihan Presiden 2009, dengan studi kasus komunikasi politik JK. Penelitian ini menekankan pada bagaimana strategi komunikasi politik, faktor pendukung dan penghambat serta pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik, menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan, dalam melakukan komunikasi politik, terdapat tiga karakter yang melekat kuat pada diri JK, yaitu: realistis dan pragmatis, tanggap dalam merespon perubahan konstelasi politik dan berkehendak kuat untuk menang. Adapun strategi komunikasi politik JK, yang kemudian memperkuat posisi tawarnya dalam panggung politik nasional adalah, meraih kursi kepemimpinan Golkar, membentuk jaringan saudagar nusantara dan menjadi aktor perdamaian. Dalam melakukan komunikasi politik, JK didukung oleh beberapa faktor, diantaranya, posisinya sebagai Wakil Presiden, Ketua Umum Golkar, latar belakang saudagar dan representasi politik kawasan Indonesia Timur serta Islam moderat. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah, komunikasi JK yang Low Context, polarisasi Jawa-Luar Jawa, Iemahnya soliditas Golkar, citra korup Golkar, dan banyaknya kader Golkar yang hengkang dan mendirikan partai baru. Untuk pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik JK, dilakukan pada semua jenis media mulai dari media cetak, media TV, media radio, media on line dan media luar ruang, dengan target image (citra yang diinginkan) adalah JK berprestasi, bekerja lebih cepat dan berani mengambil keputusan. Sejumlah saran yang dihasilkan penelitian ini adalah, (1). Dalam melakukan komunikasi politik, JK harus mampu memahami budaya masyarakat yang menjadi komunikannya. Karena tanpa pemahaman budaya, bisa mengakibatkan miss communication yang pada akhirnya membuat tingkat penerimaan komunikan terhadap JK sebagai komunikator, tidak sesuai dengan yang diharapkan. (2), Sebagai incumbent Wakil Presiden yang bertarung memperebutkan kursi presiden dengan-salah satunya-incumbent Presiden, JK tidak boleh gamang, bahkan harus berani mengambil distansi dari SBY, agar keberhasilan pemerintah tidak hanya dituai oleh SBY. Untuk itu, dibutuhkan pola politik pencitraan yang lebih tepat, agar keberhasilan pemerintah yang dipersepsikan oleh masyarakat, bukan hanya hasil kerja kerja SBY. (3), Konsolidasi ulang partai Golkar, penting dilakukan JK dalam rangka menyolidkan dukungan partai dan elit partai yang terbelah, utamanya elit Golkar dalam menyokong pencapresannya. (4), JK harus intesif melakukan kontak langsung dengan vote getter yang ada di Jawa, untuk mendongkrak perolehan suaranya, karena tingginya prosentase pemilih yang ada di wilayah tersebut. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan konsep dalam menyusun/memperbaiki strategi komunikasi dan pencitraan politik JK menghadapi Pilpres 2009, atau bagi incumbent wakil Presiden dimasa mendatang yang maju bersaing dengan incumbent Presiden.

---

This study attempts to notice the incumbent political communication in the constelation of presidential election 2009, through case studies of Jusuf Kalla’s political communication. The study emphasizes political communication strategies, supporting factors and inhibiting factor as well as mass media used to create a political image with qualitative approaches. Data are obtained through in-depth interview, document and literature study.

The study result indicates that to carry out his political communication, JK has three innate characters, i.e., realistic and pragmatic, responsive to any changes of political constellation or having a high sense of politics, and having a strong motivation to win the presidential election. Similarly, his political communication strategies which strengthen his political bargaining position on national politics include the fact that he is now a chairperson of Golkar party, that he established a network of national traders/businessmen and still involves in it, and once became a peace-keeping actor.

In doing his political communication, JK is supported by significant aspects several of which are his current position as vice president, chairperson of Golkar party, his background as a businessman, a representation of political actions in East Indonesia and a moderate moslem. Meanwhile, the aspects that hold off his political communication are his Low Context communication, non-Java and Java dichotomy/polarization, a weak tie among Golkar party members, an image of Golkar party as a corrupt party, and many Golkar party members who leave it and subsequentlly establish a new political party.

To create a good political image of JK, a number of political communication strategies are done through media, ranging from printed media to electronic media such as TV, radio, and on line websites. These all are done to achieve the main goal: an image of JK who has achivements, work faster and is couragous in making decisions. There are some recommendations resulted from the study. First, in doing political communication, JK should be able to understand the culture of people he is communicating with. Without this, there will be miss communication that in turn leads to different messages delivery from what is actually expected. Second, as the incumbent vice president that tights against other presidential candidates one of whom is the incumbent president - SBY -, JK should not be afraid and indecisive; instead, he should have courage to claim that the success of the running governance performance is achieved not only by SBY but also by him. Thus, a more appropriate image branding of JK is required to inform people that JK contributes much to the good performance of the running governance. Third, re-consolidation within Golkar party is a necessity in order to unify all members of the party, so that they all are in line with JK’s nomination for the presidential election from Golkar party. Fourth, JK should intensify his approach with voters in the areas outside of Java Island in an attempt to increase the number of vote on account of the high percentage of vote in these areas. For theoretical implication, this study may be used as a reference for mapping political communication strategies and creating an image of JK to face Presidential Election 2009. Moreover, this study may be useful for incumbent vice president to complete with the incumbent president in the next presidential election."

"Penelitian mengenai peranan DPRD dalam proses pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I secara umum bermaksud mengetahui sejauhmana DPRD telah memainkan peran utama dalam proses pemilihan Gubernur, dengan mengambil kasus pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I Sulsel Tahun 1992/1993. sebagai diketahui dalam proses politik. khususnya dalam proses pengambilan keputusan. DPRD dinilai kurang memainkan peran. Sekalipun peran yang seharusnya dimainkan merupakan salah satu dari fungsi utamanya. Hal ini tidak terkecuali dalam kasus pelaksanaan pemilihan gubernur yang menjadi tugas DPRD.Pengkajian terhadap permasalahan ini menggunakan pendekatan komunikasi politik, dengan harapan keseluruhan proses pemilihan Gubernur dapat terdeteksi. Tidak saja bagaimana DPR berkomunikasi antar sesame anggota/Fraksi, antar Fraksi maupun dengan kalangan Pemerintah terutama di tingkat pusat, tetapi juga yang terpenting bagaimana DPRD sebagai lembaga perwakilan proses pemilihan Gubernur cukup besar dan menentukan. Setidaknya dalam proses penetapan bakal Calon Gubernur dan proses konsultali dengan Pemerintah Pusat. Peranan tersebut dimaksudkan bahwa peranan atau campur tangan Pemerintah atau kalangan elite politik baik di Daerah maupun di pusat dapat dikatakan sangat kecil. Sementara aspirasi dan kepentingan masyarak:at yang diungkapkan lebih banyak mendapat perhatian DPRD.Pelaksanaan peran tersebut bukannya tanda kendala. pengelompokan anggota berdasarkan Fraksi dan keterikatannya kepada kebijakan induk organisasinya, menyebabkan anggot tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak politiknya. hal ini terlihat dalam proses pemungutan suara untuk memilih calon gubernur. Disisi lain dukungan dan partisipasi masyarakat, pemahaman anggota DPRD terhadap tugas-tugasnya yang cukup baik serta adanya sistem nilai budaya untuk mendukung proses interaksi merupakan faktor-faktor yang memotivasi DPRD dalam melaksanakan peranannya.Meskipun hasil penelitian ini tidak bisa digunakan untuk menarik suatu generalisasi mengenai peran DPRD dalam proses pemilihan gubernur di indonesia. namun setidaknya penelitian ini memberi asumsi bahwa peran DPRD lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan orientasi para anggotanya."

"Tumbangnya Orde Baru dan munculnya Era Reformasi menyebabkan banyakperubahan di berbagai bidang Di bidang pers (media massa) perubahan ilu iditandaidengan munculnya media rnassa cetak baru dalam jumlah yang bcs-ar. Perubahan lain dadkemerdekaan pers adalah mzmculnya media massa yang menjadi corong kelompok ataupartai politik tertentu, antara lain: Tabloid Demokrat (Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan --PDE), Tabloid Siaga (Partai Golkar), Dura Maqamkat (Partai KebangkitanBangsa --PKB), Tabloid Amana! (Partai Amanat Nasional --PAN), dan Tabloid Abadi(Partai Bulan Bintang --PBB). Di sisi lain. muncul pula kecendenmgan dari beberapamedia massa alan Surat kabar non-partisan yang pola pembelitaannya secara iransparanmenonjolkan kelompok atau parpol tertentu.Dalam penelitian ini akan dilihat ideologi sebagai salah sam faktor yangmempengaruhi pola pemberituan surat kabar (Harian Korrgpas dan Harlan Republika).Untuk itn, yang hams adalah dikaji bagaimana pola-pola pemberitaan surai kabar (HarianKongpas dan Haxian Republika) tentang panai-partai politik, kcmudian menentukanideologi politik yang mempengaruhi pola-pola pemberitaan kedua Surat kabar tersebut.Teori-teori yang dominan dipakai dalam Studi ini sebagian besar diambi! dariteori-teori Sosiologi Media, tenxtama tenlzmg pola.-pola isi media dan tentang pengaruhideologi politik terhadap pola pembedtaan sum! kabar. Selain im, dikemulcakan juga pola- pola pemberilaan Hnrinn Korrgpas dan Harian Republika dari beberapa studi yang telahdilalcukan sebelumnya. Kajian-kajian tentang poiitik aliran dan pertentangan ideologipolitik pada pemilu 1955 dan pemilu 1999 juga digunakan unhlk mempcrkuat studi ini,terutama tenlang hubungan anuun Surat knbar, partai politik, dan ideologi politikSedangcan untuk metodologi penelitjan, dikemukakan bahwa jenis penelitian iniadalah penelitian yang mengglmakan metode kualitatif yang didukung data-data kuantitatifyang diperoleh dari analisis isi pola-pola pemberitaan Surat kabar tentang partai-partaipolitik (PDI-P, Partai Gall-rar, PPP, PKB, dan PAN) aelama knmpanye pemilu 1999, yaituttmggal 7 - 19 Juni 1999. Untuk rancangan analisis basil penelitian ini l'!1¢I\g§.lIl&k8I'l polaanalisis sosio-kultural (kontekstnal), yaitu dengan menginterpretasiknn pola-pola teksberita yang telah dllcetahui yang kemudian dikaitkan dengan kontelcs sosial dan poliiikketika berita tersebut dibuahSebagai temuan hasil peneliti ini adalah pertama, tentang pola-pola pemberitaansumi kabar, diketahui pola pemberitaan Harian Kongpas cenderung lebih memihak danmendulcung Paz-tai Demokrasi Indonesia Penjuangan (PDI-P), sedangkan pola pemberitaanHarlan Republika ccnderung lebih memihak dan mendukamg Partai Persaiuan Pembangunan(PPP). Kedua, tenlang pengaruh ideologi politik lerhadap pola pemberitaan sum! kabar,diketahui bahwa pola pemberitnan Harian Kompas yang cenderung memihak danmendukung PDI-P dipenyruhi oleh ideologi politik ?Nasionalis?, sedangkan polapemberitnan Harian Republika yang cenderung memihak dan menduknng PPP dipengaruhioleh ideologi politik "Islami?"

"Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 yang baru saja dilaksanakan menunjukan sakali lagi bahwa ada perubahan dalam pola perebutan kekuasaan. Komunikasi politik melalui pencitraan kandidat seolah menjadi menu wajib baik bagi Challenger maupun Incumbent. Pencitraan tersebut dijabarkan dalam retorika politik yang erat hubungannya dengan media, iklan politik dan survei. Hal tersebut sangat terkait dengan era komunikasi yang terbuka, sehingga para pemilih dan warga negara sangat mudah mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukaon para pemimpinnya. Retorika politik yang diketahui akan digunakan warga negara untuk modal memilih para pemimpinnya ataupun menanyakan kembali tugas para pemimpin setelah mereka menjabat. Retorika poHtik yang ditakukan para challenger dan incumbent tentunya harus sesuai dengan keinginan masyarakat pemilih jika ia ingin terpilih atau dipilih kembali oleh warganya. Untuk itu tulisan ini mengemukakan beberapa pertanyaan bagaimana strategi komunikasi politik challenger dan incumbent dalam mencarl dan mempertahankan kekuasaan, selain itu retorika politik apa yang digunakan oleh challenger dan incumbent terutama yang berhubungannya dengan penggunaan media, iklan politik serta efek survei yang terjadi. Berangkat dari keinginan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis memilih sosok Susilo bambang Yudhoyono (SBY).

---

The Presidential Election on 2009 has just done a while ago, it showed, once again, that there is a slight change in power taking patterns. Political communication by candidate image has becomes a regular and compulsory menu for Challenger and/or Incumbent. The image has been explained in political rhetoric that it has close correlation to media, surveys and political campaign. This is highly correlated to open-ended communication era, so voters and citizens can easily find out what have been done and what will be done by their leader. Known political rhetoric shall be used by citizens in order to vote their leader or to re­ questioning the tasks of their leader when he/she hold his/her position.

Political rhetoric that being made by challenger and incumbent shall certainly be adjusted to voters' needs if they want to be re-elected by their voters. Therefore, this writing is discussing several questions on what are political communication strategies for challengers and incumbent in order to take and restore their power, beside of that, what are used political rhetoric by challengers and incumbent, in particular to correlate with the usages of media, political campaign and survey effects which have been occurred. From this perspective, in order to reply questioned mentioned above, writer selects the figure of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Pebisnis dalam Politik Pendanaan Kampanye Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dalam penelitan ini dikaji mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan Pendanaan Kampanye Pilpres 2014. Kebutuhan akan dana kampanye yang demikian vitalnya dalam melancarkan segala sesuatunya terkait pemenangan pemilu, menjadikan terbentuknya pola pendanaan kampanye yang banyak mengandalkan kekuataan finansial dalam menjalankan berbagai strategi pemenangan kampanye politik. Strategi-strategi ini sebagai maneuver untuk mendukung elektabilitas yang tinggi pasangan calon dan kamanye yang menyentuh seluruh penjuru nasional dengan tujuan akhir to reach out voters. Temuan utama dalam penelitian ini, menunjukkan indikasi adanya peranan yang signifikan oleh para pebisnis, kelompok oligarki ekonomi dalam politik pendanaan pilpres 2014. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini: pemilu, pendanaan pemilu, oligarki dan plutokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, analisis dokumen serta menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini.

---

This study discusses the role of businessmen in the political funding of the Jokowi Jusuf Kalla Campaign, in the 2014 Presidential and Vice Presidential Election. This research reviews several aspects related to the 2014 Election Campaign Funding. The need for such vital campaign funds in launching everything related to the winning of the election, led to the formation of a campaign funding pattern that relied heavily on financial strength in carrying out various strategies for winning political campaigns. These strategies are seen as a maneuver to support the high electability of candidates to the entire nation, with the ultimate goal being, to reach out to voters. The main findings in this study indicate a significant role of businessmen and economic oligarchy groups, in the political funding of the 2014 presidential election. Theories and concepts used in this study election, election funding, oligarchy and plutocracy. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection in this research were executed via interviews, document analysis and using case study methods. "

"Skripsi ini akan memberikan kajian terkait dinamika politik internal pada saat Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar. Pada periode ini, lahir dua partai politik baru yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Wiranto dan Prabowo yang mempunyai hubungan erat dengan Partai Golkar. Pada masa ini, menjadi awal dari penguasaan Partai Golkar oleh para saudagar. Di sisi lain, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar juga mengalami penurunan perolehan suara di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Ketiadaan mekanisme manajemen konflik yang baik membuat partai ini akan selalu dibayangi perpecahan. Partai politik lain akan kembali lahir dari Partai Golkar. Setidaknya sudah ada tiga partai besar yang lahir dari Partai Golkar, yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

---

This thesis will provide the internal political dinamic in the time of Jusuf Kalla lead Golkar Party. In this period, two political parties (Hanura and Gerindra) were born established by Wiranto and Prabowo that had close relation with Golkar Party. We can say that in this time Golkar Party by merchants. Golkar party had decreased for election in 2009 if compared with 2004. The bad management of risk makes this party always be shadowed by divisions. Al least, three new parties had born by Golkar, they are Democtrat Party, Hanura Party, and Gerindra Party."

"Skripsi ini berusaha untuk memaparkan dan menganalisis strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh kandidat calon presiden Nicolas Sarkozy pada pemilu presiden Perancis tahun 2007. Penulis berasumsi kefektifan strategi komunikasi politik yang dilakukan Nicolas Sarkozy dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial masyarakat Perancis yang tengah mengalami perubahan, serta kedekatannya dengan para penguasa media massa di Prancis. Meningkatnya pemilih mengambang dan menurunnya identifikasi partai juga menjadi konteks pemilihan strategi komunikasi Nicolas Sarkozy. Dalam menganalisis fenomena ini penulis menggunakan teori dan konsep marketing politik, kampanye politik, Soundbites dan Imagesbite serta identifikasi partai untuk menganalisis strategi aktor politik dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik pemilih.

---

This thesis aims to describe and analyze Nicolas Sarkozy's political communication strategies in France presidential election 2007. The writer assumes the effectiveness of political communication strategies undertaken by Nicolas Sarkozy influenced by the political and social situation of French society, and also the proximity to the rulers of the mass media ind France. Increased floating voters and declined of party identification also one of the context of Nicolas Sarkozy's political communication strategies. In anlyzing this phenomenon the writer uses the theories and concepts of politcal marketing, political campaign, soundbites and imagebites and party identification to analyze the strategies of political actors in conveying political massages to the voters."

"Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisa mengenai seorang tokoh pengusaha Aburizal Bakrie dan politik. Dalam penjabarannya penyusun memfokuskan pada permasalahan bagaimana gambaran aktivitas politik tokoh pengusaha dan bagaimana juga ia dapat berhasil tampil dalam gelanggang politik. Kasus yang dijadikan studi pada penelitian ini adalah aktivitas politik Aburizal Bakrie pada rangkaian Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2004.Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi-analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi pustaka (library research). Adapun teknik analisis data dilakukan secara iteratif (berkeianlutan) dan dikembangkan sepanjang program penelitian, mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan.Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah kekuasaan dan sumber politik dari Charles F. Andrain. Secara umum teori ini menandaskan bahwa kekayaan politik itu terkait dengan tiga hal, yakni pertama, seberapa besar sumber daya politik yang dimiliki dan didayagunakan. Sumber politik itu meliputi: sumber fisik, sumber ekonomi (kekayaan), sumber personal, sumber normatif, dan sumber keahlian. Makin besar kepemilikan atas sumber-sumber politik semakin besar pula kesempatan seseorang untuk dapat tampil dalarn gelanggang politik. Kedua, sarana yang didayagunakan, seperti organisasi dan jaringan personal. Dan ketiga, faktor pendorong yakni motivasi. Di sini dijelaskan bahwa makin kuat motivasi untuk memperoleh kekuaaan maka makin kuat juga dorongan untuk mendayagunakan sumber-sumber politiknya.Temuan dari penelitian ini adalah berhasilnya Aburizal Bakrie tampil dalam gelanggang politik pada Pilpres-Wapres 2004 tidaklah didorong oleh faktor tunggal, namun difasilitasi oleh multi faktor, yakni, sumber kekayaan, jaringan personal, dan motivasi.

---

This thesis to describe and analyze about entrepreneur figure of Aburizal Bakrie and politic. In the explanation, writer will be focus on problem about how the picture of political entrepreneur activity and how he have success to act in political arena. The case will be studied on this research is AburizaI Bakrie's political activity in election of president and vice president 2004.

The methodology has used qualitative approach with kinds of description-analyze. Technical data accumulation is applied by in-depth interview and library research. Technical data analyze is applied by iterative and development while doing research program, namely deciding problem, accumulating data, and collecting data.

While, the frame of theory in this thesis are power and political resources from Charles F. Andrain. Generally, that theories explain that power of politic are related with three kinds, namely: Firstly, how much resources politic will he get and will be used. The resources of politic are included physic resources, economy resources (property), potential resources, normative resources, and skill resources. "More increasing someone have property of politic resources, easier he gets opportunity to act at political arena". Secondly, the usage of infrastructure of politic, as a organization and personal networking. Dan third, supporting factor, namely motivation. In here is explained that strong motivation to get power so that strong supporting to use politic resources.

The finding of this thesis is that the success of Aburizal Bakrie in political arena in president and vice president election 2004 is not supported by single factor, but it is facilitated by multi factor, namely, property resource, personal networking, and motivation."

"Penelitian ini mengkaji hiperrealitas citra yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam posisinya sebagai presiden Republik Indonesia yang kembali menjadi kandidat presiden untuk periode berikutnya, Pemilihan Presiden 2019. Melalui deretan busana yang ia gunakan di berbagai aktivitas, yang kemudian secara visual ia tampilkan melalui media sosial, Joko Widodo membentuk citra tertentu. Untuk mengidentifikasi realitas yang coba diciptakan oleh Joko Widodo, peneliti menggunakan konsep hiperrealitas dari Jean Baudrillard. Hiperrealitas memisahkan realitas yang terlihat oleh publik dari realitas yang sesgungguhnya. Realitas baru dibentuk dan membuat realitas yang sesungguhnya tidak lagi menjadi akar referensi publik dalam mellihat dan menilai seseorang. Penelitian ini mengurai proses hiperrealitas dengan konsep pemasaran politik melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hiperrealitas pada Joko Widodo, yang dibentuk dari cara berbusananya. Gaya berbusana Joko Widodo secara kolektif membangun citra-citra terentu, yang di antaranya adalah citra anak muda, citra pekerja, citra netral, dan citra sederhana.

---

This study examined hyperreality of Joko Widodo`s image regarding his position of President of Republic of Indonesia and his candidacy for next period in 2019 Presidential Election. Joko Widodo is constructing certain image through his sets of fashion during several activities which are shown visually on social media. This study used the concept of hyperreality coined by Jean Baudrillard to identify realities created by Joko Widodo.

Hyperreality is separated reality which is seen by public from the original reality. New reality is constructed and it made original reality not seen as public standard reference in seeing and judging people. This study specifically entangled the process of hyperreality in its relation with the concept of political marketing through social media.

The result of this study showed that hyperreality has been constructed by Joko Widodo through his sets of clothing and fashion style. Joko Widodo`s style of fashion is collectively constructed certain images, which are youth, working class, neutrality, and simplicity."